Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS ASAP CAIR DARI LIMBAH TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI BIOPESTISIDA BENIH DI GUDANG PENYIMPANAN Nugroho, Arinto; Aisyah, Imas
Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol 31, No 1 (2013):
Publisher : Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2847.833 KB)

Asap cair merupakan hasil kondensasi proses pirolisis kayu pada suhu sekitar 400ÃÂ°C. Asap cair mengandung berbagai komponen kimia seperti fenol, aldehid, keton, asam organik, alkohol dan ester. Senyawa fenol, asam dan alkohol dapat berperan sebagai antioksidan dan antimikroba (antibakteri dan antifungi). Penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas asap cair dari limbah tempurung kelapa sebagai bahan alternatif untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu benih di gudang penyimpanan benih yang terdapat di lingkungan Departemen Perbenihan Tanaman, Vocational Education Development Center for Agriculture (VEDCA) Cianjur. Tahap pertama penelitian ini adalah pembuatan asap cair dari tempurung kelapa, tahap selanjutnya adalah penyemprotan asap cair pada benih jagung dan kedelai secaramerata, dengan 4 konsentrasi yang berbeda yaitu 0% (kontrol), 0,5%, 1%, 2%, masing-masing perlakuan dilakukan dengan 3 kali ulangan, kemudian dilakukan pengeringan kembali sampai kadar air benih optimal, selanjutnya dikemas dalam karung terigu dan disimpan dalam waktu yang sama yaitu 72 hari. Pada hari ke-0, ke-36 dan hari ke-72, diambil beberapa sampel benih untuk uji daya kecambah dan uji kesehatan benih.Perlakuan asap cair dengan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 2%, berpengaruh nyata terhadap perkecambahan benih jagung dan kedelai, setelah disimpan sampai 72 hari di gudang, dan konsentrasi 0.5% menunjukkan hasil yang terbaik.

EFEKTIVITAS ASAP CAIR DARI LIMBAH TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI BIOPESTISIDA BENIH DI GUDANG PENYIMPANAN Nugroho, Arinto; Aisyah, Imas
Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol 31, No 1 (2013):
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Asap cair merupakan hasil kondensasi proses pirolisis kayu pada suhu sekitar 400Â°C. Asap cair mengandung berbagai komponen kimia seperti fenol, aldehid, keton, asam organik, alkohol dan ester. Senyawa fenol, asam dan alkohol dapat berperan sebagai antioksidan dan antimikroba (antibakteri dan antifungi). Penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas asap cair dari limbah tempurung kelapa sebagai bahan alternatif untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu benih di gudang penyimpanan benih yang terdapat di lingkungan Departemen Perbenihan Tanaman, Vocational Education Development Center for Agriculture (VEDCA) Cianjur. Tahap pertama penelitian ini adalah pembuatan asap cair dari tempurung kelapa, tahap selanjutnya adalah penyemprotan asap cair pada benih jagung dan kedelai secaramerata, dengan 4 konsentrasi yang berbeda yaitu 0% (kontrol), 0,5%, 1%, 2%, masing-masing perlakuan dilakukan dengan 3 kali ulangan, kemudian dilakukan pengeringan kembali sampai kadar air benih optimal, selanjutnya dikemas dalam karung terigu dan disimpan dalam waktu yang sama yaitu 72 hari. Pada hari ke-0, ke-36 dan hari ke-72, diambil beberapa sampel benih untuk uji daya kecambah dan uji kesehatan benih.Perlakuan asap cair dengan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 2%, berpengaruh nyata terhadap perkecambahan benih jagung dan kedelai, setelah disimpan sampai 72 hari di gudang, dan konsentrasi 0.5% menunjukkan hasil yang terbaik.

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NO.05/WJM/I/2016 YANG TIDAK MENCANTUMKAN KLAUSUL JAMINAN SOSIAL YANG BERAKIBAT TIDAK ADA TANGGUNG JAWAB PT. WAHYU JAYA MANDIRI TERHADAP MARTONO SAAT TERJADI KECELAKAAN KERJA DARMAWAN, HERU; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.23336

Abstrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.05/WJM/I/2016 antara PT. Wahyu Jaya Mandiri dengan Martono tidak mencantumkan klausula mengenai hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial. Jaminan sosial yang salah satunya adalah jaminan kecelakaan kerja. Ketiadaan klausul mengenai jaminan sosial menyebabkan ketidakjelasan mengenai hak Martono untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bahwa Martono berhak atau tidak untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja saat terjadi kecelakaan kerja atas PKWT No.05/WJM/I/2016 yang tidak mencantumkan klausul jaminan sosial dan Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Martono apabila tidak ada tanggung jawab dari PT. Wahyu Jaya Mandiri saat terjadi kecelakaan kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan ban non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Martono berhak untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja saat terjadi kecelakaan kerja atas PKWT No.05/WJM/I/2016 yang tidak mencantumkan klausul jaminan sosial. Hal tersebut dikarenakan PKWT No.05/WJM/I/2016 bertentangan dengan Undang â€“ Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dapat disimpulkan PKWT tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu pasal 99 Undang â€“ undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Martono apabila tidak ada tanggung jawab dari PT. Wahyu Jaya Mandiri saat terjadi kecelakaan kerja adalah melalui upaya non litigasi maupun litigasi sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kata Kunci: PKWT, jaminan sosial tenaga kerja, kecelakaan kerja Abstract The Certain Work agreement for specified period of time (PKWT) No.05/WJM/I/2016 between PT. Wahyu Jaya Mandiri and Martono doesnâ€™t state the clause about worker rights to receive social security, one of which is the work accident benefits. The absence of social security clause uncertainty as to whether Martono are entitled to work accident benefits or not. The purposes of this study are to find out on whether or not the worker deserve to receive work accident benefits when thereâ€™s work accident but the PKWT itself doesnâ€™t clearly specify the social security clause and what kind of legal efforts that can be done by the worker if the employer doesnâ€™t want to be responsible when a work accident had happened. The types of research thatâ€™s being used in this study is a normative legal research with statute and conceptual approaches. The types of material that are being used are the primary, secondary and the tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is the literature study technique. The analysis technique which is being used is prescriptive method. The research result shows that Martono do deserve work accident benefits when thereâ€™s work accident but the PKWT doesnâ€™t clarify social security clause because the employer made a PKWT that doesnâ€™t go side by side with Article 99 Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower. Legal efforts that could be done by the workers if thereâ€™s no act of responsibility from the employers are through non litigation effort as well as litigation effort, as regulated in the Act Number 2 Year 2004 about a Settle on Industrial Relations Disputes. Keywords : PKWT, social Security for workers, work accident

