Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ruas (Review of Urbanism and Architectural Studies) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Indra Kesuma Hadi
Unknown Affiliation
Earth & Planetary Sciences Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Day-Spa di Medan Shafira Ayu Syukrani; M. Rezki Setiawan; Ferdiana Shinta Triliasa; Dandi Nostiagi Rosta; Imam Fauzan Syahputra; Indra Kesuma Hadi; Muhammad Amin
RUAS (Review of Urbanism and Architectural Studies) Vol 18, No 2 (2020)
Publisher : RUAS (Review of Urbanism and Architectural Studies)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.ruas.2020.018.02.4

Abstract

The purpose of this study is to find out the quality of services and Day-Spa facilities that correspond to user needs, especially Ubud Family Reflexology, De Spa, and Zengarden in Medan. In Medan City, day-spas are located are many located near shopping malls, elite settlements, office complex, and commercial areas. They are widely consumed by office executives, socialite mothers, college students, babies, and toddlers. In designing a spa building, it needs to observe and consider psychological users, especially consumers, it should be noted that facilities and privacy levels in the room are affecting consumer behavior. The research methods use interviewing, observing, and analyzing the document study. The results from this study indicate that day-spa buildings in Medan do not apply standard facilities and spa services.
Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Petani Kopi Dan Toke Kopi Dengan Pelunasan Hasil Panen Kopi Mustika Rini; Indra Kesuma Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian pinjam meminjam adalah salah satu jenis perjanjian yang diatur secara khusus di dalam Bab VI sampai dengan Bab VIII KUHPerdata mulai Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata. Dalam hal membantu perekonomian petani kopi, dilakukan suatu perjanjian pinjam meminjam uang dengan pelunasan hasil panen kopi. Tetapi dalam pelaksanaanya terjadi wanprestasi. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara petani kopi dan toke kopi dengan pelunasan hasil panen kopi, bentuk-bentuk wanprestasi dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi. Cara memperoleh data dalam artikel ini dilakukan melalui metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara petani kopi dan toke kopi dengan pelunasan hasil panen kopi ini dilakukan dengan perjanjian lisan dan berdasarkan kepercayaan tanpa meminta jaminan ataupun bunga. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi yaitu melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Upaya penyelesaian dengan cara memberi peringatan atau teguran secara lisan dan menagih ke rumah petani peminjam yang melakukan wanprestasi serta penyelesaian wanprestasi dilakukan secara kekeluargaan. Disarankan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam ini dilakukan secara tulisan dan meminta jaminan kepada petani peminjam.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA CV. SULTAN ACEH GROUP DI KOTA BANDA ACEH Rizki Munandar; Indra Kesuma Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini menjelaskan jenis-jenis wanprestasi pada perjanjian sewa mobil di CV. Sultan Aceh Group di Kota Banda Aceh, menjelaskan sebab terjadinya wanprestasi di CV. Sultan Aceh Group di Kota Banda Aceh, dan bagaimana penyewa dapat mengatasi wanprestasi saat menyewa mobil dari CV. Grup Sultan Aceh di Kota Banda Aceh. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu kategori yang termasuk dalam penelitian ini. Untuk penelitian ini, materi dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan tinjauan literatur. Dari penelitian diperoleh hasil wujud wanprestasi pada CV. Sultan Aceh Group di Kota Banda Aceh adalah Penyewa gagal mengembalikan kendaraan sebelum batas waktu sewa, membawa kendaraan ke luar kota yang melanggar sewa, dan memberikan kendaraan kepada pihak ketiga untuk digadaikan. Hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi adalah perjanjian sewa yang sering dilakukan secara lisan dan semata-mata atas dasar kepercayaan. Penyelesaian masalah berdasarkan musyawarah dan mufakat akibat wanprestasi penyewa selama pemenuhan sewa dipandang lebih berhasil dan efisien dalam menyelesaikan konflik antara para pihak.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Sewa Menyewa.
THE FORMALIZATION OF SHARIA IN ACEH PROVINCE: A GENDER PERSPECTIVE Teuku Saiful; Indra Kesuma Hadi; Humaira Humaira
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 1, April 2023: Legal Developments in National and Global Context
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i1.35095

Abstract

This paper explores the dimensions of gender equality within the context of law-making in Aceh province, emphasizing the importance of a gender perspective. Categorized as a normative study, it addresses the current issue by analysing principles, levels of synchronization, legal histories, and comparisons of constitutions. Additionally, an empirical study was conducted, involving interviews with relevant stakeholders directly involved in the development of Aceh Qanun. The findings of this paper highlight that Pancasila, the 1945 Constitution, and CEDAW serve as primary parameters for law-making and the implementation of gender equality in Indonesia. The formalization of shari'a in Aceh province, as a political endeavour by authorities, is seen as crucial for achieving both gender equality and the goals of shari'a (maqasid al-syariah). The inclusion of gender equality in the law-making process, particularly in relation to the implementation of shari'a in Aceh, is a principle that should be comprehensively understood and applied to ensure justice and equality for all genders in the formulation of qanun in Aceh.
Co-Authors Dandi Nostiagi Rosta Ferdiana Shinta Triliasa humaira humaira Imam Fauzan Syahputra M. Rezki Setiawan Muhammad Amin Mustika Rini Rizki Munandar Shafira Ayu Syukrani Teuku Saiful