Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengembangan Kota Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Novita Dian Lestari
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Sustainability of Paddy Field Tourism: Problems and Control Instruments Novita Dian Lestari
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Vol. 1 No. 2 (2022): Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.731 KB) | DOI: 10.31292/mj.v1i2.11

Abstract

The growing paddy field tourism trend cannot be separated from the shift in tourist interest towards agritourism. Paddy field tourism is seen as having positive roles. Among others, it can improve the quality of life of farmers, provide educational facilities for tourists, and maintain the indigenous culture of the community. These things indicate the need for efforts to maintain its sustainability. However, recent data show that some paddy fields are beginning to experience physical degradation caused by pressure from tourism activities and developments. This is feared to threaten the sustainability of paddy field tourism. Therefore, it is necessary to imme¬diately take steps to control the spatial use to ensure its sustainability in the future. This study aims to provide suggestions in the form of control instru¬ments for the spatial use and strategies for implementing these instruments in order to support the sustainability of paddy field tourism. The method used was library research with qualitative analysis techniques. The results showed that the incentive-disincentive control instrument met the criteria to support the sustainability of paddy field tourism. However, to support its effectiveness, the strategy of implementing the instrument should be carried out by synergizing spatial planning substance with land data.
PENGUATAN PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Sutaryono Sutaryono; Arsan Nurrokhman; Novita Dian Lestari
Jurnal Pengembangan Kota Vol 9, No 2: Desember 2021
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (817.362 KB) | DOI: 10.14710/jpk.9.2.154-165

Abstract

Pelaksanaan penegakan hukum/penertiban pemanfaatan ruang saat ini memiliki kecenderungan berhenti pada temuan adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Pengenaan sanksi yang merupakan hasil rekomendasi audit tata ruang masih jarang dilaksanakan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum di bidang penataan ruang masih belum optimal. Di sisi lain, muncul tantangan baru pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang pasca penetapan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menemukenali permasalahan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang untuk kemudian merumuskan strategi penguatan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang pasca ditetapkannya UUCK. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode desk study yang mengutamakan content analysis. Content analysis dilakukan terhadap regulasi penertiban pemanfaatan ruang dan salah satu laporan hasil audit tata ruang. Data yang dikumpulkan berupa data indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang dari hasil audit dan pelaksanaan tindaklanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang tidak efektif. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh (a) muatan dalam regulasi belum sepenuhnya bisa operasional; (b) pelaksanaan pengawasan di lapangan terbatas; (c) peran masyarakat dalam pengawasan adanya pelanggaran terhadap tata ruang belum optimal; (d) fungsi koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam peran masing-masing belum maksimal dilakukan; dan (e) kondisi dan status PPNS yang belum kuat. Ketidakefektifan tersebut dapat di atasi dengan strategi kebijakan penertiban pemanfaatan ruang yang berupa penguatan regulasi, penguatan sumberdaya manusia, penataan kelembagaan, dan pengalokasian anggaran yang memadai.
Co-Authors Arsan Nurrokhman Sutaryono