Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

An Endless Struggle of Fighting Discrimination in the Name of Human Rights Protection Hernadi Affandi; Tarsisius Murwadji
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Incident of George Floyd’s death reminds people of the peril of discrimination that still exists within the American society. The incident has triggered worldwide reactions from people who feel sympathy for the victim and reject racism. To eliminate racial discrimination, every modern society needs to remove any negative paradigm towards intergroup relation. In the context of the United States, the American Government has the responsibility to protect the rights of citizens from any forms of discrimination. That includes racial discrimination. In addition, people have to be reminiscent of the danger of racial discrimination in the modern era. The danger has the ability to disturb human rights protection. This study revealed history, criteria, and impacts of discrimination within the scope of human rights protection.Memerangi Diskriminasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia: Perjuangan Tiada Akhir Abstrak                                            Insiden George Floyd seakan mengingatkan kembali bahaya diskriminasi yang masih ada di masyarakat AS. Kejadian itu memunculkan reaksi dari orang-orang yang turut bersimpati dan menolak rasialisme dari seluruh belahan dunia. Masyarakat modern semestinya sudah mengubah pandangannya yang negatif terhadap kelompok lain, sehingga tidak terjadi diskriminasi rasial. Oleh karena itu, pemerintah AS memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak warga negaranya dari segala bentuk diskriminasi termasuk diskriminasi rasial. Di samping itu, masyarakat perlu diingatkan kembali tentang bahaya diskriminasi rasial di era modern yang dapat mengganggu perlindungan hak asasi manusia. Tulisan ini akan menyoroti tentang sejarah, tolak-ukur, dan akibat diskriminasi terhadap perlindungan hak asasi manusia.Kata kunci: afro-amerika, diskriminasi-rasial, hak asasi manusia.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a4
Etika Bisnis sebagai Dasar “Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan” Perbankan Tarsisius Murwadji
Jurnal Hukum Positum Vol. 1 No. 1 (2016): JURNAL HUKUM POSITUM
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1707.979 KB) | DOI: 10.35706/positum.v1i1.520

Abstract

Secara pragmatis, korporasi selalu bekerja fokus pada inti bisnis (core business), dan terlena untuk mencermati perkembangan masyarakat dan mengintegrasikan kedalam produk korporasi. Korporasi biasanya terkejut dengan permasalahan eksternal perusahaan yang berkembang secara pesat dan baru tersadarkan ketika keberlangsungan hidup bisnis korporasinya terancam, untuk itulah diperlukan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan korporasi sebagai sarana solusi. Penelitian ini akan mendiskripsikan dan mengintegrasikan Etika Bisnis ke dalam penyusunan paradigma serta implementasi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan sehingga keberlangsungan bisnis korporasi selalu terjaga.
Integrasi Ilmu Mutu kedalam Audit Mutu Hukum di Indonesia Tarsisius Murwadji
Jurnal Hukum Positum Vol. 1 No. 2 (2017): JURNAL HUKUM POSITUM
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1681.891 KB) | DOI: 10.35706/positum.v1i2.845

Abstract

Pada saat ini kalangan hukum beranggapan bahwa para sarjana hukum tidak perlu mempelajari ilmu mutu karena berkaitan dengan industri, oleh karena itu para ekonom dan teknokratlah yang harus mempelajarinya. Tanpa mempelajari ilmu mutu bagaimana mungkin hukum dan penerapannya akan bermutu. Permasalahan hukum pada saat ini bersumber pada ketidaktahuan dan atau keengganan para pemangku hukum terhadap ilmu mutu. Audit mutu hukum merupakan integrasi ilmu mutu kedalam sistem audit hukum, dalam hal ini yang diaudit adalah “mutu” dari hukum tersebut. Parameter mutu hukum yang dijadikan penguji hukum adalah: mutu produk hukum, biaya rendah, ekses pelaksanaan hukum, keamanan hukum, moral pelayanan, sistem hukum, kemampuan penyesuaian.
KOPERASI VERSUS BUMDES DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA Murwadji, Tarsisius; Rahardjo, Deden Suryo; ., Hasna
ACTA DIURNAL Vol 1, No 1 (2017): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

