Ahmad Suganda
STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Konsep Kalālah dalam Fiqih Waris Ahmad Suganda
Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah Vol 5 No 1 (2020): Kajian Tafsir, Filsafat dan Hukum
Publisher : Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (696.856 KB)

Abstract

Perkembangan pemikiran umat Islam tentang kewarisan yang diatur dalam al-Qur’an sangat beragam. Hal ini terjadi karena berbagai faktor antara lain hukum adat, sistem kekeluargaan dan bahkan juga metode penafsiran yang dipakai dalam memahami ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep kalalah dalam fiqih waris. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan kajian ditemukan bahwa persoalan kalalah berasal dari perbedaan ulama tentang pengertian walad yang terdapat dalam Qs. an-Nisa ayat 12 dan 176. Ulama sepakat bahwa walad yang terdapat pada ayat 12 adalah anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam memahami walad yang ada pada ayat 176 mereka berbeda. Jumhur ulama berpendapat bahwa walad yang terdapat pada ayat 176 adalah anak laki-laki saja.
Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional Ahmad Suganda; Hamdan Firmansyah
Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah Vol 7 No 1 (2022): Masalah Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.336 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu pemikiran bahwa negara dalam perkembangan peradaban manusia erat hubungannya dengan agama. Hubungan keduanya mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan pemikiran manusia tentang fungsi negara dalam kehidupan pribadinya dan sekaligus dalam hubungan agama dan negara yang dianutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transformasi hukum islam ke dalam hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research), hal tersebut dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa era reformasi menggariskan konfigurasi sistem politik hukum yang berbasis demokrasi. Sistem tersebut menandaskan perlunya menata hukum yang populis dan responsif, tidak represif dan otoriter. Kebijakan-kebijakan regulasi hukum harus mencerminkan aspirasi warga masyarakat/ negara. Produk hukum yang dicapai harus menjadi kiblat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Substansi hukum dibangun bukan untuk melayani kepentingan elit penguasa, tetapi harus menjadi instrumen dan pedoman dalam menata pembangunan hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Euforia politik pasca reformasi menjadikan iklim yang menimbulkan spirit mentransformasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional.
Implementasi Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Politik Hukum Indonesia Ahmad Suganda
Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan Vol 29 No 2 (2019): Kaidah-Kaidah dan Implementasi Syari'at Islam
Publisher : STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.806 KB) | DOI: 10.52030/attadbir.v29i02.11

Abstract

Kajian implementasi hukum Islam dan pengaruhnya terhadap hukum di Indonesiadapat dijadikan sebagai acuan dalam strategi harmonisasi antara hukum Islam danhukum positif. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pengimplementasianhukum Islam dan menganalisis pengaruhnya terhadap hukum di Indonesia. Penelitianmenggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data didapatkan daribeberapa sumber literatur terpercaya yang memperkuat hasil anaslisis. Adapun teknikanalisis yang digunakan adalah analisis induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwaimplementasi hukum Islam di Indonesia menyesuaikan dengan sistem hukum yangberlaku yang berlandaskan kepada ideologi dan konstitusional negara yaitu UUD1945 dan Pancasila. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum Islammemiliki peluang besar untuk diimplementasikan terhadap politik hukum di Indonesiasecara gradual sehingga terpolarisasi dalam pembentukan sistem hukum yang berlakudi Indonesia.
Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat Ahmad Suganda
Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan Vol 30 No 1 (2020): Tinjauan Masalah Hukum, Tafsir dan Pendidikan
Publisher : STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (828.553 KB) | DOI: 10.52030/attadbir.v30i01.28

Abstract

Maqasid syari’ah dibutuhkan dalam merumuskan undang-undang yang akan menjadi pijakan dan menjadi tolok ukur untuk kelangsungan hidup. Tujuan penelitian ini menjelaskan urgensi dan tingkatan maqashid syari’ah dalam kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang terkait dengan maqashid syari’ah, juga observasi peneliti di masyarakat secara langsung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis) dan untuk menjaga kualitas dari esensi hasil penelitian, maka dilakukan pengecekan antar pustaka. Berdasarkan kajian, maqashid syari’ah memiliki beberapa macam tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat. Manfaat maqashid syari’ah yaitu membantu mengetahui hukum yang bersifat umum maupun parsial, memahami nash-nash syar’i secara benar dalam tataran praktek, membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, menjadi rujukan oleh para mujtahid dan membantu mujtahid mentarjih hukum yang terkait dengan perbuatan manusia. Terakhir urgensi maqashid syari’ah yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan kehormatan.
Studi Perbandingan Harta Kekayaan Perkawinan dalam Perjanjian Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Ahmad Suganda
Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan Vol 32 No 2 (2022): Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan
Publisher : STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.258 KB) | DOI: 10.52030/attadbir.v32i2.149

Abstract

Perjanjian perkawinan bagi kebanyakan orang masih dianggap kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Timur dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan harta kekayaan perkawinan jika ada perjanjian perkawinan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dan jika dilihat dari jenisnya termasuk penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis data menggunakanan alisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa ketentuan harta kekayaan perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang harta bersama tidak jelas dan kurang adil, karena tidak ada kejelasan mengenai siapa yang menghasilkan harta tersebut apakah hasil kerja suami atau istri, sedangkan ketentuan harta kekayaan perkawinan dalam hukum Islam menyatakan bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami istri, ketentuan hukum Islam ini lebih jelas dan adil.