Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Peningkatan Literasi Sekolah Guru Dan Siswa Di Era New Normal Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat Di Desa Dasan Baru Iwin Ardyawin; Ayatullah Hadi; Rohana Rohana
TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2021): April
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/transformasi.v1i1.4508

Abstract

Desa Dasan Baru merupakan desa yang terletak pada pada kecamatan kopangkabupaten Lombok tengah yang memiliki jumlah 7 sekolah yang terletak di beberapa dusun yang ada didesa dasan baru. Minat baca masyarakat masih sangat minim ini akibat dari literasi informasi yang masihkurang. Upaya yang dilakukan Desa Dasan Baru dengan mengupayakan adanya perpustakaan dan TamanBaca Masyarakat untuk meningkatkan literasi informasi. Perpustakaan sekolah sebagai jantungnyasekolah sangat berperan dalam memberikan informasi akan tetapi perlu adanya peningkatan sehingga gurudan siswa dapat berkontribusi untuk memanfaatkan perpustakaan semaksimal mungkin dengan adanyapengabdian kepada masyarakat ini akan dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan literasiinformasi masyarakat. Fenomena Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah mengubah segala tatanankehidupan yang ada. Berbagai macam kegiatan di lapangan harus tertunda sehingga banyak sekalikegiatan yang dialihkan dan dilaksanakan secara daring. Selama masa pandemi ini, tidak sedikitmasyarakat yang merasa jenuh karena harus melaksanakan kegiatannya di rumah saja karena adanyaprogram Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk menekan jumlah masyarakat yang terpapar virustersebut. Masyarakat berusaha menemukan berbagai macam hal baru yang dapat dilakukan di rumah sajaagar dapat terus bertahan di tengah-tengah masa pelik selama pandemi Covid-19 ini. Setelah melihatpotensi dan permasalan yang dimiliki oleh desa ini, maka kami melakukan pengabdian dengan caramemberikan sosialisasi dan pendampingan terkait pemberdayaan perpustakaan sekolah. Kegiatan akandilakukan dengan : Persiapan yang terdiri dari Survei terhadap masalah di Perpustakaan Sekolah danAnalisis mendalam terhadap masalah di Perpustakaan Sekolah, Pendampingan dengan memberikan sarandan kesempatan untuk diskusi dan konsultasi kepada pemerintah desa dan Guru serta penggunaperpustakaan. Praktek terkait dengan perpustakaan sekolah dengan melihat situasi dan kondisi sehinggaperpustakaan sekolah di desa dasan baru bisa maksimal dalam literasi informasi. Dalam tahap ini,seseorang sudah memiliki keterampilan untuk dapat mencari informasi secara cepat dari berbagai sumberyang terkait dengan pencarian. Selain itu, dalam tahap ini seseorang sudah memiliki strategi kapan diaharus mulai dan mengakhiri pencarian informasi hanya dengan membaca sekilas sebuah sumberinformasi. Intinya dalam tahap ini seseorang sudah memiliki keterampilan”purposive searching.Perpustakaan hadir untuk mendobrak belenggu yang merantai minat baca masyarakat. Belenggu minatbaca masyarakat bersumber pada tiga hal.
PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA MATARAM Ayatullah Hadi; Rahmad Hidayat; Lalu Nanang Alwi
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jime.v6i2.1437

