Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)
Purnawan Dwikora Negara
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI KONTRIBUSI MENUJU PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG INDONESIA Negara, Purnawan Dwikora
Jurnal Konstitusi Vol 4, No 2: November 2011
Publisher : Jurnal Konstitusi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The management of conservation areas in Indonesia is important not due to the fact that Indonesia is  a mega biodiversity country,  to its close relationship with is local cultural diversity. The policy in managing the conservation areas is applied for those where the community, in terms of local wisdom, has applied the conservation values themselves. But it is the community  possesing the local wisdom values that is not protected  or marginalized. Viewed from the analysis of legal substance, there are some aspects that may result in  why any policies on  the management of conservation areas of the natural resources  haven’t given any legal protection  for reservation and the continuation of the functions of the natural resources:   biocentrism of the management of conservation areas, too dominant roles of the government/country, no recognition and protection of access to conservation areas and rights to master and to make use of the natural resources for local people; quasi roles of the people; prerequisite to  regulate the state’s rights. Phylosophically, juridically, and sociologically, local wisdoms posses important (strategic) values as a base for making policies on conservation in an unique way in Indonesia.  In order to reach a policy with a local wisdom-based conservation management , legal regulations accommodating local wisdoms and   bureaucrats  (managers of National Parks) have bravery in positioning themselves to solve any hindrances in formal legality to create substantive justice are needed.
PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE) DALAM DIMENSI HAM : UPAYA HARMONISASI HUKUM DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA Hakim, Lukman; Negara, Purnawan Dwikora
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2018 "Inovasi IPTEKS untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.84 KB)

Abstract

Permasalahan perlindungan pengetahuan tradisional merupakan hal yang cukup pelik. Disatu sisi negara menganggap bahwa pengetahuan tradisional sebagai suatu economic asset/capital untuk menjawab tantangan kompetisi perdagangan internasional. Di sisi lain terdapat fakta bahwa banyak masyarakat asli (indigenous people) maupun masyarakat non urban di tingkat lokal merupakan masyarakat yang termarjinalisasi dari sistem pembangunan ekonomi. Untuk itu bagaimana konsep perlindungan pengetahuantradisional (traditional knowledge) dalam dimensi Hak Asasi Manusia untuk menganalisis upaya harmonisasi hukum dalam kerangka pembangunan hukum di Indonesia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dikaji secara yuridis-normatif dan yuridis-filosofis. Dilengkapi juga dengan pendekatan yuridis-empiris, pendekatan historis, dan pendekatan yuridis-komparatif. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptifanalitis. Hasilnya adalah Pembangunan hukum yang mencakup perencanaan, pembentukan, dan pembaharuan hukum nasional secara ideal dilaksanakan dengan berorientasi pada sistem. Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional di dalamnya terletak harmonisasi hukum dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang dalam kerangka sistem hukum nasional.
Co-Authors Lukman Hakim