Kristian Kristian
Program Pasca Sarjana Universitas Suryakancana, Cianjur

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA RATIFIKASI THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Gunawan, Kristian, Yopi
Res Nullius Law Journal Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (712.704 KB) | DOI: 10.34010/rnlj.v2i1.2758

Abstract

Dalam kenyataannya saat ini, meningkatnya kasus tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Di samping itu, mengingat bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan dalam jangka panjang akan membawa bencana bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada umumnya. Karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan kejahatan kerah putih yang berdampak luar biasa. Mengingat hal tersebut, muncul kesadaran bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cara-cara luar biasa. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama lebih dari 60 tahun telah dilakukan, baik pada era Orde Lama dan Orde baru, maupun pada Era Reformasi, serta Era Baru pemerintahan saat ini yakni dengan melakukan berbagai upaya ternyata belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan hasil survei lembaga rating kaliber dunia berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi telah menempatkan Indonesia ke dalam peringkat teratas di Asia atau sekurang-kurangnya ke dalam kelompok sepuluh besar negara terkorup di dunia. Menanggapi hal ini, sudah tentu hukum harus kembali mengambil peranannya sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera yakni dengan melakukan penindakan dan pencegahan dilakukannya tindak pidana korupsi. Apabila melihat kebelakang, pada tanggal 18 April 2006 lalu Indonesia telah meratifikasi The United Nations Convention Against Corruption melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006. Namun sangat disayangkan, peratifikasian The United Nations Convention Against Corruption melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak prinsip-prinsip yang terdapat dalam The United Nations Convention Against Corruption belum diadopsi oleh peraturan perundang-undangan nasional khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Korupsi, 2003, Pembaharuan Hukum Pidana. Abstract The continual increase of corruption criminal acts from years to years has caused huge losses to the nation which in turns its impact will induce multiple-aspect crisis. Considering that the Indonesian corruption criminal acts occur systematically and extensively in all aspects of people’s lives, corruption acts do not only harm the nation’s monetary, but also violate people’s social and economical rights widely, and in long terms will bring catastrophe to the lives of the people and the nation. Thus, the corruption criminal acts can no longer be categorized as a common crime but a systematic and organized crime. Corruption criminal acts are also performed as a white collar crimes and extra ordinary crimes. This tendency raises awareness that the eradication of corruption criminal acts needs to be extraordinarily treated. The effort to eradicate corruption criminal acts has been performed for more than 60 years during the Old Order, New Order, Reformation Era, and the New Era of the current government. However, the result has not shown the desired outcome. It is proven by the survey from the world-caliber institution that pertains to the eradication of corruption criminal acts. The result places Indonesia in the first place of the most corrupted nation in Asia and in the big ten in the world. Responding to this issue, laws are supposed to perform its role as an instrument to create a secure, just, prosperous, and flourish society through actions and prevention against the corruption criminal acts. On 18 April 2006, Indonesia has ratified The United Nations Convention against Corruption through the Constitution of the Republic of Indonesia Number 7/2006 about the validation of The United Nations Convention Against Corruption. Unfortunately, the ratification of The United Nations Convention Against Corruption through the Constitution No. 7/2006 is not well-enforced as there are still many principles in The United Nations Convention Against Corruption which have not been adopted by the national constitution, in particular the constitution on the eradication of corruption criminal acts in the Constitution of the Republic of Indonesia No. 20/2001 about the Eradication of Corruption Criminal Acts. Keywords: Eradication On Corruption Criminal Acts, The United Nations Convention Against Corruption, 2003, Penal Reform.
The Comparison of Criminal Acts Formulation of Religion, Religious Life, and Worship Facilities: Draft of Indonesian Criminal Code and the Penal Code United Kingdom Kristian Kristian
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i2.2409

Abstract

This paper compares the policy formulation/legislation of criminal acts of religion, religious life, and worship facilities based on the new draft of Indonesian Criminal Code (RKUHP) and the Penal Code United Kingdom of 2008. This study was conducted using normative juridical methods and comparative law. The type of data employed in this study focuses on secondary data namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data were collected through documentation and literary studies. Meanwhile, the data analysis method used in this study is qualitative and descriptive. The findings revealed the religion is fundamental and important in all aspects of human life in Indonesia. The result also showed the policy formulation/legislation of criminal acts of religion, religious life, and worship facilities stipulated on the draft of national criminal code (RKUHP) July 2018 refer to the development of policy formulation/legislation called blasphemy in England. Tulisan ini membandingkan kebijakan formulasi/legislasi mengenai tindak pidana terhadap agama, kehidupan beragama dan sarana ibadah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (RKUHP) yang baru dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Inggris (The Penal Code United Kingdom) tahun 2008. Penelitian ini ditempuh melalui metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum. Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini dititkberatkan pada data sekunder yang terbagi dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Adapun pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan sedangkan metode analisa data yang dilakukan pada penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa agama merupakan hal mendasar atau hal yang fundamental dan bersifat penting dalam seluruh aspek kehidupan manusia di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa kebijakan formulasi/legislasi mengenai tindak pidana terhadap agama, kehidupan beragama dan sarana ibadah sebagaimana diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) nasional versi bulan Juli tahun 2018 dapat dikatakan mengacu kepada perkembangan kebijakan formulasi/legislasi mengenai “blasphemy” di Inggris
Dimension of Human Rights Protection Against Corporate Crimes K. Kristian
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 5 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.5.1.2022.32-44

