Slamet Mujiono
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Regulasi Pengawasan Baitul Wat Tanzil (BMT) di Indonesia Slamet Mujiono
LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 3 No 01 (2019)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.231 KB) | DOI: 10.33507/labatila.v3i01.108

Abstract

UU Nomer 1 tahun 2013 tentang LKM dan UU Nomer 21 Tentang OJK landasan formil Pengawasan BMT oleh OJK yang merupakan salah satu fungsi perlindungan konsumen dan good government. Ada dua sistem pengawasan yaitu pengawasan usaha keuangan berbasis prisisp syari’ah di lakukan oleh Dewan Pengawas Syari’ah (pasal 5 UU NO 1 tahun 2013) dan Pasal 28, 29, 30, 31 dan 32 Undang-Undang NO 1 tahun 2013 Pembinaan dan pengawasan sektor Manajemen, Informasi, standar akutansi dilakukan oleh OJK, Departemen Koperasi, dan dapat di delegasikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/ kota. Pembinaan pengawasan OJK di lakukan pada sektor Analisi Kelayakan Penyaluran Dana, kewajiban pengelolah manajemen, posisi akses dan devisa netto BMT, larangan dalam penyaluran kredit, peniliain kualitas aktiva BMT, implementasi tatakelola BMT yang sehat dengan Sistem Good Corporate Governance, jaminan manajemen resiko BMT dan jaminan penyelesaian sengketa nasabah. hingga saat ini pengawasan terhadap BMT dapat dikatakan belum berjalan efektif dan berdampak kepada sistem pengawasan BMT yang lebih baik, ada beberapa permasalahan sistem pengawasan kurang efektif yang di lakukan Oleh DPS, OJK, Koperasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota. Undang-Undang No 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan Mikro belum di sertai peraturan Pemerintah dan Hukum Materil yang memadai sebagai regulasi melaksanakan Undang-Undang, sehingga pasal 5 pengawasan oleh DPS dan pasal 28, 29, 30 pengawasan oleh OJK, Departemen Koperasi dan Pemerintah Daerah tidak memiliki sistem pengawasan yang rigit, detail, dan konprehensif yang mengusung sistem pengawasan lembaga keuangan mikro yang profesional.
POTENSI PEER TO PEER LENDING SHARIAH UNTUK PEMULIHAN EKONOMI UMKM PASCA COVID 19 DI INDONESIA HULWATI HULWATI; SLAMET MUJIONO; AHMAD WIRA; ABDI FADHLAN
Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol 7, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Prodi Manaj. Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/al-masraf.v7i2.330

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan potensi Peer to Peer Lending Syariah terhadap pemulihan ekonomi pasca Covid 19 di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Perusahaan Mitrausaha di Indonesia atau Fintech Modalku menyebutkan bahwa 70% pinjaman online adalah untuk kepentingan bisnis mereka selama Covid 19. Sejak Fintech Syariah muncul pada tahun 2017, jumlah perusahaan Fintech Syariah bertambah sebanyak 7 perusahaan pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 bertambah 12 Perusahaan. Total aset Fintech Syariah sebagai pemberi pinjaman tercatat sebesar 36 miliar pada Februari 2020 dan meningkat menjadi 61 miliar selama Covid 19. Studi ini menegaskan Peer to Peer Lending Syariah dalam pemulihan ekonomi pasca Covid 19, dan menganalisis potensinya dalam Indonesia. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, selain itu penelitian ini menggunakan studi literatur seperti website OJK, Covid, dan fintech. Dapat dikatakan Peer to Peer Lending Syariah memiliki potensi karena memiliki sistem penyaluran dana yang fleksibel yang digabungkan antara dana investor dan dana sosial seperti zakat, sadaqah, dan wakaf. Selain itu, Peer to Peer Lending Syariah mampu mendukung pendanaan Covid 19 melalui program dana pemulihan dengan program pembiayaan sosial berupa qardh al-hasan (pinjaman kebajikan). Sistem ini memberikan solusi bagi peminjam untuk mengatasi pembiayaan yang terbebani dengan sistem bunga selama masa Covid 19.