Abstract

Pemilihan umum merupakan sarana pengalaman demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilihan umum bukanlah tujuan, akan tetapi sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif dipusat dan daerah. Dalam pemilu serentak tanggal 17 April 2019 yang diselenggarakan diseluruh Indonesia, termasuk KPUD Kota Mataram yang telah mencatat jumlah DPT di Kota Mataram berjumlah 278.358. Penelitian ini mengguakan teori budaya politik (Gaffar 2004), tipe budaya politik (Davies dan Lewis, 1971), partisipasi pemilih (McClosky dalam Miriam Budiardjo 2008), sebagai pisau analisa dan sebagai instrument peneliti untuk mengkaji secara mendalam tentang partisipasi pemilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kota Mataram. Metodelogi penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis diskriftif. Metode deskriftif analisis digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jumlah partisipasi masyarakat Kota Mataram  sampai pada angka 222.687 pemilih, dan melihat hasil dari penelitian antara model partisipasi pemilih aktif dan pemilih apatis, masyarakat kota Mataram termasuk kedalam pemilih berpatisipasi aktif dengan jumlah 60% sedangkan pemilih apatis berjumlah 40%.
Pola Koalisi Partai Politik dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat Ayatullah Hadi; Muhammad Ali; Ilham Zitri
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 8, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jime.v8i1.2840

Abstract

Proses pembentukan hukum (legislasi) dalam menetapkan hukum positif akan selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu yang berinteraksi dalam proses tersebut. Proses legislasi nyatanya selalu merupakan hasil dari proses yang sarat dengan berbagai muatan nilai dan kepentingan dari para aktor yang terlibat, sebab proses tersebut terjadi di lembaga legislatif yang cenderung bersifat politis. Di dalamnya tidak terlepas dari upaya tolak tarik, negosiasi, serta subjektifitas (keberpihakan) politik antarsubjek yang terlibat. Sehingga sering kali dibutuhkan sebuah bentuk koalisi atau kubu yang terdiri atas dua atau lebih partai demi melancarkan proses legislasi. Pada Juni 2016 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan sebuah peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata halal. Perda ini dibuat untuk mengembangkan pontensi wisata yang ada di NTB. Penelitian ini berjudul “Pola Koalisi Partai Politik Dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Perumusan masalah peneltian ini adalah bagaimana  pola koalisi partai politik DPRD NTB dalam pembahasan Perda No. 2 tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Secara teoritik ada dua pola penting dalam koalisi partai politik, yakni; pola koalisi taktis, yaitu terdapat dominasi kekuasaan oleh partai politik yang lebih besar serta motif kepentingan pragmatis. Selanjutnya, terdapat pola koalisi strategis, yakni koalisi dibangun untuk pemenuhan kepentingan visi dan ideologi serta pemenuhan harapan publik atau preferensi kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembahasan Perda tidak terdapat dominasi oleh partai politik besar. Pola koalisi lebih mempertimbangkan prferensi kebijakan untuk peningkatan prekonomian daerah. Basis koalisi partai politik lebih kepada penyatuan visi dan tujuan kolektif dengan meminimalisir perbedaan dalam spektrum ideologi. Sehingga parpol menyepakati membentuk sebuah produk hukum yang memberikan label halal pada pariwisata NTB.
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Baiq Lia Hardiani; Ayatullah Hadi; Iskandar Iskandar
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 1, No 2 (2019): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v1i2.3961

Abstract

Kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang insidennya paling tinggi, dan dapat berbentuk fisik, psikis maupun ekonomi. Di dalam kategori kekerasan seksual, yang paling banyak adalah perkosaan, termasuk perkosaan di dalam perkawinan, yang sejak 2004 diakui di dalam pasal 8a UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKKDRT no. 23/2004). Meski jelas adanya UU KPKDRT no. 23/2004 merupakan kemajuan besar, namun penerapannya masih menemui banyak tantangan. Ini karena faktor kultural dan struktural yang begitu kokoh, saling melengkapi dan merasuk di dalam sanubari masyarakat Indonesia, baik secara individual maupun institusional.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah dan faktor penghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku salahsatunya memberikan pendampingan, semangat dan saran kepada korban tindak kekerasan fisik dan psikologis. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah juga memberikan saran-saran dan solusi agar kejadian tindakan kekerasan terhadap perempuan tidak terulang kembali.
Inovasi Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Mataram Inka Nusamuda Pratama; Ilham Zitri; Ayatullah Hadi; Yudhi Lestanata; Hidayatullah Hidayatullah; Rifaid Rifaid; Rizal Umami
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i2.6765

