Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dewi Citra Larasati
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENGARUH RESPONSIVITAS PEGAWAI KANTOR PDAM KOTA MALANG TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH Sesarius Rindo; Sugeng Rusmiwari; Dewi Citra Larasati
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.43 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i1.374

Abstract

Abstract : Basically, implementation of public service is one of the country functions in order to create people prosperity. However, there is still given yet maximum public service since there are complaints from the society, the existence of employees among the public is required to be more responsive on the public demand, so that this can create customer satisfaction as the service users. Type of research is quantitative research; data collection techniques are questionnaire and documentation; data presentation techniques are through crosstabs and simple regression analysis. Data analysis technique uses regression analysis to test on the instruments’ validity and reliability, for Statistic test, homogeneity test, model testing and hypothesis testing to test on the simple regression coefficient using t test. The research results show that there are positive and significant effects of Employee Responsiveness on Public Satisfaction with percentage by 29,7%, with regression coefficient value by 0,545 and r-square value by 0,297. Keywords: Responsiveness, Customer Satisfaction Abstrak : Pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pelayanan publik yang diberikan masih belum maksimal karena masih adanya keluhan dari masyarakat, keberadaan pegawai ditengah masyarakat dituntut lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat, demi menciptakan kepuasan pengguna jasa layanan. Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi, teknik penyajian data melalui tabulasi silang, analisis regresi sederhana. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi untuk menguji Validitas dan Reliabilitas Instrumen, Uji Statistik, Uji homogenitas, pengujian model dan pengujian Hipotesis dengan menguji koefisien regresi sederhana menggunakan uji t. Hasil peneliti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Responsivitas Pegawai terhadap Kepuasan Pelanggan dengan prosentase sebesar 29,7%, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,545 dan nilai r square sebesar 0,297. Kata Kunci : Responsivitas, Kepuasan Pelanggan
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SISIR KECAMATAN BATU KOTA BATU Liahati Liahati; Dewi Citra Larasati
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.186 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v7i2.1426

Abstract

Abstract: One of the initial requirements to overcome poverty is by identifying the targeted groups and regions  correctly. According to the regulation, one of the PKH strategies is to encourage provincial and district / city governments through their respective Social Service Offices to use PKH as a strategy to reduce poverty in their regions. This research method used a qualitative descriptive with a snowball sampling. From the result it can bee seen that the implementation of PKH to reduce the proverty through four important things, they are communication process, resources, disposition and a good and responsible bureaucratic, a sense of caring, motivating and arousing the awareness of the family program participants in fulfilling their goals and expectations. The factors that influence the implementation of program are the supporting factors that can be seen from the guide support and encouragement to the participants so they become more aware of the importance of technology and a decent life. The inhibiting factors tend to arise because of the lack  response from superiors to the problems faced by PKH participants. Other than that, the PKH participants should be more aware of the importance of technology in order to make the programme implementation easier. Keywords: Policy Implementation, Indonesia Caonditional Cash Transfer Programme (PKH), Poverty Reduction ABSTRAK: Salah satu syarat untuk menanggulangi kemiskinan yaitu dengan cara melakukan identifikasi terhadap kelompok dan wilayah sasaran yang ingin dituju dengan tepat. Sesuai dengan ketentuan, salah satu strategi PKH adalah mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui Kantor Dinas Sosial masing-masing untuk menggunakan PKH sebagai salah satu strategi untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan Snowball Sampling. Hasil penelitian ini Implementasi PKH dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dapat dilihat dari empat hal yaitu proses komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang dilakukan sudah baik dengan adanya tanggungjawab, rasa kepedulian, memberikan motivasi dan menggugah kesadaran peserta program keluarga harapan dalam memenuhi tujuan dan harapan yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi program keluarga harapan yaitu adanya faktor pendukung yang dapat dibuktikan dengan adanya tanggungjawab pendamping kepada peserta program keluarga harapan untuk selalu mendorong mereka agar lebih sadar akan pentingnya teknologi dan hidup yang lebih layak. Adapun faktor Penghambat cenderung muncul karena kurangnya tanggapan dari pihak atasan terhadap masalah yang dihadapi oleh peserta PKH. Tidak terlepas juga dari peserta PKH untuk selalu lebih sadar akan pentingnya teknologi, sehingga lebih mempermudah dalam proses pelaksanaan program keluarga harapan.  Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH), Penanggulangan Kemiskinan
PELAYANAN KANTOR DESA BEJI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERHADAP MASYARAKAT Yupita .; Dewi Citra Larasati
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.025 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i3.1453

