Lina Jamilah
Civil Law Department, Faculty Of Law Universitas Islam Bandung, Bandung

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

ALTERNATIVE MODEL FOR CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY: ACTIVE, PARTICIPATIVE, AND JUST Arif Firmansyah; Lina Jamilah; Sri Ratna Suminar
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.005 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15863

Abstract

In this study, will be assessed the implementation of corporate social responsibility by coal corporate to look for an alternative model of corporate social responsibility and environtment protection in the context of protecting and managing of natural resources with environmentally concept. Juridical with conceptual approach, the source analysis data technique derived from literature studies and documents. Dalam penelitian ini akan dikaji pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan oleh perusahaan batubara untuk kemudian mencari model alternatif tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dalam konteks perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undangundang dan pendekatan konseptual, sumber data yang digukana diperoleh dari studi kepustakaan, teknik analisa data diperoleh dari studi literatur dan dokumen.
The Concept of Good Faith In Complete Systemic Land Registration In Realizing Legal Guarantee Arif Firmansyah; Lina Jamilah
Administrative and Environmental Law Review Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/aelr.v3i1.2588

Abstract

Complete systematic land registration is regulated in Ministerial Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete systematic land registration.Ministerial Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete systematic land registration. Land registration is a form of implementation of government obligations to ensure certainty and protection of land ownership. The Government has guaranteed the legal certainty by Article 19 of Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles. Implementing the Basic Agrarian Law related to complete systematic land registration, in the Minister of Agrarian Regulation No. 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration, Article 22 states that if you do not have evidence, then in good faith, make a statement. This study will discuss the excellent faith theory of complete systematic registration in realizing legal certainty.    As a guarantor in complete systematic land registration, the state guarantees the truth of the land registered in good faith.
Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Fauzia Dwianti Nugraha; Lina Jamilah
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.558 KB) | DOI: 10.29313/jrih.v1i2.443

Abstract

Abstract. Marriage itsbat is the determination of a legal sirri marriage by the Religious Courts to obtain a marriage certificate. Married couples in Purwakarta who have had a sirri marriage and do not yet have a marriage certificate can perform marriage itsbat which is funded by the Local Government of Purwakarta Regency, such as in Maniis and Bojong sub-districts. This study aims to determine the implementation of marriage itsbat sirri marriage in Purwakarta and how the legal protection marriage of itsbat to the people in Purwakarta. The research method used in this research was the Juridical-Normative method and the library data collection technique by using secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results showed that the implementation of itsbat marriage in Maniis District and Bojong District, Purwakarta Regency was by following under Article 7 paragraph (3) of the KHI and did not violate the marriage restrictions of Article 8 of the Marriage Law. However, for the witnesses who were present at the marriage itsbat trial, there was still a misunderstanding, namely that the witnesses presented did not have to be witnesses in the marriage contract. Legal protection in the implementation of itsbat marriage is the birth of a marriage certificate as authentic evidence that a legal marriage has occurred which has legal consequences for husband and wife, children, and assets. Abstrak. Itsbat nikah merupakan penetapan perkawinan sirri yang sah oleh Pengadilan Agama untuk mendapatkan akta nikah. Pasangan suami-isteri di purwakarta yang sudah melakukan perkawinan sirri dan belum mempunyai akta nikah dapat melakukan itsbat nikah yang dibiayai oleh pemerintah daerah kabupaten Purwakarta seperti di kecamatan Maniis dan kecamatan Bojong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi itsbat nikah perkawinan sirri di Purwakarta dan bagaimana perlindungan hukum dari itsbat nikah terhadap masyarakat Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode Yuridis-Normatif dan teknik pengumpulan data secara kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian bahwa implementasi itsbat nikah di Kecamatan Maniis dan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar halangan perkawinan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Namun untuk saksi yang hadir dalam persidangan itsbat nikah masih terjadi kesalahpahaman dalam hal saksi yang dihadirkan tidak harus saksi dalam akad nikah. Perlindungan hukum dilaksanakannya itsbat nikah adalah terlahirnya akta nikah sebagai bukti otentik telah terjadinya perkawinan sah yang membawa akibat hukum terhadap suami-isteri, anak, dan harta kekayaan.
Wanprestasi Developer atas Kepemilikan Apartemen Newton Bandung Dihubungkan dengan Buku IIII KUHPer Alfiyyah Salsabilah Furi; Lina Jamilah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.872 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.856

