Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Benturan Praktek Hukum Adat Baduy Terhadap Pendidikan Sebagai Elemen Dasar Hak Asasi Manusia Syukur Destieli Gulo; Dian Ekawati
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2020): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.839 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v3i2.8096

Abstract

This study aims to explain the imbalance adatrecht of baduy, Lebak, Banten. This research uses the normative-empirical method with the category of Non Judicial Case Study, beginning with observation and interviews. The data collected was analyzed from a legal perspective and its implementation in the community, especially the adatrecht of baduy. The results of the study concluded that the prohibition of customary law on education has reduced and limited the use of the rights of Baduy tribesmen freely and responsibly. Education is a basic element of human rights which can have a very big influence on the welfare of a person's life, it is precisely limited and usurped by customary law which is an obstacle in realizing that welfare. Basically, the State provides protection, enforcement and fulfillment of Human Rights and cannot be reduced in its implementation.
PENYULUHAN HAK WARGA NEGARA ATAS BANTUAN HUKUM Muhamad Rezky Pahlawan MP; Siti Chadijah; Dwi Kusumo Wardhani; Dian Ekawati; Ngatiran Ngatiran
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 3 (2020): Edisi Oktober
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v1i3.6868

Abstract

Legal aid is an effort to fulfill the human rights, especially of the poorest groups of the society. The Constitution guarantees the right of every citizen to equal treatment before the law, including the right to access justice through legal aid. Based on the principle of equality before the law and the purpose of access to law and justice, the Government of Indonesia issued a regulation to realize these principles and objectives through Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. The substance of the regulation requires law enforcers especially advocates as legal aid providers to provide legal assistance free of charge to the poor in Indonesia, moreover these obligations are normative obligations for advocates as officium nobile (noble profession) and the mandate of the Law No.18 of 2003 concerning Advocates. It is expected that efforts to provide free legal assistance can do optimal and effective in serving the underprivileged.Keywords: legal aid, human rights, justice
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG DIRUGIKAN AKIBAT KEJAHATAN SKIMMING DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERBANKAN Dian Ekawati
UNES Law Review Vol 1 No 2 (2018): UNES LAW REVIEW (Desember 2018)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/law.v1i2.24

Abstract

The progress of the banking system cannot be separated from the role of information technology. In addition to facilitating the company's internal operations, technology tools also aim to facilitate service to bank customers. One side of Information Technology provides not a few benefits to improving services both public services and internal services. On the other hand Information Technology is used by people who are not responsible by committing acts that are against the law, which attacks various legal interests of the people, society, and the state. This study aims to get information about banking crimes that use the skimming method and about legal protection for customers who are victims of skimming crime. The research method is juridical normative, namely obtaining and combining and analyzing data obtained from books, articles and journals and related legislation. The results obtained are that crime skimming is an old mode of customer money burglary which is done by stealing customer data at the customer's ATM with skimmer techniques. Legal protection against customers who are harmed due to the crime of skimming can be carried out by criminal means, namely reporting to the police and the police's duty to arrest the perpetrators. Legal protection through civil law by way of the bank replacing the customer's money after clarifying the transaction against the customer's account
Menilik Peran Dosen Dalam Pusaran Sistem Bantuan Hukum Indonesia Dian Ekawati; Chessa Ario Jani Purnomo
Pamulang Law Review Vol 3, No 2 (2020): November 2020
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v3i2.7983

