<![CDATA[Permasalahan perlindungan pengetahuan tradisional merupakan hal yang cukup pelik. Disatu sisi negara menganggap bahwa pengetahuan tradisional sebagai suatu economic asset/capital untuk menjawab tantangan kompetisi perdagangan internasional. Di sisi lain terdapat fakta bahwa banyak masyarakat asli (indigenous people) maupun masyarakat non urban di tingkat lokal merupakan masyarakat yang termarjinalisasi dari sistem pembangunan ekonomi. Untuk itu bagaimana konsep perlindungan pengetahuantradisional (traditional knowledge) dalam dimensi Hak Asasi Manusia untuk menganalisis upaya harmonisasi hukum dalam kerangka pembangunan hukum di Indonesia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dikaji secara yuridis-normatif dan yuridis-filosofis. Dilengkapi juga dengan pendekatan yuridis-empiris, pendekatan historis, dan pendekatan yuridis-komparatif. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptifanalitis. Hasilnya adalah Pembangunan hukum yang mencakup perencanaan, pembentukan, dan pembaharuan hukum nasional secara ideal dilaksanakan dengan berorientasi pada sistem. Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional di dalamnya terletak harmonisasi hukum dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang dalam kerangka sistem hukum nasional.]]>