Abstract

ABSTRAKEfektivitas koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa mengalami banyak tantangan, bahkan sampai titik nadir. Pemerintah nampaknya berputus asa dalam mengembangkan koperasi. Dalam kondisi yang labil ini Pemerintah membentuk korporasi publik sebagai alternatif lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa., yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan BUMDes ini Pemerintah membuktikan kehadirannya dalam masalah-masalah kesejahteraan yang dihadapi masyarakat desa. Dalam awal sepak terjang BUMDes sejak tahun 2009 memberikan harapan besar bagi warga desa karena Pemerintah mencairkan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Salah satu penggunaan dana desa ini adalah untuk permodalan  BUMDes. Dalam perjalanannya, timbul masalah yang  pelik yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa ini, yaitu masalah pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Artikel ini akan membahas tentang kompetisi dan reaktualisasi korporasi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu apakah Pemerintah kembali ke koperasi atau melanjutkan BUMDes atau melakukan sinergi antara koperasi dengan BUMDes.Kata kunci: koperasi, bumdes, masyarakat desa, ekonomi, solusi keuangan desa ABSTRACTThe effectiveness of cooperatives in an effort to improve the well-being of villagers have some inhibitions. On the other hand, BUMDes is present as a solution to these problems. Related problems of the phenomenon that is the effectiveness of the Cooperative as a business entity of the village before the BUMDes as well as the obstacles encountered in improving the welfare of the BUMDes village community as well as the relevant solutions for menyejahterakan villagers in Indonesia. So in the end, the writer can formulate concepts which are the most appropriate to use in the village as a means of increasing the welfare of villagers. Keywords: cooperative, bumdes, village community, economy, financial solutions village  
Penerapan Manajemen Risiko Operasional Perbankan di Koperasi Guna Meningkatkan Citra Koperasi di Masyarakat Tarsisius Murwadji
Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.702 KB) | DOI: 10.35706/positum.v3i1.2666

Abstract

Dewasa ini, koperasi memiliki kelemahan yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, sehingga diperlukan strategi atau paradigma baru untuk membangun citra koperasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi. Strategi atau paradigma baru dalam membangun citra koperasi dapat dilakukan salah satunya melalui penerapan manajemen risiko operasional perbankan di koperasi. Bank juga dapat membantu penerapan manajemen risiko operasional perbankan ke koperasi melalui linkage program perbankan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan terhadap hukum positif dalam hal ini yang mengatur tentang koperasi dan perbankan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa koperasi dimungkinkan untuk dapat menerapakan manajemen risiko operasional dan linkage program dapat dijadikan sarana bank untuk membantu koperasi dalam menerapkan manajemen risiko operasional tersebut.
PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY) DAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN (RESPONSIBILITY) GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERKAIT PERJANJIAN SRIWIJAYA AIR TRAVEL PASS (SJTP) Maheswari, Ayunda Gayatri; Murwadji, Tarsisius; Suwandono, Agus
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3273

Abstract

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) mengarahkan perusahaan untuk membentuk tata kelola manajemen perusahaan yang bersih, transparan, dan professional. Penerapan prinsip GCG di Indonesia masih tergolong rendah, berakibat pada munculnya salah satu kasus yaitu mengenai Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terkait Perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP) dan apakah penerapannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengaturan lainnya, dan menganalisis akibat hukum apabila tidak diterapkannya prinsip tersebut di PT. Sriwijaya Air. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis implementatif, yaitu metode penelitian hukum yang mencari kesesuaian fakta di lapangan dengan peraturan yang mengaturnya, dalam hal ini  prinsip Good Corporate Governance (GCG) di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang akan menjadi dasar yuridis terkait perjanjian keanggotaan Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa maskapai Sriwijaya Air belum menerapkan prinsip Akuntabilitas (Accountability) dan prinsip pertanggungjawaban (Responsibility) Good Corporate Governance (GCG) di dalam peraturan internal perusahaan dan secara otomatis tidak pula diterapkan di dalam perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP) sehingga pihak maskapai Sriwijaya Air memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen/anggota Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP).
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI APABILA TERJADI KREDIT MACET DARI ANGGOTA KOPERASI DALAM LINKAGE PROGRAM POLA CHANNELING DITINJAU DARI TEORI PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM KOPERASI Putri, Salma Indah; Murwadji, Tarsisius; Saleh, Kilkoda Agus
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3274

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah dengan tujuan untuk memudahkan UMKM mengakses pendanaan dari perbankan membuat pengaturan mengenai linkage program. Linkage program memiliki tiga pola yaitu: channeling, executing, dan joint financing. Dalam linkage program pola channeling kedudukan Koperasi hanya sebagai penghubung antara Bank Umum dengan Anggotanya dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutus pemberian kredit kepada Anggotanya. Akan tetapi, apabila terjadi kredit macet dari Anggota Koperasi menimbulkan permasalahan perihal pertanggungjawaban Pengurus Koperasi atas kredit macet tersebut.
Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum Teguh Tresna Puja Asmara; Tarsisius Murwadji; Bambang Daru Nugroho
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.712