Abstract

Artikel ini menganalisis asas dan tujuan dosen sebagai pihak non-advokat dalam sistem bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.  Penulis menggunakan penelitian hukum doktrinal dimana bahan penelitian berupa studi kepustakaan, terutama jurnal ilmiah hukum yang terkait dengan isu hukum. Kemudian, penulis menggunakan teknik analisis berupa penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis untuk mengambil kesimpulan. Penulis mengajukan 2 (dua) isu hukum (questions of law) pada penelitian ini bahwa ke-1 Apa asas/prinsip peran dosen dalam sistem bantuan hukum menurut Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf c UU No. 16 Tahun 2011? dan ke-2 tujuan pengaturan dosen sebagai pemberi layanan bantuan hukum menurut Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf c UU No. 16 Tahun 2011? Artikel ini berargumentasi bahwa asas/prinsip peran dosen dalam sistem bantuan hukum berdasarkan prinsip kesamaan kedudukan didepan hukum meski terdapat ketidakjelasan definisi, status dan peran dosen pada UU No. 16 Tahun 2011. Bahkan terjadi ketidaksinkronan antara Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan UU No. 16 Tahun 2011 itu. Dan, artikel ini beragumentasi bahwa tujuan peran dosen dalam sistem bantuan hukum adalah perluasan akses keadilan bagi masyarakat miskin.       
PEMAKNAAN HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH DALAM DIMENSI POLITIK HUKUM KONSTITUSI Bachtiar Baetal; Dwi Kusumo Wardhani; Dian Ekawati
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v8i2.y2021.16810

Abstract

AbstractConstitutionally, the state no longer acts as the owner of the land, but only as the holder of the right to control. In the principle of state control, the relationship between the state and society, society cannot be subordinated to its position under the state, because the state actually receives power from the community to regulate the allocation, supply and use of land, as well as legal relations and legal actions with land. The authority to regulate by the state is also limited, both by the Constitution and its relevance to the objectives to be achieved. However, at a practical level, there is no common perception regarding the definition of State Controlling Rights over land or state land, so that there is often a bias and disorientation related to land policy itself. Therefore, the meaning of the concept of state control over land must be returned to the meaning desired by the constitution.Keyword: Meaning, the right to control the state over land, Constitution
POLITIK DINASTI PADA PILKADA 2020 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN DEMOKRASI (Analisa Yuridis pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020) Isnu Harjo Prayitno; Dian Ekawati; Susanto Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v8i1.y2021.11686

Abstract

Abstrak Pilkada serentak, 9 Desember 2020 akan digelar di  270 daerah pemilihan, dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota sudah semakin dekat. Kehadiran politik dinasti yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan model mekanisme dan faktor-faktor penyebab praktik politik dinasti pada pilkada Tangsel tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian hukum normatif bersandar pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data penelitian ini dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini yaitu bahwa politik dinasti merupakan hal yang tidak dapat terelakan dalam Pilkada. Salah satu faktornya yaitu tidak diperbolehkannya kepala daerah yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri kembali karena sudah dua periode sehingga memunculkan anggota keluarganya untuk maju sebagai orang yang akan mempertahankan kekuasaanya. Adanya kerakusan dari para pejabat, topangan akses politik dan modal yang memadai merupakan pemicu utama terjadinya politik dinasti. Pemegang kebijakan belum mempunyai sikap tegas terhadap pelaku politik dinasti karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Yang mana setiap orang memiliki hak dalam mengembangkan diri didalam pemerintahan serta hak untuk memilih dan dipilih.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Nani Widya Sari; Sugeng Samiyono; Guntarto Widodo; Dian Ekawati
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.261 KB) | DOI: 10.32493/SKD.v6i2.y2019.4001

Abstract

Abstract Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum serta untuk mengetahui bentuk dan tujuan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai implementasi asas equality before the law. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitin hukum normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam peraturan yang menjelaskan mengenai hak mendapatkan bantuan hukum. Secara garis besar Undang-Undang Bantuan Hukum (UUBH) mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum dalam mendapatkan akses keadilan secara konstitusional.Kata Kunci: Bantuan hukum, rakyat miskin, asas equality before the law
Menelaah Narasi Kebijakan Pajak Daerah Dalam UU No. 1 Tahun 2022: Sebuah Tinjauan Literatur Chessa Ario Jani Purnomo; Isnu Harjo Prayitno; Dian Ekawati
Nagari Law Review Vol 5 No 2 (2022): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.5.i.2.p.128-141.2022

