Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.386
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Berumpun: international journal of social, politics and humanities PERSPEKTIF Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Journal of Political Issues Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) Jurnal Cahaya Mandalika International Journal of Regional Innovation
Bahjatul Murtasidin
Universitas Bangka Belitung
Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
KEBIJAKAN LUAR NEGERI KANADA KELUAR DARI PROTOKOL KYOTO TAHUN 2011 Bahjatul Murtasidin
Jurnal Kebijakan Publik Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.7.1.p.%p

Abstract

Foreign Policy Out Canadian of the Kyoto Protocol in 2011. This research aims toexplain factors of Canada withdrawal policy toward Kyoto Protocol in 2011 under Stephen Harper.This research uses Foreign Policy Theories by James N. Rossenau, and applies qualitative researchmethod. The Research shaw that Canada withdrawal policy toward Kyoto Protocol in 2011 isaffected by five factor. First, Harper’s views on Kyoto Protocol. Second, the ideology ofconservative party which was the winning and most dominated party in Canada’s parliament.Third, the dynamics of Canada’s federal government and provincial government relations thathas some problem in jurisprudence matters. Forth, overall domestics condition of Canada’senvironment and its national interests. And the final factor, international systems which showssome inconsistencies of big power states on Kyoto Protocol. The most dominant factor is Harper’sviews on Kyoto Protocol and the ideology of conservative party.
PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI KANADA TERHADAP IRAN PADA MASA PEMERINTAHAN STEPHEN HARPER Bahjatul Murtasidin
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 1, No 1: WISUDA FEBRUARI 2014
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze Canadian foreign policy change to Iran underStephen Harper as new Canadian prime minister under conservative party.This study applies qualitative research method with library research. The datasources are books, journals, and valid news from websites. To analyze theresearch question, the writer uses realist perspective, on theory of rational actor byGraham T. Allison, and level of analyze is nation-state.The research shows that under conservative party, Stephen Harper have changeCanadian foreign policy from liberalist to realist and committed to be activelyinvolved in the peace and security of the world. While Iran committed to continuenuclear development programme, based on Ideology of Conservative Party,Canada feel’s threatened and calling Iran’s goverments as the most significantthreat to global peace and security in the world today and should severed relationswith Iran.Key word: Stephen Harper,Conservative party, Canadian foreign policy, threat,severed relations
MENJADI BIJAK BAGI PEMILIH PEMULA BERDASARKAN INFORMASI DARI MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Amir Syamsuadi; Diki Arisandi; Seri Hartati; Bahjatul Murtasidin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Vol 2 No 2 (2019): Februari
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.994 KB) | DOI: 10.36341/jpm.v2i2.717

Abstract

Social media has more capabilities of transferring ideas, disseminating various purposes, including political campaign content through social media more quickly and almost without any boundaries. Social media can also as the communication tools where everyone influences each other, including in terms of influencing voters and in this case it will become a novice voter for high school students in the Meranti Islands Regency. Novice voters are identical to smartphones and social media. This activity aims to educate novice voters in determining and making choices based on what they experienced in social media so that they have sufficient knowledge and become wiser, and also ready to participate in the general election.
Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung Sujadmi Sujadmi; Bahjatul Murtasidin
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8514

Abstract

Perebutan akses dan konflik pemanfaatan atas ruang laut di Kepulauan Bangka Belitung merupakan konsekuensi logis atas sifat laut yang open access, dimana hampir 80% wilayah provinsi ini adalah lautan dan pesisir. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana konflik kepentingan memperebutkan ruang laut antara berbagai aktor, yakni masyarakat, swasta, dan pemerintah berlangsung. Dengan meminjam pendekatan sosio-spasial dari Levebvre, penulis ingin menunjukkan bahwa pemerintah sebagai regulator akan sangat sulit mengabaikan nilai guna atas suatu ruang laut. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjadi regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani beragam kepentingan aktor dalam akses dan pemanfaatan ruang laut. Dengan menggunakan  metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) berjalan secara dinamis bahkan menjadi arena kontestasi konflik kepentingan. Di satu sisi, kesejahteraan nelayan dan potensi kekayaan alam di laut (timah) perlu dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada sisi yang berseberangan, aspek ekologi atas dampak dari aktifitas penambangan timah di laut juga wajib diperhatikan. Perda RZWP3K adalah sarana yang mengakomodir konflik kepentingan yang terjadi.
ANALISIS MODEL PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI RIAU PASCA BERLAKUNYA UU NO 6 TAHUN 2014 Bahjatul Murtasidin
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 1 No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.328 KB)

