Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Evaluation on Indonesian’s Local Government Website for Practicing Paradiplomacy Surwandono Surwandono; Ariyanto Nugroho; Muhammad Dedy Yanuar
Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.2.2021.451-475

Abstract

Paradiplomacy as an instrument of local governments to develop international cooperation in the era of industrial revolution 4.0 requires some thoughts and policies relevant to information technology. Website constitutes an important platform for local governments to exercise their Paradiplomacy as a regional practice of conducting international relations. The website becomes a world window for local governments to communicate and cooperate with local government partners and institutions abroad. This article conducts an evaluation study towards local government websites in Indonesia related to the readiness to face the industrial revolution 4.0 in the issue of international cooperation through digital diplomacy means. The preferred research method is to analyze the content of website structure of the Indonesian local government, be it from front-line, content, and/or backline. This article found that the platform of Indonesian local government websites is fairly fragile in the institutionalization of paradiplomacy using website as the instrument. Comprehensive policies from the central and local governments eventually become indispensable in order to make the practice of digital diplomacy by local governments in Indonesia more productive.Keywords: Paradiplomacy, Digital Diplomacy, e-GovernmentParadiplomasi sebagai instrumen pemerintah daerah untuk mengembangkan kerja sama internasional di era revolusi industri 4.0 memerlukan beberapa pemikiran dan kebijakan yang relevan dengan teknologi informasi. Website merupakan platform penting bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan Paradiplomasi mereka sebagai praktik regional dalam melakukan hubungan internasional. Website menjadi jendela dunia bagi pemerintah daerah untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan mitra dan lembaga pemerintah daerah di luar negeri. Artikel ini melakukan kajian evaluasi terhadap website pemerintah daerah di Indonesia terkait kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0 dalam isu kerja sama internasional melalui sarana diplomasi digital. Metode penelitian yang dipilih adalah dengan menganalisis isi dari struktur website pemerintah daerah Indonesia, baik dari front-line, content, dan/atau backline. Artikel ini menemukan bahwa platform website pemerintah daerah Indonesia cukup rapuh dalam pelembagaan paradiplomasi dengan menggunakan website sebagai instrumennya. Kebijakan yang komprehensif dari pemerintah pusat dan daerah pada akhirnya menjadi sangat diperlukan agar praktik diplomasi digital oleh pemerintah daerah di Indonesia semakin produktif.Kata-kata kunci: Paradiplomasi, Diplomasi Digital, e-Government
The Role of Indonesian’s Diaspora in Malaysia for Peace Surwandono Surwandono; Ariyanto Nugroho
Journal of Islamic World and Politics Vol 6, No 1 (2022): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.912 KB) | DOI: 10.18196/jiwp.v6i1.13110

Abstract

This article the potential of the Indonesian diaspora as an agent of peace in Malaysia. The Indonesian diaspora in Malaysia, for both Indonesia and Malaysia, is the largest diaspora in Malaysia. Sometimes, the large number of the diaspora in a country can cause problems of prejudice, and concerns that lead to security problems. But on the other hand, the size of the diaspora can also have the opportunity to be an integrative factor that can give birth to peace. Data on the dynamics of the Indonesian diaspora in Malaysia were obtained from primary sources, as well as focus group discussions, interviews, and official data from the government.This article finds that a large number of Indonesian diaspora and the establishment of mutualistic relationships at the government and government levels, as well as at the community and community level over a long period of time, contributes to the high role of the Indonesian diaspora in building social cohesion and peace in Malaysia.
Kearifan Lokal Muhammadiyah dalam Merespon Gagasan Desa Tangguh Bencana: Studi Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kadirojo Surwandono Surwandono; Ariyanto Nugroho
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2022: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ppm.51.995