Abstract

The development of a local tax system is one of the policy themes of Law No. 1 of 2022. However, Law No. 1 of 2022 focuses exclusively on material tax law, such as adjustments to local tax tariffs, and makes no reference to formal tax law, such as the renewal of regional tax collecting methods. Whereas tax law can theoretically be classified into two categories, namely material tax law and formal tax law. The article employs a legal doctrinal method with a conceptual approach. This article advances the theoretical argument that fiscal decentralization is top-down in nature, that changes in local tax policy are made purely to fulfil national fiscal objectives, not to build regional tax systems in response to regional efforts. The paper begins with a discussion of fiscal decentralization, the policy narrative underlying Law No. 1 of 2022, and the pressing need to change municipal tax collecting policies. The study concludes that there is a policy imperative to strengthen municipal tax collection rules to keep pace with the policy environment's evolution in the digital and internet+ (internet plus)
PROSEDUR PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA Dian Ekawati; Dwi Kusumo Wardhani; Dian Eka Prastiwi; Suko Prayitno; Agus Purwanto
JAMAIKA: JURNAL ABDI MASYARAKAT Vol 2, No 1 (2021): FEBRUARI
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.935 KB)

Abstract

Peralihan hak atas tanah yang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah bagian dari pemeliharan data pendaftaran tanah sebagai kelanjutan dari kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Pasal 37 ayat (1) Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibukikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku. Kegiatan peralihan hak atas tanah khususnya mengenai jual beli tanah dan bangunan banyak dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Keranggan, Kota Tangerang Selatan. Dalam perjalanannya sebagian masyarakat belum mengetahui tentang prosedur, dokumen, dan pajak-pajak yang harus dibayarkan. Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang memberikan penyuluhan mengenai pentingnya memahami hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli, sehingga dapat meminimalisir sengketa di kemudian hari.
Analisa Kewenangan Debt Collector dalam Penagihan Hutang Menurut Putusan MA Nomor 356 K/Pdt/207 Dian Ekawati; Isnu Harjo Prayitno; Abdul Hadi
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2023): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v6i1.33819

Abstract

Secara yuridis permasalahan penagihan tunggakan utang dapat dilakukan melalui upaya hukum yang berada dalam kewenangan lembaga peradilan. lembaga peradilan yang menangani perkara sebagaimana tersebut di atas dapat memberikan teguran kepada masyarakat yang tidak melunasi utangnya melalui cara dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan bahkan juga melakukan penyitaan barang jaminan berupa benda bergerak (conservatoir beslag) dan benda tidak bergerak. (revindicatoir beslag). Hal ini dianggap sebagai bentuk kerja pengadilan sebagai Debt Collector sebagai penopang kekuasaan negara yang ada dibaliknya. Namun seiring berjalannya waktu, ketidakefektifan dan efisiensi lembaga peradilan dalam upaya hukum terkait dengan proses wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur dirasa tidak seimbang dengan kepastian hukum. orang-orang tertentu yang lebih dikenal oleh masyarakat disebut Debt Collector. Dalam kasus Standard Charter Bank yang menyebabkan nasabah kartu kredit merasa diteror oleh debt collector dan akhirnya menggugatnya ke pengadilan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012 tanggal 3 Oktober 2013, akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Standard Chartered Bank. Salah satu alasan Mahkamah adalah Pasal 17 B Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yang mana Tergugat telah melanggar. Kemudian Peraturan Kaporli (perkap) Nomor 8 Tahun 2011 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2011 adalah untuk mengamankan eksekusi jaminan fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 pada dasarnya melarang Debt Collector untuk melakukan penarikan paksa objek Fidusia. jaminan dari kemacetan lalu lintas yang dikreditkan dan mengatur tentang tata cara pengambilalihan obj