Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

UPAYA UNIT PPA POLRES POHUWATO DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA Herlina Sulaiman; Jelita C. Gress
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 1 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 1 Maret Tahun 2020
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.464 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v2i1.328

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga kerap menghiasi wajah penegakan hukum di wilayah Kabupaten Pohuwato. sebagai insan yang dianggap lemah perlunya perelindungan terhadap perrempuan. Untuk itulah Unit PPA Polres Pohuwato hair untuk mendampingi dan menegakkan hukum. Dalam penelitian ini akan menganalisis lebih jauh tentang upaya Unit PPA Polres Pohuwato dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dan untuk mengetahui faktor – faktor pnyebabnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dalam penelitian ini adalah (1) upaya yang dilakukan oleh UPPA Polres Pohuwato dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu : Tindakan awal yang dilakukan UPPA Polres Pohuwato saat ada aduan atau laporan kasus KDRT yakni membuat aduan atau Laporan Polisi, menyerahkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi, membuat Visum Et Repertum, Melakukaan Pemeriksaan Awal. Melakukan pemeriksaan dalam RPK, UPPA Polres Pohuwato menyediakan Pekerja Sosial (Peksos), Menyediakan pemeriksaan kesehatan dalam hal ini korban KDRT dilakukan pemeriksaan oleh Tim Medis apabila terjadi kekerasan secara fisik, Mengembangkan kerja sama dengan P2TP2A (2) Faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Faktor Internal dan eksternal.
PENERAPAN PASAL 31 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN DI KEPOLISIAN RESOR POHUWATO Herlina Sulaiman; Devriani Lasiki
TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i1.1449

Abstract

The implementation of the suspension of detention has been regulated in article 31 of the Criminal Procedure Code. Suspension of detention is not only given in mild cases but can be given in severe cases. Suspension of detention as a right of the suspect must get more attention from the right of the assignment is more than based on objectives that can be done based on the subjective. The objector must be protected by the Detention Suspension because not only the image of the investigator is at stake but the image of the police force as law enforcement will also be in the spotlight. The assessment of deferral assistance does not only look at the interests of the Criminal Procedure Code but must also take into account the interests of court suspects. Therefore the suspension of detention is not a tool used by suspects to be used temporarily in the education process. Keywords: Suspension of detention, suspects, imprisonment