Abstract

Abstrak. Perjanjian di Indonesia masih mengacu pada ketentuan KUHPerdata yang harus dipenuhi dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian memiliki sifat terbuka, sehingga isi perjanjian itu bisa dilakukan sekehendak kedua belah pihak, bentuk dan isinya. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan sebagaimana Pasal Jual beli menurut ketentuan KUHPerdata Pasal 1457 . Dalam praktik terjadi perjanjian jual beli apartemen, di mana salah satunya mengingkari isi perjanjian tersebut yang selanjutnya disebut dengan Wanprestasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penentuan Wanprestasi Developer Apartemen Newton Residence dihubungkan dengan Buku III Kuhperdata dan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 465/Pdt.G/2020.Pn.Bdg tentang wanprestasi. Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta metode Analisa datanya adalah normative kualitatif. Hasil dari penilitian ini bahwa Penentuan Wanprestasi Developer Apartemen Newton, dihubungkan dengan Buku III KUHPer tidak memenuhi Pasal 1238 mengenai perjanjian yang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun Newton Residence. Di mana dalam hal ini terjadinya wanprestasi mengenai objek perjanjiannya yakni dalam penyerahan 1 Unit Apartemen Newton Residence kepada Pengugat. Hal ini dimaksudkan bahwa agar perjanjian jual beli tersebut sah, haruslah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata mengenai wanprestasi terkait PPJB Newton Residence. Abstract. Agreements in Indonesia still refer to the provisions of the Civil Code which must be met with the provisions of Article 1320 of the Civil Code. The agreement has an open nature so that the contents of the agreement can be carried out at will by both parties, the form, and the content. A sale and purchase agreement is an agreement formed because one party has bound himself to surrender material rights and the other party is willing to pay the agreed price as stated in the Sale and Purchase Article according to the provisions of the Civil Code Article 1457. In practice, an apartment sale and purchase agreement occur, where one of them denies the contents of the agreement, hereinafter referred to as Default. The purpose of this study was to determine the Determination of Default for Developer Newton Residence Apartments related to Book III of the Civil Code and the Judge's Considerations in deciding case No. 465/Pdt.G/2020.Pn.Bdg regarding default. This research study uses a normative juridical approach using descriptive-analytical research specifications, the data collection technique used is the library method using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and the method of data analysis is normative qualitative. The result of this research is that the Determination of Default for Newton Apartment Developers, related to Book III of the Criminal Code does not meet Article 1238 regarding the agreement based on the Sale and Purchase Agreement for Newton Residence Flats. Where in this case the occurrence of default regarding the object of the agreement, namely in the delivery of 1 Newton Residence Apartment Unit to the Plaintiff. This means that for the sale and purchase agreement to be valid, it must comply with Article 1320 of the Civil Code, and the judge's consideration in deciding this case is only based on the provisions of Article 1238 of the Civil Code regarding defaults related to PPJB Newton Residence.
Implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan dalam Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah WNI yang Melangsungkan Perkawinan Campuran di Indonesia Nabila Ratu Utami; Lina Jamilah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.6964

Abstract

Abstract. Intermarriage that occur between an Indonesian citizen who marries a foreigner will become a problem if the two of them enter into a marriage without a preneptual agreement regarding the separation of assets, then the Indonesian citizen may lose his or her property rights due to a mixture of assets that occurs after the marriage takes place. The approach method used to examine the problems of this research is a normative juridical approach, namely an approach based on the main legal material by examining the concepts, theories, legal principles and laws and regulations related to this research. In land law, Indonesia itself adheres to a nationalist principle which closes space for foreign citizens to register their rights, problems regarding the mixing of assets in marriage law after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 concerning marriage agreements, makes the making of marriage agreements in unlimited time. at that time it can provide space for Indonesian citizens to make an agreement regarding the assets acquired during the marriage. Abstrak. Perkawinan campuran yang terjadi antara seorang WNI yang menikahi WNA akan menjadi sebuah problematika jika keduanya melangsungkan pernikahan tanpa perjanjian perkawinan sebelum menikah mengenai pemisahan harta kekayaan, maka WNI tersebut dapat kehilangan Hak Miliknya akibat percampuran harta benda yang terjadi setelah perkawinan tersebut berlangsung. Metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dari penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hukum pertanahan Indonesia sendiri menganut asas nasionalis yang menutup ruang kepada pihak warga negara asing untuk mendaftarkan haknya, permasalahan mengenai percampuran harta dalam hukum perkawinan pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan, menjadikan pembuatan perjanjian perkawinan yang tidak terbatas pada waktu tersebut dapat memberikan ruang kepada warga negara Indonesia untuk membuat kesepakatan tentang harta-harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.