Garuda - Garba Rujukan Digital

Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim Syafrida Syafrida
Jurnal ADIL Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Latar belakang masalah dengan adanya globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menyebabkan meningkatnyaÂ peredaran produk makanan dan minuman di masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara dengan penduduk agama Islam terbesar di dunia. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwaÂ â€œNegara menjamin tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannyaâ€. Rumusan masalah tulisan ini adalah apa manfaat sertifikat halal produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di masyarakat. Tujuan penulisan untuk mengetahui manfaat sertifikat halal pada produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di msyarakat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian Kepustakaan berupa data sekunder mengunakan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Kesimpulan dari tulisan ini untuk mendapat sertifikat halal pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal ke LPPOM MUI disertai data pendukungnya. LPPOM MUI membentuk Â Tim auditorÂ untukÂ melakukan audit pada saat proses produksi dan hasil audit disampaikan ke komisi Fatwa MUI untuk mendapat penetapan halal dan MUI mengeluarkan sertifikat halal, manfaat sertifikat halal pada produk yang diperdagangkan adalah untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia Mustakim Mustakim; Syafrida Syafrida
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i8.16552

AbstractThe fact of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemics was often made as a reason by a lot of companies to conduct massive layoffs (PHK) in Indonesia. The regulation about force majeure to do massive layoffs (PHK) could only be found in Article 164 Act No. 13 Year 2003 about employment and it is not that specific about what kind of condition which could be categorized as force majeure that enables companies to conduct massive layoffs PHK. The statement of problem of this research is the spread of Covid-19 a condition categorized as force majeure that could become the reason to do a massive layoffs and how is the legal protection of worker toward the layoffs during the Covid-19 pandemics? This is normative research with constitutional and conceptual approach. The result from the observation and analysis indicated that the Covid-19 pandemics could be qualified as a force majeure but to conduct massive layoffs the companies need to experience loss or disadvantage and already closed permanently or massive layoffs is conducted for efficiency as what has been regulated by Article 164 point (1) and (3) Act No. 13 Year 2003 about employment by doing some steps in advance as stated in Minister Hand-outs No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004, 28th October 2004 and the decision of the Supreme Court No. 19/PUU-IX/2011, 20th June 2012. Keywords: Work relationship, massive layoffs, Covid-19 ABSTRAKFakta penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) banyak dijadikan alasan bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) d Indonesia. Pengaturan mengenai alasan force majeure dalam melakukan PHK hanya terdapat dalam Pasal 164 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan tidak terlalu rinci bagaimana kondisi yang dapat dikualifikasi sebagai force majeure sehingga perusahaan dapat melakukan PHK. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penyebaran Covid-19 merupakan kondisi yang dikualifikasi force majeure sehingga dapat dijadikan alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dan bagaimana perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada masa penyebaran Covid-19 ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Dari hasil penelusuran dan analisis dapat ditegaskan penyebaran Covid-19 dapat dikualifikasi sebagai keadaan memaksa namun untuk melakukan PHK perusahaan harus mengalami kerugian dan telah tutup secara permanen atau PHK dilakukan dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur Pasal 164 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 13 Taun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan terlebih dahulu melakukan langkah-langkah dalam Surat Edaran Menteri Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004, tertanggal 28 Oktober 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2012. Kata kunci : Hubungan Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Covid-19

Perlindungan Hukum Penerima Fidusia Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Fidusia Pada Jaminan Fidusia Syafrida Syafrida; Ralang Hartati; Hasudung Sinaga
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24314

Fiduciary rights are material rights that provide guarantees. The purpose of writing is to find out the legal protection for fiduciary recipients if the fiduciary giver is in default. The research method used is library research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research is juridical normative. Fiduciary guarantee certificates provide legal protection for fiduciary recipients if the fiduciary giver defaults. The fiduciary recipient can sell on his own power the object that is the object of the fiduciary guarantee for the settlement of his receivables. Irah Irah's fiduciary certificate "For the sake of Justice Based on God Almighty" has the same legal force as a judge's decision with the power to carry out forced executions. The sale of collateral objects can be carried out under the hand based on the agreement of both parties at a high price that is mutually beneficial to both parties.Keywords: Legal Protection; Fiduciary Recipient; Default AbstrakFidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jamian. Tujuan penulisan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penerima fidusia apabila pemberi Fidusia melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalan penelitian kepustakaan menggunaan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian bersifat yuridis normatif. Sertifikat jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Penerima fidusia dapat menjual atas kekuasaan sendiri benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk pelunasan piutangnya. Sertifikat fidusia Irah irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” kekuatan hukumnnya sama dengan putusan hakim berkekuatan tetap dilakukan eksekusi paksa. Penjualan objek jaminan dapat dilakukan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan harga yang tinggi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Penerima Fidusia; Wanprestasi