Abstract

Artikel hendak menjelaskan tentang kearifan lokal Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) dalam merespon gagasan desa tangguh bencana sebagai modal sosial penting dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Metode yang dipergunakan dalam pengabdian adalah focus group discussion dan simulasi permainan untuk mengeksplorasi gagasan penting terkait dengan kearifan lokal dusun Kadirojo Palpabang Bantul dalam issue kebencanaan seperti Mitigasi, Evakuasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Hasil pengabdian menunjukan bahwa kearifan lokal berbasis mitigasi dan evakuasi sudah terlembaga dengan baik dengan menempatkan masjid sebagai pilar utama pengelolaan situasi kebencanaan
Mengevaluasi Kebijakan Diplomasi Perlindungan WNI melalui Paradgma “Duty of Care” [Evaluating Indonesia’s Diplomacy Policy for The Protection of Indonesian Citizens Abroad Through The “Duty of Care” Paradigm] S Surwandono; Ariyanto Nugroho
Jurnal Politica Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Politica November 2022
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v13i2.3499

Abstract

Diplomacy in the protection of Indonesian citizens (WNI) requires serious attention related to the large number and complexity of protection that must be provided by the Indonesian government. This condition requires the Indonesian government to provide a number of superstructures as a legal basis for protection, as well as infrastructure as a means of implementing policies effectively. This article wants to evaluate the governance of the protection of Indonesian citizens within the framework of the “Duty of Care” (DoC) paradigm as a cosmopolitan idea in upholding human security outside the jurisdiction of a country. The data sources was taken from official documents from the Directorate of Protection of Indonesian Citizens, Permenlu No. 5 of 2018, the Strategic Plan for the Protection of Indonesian Citizens, as well as news in a number of mass media that informed the dynamics of problems and the protection of Indonesian citizens abroad. This article finds that Indonesia has adopted the structure of the Idea of DoC in the roadmap for the protection of Indonesian citizens, both in the Social Contract of Care, Intermediaries of Care, and the Extension of Care model although it is still artificial and not yet simultaneous. A policy breakthrough from the Indonesian government is needed to build a more substantive and progressive protection policy superstructure in the form of increasing the policy level from the Minister of Foreign Affairs Regulation to the Act and improving the quality and quantity of Indonesian citizen protection infrastructure so that the reach of protection will be wider, responsive and articulate in providing the best protection for Indonesian citizens abroad.AbstrakDiplomasi perlindungan warga negara Indonesia (WNI) memerlukan perhatian yang serius terkait dengan besarnya jumlah dan kompleksitas perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah Indonesia. Kondisi ini mengharuskan pemerintah Indonesia untuk menyediakan sejumlah suprastruktur sebagai landasan hukum melakukan perlindungan, maupun infrastruktur sebagai sarana mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Artikel ini hendak mengevaluasi tentang tata kelola perlindungan WNI dalam kerangka besar paradigma “Duty of Care” (DoC) sebagai gagasan yang kosmopolitan dalam menjunjung tinggi keamanan manusia di luar yurisdiksi suatu negara. Sumber data yang dianalisis berasal dari dokumen resmi dari Direktorat Perlindungan WNI, Permenlu No. 5 Tahun 2018, dokumen Rencana Strategis Perlindungan WNI, serta berita di sejumlah media massa yang menginformasikan dinamika problem dan perlindungan WNI di luar negeri. Artikel ini menemukan bahwa Indonesia telah mengadopsi struktur gagasan DoC dalam peta jalan perlindungan WNI, baik dalam model social contract of care, intermediaeries of care, dan extension of care model, meskipun masih bersifat artifisial dan belum simultan. Diperlukan terobosan kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk membangun suprastruktur kebijakan perlindungan yang lebih substantif dan progresif dalam bentuk peningkatan level kebijakan dari basis Peraturan Menteri Luar Negeri ke Undang-Undang dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perlindungan WNI sehingga daya jangkau perlindungan akan menjadi lebih luas, responsif dan artikulatif dalam memberikan perlindungan yang terbaik bagi WNI di luar negeri.