Muzayanah Muzayanah
Jurnal Online Program Studi S-1 Pendidikan Geografi - Fakultas Ilmu Sosial UNESA

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PEMAHAMAN TERHADAP TANGGUNGJAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI TERHADAP U.U. NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Muzayanah, Muzayanah
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23488

Abstract

Aparatur Sipil Negara yang kita kenal dengan sebutan ASN merupakan Ujung tombak Pemerintahan terhadap masyarakat yang bertujuan melaksanakan tugas pemerintahan baik yang ada di pusat maupun di daerah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai penyelenggara pemerintahan, ASN bertanggungjawab secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dalam bermasyarakat.Guna mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut diperlukan ASN yang professional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mampu untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat serta mampu untuk melaksanakan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Penelitian   ini  merupakan     penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitan kepustakaan   (Library Reasearch)   yang bertujuan untuk menjelaskan tentang pemahaman   terhadap   tanggungjawab,   Hak dan Kewajiban ASN    pada kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditentukan.  Pemahaman ASN terhadap Tanggungjawab,  Hak dan Kewajiban ASN sebagaimana yang   telah   diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014   tentang   ASN  merupakan   upaya dalam mewujudkan ASN yang profesional dalam   menjalankan   fungsi   serta  tugasnya   untuk   menyelenggarakan pemerintahan yang berwibawa dan bertanggungjawab kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah digariskan oleh  Pendiri negara (The Founding Fathers) Republik Indonesia.   Hasil   penelitian    ini   mendiskripsikan   bahwa   ASN  merupakan Pelaksana    penyelanggara   Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang bekerja secara Professional   berdasarkansystem merit(cakap dan ahli) di bidang masing-masing.    Setiap ASN   mampu  untuk    memahami  tanggungjawab,   Hak dan Kewajiban bagi dirinya dan berupaya untuk melaksanakannya.    ASN   memahami tanggungjawab, hak dan kewajiban berdasarkan  ketentuan UU no. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membuktikan bahwa  melaui ASN inilah Pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan tujuan Nasional bangsa   Indonesia   melalui  ASN   yang   bekerja  dan   melakukan    kewajiban dalam melaksanakan tugas dan tangungjawab kepada seluruh rakyat. Kata Kunci: Pemahaman ASN, tanggungjawab hak dan kewajiban.
PENERAPAN PERJANJIAN DALAM HUBUNGAN KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER ONLINE Saputra, Arikha; Muzayanah, Muzayanah; Andraini, Fitika
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23529

Abstract

Transportasi dinilai sangat penting selain digunakan sebagai alat perpindahan orang maupun barang, transportasi pun berguna untuk mempercepat roda perekonomian, hal ini dikarenakan tanpa transportasi maka segala aktifitas akan terkendala sehingga mengakibatkan terkendalanya perekonomian. Ditandainya perubahan mengenai moda transportasi online, hal ini berdampak pula pada perkembangan dari sistem pekerjaan yang semula menggunakan sistem konvensional menjadi sistem aplikasi online.Penelitian hukum ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, penelitian ini diharapkan dapat memunculkan gambaran serta analisis, yang menyeluruh dengan secara sistematis mengenai kenyataan yang ada di lapangan khususnya mengenai tentang penerapan perjanjian hubungan kerja dan perlindungan sebagaimana yang terdapat di dalam perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara serta dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku.Perjanjian kemitraan yang memiliki bentuk perjanjian sebagai perjanjian bagi hasil, perjanjian keagenan, dan perjanjian sub-kontrak. Sehingga sesuai dengan isi dari perjanjian kemitraan bahwa perusahaan transportasi onlinememposisikan pekerja atau driver sebagai mitra kerja dalam menjalankan kegiatan transportasi. Perjanjian hubungan kerja kemitraan tidak mengenal adanya atasan (majikan) dan bawahan seperti yang dikenal di dalam perjanjian kerja namun dalam perjanjian kemitraan semua pihak berada pada posisi yang sama kedudukannya. Dalam kegiatan transportasi online ialah perjanjian kemitraan yang memilki sifat kesetaraan para pihak sehingga dalam pelaksanaan unsur-unsur hubungan kerja yang terjadi ialah tidak berdasarkan dari pihak pertama atau pengusaha saja. Sehingga mengenai hubungan kerja yang menyebutkan bahwa terdapat unsur-unsur mengenai pekerjaan, upah dan perintah, mengenai ketiga hal unsur dalam hubungan kerja tidak memenuhi unsur-unsur yang terjadi pada perjanjian kemitraan antara perusahaan transportasi online dan driver.Perlindungan yang didapati oleh pengemudi tertuang pada pasal 16 ayat 16 ayat (3) huruf h dan i yakni mendapatkan kepastian santunan jika terjadi kecelakaan, dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan walaupun dalam penerapannya pelasksaanaan perlindungan yang diberikan dengan menggunakan syarat disaat pengemudi melaksanakan kegiatan pengangkutan.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI MAHASISWA UPAYA KOMITMEN CINTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DAN BELA NEGARA Muzayanah, Muzayanah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23606