Abstract

Abstract: Administrative service is an obligation that must be given to society to get its right in life of nation and state. Therefore, every local government agency must provide services effectively and efficiently. This study aimed to identify and analyze the Beji Village Office services in providing administrative services to the community as well as to identify and analyze the factors that inhibit and support the Beji village office services in providing administrative services to the community. This research used qualitative descriptive method, with research location in Beji Village Office, Batu. The source of data used were: primary and secondary data sources, and as for data collection techniques was snowball sampling. Data collection used observation, interview, and documentation. While the data analysis consisted of data reduction, presentation, and conclusion. In providing the administrative services of the Beji Village Office, employees have worked in accordance with the existing operational rules and standards. While the inhibiting factors were in the facilities and infrastructure and the lack number of employees. Meanwhile the supporting factor were a good organization, comfortable, and strategic. Keywords: public services, administrative services Abstrak:  Pelayanan administrasi adalah kewajiban yang harus diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah daerah harus memberikan pelayanan dengan efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan Kantor Desa Beji dalam memberikan pelayanan administrasi terhadap masyarakat serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelayanan kantor desa beji dalam memberikan pelayanan administrasi terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kantor Desa Beji Kota Batu. Sumber data yang digunakan yaitu: sumber data primer dan sekunder, dan adapun teknik pengumpulan data ialah snowball sampling. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan ialah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Dalam memberikan pelayanan administrasi Kantor Desa Beji, pegawai telah bekerja sesuai dengan aturan dan standar operasional yang ada. Sedangkan  Faktor penghambat berada pada sarana dan prasarana serta jumlah pegawai yang belum memadai. Dan faktor pendukungnya adalah organisasi yang baik, nyaman, dan strategis. Kata kunci: pelayanan publik, pelayanan administrasi
PERAN BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG DALAM MENGURAI TUNGGAKAN PBB PERKOTAAN HASIL PELIMPAHAN DARI PEMERINTAH PUSAT Kresensia Egi Buga; Dewi Citra Larasati
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.906 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v7i3.1409

Abstract

 Abstract: This study aims to determine the role of the Malang City Regional Tax Service Agency (BP2D) in parsing The Earth and Building Tax Urban arrears resulting from the delegation from the Central Government, as well as identifying factors that influence the role of BP2D in unraveling The Earth and Building Tax Urban arrears resulting from the transfer from the Central Government. The method used in this research is qualitative descriptive. The innovations made by BP2D in unraveling The Earth and Building Tax  Urban arrears are conducting Sunset Policy, Cleansing and Census programs, The Earth and Building Tax uncing , Installing stickers and The Earth and Building Tax seals, and conducting socialization to the public or taxpayers. The factors that influence the role of BP2D in unraveling PBB-P arrears are in the form of inhibiting factors and supporting factors, both internally and externally.  Keywords: Role, Urban Building Land Tax, Regional Tax, Innovation Abstrak:  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang dalam mengurai tunggakan PBB Perkotaan hasil pelimpahan dari Pemerintah Pusat, serta  mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran BP2D dalam mengurai tunggakan PBB Perkotaan hasil pelimpahan dari Pemerintah Pusat. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.  Inovasi yang dilakukan oleh BP2D dalam mengurai tunggakan PBB Perkotaan  adalah melakukan  program Sunset Policy, Cleansing dan sensus, Launcing PBB, Pemasangan stiker dan segel PBB, dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat atau wajib pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi Peran BP2D dalam mengurai tunggakan PBB-P, yaitu berupa faktor Penghambat dan faktor Pendukung, baik secara internal maupun eksternal. Kata Kunci: Peran, Pajak Bumi Bangunan Perkotaan, Pajak Daerah, Inovasi
ANALISIS PERBANDINGAN PARTISIPASI MASYARAKAT KAWASAN PERUMAHAN DENGAN KAWASAN PERKAMPUNGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Winfrit Kasse; Willy Tri Hardianto; Dewi Citra Larasati
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.604 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i1.371