Abstract

Kondisi darurat akibat Covid-19 di Kota Mataram, menjadi tanggung jawab dan peran penuh Pemerintah Kota Mataram dalam menghasilkan terobosan sebagai langkah strategis dalam pengananan Covid-19 yang sedang terjadi. Hal ini penting bagi Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam mendesain kebijakan tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan inovasi kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Dalam hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh dengan harapan dapat diketahui bagaimana inovasi yang dilakukan sebagai upaya penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Hasil penelitian ini, inovasi kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam penanganan Covid-19 dikenal dengan kebijakan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Skema Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan tersebut dapat membangkitkan partisipasi masyarakat di lingkungan yang berada di Kota Mataram dalam mencengah merebaknya Covid-19 di tengah masyarakat. PCBL menggunakan tiga pendekatan yakni partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan sumber pendanaan dari masyarakat (swadaya). Kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang ideal untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. Seluruh komponen yang ada masyarakat, TNI, dan Polri agar mampu berkolaborasi secara kolektif dengan baik. 
Pendampingan Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Seteluk Tengah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ilham Zitri; Rifaid Rifaid; Darmansyah Darmansyah; Ayatullah Hadi; Azwar Subandi
TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Vol 2, No 2 (2022): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.325 KB) | DOI: 10.31764/transformasi.v2i2.10802

Abstract

Village Assistance Capacity is the ability to carry out community empowerment activities/actions through village assistance, organization, direction and facilitation. Village Assistance in the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is very important in determining its success. Seeing the current condition of the village which is very heterogeneous in terms of quantity, quality or capacity and even the potential for natural resources and human resources is very varied, the role of village assistance in implementing the Village Law is very important in helping villages carry out the mandate of the Village Law. Seeing the reality of the current condition of the village which is very heterogeneous in terms of quantity, quality or capacity of the Village Government and even the potential for natural resources and human resources is very varied in the context of implementing this Village Law, it is necessary to pay attention to the Village regarding village institutions. With the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is hoped that all interests and needs of the village community can be better accommodated. Providing greater opportunities for villages to take care of their own governance. Law Number 6 of 2014 and its implementing regulations have mandated the village government to be more independent in managing the government and various natural resources owned, including the management of village finances.
Pengaruh Covid-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Inka Nusamuda Pratama; Darmansyah Darmansyah; Ayatullah Hadi; Yudhi Lestanata; Hidayatullah Hidayatullah
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 2 No. 1 (2022): Juli
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1115.328 KB) | DOI: 10.47134/rapik.v2i1.18

Abstract

The location of this research is in the Kuta MandalikaSpecial Economic Zone, Central Lombok Regency. The purpose of this study is to analyze the impact of Covid-19on the economy of Micro, Small and Medium Enterprises in the Kuta Mandalika Special Economic Zone, Central Lombok Regency. This research was conducted during the Covid-19pandemicin the period from December to January 2021. The existence of Covid-19actually has an impact on the economy of Micro, Small and Medium Enterprises, so it is the author's interest to research this problem. The population of this research is Micro, Small, and Medium Enterprises in the Kuta Mandalika Special Economic Zone. This study uses quantitative methods, where the number of respondents in this study were 100 who were taken by the slovhin formula. To analyze the data, this research uses simple linear regression analysis to see whether there is an impact of Covid-19on the economy of Micro, Small, and Medium Enterprises in the Kuta Mandalika Special Economic Zone, Central Lombok Regency. The results showed that Covid-19had an impact on the economy of Micro, Small and Medium Enterprises in the Kuta Mandalika Special Economic Zone, where the magnitude of the effect was 7.84%. From the results of calculations and previous discussions based on the results of a simple linear regression test, it can be concluded that the Covid-19variable has an impact on the variables of Micro, Small and Medium Enterprises. Where every increase of one Covid-19unit will hamper the economy of Micro, Small and Medium Enterprises in the Kuta Mandalika Special Economic Zone, Central Lombok Regency.
Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Paryanto Paryanto; Marno Wance; Ayatullah Hadi; Bakri La Suhu
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 2 (2022): JGLP, NOVEMBER 2022
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v4i2.537