Abstract

The wave of influence of Neoliberalism and globalization with its system of economic capitalism has begun to change the economic ideology by ignoring sound principles in business dealings (there is even a tendency to put forward the “anomie of success” principle), a considerable number of corporations have committed acts in violation to human rights. This paper is going to examine the implementation of human rights-based protection and law enforcement. It has now become significant considering how critical thinking in solving corporate human rights violation problems is urgently needed. The type of approach used by the writer in this research is the Normative Law Research Method. The methods applied will consist of statute approach, case approach and conceptual approach. Research shows that Indonesia is a country of law. By this concept, principles contained in that country must be applied, one of them being the presence of the acknowledgement and protection of basic human rights. In the context of a country with Pancasila as its main law, the effectual supremacy of law in Indonesia must continually be done within a framework which focuses in creating public welfare and social justice for all Indonesian people. In this context, the human potential and dignity have a high and noble position. Regulation governing the protection of human rights may be found in the Universal Declaration of Human Rights, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the 1999 Act of the Republic of Indonesia No. 39 concerning Human Rights. These human rights have frequently been violated by corporations while conducting their business activities. In international legal instruments, The United Nations Global Compact (UNGC) exists as an initiative to strategic policies for corporations to make a commitment which will align their policies and strategic operations with the ten universal principles of human rights, labor, environment and anti-corruption, in order to allow sustainable business practices. Within the sphere of human rights, the UNGC states that “business should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights” and “make sure that they are not complicit in human right abuses”, along with other alternatives that may be conducted by the corporations. For that, the country has a responsibility to provide devices by utilizing all its resources to create equality, non-discrimination and human rights protection for every citizen. The country has to do its part to calculate every possible way to allow for human rights protection and to facilitate the recovery over losses that may arise from the violation of human rights, especially those done by corporations.
Kebijakan Formulasi Delik Agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru Ahmad Hunaeni Zulkarnaen; Kristian Kristian; M. Rendi Aridhayandi
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v3i1.1338

Abstract

Tulisan ini akan membahas kebijakan formulasi delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yakni dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi tahun 2015. Hal ini menjadi penting karena sila pertama dari Pancasila sebagai falsafah hidup, jiwa, pandangan, pedoman dan kepribadian bangsa Indonesia sekaligus menjadi falsafah bangsa dan Negara serta menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti, Indonesia adalah salah satu negara berTuhan dan memiliki filosofi Ketuhanan yang mendalam serta menempatkan agama sebagai sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kedudukannya sebagai Negara hukum khususnya Negara hukum Pancasila (sebagai religious nation state), agama menempati posisi sentral dan hakiki dalam seluruh kehidupan masyarakat yang perlu dijamin dan dilindungi (tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahkan agama dan kerukunan hidup antarumat beragama (sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan, memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara) dicantumkan sebagai hal yang penting dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Oleh karena itu, wajar jika Negara memasukan atau menjadikan agama sebagai salah satu delik didalam hukum positifnya. Pengaturan mengenai delik agama ini dipandang penting karena penghinaan (atau cara-cara lainnya) terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia dapat membahayakan perdamaian, kerukunan, ketentraman, kesejahteraan (baik secara materil maupun spirituil), keadilan sosial dan mengancam stabilitas dan ketahanan nasional. Agama juga dapat menjadi faktor sensitif yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Atas alasan tersebut juga tulisan ini dibuat sebagai salah satu sumbangsih pemikiran dalam rangka mengetahui rumusan delik agama dan kelemahan-kelemahan yang ada didalamnya sehingga dimasa yang akan datang, dapat dilakukan pembaharuan. Diluar adanya pro-kontra dimasukannya delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Hasil penelitian, menunjukan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengacu kepada perkembangan blasphemy di Inggris atau perkembangan Godslasteringswet di Belanda. Kriminalisasi delik agama di Indonesia didasarkan pada religionsschutz theorie (teori perlindungan agama), gefuhlsschutz theorie (teori perlindungan perasaan keagamaan) dan friedensschutz theorie (teori perlindungan perdamaian atau teori perlindungan ketentraman umat beragama). Dalam RKUHP, delik agama ini dirumuskan dalam 8 pasal yang terbagi menjadi 2 kategori yakni: Tindak Pidana Terhadap Agama (yang mencakup penghinaan terhadap agama dan penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama) dan Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah (yang mencakup gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan dan perusakan tempat ibadah). Kebijakan formulasi delik agama tersebut masih banyak mengandung kelemahan sehingga akan berpengaruh terhadap tahap aplikasi dan eksekusinya dalam praktik berhukum di Indonesia. Dalam kaitannya dengan delik agama, penggunaan sanksi pidana tentu harus memperhatikan rambu-rambu penggunaan pidana dan harus dilakukan dengan tujuan melakukan prevensi umum dan prevensi khusus. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan formulasi RKUHP versi tahun 2015 khususnya yang berkaitan dengan delik agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder dan dilakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan undang-undang, perbandingan hukum, sejarah hukum, asas hukum dan teori hukum.