Urutan Kreditur yang Didahulukan dalam Pelunasan Piutang pada Perkara Kepailitan Arihta Esther Tarigan; Syafrida Syafrida
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i2.20363

Bankruptcy is preceded by an agreement between the creditor and the debtor. The condition for the debtor to be declared as a bankrupt has at least two or more creditors and when the payment is due, neither of them can pay off the debt. Creditors in bankruptcy are distinguished by separatist creditors, namely creditors secured by Pawning, Mortgage, Mortgage, Fiduciary and other material rights, Preferred Creditors, namely creditors who have special privileges in settling receivables such as unpaid worker rights wages, bankruptcy fees and fees. transportation and others and unsecured concurrent creditors. The Problem. Which order of creditors takes precedence in settling creditors' accounts. The purpose of writing is to determine the order of creditors that takes precedence in settlement of accounts receivable. The research method used is library research, the type of normative research using secondary data (primary legal materials in the form of statutory regulations include the Civil Code, Law Number 37 of 2004, secondary legal materials in the form of books related to treaty law, property law and law. bankruptcy and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and Indonesian dictionaries, the research approach used is a statutory approach and a conceptual approach. the creditors who are not guaranteed (concurrent creditors) receive the last order in settlement of the accounts receivable.Keywords: Creditor Order, priority accounts receivable, bankruptcy AbstrakKepailitan didahului perjanjian utang piutang kreditur dengan debitur. Syarat debitur dinyatakan paiit minimal punya dua orang atau lebih kreditur dan pada saat jatuh tempo pembayaran satupun tidak dapat melunasi utangnnya. kreditur dalam kepailitan dibedakan kreditur sparatis yaitu kreditur dijamin dengan Gadai, Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia dan hak kebendaan lainnya, Kreditur Preferen yaitu kreditut yang mempunyai hak istimewa didahulukan dalam pelunasan piutang seperti, upah hak pekerja yang belum dibayar, biaya pengurusan boedel pailit dan biaya transportasi dan lainnnya dan Kreditur konkuren yang tidak dijamin. Permasalahan Urutan kreditur manakah yang didahulukan dalam pelunasan piutang kreditur Tujuan penulisan untuk mengetahui urutan kreditur yang didahulukan dalam pelunasan piutang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, jenis penelitian normatif dengan mengunakan data sekunder(bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain berupa KUHPerdata, Undang Nomor 37 tahun 2004, bahan hukum sekunder berupa buku-buku berkaitan hukum perjanjian, hukum benda dan hukum kepailitan dan bahan hukum tertier berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Gagasan, dalam perjanjian utang piutang jadilah kreditur separtis yang dijamin dengan hak kebendaan, jika debitur cidera janji atau pailit kreditur separatis didahulukan dalam pelunasan piutangnya disamping kreditur hak istimewa (privilege). Sedangkan kreditur yang tidak dijamin (kreditur konkuren) mendapat urutan terakhir dalam pelunasan piutang.Kata Kunci: Uratan Kreditur, piutang yang didahulukan, kepailitan

Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia Syafrida Syafrida; Ralang Hartati
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i6.15325

AbstractCovid-19 hit many countries in the world including Indonesia. The Covid-19 outbreak is not only a national problem in a country, but already a global problem. Covid-19 originated in the Wuhan area of China. The spread of Covid-19 is so fast and deadly, transmission through physical contact is transmitted through the mouth, eyes and nose. Covid-19 has an impact on social life and the weakening of the people's economy. The issue of how the impact of the Covid-19 outbreak on public services and efforts to overcome the Covid-19 outbreak. The juridical normative research method is supported by empirical research using secondary data in the form of books, legislation and the internet. Type of qualitative research. The results of the study concluded that the impact of the Covid-19 outbreak caused social problems to weaken the economy of the community and the state. To prevent the spread of the Covid-19 outbreak, it needed the cooperation of governments, communities, religious leaders to help one another help, help one another and remind one another to deepen Covid-19.Keywords: Fight, Covid-19, Indonesia AbstrakCovid-19 melanda banyak Negara di dunia termasuk Indonesia. Wabah Covid-19 tidak hanya merupakan masalah nasional dalam suatu Negara, tapi sudah merupakan masalah global. Covid-19 berawal muncul dari daerah Wuhan Cina. Penyebaran Covid -19 yang begitu cepat dan mematikan,, penularannya melalui kontak fisik ditularkan melalui mulut, mata dan hidung. Covid-19 berdampak kepada kehidupan sosial dan melemahnya ekonomi masyarakat. Permasalahan bagaimana dampak wabah Covid-19 terhadap pelayanan publik dan upaya penanggulangan wabah Covid-19. Metode penelitian bersifat yuridis normatif yang didukung penelitian empiris menggunakan data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan internet. Jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan dampak wabah Covid-19 menimbulkan masalah sosial pelemahan ekonomi masyarakat dan negara, Untuk mencegah penyebaran wabah Covid- 19 diperlukan kerja sama pemerintah, masyarakat, tokoh agama untuk saling bantu membatu, bahu membahu dan mengingatkan satu sama lainnya bersama melawan Covid-19. Kata kunci: Melawan, Covid-19, Indonesia.

Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Pada Perkawinan Poligami Syafrida Syafrida; Arihta Esther Tarigan; Hasudungan Sinaga
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25717

Abstract Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami terbuka pada prinsipnya seorang suami hanya boleh punya satu istri namun dibolehkan poligami asal memenuhi syarat dalam perundang-undangan. Perkawinan poligami putus karena perceraian, bagaimana pembagian harta bersama ( harta goni)?. Pembagian harta bersama dihitung sejak terjadi perkawinan poligami Istri pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dalam hukum Islam maksimal hanya boleh 4 (empat) orang. Perkawinan poligami sah apabila izin dari pengadilan, bagi yang muslim permohonan izin melalui Pengadilan Agama, bagi non mulim permohonan izin ke Pengadilan Negeri. Poligami yang tidak izin dari pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, jika terjadi masalah hanya dapat diselesaikan diluar pengdilan. Poligami berdasarkan izin dari pengadilan, terjadi masalah dapat diselesaikan melalui pengadilan. Metode penelitian bersifat normatif hanya megunakan data dari hasil penelitian kepustakaan. Kesimpulan dari hasil penelitian, perkawinan poligami diakui hukum apabila izin pengadilan. Sedangkan Poligami tanpa izin pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, jika terjadi masalah dalam perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan. Pembagian harta bersama, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama (gono gini) dibagi dua dihitung sejak terjadi perkawinan poligami, kecuali para pihak menentukan laindalam perjanjian kawin.Keywords: Perkawinan Poligami, Harta bersama (Gono gini) AbstractLaw No. 1 of 1974 on marriage adopts the principle of open monogamy in principle a husband can only have one wife but polygamy is allowed as long as it meets the requirements in the legislation. Polygamous marriages broke up due to divorce, how is the division of joint property (burlap property) ?. The division of joint property is calculated since the polygamous marriage of the first, second, third and so on in Islamic law, the maximum can only be 4 (four) people. Polygamous marriages are legal if permission from the court, for Muslims apply for permission through the Religious Court, for non mulim apply for permission to the District Court. Polygamy without the permission of the court has no legal force, if there is a problem it can only be resolved out of court. Polygamy is based on the permission of the court, any problem can be resolved through the court. Normative research methods only use data from the results of literature research. Conclusion from the results of the study, polygamous marriage is legally recognized if the court permits. While polygamy without court permission has no legal force, if there is a problem in the marriage can not be resolved through the courts. Division of joint property, if the marriage is dissolved due to divorce, the joint property (gono gini) divided in two is counted since the occurrence of the polygamous marriage, unless the parties specify otherwise in the marriage agreement.Keywords: Polygamous Marriage, Common Property (Gono gini)

PROHIBITED ACTIONS FOR BUSINESS ACTORS ON CARRY OUT BUSINESS ACTIVITIES (ANALYSIS OF DOG MEAT SALES AT REGIONAL COMPANY PASAR JAYA SENEN JAKARTA) Syafrida Syafrida; Tetti Samosir; Indah Harlina; M.T Marbun
JHR (Jurnal Hukum Replik) Vol 10, No 1 (2022): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v10i1.5651

The sale of dog meat at the Pasar Jaya Regional Company, Senen Block III, began with news circulating on social media which was revealed by Animal Defenders Indonesia. The sale has been going on for more than 6 years and every day the trader sells 4 dog meat. The sale of dog meat at the Pasar Jaya Regional Company on Senen violates the regulations for selling at the Pasar Jaya Senen Regional Company, because dog meat is one of the products that cannot be traded. The sale of dog meat violates Law No. 18 of 2012 concerning Food, because dog meat is a type of commodity that cannot be traded. In Islamic law, dog meat is a forbidden food. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, business actors in selling non-halal products must include non-halal signs on their products, which can be in the form of writing or images stating that they are not halal. Traders also violate Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, because business actors in carrying out their business activities do not provide clear information to consumers about the products they sell and do not have good intentions. The problem is what are the forms of violation of Muslim consumer rights in the sale of dog meat and the form of sanctions given to business actors. The research method used is normative research using library data. The results of the study show that the sale of dog meat is a violation of the rights of Muslim consumers because traders do not provide information that the product they sell is dog meat. The sale is carried out close to halal products, this is a violation. The sanction given by the manager of the Pasar Jaya Regional Company on Senen to traders was a warning to business actors to close their stalls. The warning is heeded by business actors by closing their stalls.Key words: Dog meat, Violation, Muslim Consumer Rights