Abstract

Dalam mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia, salah satu cara adalah memberikan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka memberi bekal ilmu pengetahuan bagi generasi muda khususnya mahasiswa untuk mampu melaksanakan pergantian generasi di masa mendatang sebagai generasi yang bertanggungjawab terhadap negara dan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan Negara ini, melalui pola mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Pendidikan Kewarganegaraan memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi mahasiswa untuk mampu mewujudkan hidup bersatu dalam beraneka ragam budaya dan adat-istiadat, hidup dalam masyarakat yang beraneka ragam suku-bangsa serta kebiasaan-kebiasaan baik yang hidup dalam masyarakat, serta mampu menjadikan kebiasaan hidup bersama dalam keanekaragaman budaya akan mampu menguatkan rasa kebersamaan dalam di Negara Indonesia. Mata kuliah ini sangat perlu diberikan dan diajarkan bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa untuk selalu mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan tentang Pendidikan Kewarganegaraan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan senantiasa siap sedia dalam pertahanan dan keamanan negara atau yang seringkali kita kenal dengan bela negara. Hasil yang didapatkan bahwa dengan diberikannya pendidikan kewarganegaraan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa universitas Stikubank Semarang, maka mahasiswa menjadi lebih mengerti tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini sehingga mampu menumbuhkan semangat dan berkomitmen untuk cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan rela untuk bela Negara.Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, cinta NKRI, bela negara
KESADARAN HUKUM MAHASISWA UNISBANK SETELAH MENEMPUH MATA KULIAH KBK-PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PELAKSANAAN NILAI-NILAI PANCASILA Muzayanah, Muzayanah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23544

Abstract

Mata Kuliah KBK Pancasila dan Kewarganegaraan yang diberikan dan diajarkan pada Mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) khususnya mahasiswa yang berada di Semester Gasal dan Genap Tahun Akademik 2013/2014 berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNISBANK No: 044/J.01/Unisbank/SK/2013 tentang Pemberlakuan Kurikulum Baru berdasarkan PP No.66/2010, SK MENDIKNAS No.232/U/2000 Jo. No. 045/U/2002 bertujuan untuk memberikan bekal bagi mahasiswa agar memiliki kompetensi sebagai lulusan dari Perguruan Tinggi yang mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila yang diyakini kebenarannya dalam melaksanakan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penelitian yang penelilti lakukan ini adalah untuk menjawab permasalahan tentang Bagaimanakah Kesadaran Hukum Mahasiswa Unisbank setelah menempuh Mata Kuliah KBK Pancasila dan Kewarganegaraan mampu menerapkan nilai-nilai Dasar Pancasila ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Kesadaran hukum Mahasiswa Unisbank Setelah menempuh Mata Kuliah KBK Pancasila Dan Kewarganegaraan mampu melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis dengan Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dengan metode pendekatan ini, mahasiswa setelah menempuh mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi, timbul motivasi terhadap diri mahasiswa dan kemudian tumbuh kesadaran hukum untuk melaksanakan dan mengaplikasikan Nilai-nilai Pancasila. Untuk metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu mahasiswa Unisbank, dengan melalui wawancara dan kuesioner terbuka dan tertutup serta pengamatan langsung. Adapun data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku- buku dan literature melalui studi kepustakaan, yang membahas tentang Teori motivasi, dan teori-teori tentang Kesadaran Hukum. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan-bahan yang diperoleh untuk kemudian ditelaah dan dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.Kata Kunci : Kesadaran Hukum mahasiswa, Nilai-nilai Pancasila
PERNYATAAN MEMILIH TERHADAP KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS BAGI ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN Muzayanah, Muzayanah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.25428

Abstract

Perkawinan campuran atau  beda kewarganegaraan, antara perempuan warga negara Indonesia dengan laki-laki yang berkewarganegaraan asing, apabila dalam perkawinan tersebut membuahkan anak, maka secara formal, kedudukan anak yang lahir tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yakni   asas Ius Soli dan Ius Sanguinis, anak tersebut memperoleh dua kewarganegaraan/Kewarganegaraan GandaTerbatas. Status kewarganegaraan  ganda terbatas ini hanya dapat dimiliki hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak tersebut telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, maka anak tersebut diberi kesempatan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang diinginkannya. Rentang waktu untuk dapat memilih atau menyatakan kewarganegaraannya adalah 3(tiga) tahun, hingga anak tersebut berusia 21 Tahun. Setelah anak tersebut berumur 21 tahun, maka harus memilih salah satu kewarganegaraannya dan harus menyampaikan pernyataan pilihannya tersebut. Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan  dapat disampaikan kepada  : a) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau  b) Kepala Kantor Imigrasi; atau c) Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri. Bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia dan/atau telah dicabut affidafit-nya dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan (library Research) dengan metode pengumpulan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bagi anak yang berkewarganegaraan  ganda terbatas, telah diberi kemudahan untuk menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan yang diinginkannya dengan menyatakan memilih kewarganegaraan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.AH.10.01 tahun 2011 tentang Tatacara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MANTAN NARAPIDANA YANG MENGAJUKAN HAK MENGUJI MATERIEL Muzayanah, Muzayanah
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28061