Abstract

Koperasi merupakan salah satu bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.Dewasa ini, koperasi mengalami beberapa permasalahan, salah satunya terkait modal koperasi yang terbatas dalam mengembangkan usahanya. Guna mengatasi masalah tersebut, koperasi melakukan kerja samasalah satunya dengan perbankan dalam bentuk kredit.Pemberian pinjaman kredit dari perbankantersebut dalam pelaksanaannya dapat mengalami kedit macet, sehingga koperasi harus bertanggungjawab dan apabila harta koperasi tidak mencukupi maka pemilik koperasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab pemilik koperasi dalam hal terjadi kredit macet dapat sampai harta pribadinya, apabila harta koperasi sudah tidak mencukupi untuk membayar kredit. Namun terdapat ketidakjelasan siapa pemilik koperasi,anggota koperasi yang disebut sebagai pemilik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pemilik. Syarat kepemilikan ditinjau dari teori kepastian hukum terbagi ke dalam tiga bentuk yaitukewajiban atau tanggung jawab pemilik, hak-hak pemilik, dan bukti kepemilikan.
PENINGKATAN KAPASITAS BISNIS USAHA MIKRO KECIL MELALUI SERTIFIKASI PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA Tarsisius Murwadji; Anggi Saraswati
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 1 (2019): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKIndustri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan industri mikro kecil yang dapat menjadi salah satu industri yang potensial dan memiliki prospek yang baik sebagai penggerak perekonomian nasional. Eksistensi IRTP dari segi ekonomi sangat mendukung bagi masyarakat menengah ke bawah, akan tetapi dari segi hukum IRTP masih banyak terdapat pelanggaran, terutama dalam hal perizinan, salah satunya adalah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi IRTP tidak memiliki kepastian hukum karena IRTP sering meminta kelonggaran hukum dalam hal perizinan karena merasa masih usaha skala kecil. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) baik itu pemerintahan,perusahaan, dan perbankan dapat diterapkan untuk IRTP dalam hal memperoleh SPP-IRT. Dengan demikian, dapat mendorong IRTP untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya dan memberikan kesejahteraan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK).Kata kunci: CSR; industri rumah tangga pangan; usaha mikro kecil. ABSTRACTThe Food and Beverage Industry (IRTP) is a small micro industry that can become one of the potential industries and has good prospects as a driver of national growth. The existence of IRTP from an economic perspective is very supportive for the middle to lower classes, but in terms of legal IRTP there are still many who oppose it, especially in terms of licensing, one of which is the Home Industry Food Production Certificate (SPP-IRT). The method used is normative juridical and data obtained through literature study. The results show the existence of IRTP does not have legal certainty because IRTP often asks for legal concessions in terms of licensing because it requires a small scale business. Corporate social responsibility (CSR) be it government, corporate, and banking can be applied to IRTP in terms of obtaining SPP-IRT. Thus, it can encourage IRTP to increase its business capacity and provide assistance to micro small businesses.Keywords: CSR; the food and beverage industry; micro small businesses.
Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Kerjasama Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Susun Dengan Pengembang Dalam Sistem Pemasaran Pre-project Selling Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Azzahra Jihan Shubihantoro; Tarsisius Murwadji; Nun Harrieti
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian kredit rumah susun dengan sistem pemasaran pre project selling dapat menimbulkan risiko berupa adanya pengembang yang wanprestasi. Hal ini tentunya berdampak kepada bank itu sendiri serta nasabah, sehingga muncul urgensi atas implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam melakukan kerjasama pemberian kredit pemilikan rumah susun dengan pengembang yang melakukan pemasaran pre project selling agar risiko yang timbul dari pemberian kredit tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari prinsip kehati-hatian bank dalam kerjasama pemberian kredit pemilikan rumah susun dengan pengembang melalui sistem pemasaran pre project selling serta mengetahui perlindungan hukum dari bank terhadap nasabah atas kegagalan pemenuhan prestasi pengembang dalam pembangunan rumah susun. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: pertama, pemberian kredit pemilikan rumah susun yang dilakukan oleh bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melaksanakan pengawasan secara langsung pada pengembang dan tidak adanya jaminan yang dapat dieksekusi. Kedua, upaya perlindungan hukum oleh bank yang dapat dilakukan nasabah adalah dengan mengajukan pengaduan dan menerima penyelesaian dari internal bank berupa pembatalan perjanjian kredit dan pengembalian dana.