Abstract

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menghadirkan paradigma dan konsep baru dalam kebijakan tata kelola desa secara nasional. Selain itu, UU ini juga mengangkat hak dan kedaualatan desa yang selama ini terpinggirkan. Desa yang di masa lalu lebih banyak menjadi objek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, kini memiliki kewenangan dan kesempatan lebih luas untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri. Berangkat dari kondisi ini, tulisan ini merupakan sebuah analisis yang menawarkan gagasan dan model alternatif pemerintahan desa yang baru. Dalam hal ini penulis menyebutnya sebagai “Model Pemerintahan Desa Terpadu yang Berkelanjutan”. Sebuah model yang menawarkan reorientasi sasaran pembangunan desa dengan keterpaduan antara program pembangunan desa dengan desentralisasi dan demokrasi lokal, desain dan proses pembangunan desa berbasis masyarakat, dan aspek keberlanjutan pembangunan desa sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2016 (STUDI KASUS PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA) Seri Hartati; Bahjatul Murtasidin
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 1 No 2 (2018): Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.422 KB)

Abstract

ABSTRACT Youth development undertaken by the Government of Riau Province through the Office of Youth and Sports as its leading sector is a responsibility that can not be ignored. Successfull of youth development is the key to open up opportunities in other development sectors. The importance of youth development become crtitical thing in this research. The goal is describing the effectiveness of youth development that has been done by related agencies in the Year 2014-2016. This research uses qualitative research method by using primary data source (through interview technique) and secondary data (documentation and other media). The theory used the effectiveness theory proposed by Martani and Lubis. Measuring the effectiveness of an organization or activity program, the author using three indicators. First, judging from the source approach (Resource Approach). Second, from the process approach (process approach). And Third, in terms of the target approach. Based on these three indicators, it can be concluded that youth development undertaken by the Riau provincial government through the Office of Youth and Sports in 2014-2016 is not optimal (less effective). Keywords: effectiveness, youth development, youth and sports departement ABSTRAK Pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai leading sectornya merupakan tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Keberhasilan dalam pembangunan kepemudaan merupakan kunci untuk membuka peluang bagi keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Pentingnya pembangunan kepemudaan ini telah penulis untuk melakukan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas pembangunan kepemudaan yang telah di lakukan oleh instansi terkait pada Tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer (melalui teknik wawancara) dan data skunder (dokumentasi dan media lainnya). Teori yang digunakan adalah teori efektivitas yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis. Untuk  mengukur efektivitas sebuah organisasi atau program kegiatan, ada tiga indikator. Pertama, dilihat dari sisi pendekatan sumber (Resource Approach). Kedua, dari sisi pendekatan proses (process approach). Dan Ketiga, dilihat dari sisi pendekatan sasaran (goals approach). Berdasarkan ketiga indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2014-2016 belum optimal (kurang efektif). Kata Kunci: efektivitas, pembangunan kepemudaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga
NASIONALISME ELIT PEMUDA DI PROVINSI RIAU Bahjatul Murtasidin; Alfajri Alfajri
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 2 No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.246 KB) | DOI: 10.36341/jdp.v2i1.733

Abstract

Nasionalisme bangsa dalam ancaman manakala kaum mudanya begitu terlalaikan dengan segala gemerlap teknologi akibat arus globalisasi. Berada di bawah gemerlap teknologi bisa jadi menghasilkan gelembung-gelembung delusi persepsi yang memudarkan rasa cinta tanah air. Begitulah kiranya sisi buruk yang timbul akibat globalisasi walaupun sebenarnya nasionalisme dan globalisasi bukanalah sebuah konsep oksimoron. Akan tetapi, akibat kondisi geografis yang langsung berhadapan dengan dua benua dan dua samudra, konsep oksimoron menjadi realita yang menjadi ujian nyata bagi nasionalisme elit pemuda di Provisi Riau. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survei. Survei dilakukan terhadap elit organisasi kepemudaan di Provinsi Riau dan beberapa daerah Kab/Kota. Penelitian ini diharapkan menjadi poin rekomendasi kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan kepemudaan dan organisasi kepemudaan dalam upaya meningkatkan dan mengaktualisasikan nasionalisme dikalangan pemuda.
DIMENSI POLITIK EKOLOGI DALAM KERJASAMA VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT (VPA) INDONESIA-UNI EROPA Bahjatul Murtasidin; Bob Morison Sigalingging
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 3 No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (937.217 KB) | DOI: 10.36341/jdp.v3i1.1167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dimensi ekologi politik dalam kerjasama yang di lakukan Indonesia-Uni Eropa melalui Valuntary Partnership Agreement (VPA). Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka kerjasama Valuntary Partnership Agreement (VPA) Indonesia-Uni Eropa yang terbangun sangat kental dengan dimensi ekologi politiknya. Bagaimana tidak, walaupun Valuntary Partnership Agreement (VPA) adalah sebuah perjanjian bilateral yang bersifat sukarela, tetapi negara yang menyepakati perjanjian ini hanya mengekspor produk kayu yang telah lulus uji verifikasi/legal ke UE. Kayu dari Indonesia bisa dikatakan legal jika memenuhi standar legal diantaranya adalah asal-usul kayu berasal dari sumber yang jelas, memiliki ijin penebangan serta administrasi dalam proses jual beli kayu. Selain itu, dari proses pengolahan, perdagangan hingga pemindahan produk dari pihak pengekspor ke importir juga harus sesuai dengan persyaratan yang ada. Kondisi ini tentu menjadi perdebatan politik yang panjang antara kedua belah pihak, baik selama proses perundingan maupun pasca ratifikasi.
Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia dalam Kerjasama Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Australia Bahjatul Murtasidin
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 4 No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v4i1.1726