Abstract

Negara Republik Indonesia sebagai Negara merdeka, memiliki kedaulatan Negara yang terdiri atas kekuasaan dan kedaulatan rakyat yang berjalan bersama dan tidak terpisah satu dengan lain serta bekerjasama untuk melaksanakan pemerintahan Negara. Negara melaksanakan demokrasi dan rakyat memiliki kedaulatan sepenuhnya dilaksanakan oleh Lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan umum. Pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga perwakilan dapat dilaksanakan apabila rakyat Indonesia memilikI lembaga Perwakilan yang representatif. Untuk memilih anggota legislatif yang berkualitas, tentu diperlukan calon anggota legislatif yang tidak bermasalah, tidak pernah terlibat dalam kasus hukum, apalagi menyandang sebutan sebagai Terpidana atau mantan narapidana kasus Korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian Putusan Mahkamah Agung tentang mantan narapidana/Terpidana kasus korupsi yang mengajukan hak uji materiel terhadap Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif? Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, merupakan penelitian kepustakaan (Library Reasearch) karena mengkaji Putusan M.A. No: 55 P/HUM/2018. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan tentang hasil kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki Hak Uji substantif materiel P-KPU Nomor 20 tahun 2018 terhadap U.U. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan Uji Materiel P-KPU tersebut ditolak karena sudah diputus pada Putusan M.A.Nomor 46 P/HUM/2018. Uji materiel terhadap P-KPU tersebut menghapus Frasa Kasus Korupsi dan tidak menghapus Frasa yang lain. Putusan Mahkamah Agung dengan menghapus frasa Kasus Korupsi, maka Mantan Narapidana kasus Korupsi boleh mencalonkan diri sebagai Anggota legislatif
KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK MENCALONKAN DIRI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH Muzayanah, Muzayanah; Saputra, Arikha
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28100

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan sistem pemerintahan yang berbentuk demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah bertujuan untuk mendapatkan pemimpin daerah yang berkualitas, mampu bekerja dengan jujur, bersih dan berwibawa, tentu dibutuhkan calon-calon peserta pemilihan kepala daerah yang diusung oleh Partai politik maupun yang maju secara Independen yang benar-benar berkualitas. Diantara syarat seorang calon kepala daerah, baik itu untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, maka seseorang calon itu harus tidak dalam status mantan narapidana. Apabila kita mencermati ketentuan UUD 1945, maka seorang mantan narapidana juga sebagai warga negara yang memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Adanya ketentuan yang merupakan syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah jelas membatasi bahkan meniadakan hak seseorang untuk ikut serta dalam menggunakan hak azasinya. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak azasi seseorang, yang dalam hal ini hak politik yang dimiliki oleh seorang mantan narapidana khususnya pada kasus korupsi.  Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah ?. Penelitian ini memiliki spesifikasi Yuridis Normatif. Metode penelitian dengan Library research. Adapun metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Hasil penelitian dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi  tentang Hak Politik mantan narapidana kasus korupsi yang merupakan hasil putusan uji materiel terhadap PKPU yang mengatur tentang syarat-syarat untuk calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah yang  bertentangan dengan  UU nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.  Hak Uji materiel terhadap peraturan yang  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan hak menguji ada pada Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Mahkamh Konstitusui memberi kepastian hukum bahwa seorang mantan Narapidana kasus korupsi masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah karena mantan narapidana masih memiliki hak politik sebagai warga negara. Untuk dapat mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah, maka mantan narapidana setelah melewati masa 5 (lima)tahun  selesai menjalani masa hukuman dan telah kembali kepada kehidupan masyarakat sebagaimana kehidupan masyarakat lainnya. Menghormati hak politik mantan narapidan kasus korupsi sebagai pengakuan terhadap hak azasi manusia dalam negara Republik Indonesia yang merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD Tahun 1945. 
TANGGUNGJAWAB ASURANSI DALAM MEKANISME KLAIM PADA PERJANJIAN ASURANSI BERDASARKAN PRINSIP UTMOST GOOD FAITH Saputra, Arikha; Listiyorini, Dyah; Muzayanah, Muzayanah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.32722