Abstract

Situasi dan kondisi di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta belakangan ini menunjukkan fenomena dan kecenderungan terjadinya tindakan intoleransi, konflik komunal, dan kekerasan jalanan di tengah masyarakat. Selain itu juga terjadi penurunan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat. Penelitian ini ingin melihat kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merevitalisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Tema ini tampaknya kurang menjadi perhatian dalam studi sebelumnya, termasuk studi tentang kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengarusutamaan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pertanyaan yang dibahas dalam artikel ini diantaranya adalah: Mengapa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membuat kebijakan tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan? Bagaimana formulasi dan desain kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta? Artikel ini bertujuan untuk meneliti dokumen-dokumen terkait perumusan dan desain kebijakan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Artikel ini berargumen bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki latar belakang yang menjadi dasar dalam pembuat kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Sasaran kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan meliputi Anak (Usia Sekolah), Pemuda/Generasi Muda, Aparatur Sipil Negara, Aparatur Tingkat Desa, Masyarakat Umum. Implementasi kebijakan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Utilization of NTB Care Information Technology as a Public Complaint Media for West Nusa Tenggara Rifaid Rifaid; Ayatullah Hadi; Hidayatullah Hidayatullah; Azwar Subandi
ARISTO Vol 12, No 1 (2024): Januari : Fortcoming Issue
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v12i1.6078

Abstract

This article tries to explain the use of information technology for the NTB Care application as a digital media for responding to public complaints. Three dimensions are measured to determine the effective implementation of NTB Care in resolving public complaint services: the Ease of Use dimension, the Trust dimension and the Reliability dimension. The research uses a comparative descriptive method with a qualitative approach and literature analysis by collecting data from official NTB government documents, the NTB Care data center, the NTB Care Website, the NTB care Facebook, and other literature related to NTB Care. The results showed that the use of the NTB Care application as a medium for responding to public complaints was good and received excellent public trust, but the obstacles faced were in the agency that became the goal of the problems raised by the community, the average response time for OPD in handling complaints that come in 1-120 days. There is no clarity regarding reports that have not been followed up on to be resolved. NTB Care is an application as a forum to accommodate the community's aspirations; then, the NTB Care admin will forward public complaints to the relevant agency or OPD based on the complaint problem who entered NTB Care.
Mencapai Target Sustainable Development Golas’s (SDG’s) di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Ilham Zitri; Arfy Rosiastawa; Amil; Ayatullah Hadi
Journal of Social and Policy Issues Volume 3, No 2 (2023): April - June
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v3i2.101

Abstract

Development is a social reality that is directly related to community activities and all its social aspects, including actions, behaviors, perceptions, social interactions, and the social structure of society within them. In this context, women are part of a social structure that has strategic roles and functions, so involving them in the development process is a must. The purpose of conducting this research is to find out the participation of women in achieving the target of Sustainable Development Goals in Sermong Village, Taliwang District, West Sumbawa Regency in 2021, the research method in this study is a qualitative approach using observation, interview and documentation data collection methods, data analysis methods using data collection , data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study are the target of Sustainable Development Goals implemented in Sermong Village in 2021, namely Village Without Poverty, where women participate in the thinking stage and planning stage, in the thinking stage women participate in giving aspirations to participate in the management of Sustainable Development Goals volunteers, and at the planning stage women participate in management to collect population data to design targets for the Sustainable Development Goals in 2021. Women's involvement is quite good in achieving the Sustainable Development Goals targets in Sermong Village in 2021 because 17 of the volunteer members of the Sustainable Development Goals 5 are women