Garuda - Garba Rujukan Digital

Layyin Mahfiana

STAIN Ponorogo

Author-ID : 3275761

Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1

SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PONOROGO Layyin Mahfiana
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 7, No 1 (2013)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v7i1.780

Fungsi dan manfaat tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya sengketa tanah yang sejak dahulu telah menjadi realitas sosial dalam setiap masyarakat meskipun dalam bentuk dan identitasnya yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisa data menggunakan model interaktif.Hasil penelitian menunjukkan sengketa yang terjadi dimasyarakat bermacam-macam antara sengketa warisan, hibah dan jual beli tanah; faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya sengketa tanah secara umum di antaranya nilai ekonomis tinggi; kesadaran masyarakat meningkat; tanah tetap, penduduk ber tambah; kemiskinan. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua macam cara yaitu melalui melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sering dilakukan masyarakat meliputi melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan (negoisasi), proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen sebagai mediator (penengah) dan melibatkan lebih dari dua pihak yang tugasnya membantu pihak yang berperkara dengan cara mencari jalan keluar secara bersama (fasilitasi).

Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Asasi Anak: Studi Wilayah Kepolisian Resot Kabupaten Ponorogo Layyin Mahfiana
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 5, No 1 (2011)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v5i1.753

Abstrak:Kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas perlu dipertimbangkan dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak nakal. Dalan realitanya kedudukan anak dengan ciri dan sifat yang khas ini seringkali dilanggar oleh penegak hukum, sehingga anak kehilangan hak asasinya. Artikel ini akan menjelaskan: pertama, proses penyidikan guna melindungi hak asasi anak. Anak mempunyai beberapa hak di antaranya hak untuk segera diperiksa; penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan; penyidik tidak memakai pakaian dinas; hak anak yang dikenakan upaya paksa penahanan, maka tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi; hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan; hak untuk memberi keterangan dalam keadaan bebas, tidak butuh waktu lama, menggunakan bahasa lugas dan dimengerti anak; dalam penyidikan anak perlu dirahasiakan; dan lamanya waktu penahanan. Hak-hak tersebut diatas, dalam prakteknya tidak semuanya terpenuhi dengan baik dengan beberapa alasan, diantaranya keterbatasan personel, ruangan yang terbatas, prosedur yang lambat, keterbatasan dana dan kurangnya kesadaran dari penyidik. Kedua, faktor-faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak. Rata-rata tersangka anak itu adalah anaknya golongan menengah kebawah, sehingga tidak mampu membayar pengacara. Dalam proses penyidikan terkadang penyidik juga susah meminta keterangan kepada anak. Dalam aturan kasus anak harus tertutup tetapi dalam realitanya media selalu mencari berita, akhirnya terekspos. Belum maksimalnya peran PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) sehingga visum untuk perbuatan tindak pidana (korban/pelaku) khususnya anak harus bayar sendiri dan hasilnya kadang membutuhkan waktu lama; Ruangan pemeriksaan dan shelter yang terbatas; Belum adanya LSM yang benar-benar konsen menangani masalah anak yang bermasalah dengan hukum; Selama ini PPT terfokus pada perlindungan korban, sedangkan dalam aturan dan prakteknya juga, masih sangat minim sekali perlindungan terhadap pelaku terutama masalah pelayanan kesehatan.

Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah Harta Bersama antara Suami Istri Layyin Mahfiana
BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 1 (2016)
Publisher : UIN Raden Mas Said Surakarta

AbstractArticle 9 paragraph (2) of UUPA gives equality for Indonesian men and women, one of them is related to ownership, utilization of HAT whether for men or women who is given the equality in family by the law. However in fact the wife often finds difficulties in the ownership and utilization of the land rights, especially the property and its causing factor, such as the gender inequality of the social and cultural values , which commonly gives more priority to the men than the women (patriarchal ideology); Most of the constitutional regulation still takes the part of one gender, in other words, it does not reflect the gender equality; Moreover the interpretation of religious lessons that are less comprehensive, contextual and holistic, or inclined to be textual and partially understood also very influence the mindset that the ownership, utilization of HAT for women is different from the men.Keywords: wives’ rights, HAT & Collective Property Abstrak Pasal 9 ayat (2) UUPA memberi kedudukan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan warga negara Indonesia, salah satunya berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan HAT baik laki-laki maupun perempuan yang diberi kedudukan sama oleh hukum di dalam keluarga. Tetapi di dalam kenyataannya seringkali isteri kesulitan dalam kepemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah khususnya harta bersama faktor penyebabnya, diantaranya kesenjangan gender dalam tata nilai sosial budaya masyarakat, umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (ideologi patriarki). Kebanyakan peraturan perundang-undangan yang ada masih berpihak pada salah satu jenis kelamin dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan gender. Selain itu, penafsiran ajaran agama yang kurang komprehensif atau cenderung tekstual dan kurang kontekstual, cenderung dipahami parsial kurang holistic juga sangat berpengaruh terhadap pola pikir bahwa kepemilikan, pemanfaatan HAT perempuan memang berbeda dengan laki-laki.Kata Kunci: Hak Istri, HAT & Harta Bersama

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search