Abstract

Abstract : Participatory development planning is an important issue of development that become demand of the people. This is related to the result of the evaluation that the approach of the development that is top-down rated less answer the basic issues and the needs of the community. The type of research is qualitative research with data collection technique by interview, observation and documentation, while the informants in this study is the Village Authorities and the Communities with Snowball sampling. The public participation of the housing area with the township area in the perspective of development in the Village of Landungsari, Sub-district of Dau, Malang Regency as follows: Planning of development through Musrenbangdes participation or level of community participation residential/housing area in development planning is still low, this is happening because in general people of the housing area have activities or work either as an entrepreneur, lecturer, teacher as well as Government Employee. While the level of participation of the people live in the township area in development planning through Musrenbangdes is larger both involved as an object or as a subject. Factors that affect the role of community participation in the housing area and the township/village area in the development planning in the Village of Landungsari: education, awareness, level of income. Keywords: Participation, People/Community, Development Abstrak : Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan isu penting pembangunan yang menjadi tuntutan masyarakat. Hal ini terkait dengan hasil evaluasi bahwa pendekatan pembangunan yang bersifat top-down dinilai kurang menjawab persoalan dasar dan kebutuhan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan penarikan sampel secara snowbal sampling. Peran serta masyarakat kawasan perumahan dengan perkampungan dalam perspektif pembangunan di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai berikut: Perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes peran serta atau tingkat partisipasi masyarakat kawasan perumahan dalam perencanaan pembangunan masih rendah, hal ini terjadi dikarenakan pada umumnya masyarakat perumahan mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha, dosen, guru, wiraswasta serta Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggal di perkampungan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes lebih besar baik terlibat sebagai obyek maupun sebagai subyek. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran partisipasi masyarakat kawasan perumahan dengan perkampungan dalam perencanaan pembangunan di Desa Landungsari: pendidikan, kesadaran, tingkat pendapatan. Kata kunci: Partisipasi, Pembangunan
PERAN LEMBAGA KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA BATU Oskar Oskar; Ignatius Adiwidjaja; Dewi Citra Larasati
REFORMASI Vol 6, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.396 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v6i2.688

Abstract

Abstract: The purposes of this research were (1) to understand the role of Institute for Public Policy Studies on combating corruption in Batu City; and (2) to understand and analyse the obstructing factor of the Institute for Public Policy Studies role on. The analysis of this research showed that the role of Institute for Public Policy Studies through lobbying and negotiating advocate gave great contribution to the law enforcement on combating corruption in Batu City. The other role of Institute for Public Policy Studies through reactive advocate was demonstration by pushing the law enforcement. The intern obstructing factors of the role of Institute for Public Policy Studies were self- help funding and limited members. The extern obstructing factors were unresponsive police, limited information and personal intimidation. Key words: NGOs; public policy; corruption Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui peran Lembaga Kajian Kebijakan Publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Batu; dan (2) Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat peran Lembaga Kajian Kebijakan Publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan pencapaian dari peran LK2P dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan advokasi lobi dan negosiasi telah memberi kontribusi yang cukup besar terhadap penegakan hukum. Peran LK2P selanjutnya melalui kegiatan advokasi reaktif, diantaranya adalah demonstrasi dengan penekanan kepada penegakan hukum. Faktor yang menghambat peran LK2P apabila dilihat dari faktor internal adalah pendanaan yang masih bersifat swadaya dan keterbatasan kuantitas anggota. Faktor eksternalnya adalah kurangnya respon dari pihak kepolisian, terbatasnya akses informasi dan adanya intimidasi dari oknum. Kata Kunci: lembaga swadaya masyarakat; kebijakan publik; korupsi
EVALUASI PROGRAM INOVASI “SUNSET POLICY“ DI KOTA MALANG GUNA MENURUNKAN ANGKA TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN Dewi Citra Larasati
REFORMASI Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.808 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v7i1.694

Abstract

Abstract: Sunset Policy Program in the City of Malang is the removal of sanctions program of tax administration before 2012. In addition, this program is also one of Malang City government incentives to taxpayer to settle their tax arrears. This research aimed to evaluated the implementation of the Sunset Policy program implemented by The Departemen of Revanue. This research used qualitative method. This research try to identified and analyze problems in the implementation of the Sunset policy. So the solution of these problems can be used as input in contiuning the sunset policy program second phase Key world : Policy evaluation, sunset policy, tax Abstrak: Pada umumnya masyarakat enggan membayar tunggakan pajak dengan berbagai alasan. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan membantu masyarakat di bidang perpajakan daerah khususnya PBB, Kota Malang membuat program Inovaasi Sunset Policy, yaitu program penghapusan sanksi administrasi berupa denda sebelum tahun 2012. Program tersebut juga merupakan insentif dari Pemerintah Kota Malang kepada Wajib Pajak PBB untuk membayar tunggakan pajaknya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program Inovasi Sunset Policy yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendapatan Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi Sunset Policy berjalan dengan baik dan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa hal internal yang harus diperhatikan adalah perlu adanya tenaga magang IT untuk membantu tenaga IT yang sudah ada dan membuat/menyempurnakan sistem online antara bidang Penagihan dan Bidang PBB. Secara ekternal, pembayaran bisa dilakukan dengan manual apabila sistem online bermasalah dan menggiatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Sunset Policy, Pajak
Co-Authors Ignatius Adiwidjaja, Ignatius Kresensia Egi Buga Liahati Liahati Oskar Oskar Sesarius Rindo Sugeng Rusmiwari Willy Tri Hardianto Winfrit Kasse Yupita .