Abstract

Dasar dari pengajuan klaim asuransi berdasarkan polis asuransi yang dibuat berdasarkan kesepakatan antar pihak serta adanya prinsip itikad baik. Sehingga dapat diartikan bahwa pengajuan klaim asuransi ialah sebuah permohonan resmi kepada pihak penanggung guna memintakan sejumlah pembayaran yang didasari oleh ketentuan polis asuransi. Pengajuan pertanggungjawaban asuransi yang diusulkan dengan melakukan tinjauan oleh perusahaan asuransi untuk dilakukan validasi yang nanti pada akhirnya akan dibayarkan sejumlah uang kepada pihak tertanggung. Itikad baik dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah piha k dalam bentuk suatu perjanjian asuransi harus didasari adanya kepatuhan dari para pihak terhadap isi dari perjanjian yang dibuat. Dalam penelitian hukum ini mempergunakan cara pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yang bermaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai mekanisme klaim perjanjian asuransi berdasarkan prinsip utmost good faith.
KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU MENGGUNAKAN METODE NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 Sari, Khofifah Maulida; Budiyanto, Eko; Muzayanah, Muzayanah; Kurniawati, Aida
JURNAL GEOGRAFI Geografi dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2021): JURNAL GEOGRAFI Geografi dan Pengajarannya
Publisher : GEOGRAPHY EDUCATION DEPARTMENT Social Science and Law Faculty, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jggp.v19n1.p49-62

Abstract

Pembangunan kawasan industri menarik banyak tenaga kerja baik dari dalam maupun luar Kabupaten Gresik dan membutuhkan lahan tempat dibangunnya fasilitas-fasilitas industri. Penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Gresik juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan permukiman. Sejalan dengan pertumbuhan dan perubahan penggunaan lahan tersebut, keberadaan RTH harus tetap dijaga. Hal ini ditujukan untuk menjaga agar ekosistem suatu wilayah tetap seimbang. Penelitian ini berbasis interpretasi citra secara digital menggunakan software Quantum GIS 3.16.5 dengan metode Normalized Difference Vegetation  Index (NDVI). Penelitian ini dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Penentuan klasifikasi jenis tutupan lahan dilakukan dengan menentukan nilai ambang batas maksimum dan minimum melalui uji threshold. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan luas RTH dalam rentang 5 tahun. Pada tahun 2021 luas RTH hanya sebesar 160,15 km² atau 13% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Gresik. Untuk memenuhi ketetapan minimal proporsi RTH, Kabupaten Gresik membutuhkan penambahan luas sebesar 17% atau 202,93 km².
Kajian Yuridis Tentang Kesadaran Warga Negara Untuk Menggunakan Hak Pilih Dalam Melaksanakan Demokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Muzayanah, Muzayanah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31492

Abstract

The Republic of Indonesia is a state based on the rule of law in implementing state administration based on Pancasila and the 1945 Constitution. The administration of government with a democratic system in which the highest sovereignty is in the hands of the people and in its implementation the people elect a leader to run the government. To determine the regional leader / regional head must be carried out through regional head elections. Regional head elections are intended to continue the government which has ended its term of office. Therefore, regional head elections must be held simultaneously throughout the territory of the Republic of Indonesia. The holding of regional head elections is a big job and is the responsibility of all parties, including all citizens of the Republic of Indonesia, so that the implementation of regional head elections runs well. The regional head elections in question have been held and are the result of the hard work of various relevant state institutions that have carried out their duties and responsibilities, in this case the General Election Commission (KPU) which has held regional head elections simultaneously throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). ). The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates the voting rights of citizens to participate and actively participate in determining regional leaders / regional heads who will lead in their respective territories. Citizens have the right to vote to vote at regional head elections. This is of course an awareness and responsibility as citizens so that regional leaders / regional heads are elected who are able to organize government and create prosperity and justice based on the values contained in the principles of Pancasila. The problem in this research is how a juridical study of the awareness of citizens to use their voting rights in implementing democracy in regional head elections?This research is a normative juridical research with the Library Research research method. The data collection method uses secondary data in the form of primary legal materials and secondary and tertiary legal materials. The population in this study is a random population of residents / community of Pengkol hamlet, Mangunsari village, Gunung pati District, Semarang City. The results of the research show that people in this region as citizens of the Republic of Indonesia have the awareness and responsibility to exercise their voting rights in the implementation of regional head elections, especially the election for Mayor and Deputy Mayor of Semarang on December 9, 2020. Regional head elections in this region have been going well and in a conducive situation even though it was held during the Covid-19 pandemic. It is hoped that the holding of this regional head election will produce regional leaders who have reliable and quality leadership management and are able to bring the community to realize social justice for all Indonesian people.