Abstract

Dinamika hubungan diplomatik Indonesia - Australia yang di susul dengan defisit neraca perdagangan membuat Indonesia berinisiatif untuk memperkuat kemitraan ekonomi yang komprehensif. Hal ini juga selaras dengan salah satu prioritas kebijakan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014 – 2019, yaitu penguatan bidang ekonomi. Oleh karena itu, upaya diplomasi ekonomi Pemerintah RI dilakukan antara lain melalui fasilitasi perdagangan melalui perjanjian dagang dengan negara mitra. Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) merupakan skema perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara, mengintegrasikan ekonomi baik bilateral, dan membentuk pondasi yang kokoh diberbagai area kerjasama. Penelitian ini menggunakan teori kepentingan nasional dengan metode analisis deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama IA-CEPA ini dijadikan sarana untuk memerkuat hubungan bilateral sekaligus upaya untuk mencapai kepentingan ekonomi agar tidak lagi mengalami defisit neraca perdagangannya.
POLITICS OF RECOGNITION: A RELATIONSHIP BETWEEN ORANG LOM AND STATE FOR CIVIL RIGHTS SERVICES (STUDY IN AIR ABIK, BELINYU DISTRICT, BANGKA BELITUNG ISLANDS) Bahjatul Murtasidin; Michael Jeffri Sinabutar; Bob Morison Sigalingging
Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities Vol 4 No 2 (2021): Berumpun : International Journal Of Social, Politics, and Humanities
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences University of Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/berumpun.v4i2.54

Abstract

Adherents of ancestral religions stand in two entities as indigenous peoples and as citizens after the Constitutional Court Decision Number 96 of 2016 provided hope for believers as citizens to express their communal identity. This research aims to find out the form of relationship between Orang Lom and the state to civil rights services and to see the efforts made by Orang Lom to gain recognition from the state so that they have access to civil services. The approach in this study put forward Axel Honneth's political theory of recognition by dissecting it through the elements of subjectivity, objectivity, and solidarity that developed in the practice of civil rights services for the Mapur Lom Tribe. This study utilized a descriptive qualitative method with a case-study approach in the Mapur Indigenous Community of Orang Lom, Belinyu District, Bangka Belitung. The data collection technique was conducted through observation, in-depth interviews, and literature studies. Moreover, data analysis applied various sources, both from key informants and secondary data. The data analysis was performed by using an interactive model in the form of data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that the relationship between Orang Lom and the state seemed more administrative in nature on the basis of the prevailing laws and regulations regarding civil service and population administration. At this time, Orang Lom can put their belief in God Almighty in the column of National ID Card, but traditional marriage has not been recognized so that it has an impact on children's birth certificates and education services. In terms of the funeral of the adherents of folk religions, they do not receive any rejection from the community while for the organization's administration, the existence of the Mapur Customary Institution of Orang Lom receives recognition from Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia.
Co-Authors Abdul Fatah Adilla Husnul Khotimah Agung Yudhistira Nugroho Alfajri Alfajri Amir Syamsuadi Arisandi, Diki Bob Morison Sigalingging Deni Rumanti Dimas Saputra Elvia Irmayanti Ferdian, Komang Jaka Hairul Sandi Mantowi Hartati, Seri Hidayat, Novendra Ibrahim Ibrahim La Ode Muhamad Muliawan Michael Jeffri Sinabutar Muhammad Prianda Putra Adibangsa Murni Zaina Murni Nyimas Suci Kurniati Purnomo Arbi Putri Adella Ranto Ranto Ranto Rendy Rendy Rini Archda Saputri Sarpin Sarpin Sarpin Sujadmi, Sujadmi