Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur) ]]>
<![CDATA[ayu humaira]]>;
<![CDATA[Yulia y]]>;
<![CDATA[Fatahillah F]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4109
<![CDATA[Abstract/Digest Legal protection is very important for consumers. The government has provided legal protection for consumers as regulated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Cosmetic consumers in Idi City use a lot of cosmetic products that are not registered with BPOM, as a result, skin damage occurs after the use is made by consumers. The people of Idi City as consumers of cosmetics are easily tempted by the effects of creams that can whiten the skin in a short period of time and the community does not have awareness of the legal protection rights they have. This study aims to identify and explain the legal protection for consumers who use cosmetics that are not registered with BPOM, to find out and explain the obstacles to BBPOM Banda Aceh in legal protection of consumers using cosmetics that are not registered at BPOM and BBPOM Banda Aceh efforts in resolving barriers to consumers. cosmetic users who are not registered with BPOM. This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach. The data were obtained through library research and supported by field research. Data analysis was done descriptively (descriptive analysis). Based on the results of the study, it is known that the implementation of legal protection for consumers has not been implemented optimally. Barriers to consumer protection are the lack of knowledge of consumers and business actors about regulations related to cosmetics. The efforts made are prevention strategies (socialization with the community), surveillance strategies and enforcement strategies. It is suggested to the public to be wiser in choosing cosmetic products. Legal awareness for business actors in producing illegal cosmetics and carrying out their obligations as business actors in accordance with the laws and regulations and BPOM further enhances the cosmetic reducer in the market. Keywords: Legal Protection, Consumers, Cosmetics.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG (Studi Penelitian di PT. Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Stabat) ]]>
<![CDATA[Habib Hamed]]>;
<![CDATA[Tri Widya Kurniasari]]>;
<![CDATA[Fatahillah F]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4713
<![CDATA[Banyaknya masyarakat yang mengirimkan barang membuat jasa-jasa ekspedisi bertumbuh pesat, terbukti dengan banyaknya jasa ekspedisi salah satunya ialah PT. JNE Cabang Stabat. Hak dan kewajiban PT. JNE Cabang Stabat ini tentu saja diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini ialah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengiriman barang dan tanggung jawab PT. JNE Cabang Stabat apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan yang di dapatkan jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan lapangan. Pendekatan kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan pendekatan lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui proses wawancara dengan responden dan informan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban PT. JNE Cabang Stabat terdapat di dalam resi pengiriman barang, PT. JNE Cabang Stabat juga memberikan ganti kerugian atas keterlambatan sebesar ongkos kirim yang telah disepakati, dan hanya berlaku pada layanan produk Yakin Esok Sampai dan Super Speed.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Perjanjian Kuasa Menjual Mutlak Dalam Transaksi Jual Beli Tanah. ]]>
<![CDATA[Nurul Helmi]]>;
<![CDATA[Teuku Yudi Afrizal]]>;
<![CDATA[Fatahillah F]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4044
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hukum perjanjian kuasa jual mutlak oleh pembeli hak atas tanah dalam transaksi jual beli tanah, beserta untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum yang timbul dari perjanjian kuasa mutlak dalam transaksi jual beli tanah dan untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum kepada pihak pembeli tanah berdasarkan kuasa mutlak dalam peralihan hak milik atas tanah.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pdt/2014) ]]>
<![CDATA[Rifqi Fadillah]]>;
<![CDATA[Faisal f]]>;
<![CDATA[Fatahillah F]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4287
<![CDATA[Penyalahgunaan keadaan dalam hukum perdata di Indonesia merupakan hal yang baru, namun dalam praktek dilapangan telah diterapkan sampai pada tingkat peradilan, walaupun dalam berbagai putusan hakim secara tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian didasarkan pada alasan adanya keadaan, tetapi karena adanya Kurang kepatutan dalam perjanjian, menyebabkan timbulnya penyalahgunaan keadaan karena posisi tawar pihak lain yang tidak setara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dalam hukum positif Indonesia terhadap penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit bank, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe terhadap penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit bank. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari segi hukum dan sebenarnya berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (Library Research). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Ajaran penyalahgunaan keadaaan memang belum diatur secara eksplisit di dalam KUHPerdata. Namun ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia ini berkembang dan didukung oleh beberapa putusan hakim. Pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe terhadap penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit bank, majelis hakim merujuk kepada beberapa sumber hukum peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi adapun tolak ukur yang digunakan oleh hakim dalam menentukan adanya penyalahgunaan keadaan ini, yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan dalam hal menyelesaikan perkara penyalahgunaan keadaan. Disarankan kepada para akademisi hukum agar kiranya terus mengkaji mengembangkan konsep penyalahgunaan keadaan ini agar dapat lebih diterapkan dengan efektif. Begitu juga kepada lembaga penegak hukum untuk lebih progresif dalam menangani masyarakat yang terjebak dalam perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan.]]>
<![CDATA[Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional ]]>
<![CDATA[Fatahillah F]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v9i2.6662
<![CDATA[Limited state responsibility on liability for acts that violate international law, for example refusing the entry of foreign citizen into his territory does not lead to state accountability is an important issue, state responsibility in defined as the bases for carrying out its obligations the meaning of the elements is difficult. Proven because the act of omitting the state apparatus gives rise to a dilemma, in international law practice since the and of the second worid war. Show clearly that individually accountable for the actions carried out when acting as officials in certain positions, ending the community so that each individual is responsible for the international actions he does.]]>
<![CDATA[Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi di Darat atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Kiriman ]]>
<![CDATA[Fatahillah Fatahillah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 3, No 1 (2015): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v3i1.1958
