Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Pancasila and Law Review
Faisal A. Rani
Universitas Syiah Kuala
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAKAN DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon) Shinta Yuana Rizki; Faisal A. Rani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pemenuhan hak kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan. Serta implementasi mengenai fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pemenuhan hak kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang hanya menjalankan tugas sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan ternyata memiliki keterbatasan mengenai wewenang yang dimiliki. Hal tersebut mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki fungsi sebagai instansi yang memberikan pembinaan dan pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dapat menjalankan tugasnya seperti yang diharapkan. Hal itu dikarenakan karena kurangnya jumlah tenaga kesehatan, terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran yang tidak cukup, serta over kapasitas. Didalam upaya memenuhi hak kesehatan Warga Binaan Pemasayarakatan, disarankan kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat mengupayakan penambahan tenaga kesehatan, dan menyediakan anggaran yang memadai agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemenuhan hak kesehatan merupakan hak yang paling dasar yang harus diterima oleh semua orang dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Hak Kesehatan, Warga Binaan Pemasyarakatan
Penyalahguna Narkotika di Indonesia: Apakah Mereka Korban atau Pelaku? Mahfud Mahfud; Faisal A. Rani; Rizanizarli Rizanizarli
Pancasila and Law Review Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.837 KB) | DOI: 10.25041/plr.v2i1.2306

Abstract

It is unprecedented that the Act Number 35, 2009 on Narcotics has incorporated the term of victims towards illegal users of narcotics which cannot be convicted for the crime and provided them with treatment at special rehabilitation center as worded in Article 103 (1) (b) of the Act. However, Article 103 (1) (a) of the Act also provides the possibility for those using narcotics illegally to be convicted. It causes law enforces might find it difficult to differentiate between victims and criminals concerning this violation. This research aims to discuss the definition of illegal narcotic users under the Narcotic Act 2009 and the criteria used by law enforcers in distinguishing between victims and criminals. This is a juridical normative research by using the method encompassing document analysis of the Narcotic Act 2009 and other relevant laws will be adopted in discussing the issue. This research reveals that the Act recognises the users of illegal narcotics as fully victims if they use narcotics with a certain amount for themselves only and considers the illegal narcotics users as criminals if they provide the substances for other people. The Act has governed illegal using of the substances in Articles 1 points (13), (15), 7, 111, 112, and 114. Surprisingly, the Act provided both fully victims and victims of being found guilty first treatment in the rehabilitation centre for certain period.
Co-Authors Mahfud Mahfud Rizanizarli, Rizanizarli Shinta Yuana Rizki