LEGAL PROTECTION OF CONSUMER RIGHTS BASED ON ARTICLE 18 CONSUMER LAW PROTECTION AND THE IMPLEMENTATION OF BALANCE AND PROPORTIONALITY PRINCIPLES IN RAW CLAUSULA Syafrida Syafrida; Ralang Hartati
Jurnal Hukum Replik Vol 9, No 1 (2021): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v9i1.4261

In business or trading activities, business actors use standard contracts. Standard contracts or standard clauses are contracts whose contents are determined by the party having a stronger or dominant position. In business contracts, business actors have a stronger or more dominant position than consumers in determining the standard class substance unilaterally. Article 18 of Law Number 8 of 1999 regulates the prohibition of business actors conducting business activities, among others in the standard class, business actors rejecting risks, refusing refunds, taking unilateral actions on new or additional regulations, burdening consumers with guarantees of security rights. in sales. and installment purchases as if it has received approval from the consumer, arranging the proof in case of breach of promise. Business actors who violate Article 18 of the UK result in the classification of standards being null and void by law. The imbalance between business actors and consumers in standard contacts is against the principles of balance and proportionality. Therefore, in order for the standard classification made by actors not only to realize the interests of business actors but also the interests of consumers, business actors in making standard contracts must pay attention to the provisions of Article UUPK 18 and apply the principles of balance and proportionality.Keywords: Legal protection, consumer rights, standard clauses

MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN KEPASTIAN HAK KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK HALAL (SUATU KAJIAN AJARAN GUSTAV RADBRUCH) Syafrida Syafrida; Ralang Hartati
Jurnal Hukum Replik Vol 7, No 1 (2019): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

AbstrakTujuan Hukum menurut Ajaran Gustav Radbruch adalah memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfataan. Penyelenggaran produk halal yang bertujuan untuk memberi perlindungan hukum hak konsumen terhadap produk halal. Pelaku usaha dalam menjalan kegiatan usahannya harus bertindak adil artinya peaku usaha tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak konsumen terhadap produk halal. Keadilan akan dapat diwujudkan jika didukung oleh regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaran produk halal untuk melinduk hak konsumen muslim. Penyelenggaran produk halal yang didukung oleh unsur keadilan dan kepastian hukum peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan produk halal akan memberi manfaat melindungi hak konsumen muslim terhadap produk halal dan bermanfaat bagi pelaku usaha karena logo halal yang terdapat pada produk akan meningkatkan nilai tambah penjualan pelau usaha sehingga memberi keuntungan bagi pelaku usaha.Kata kunci, ajaran Gustav Radbruch, perlindungan, konsumen muslim Abstract He purpose of the Law according to Gustav Radbruch's Teachings is to provide justice, legal certainty and humanity. Holding halal products that aim to provide legal protection for consumer rights to halal products. Business actors in carrying out their business activities must act fairly, meaning businesspeople do not commit acts that violate consumer rights to halal products. Justice will be realized if it is supported by regulations that provide legal certainty in the implementation of halal products to protect the rights of Muslim consumers. Holding halal products supported by justice and legal certainty of laws and regulations relating to halal products will provide benefits to protect Muslim consumers' rights to halal products and benefit business actors because the halal logo on the product will increase the added value of sales of business pelau so benefit the business actor. Keywords, the teachings of Gustav Radbruch, protection, Muslim consumers

PUBLIC SERVICES IN HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE Syafrida Syafrida; M.T Marbun
Jurnal Hukum Replik Vol 8, No 1 (2020): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v8i1.3017

Public services can be provided by the government or by the private sector in the form of goods, services, and public administration that can be used to meet the needs and interests of the community. The implementation of available services by administrators does not rule out human rights violations. One of the characteristics of the rule of law is respect for human rights. The most basic human rights given by the Powerful are obliged to be recognized, respected by everyone. However, the reality is that in the implementation of public services, there is a possibility that actions that violate human rights may occur. Formulation of how public servants from the perspective of human rights and efforts to prevent violations of human rights in available services. The purpose of writing is to find out public services from a human rights perspective. The method used in this research is literature research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary standard materials, and traditional tertiary materials. The analysis is normatively supported by empirical research and qualitative research types. In conclusion, public services must heed human rights. To prevent human rights violations in available services, organizers must act based on statutory regulations, discretion, and general principles of good government (Good Governance).Keywords: public service, human rights

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search