<![CDATA[Under the provisions of law number 22 of 2009 on traffic and road transport in article 193 states the responsibility of transport companies losses. Article 193 mentions the liability rules on compensation of corporate transportation. In the implementation of the transport was not immune from problems, such as broken, lost and late to the purpose it is due to the negligence of the transport or due to circumstances unforeseen for goods shipped to the detriment of the shipper, or may be carrying less attention to security and safety in the transport goods. In the case of dispute resolution to be taken as a result of damage and loss of goods to get right back to efforts to produce a consensus agreement between the parties. The completion of the deliberation will usually produce an agreement with the results of each of the parties mutually beneficial in order to maintain the good name of company transport services and service users are not unduly disadvantaged.]]>
<![CDATA[EFFECT OF RUBBER PRODUCTION, DOLLAR EXCHANGE RATE AND INFLATION ON RUBBER EXPORTS IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fatahillah Fatahillah]]>;
<![CDATA[Devi Andriyani]]>;
<![CDATA[Mutia Rahmah]]>;
<![CDATA[Syarifah Syafira]]>
<![CDATA[ Journal of Malikussaleh Public Economics Vol 5, No 1 (2022): JOURNAL OF MALIKUSSALEH PUBLIC ECONOMICS ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jmpe.v5i1.8134
<![CDATA[This study was conducted in Indonesia and aimed to examine the effect of rubber production, the dollar exchange rate, and inflation on rubber exports. The data analysis method used was multiple linear regression. The results showed that rubber production and inflation positively and significantly influenced rubber exports, while the dollar exchange rate negatively and significantly influenced rubber exports. Simultaneously, rubber production, the dollar exchange rate, and inflation positively and significantly influenced rubber exports in Indonesia, and the magnitude (R^2) of the effect of the amount of production, dollar exchange rate, and inflation on rubber exports was 0.5979 (59.79%)]]>
<![CDATA[Corporate Social Responsibility (CSR) From Islamic Perspective ]]>
<![CDATA[Fatahillah Fatahillah]]>
<![CDATA[ Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 1 No. 9 (2022): Journal Research of Social Science, Economics, and Management ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1440.409 KB)
|
DOI: 10.59141/jrssem.v1i9.158
<![CDATA[Islam strongly supports Corporate Social Responsibility (CSR) because it cannot be denied that business causes many social problems, and companies are responsible for solving them. Businesses need various natural resources for business continuity, so companies are responsible for maintaining them. Companies create many social problems, Islam strongly supports corporate social responsibility (CSR), and companies have a responsibility to solve them. This study aims to explain what corporate social responsibility (CSR) is in the perspective of Islamic law. This type of research is normative, namely research that begins with the process of obtaining legal certainty. Islam strongly supports corporate social responsibility (CSR). Based on the research results, it cannot be denied that companies cause many social problems and companies are responsible for solving them. Companies need and are responsible for maintaining various natural resources to continue their business.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN(studi pada PT agro Wira ligatsa di kecamatan gunung tuleh kabupaten Pasaman barat) ]]>
<![CDATA[Inanda U]]>;
<![CDATA[Fatahillah F]]>;
<![CDATA[Ramziati R]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 1 (2023): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i1.5083
<![CDATA[Article 74 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies states that companies that carry out their business activities in the fields and / or related to natural resources are obliged to carry out CSR. The purpose of this study is to analyze the implementation of social responsibility at PT Agro Wira Ligatsa towards the environment around the company, obstacles in implementing CSR at PT Agro Wira Ligatsa to the environment around the company and efforts to overcome obstacles in the implementation of social responsibility towards the environment. at PT Agro Wira Ligatsa. This research uses an empirical juridical approach and is descriptive analysis. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used by researchers is Library Research, which is carried out through searching library materials. Data analysis was carried out by means of descriptive analysis. The results showed that the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT. Agro Wira Ligatsa has not carried out its obligations and is responsible in terms of providing CSR and the safety and comfort of the local community. Programs that have been carried out by the company provide social assistance in the form of food / groceries, qurbani meat every Eid al-Adha, school clothes for local children, and home industry training for mothers who do not have a job. Environmental fields such as tree planting, and education and health sectors such as scholarships. On the other hand, the company has not carried out its obligations in accordance with the laws and licensing requirements in the environmental sector, such as liquid waste that goes directly to residents' plantations, does not have a permit and finds that the flow meter has not been installed at the outlet of the Wastewater Management Institute (IPAL). It is suggested to the Pasaman Regency Government to be more assertive in imposing sanctions on PT Agro Wira Ligatsa if it repeats the same mistake. It is recommended to PT Agro Wira Ligatsa to protect the environment, especially the surrounding community, not only to take advantage of it but also to protect the environment well.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pembelajaran Menjaga dan Memelihara Lingkungan Hidup di SD Negeri 7 Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara ]]>
<![CDATA[Muhibuddin M]]>;
<![CDATA[Nasrianti N]]>;
<![CDATA[Zul Akli]]>;
<![CDATA[Zainal Abidin]]>;
<![CDATA[Fatahillah F]]>;
<![CDATA[Johari J]]>;
<![CDATA[Husni H]]>
<![CDATA[ Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 3 (2023): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that a good and healthy environment is a human right and a constitutional right for every Indonesian citizen. Therefore, the state, government and all stakeholders are obliged to protect and manage the environment in the implementation of sustainable development so that Indonesia's environment can remain a source and support for life for the Indonesian people and living things other. This community service is carried out using socialization methods, lectures, discussions, question and answer and practice of field crops as well as legal counseling on the Importance of Learning to Protect and Preserve the Environment for Students of State Elementary School 7 Syamtalira Bayu, North Aceh District. The result of this counseling is that students know how to practice planting plants and cleaning their school environment, there is an increase in student awareness of the cleanliness of the surrounding environment. The enthusiasm of the children to participate and care for the environment in protecting plants, plants and living things around them.]]>