ANALISIS YURIDIS PENGGANTIAN PEKERJA DENGAN ALASAN MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH (STUDI KASUS DI PT SMELTING GRESIK) NAILUL AUTHOR, AHMAD; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.24180

Abstrak Mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh PUK SPL FSPMI PT Smelting merupakan akibat dari gagalnya perundingan PKB-8 yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan PT Smelting dengan pihak serikat pekerja/serikat buruh PUK SPL FSPMI PT Smelting dan SKS. Batas waktu yang telah disepakati oleh para pihak dalam Tata Tertib Perundingan PKB-8 telah terlewati, sehingga berakibat pada perbedaan penafsiran antara para pihak. Pihak serikat pekerja menilai terlewatinya batas waktu merupakan sebuah deadlock dan berakibat pada melakukan Mogok Kerja, sementara pihak perusahaan itu belum deadlock karena pihak perusahaan masih mau berunding berakibat pada PHK sepihak dan pengggantian pekerja secara sepihak oleh perusahaan. Penelitian ini khusus mengkaji mogok kerja yang dilakukan oleh pihak pekerja/buruh serta meneliti PHK serta penggantian pekerja secara sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak pekerja/buruh yang di-PHK dan digantikan sepihak oleh pihak perusahaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian mogok kerja yang dilakukan oleh pihak pekerja/buruh dan PHK serta penggantian pekerja secara sepihak oleh pihak perusahaan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUK. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan serta wawancara. Teknik analisis metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan mogok kerja yang dilakukan oleh pihak pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh PUK SPL FSPMI PT Smelting adalah sah menurut peraturan perundang-undangan. Tindakan PHK serta penggantian pekerja secara sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT Smelting bertentangan dengan ketentuan Pasal 144 UUK. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pekerja, baik lingkup litigasi maupun non litigasi sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Rekomendasi peneliti adalah penaatan segala peraturan Perundang-undangan yang ada sebelum melakukan tindakan yang akan berakibat kepada para pihak, serta untuk mengupayakan Perundingan Bipartit terlebih dahulu bilamana terjadi perselisihan. Kata Kunci: PT Smelting, mogok kerja, PHK, penggantian pekerja sepihak. Abstract The strike action carried out by workers / labor unions incorporated in the labor union / labor union PUK SPL FSPMI PT Smelting is the result of the collapse of the PKB-8 negotiations conducted by PT Smelting company with the union / labor union PUK SPL FSPMI PT Smelting and SKS. Deadlines approved by the parties to the PKB-8 Bargaining Rule have been passed, resulting in different interpretations between the parties. Unions argue that endorsement approval is deadlock and leads to work strikes, while the company has not reached a dead end because the company is still willing to negotiate resulting in unilateral dismissal and unilateral reimbursement of workers by the company. . This study specifically examines strikes by workers / workers and checks for unemployment and unilateral worker reimbursement by companies and what remedies can be taken by workers who are dismissed and reimbursed unilaterally by the company. The purpose of this research is to know the suitability of strike done by worker / labor and dismissal and unilateral worker replacement by company side with provisions as regulated in UUK. The type of research is normative law research using approach of legislation and case approach. Types of legal materials comprise primary, secondary, and non-legal legal materials. Techniques of collecting legal materials with literature study techniques and interviews. Prescriptive method analysis technique. The result of the research shows strike conducted by the workers / laborers who are united in the union / labor union PUK SPL FSPMI PT Smelting is valid according to the laws and regulations. Acts of unemployment and unilateral reimbursement by the company of PT Smelting are wrong for violating the provision of Article 144 of UUK. Legal efforts that can be done by the workers, both the scope of litigation and non litigation as in the provisions of Law Number 2 Year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. The researchers recommendation in relation to this case is to comply with all existing legislation prior to committing an act which would result to either party or both parties, and to seek the first bipartite negotiation in the event of a dispute. Keywords: PT Smelting, strike, layoffs, replacement of unilateral workers.

PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TERHADAP PERIODE PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI KOTA SURABAYA , SHOFAWATI; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.24238

ABSTRAKPKWT merupakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam waktu tertentu dan pekerjaan tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan. Pada kenyataannya ada pengusaha yang tidak menerapkan periode PKWT yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan periode PKWT di Kota Surabaya merupakan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk pengawasan, kendala yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan periode PKWT di Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, dan pekerja PKWT. Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa informasi dan diklasifikasikan secara sistematis, Hasil pengolahan data, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan terhadap periode PKWT oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur telah dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan preventif edukatif, dengan kegiatan berupa pemeriksaan, pengujian, sosialisasi, dan pembinaan. Kendala yang dihadapi Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yaitu kendala internal maupun eksternal, diantaranya terbatasnya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan, adanya kegiatan pengawas ketenagakerjaan, dan adanya penolakan dari beberapa perusahaan untuk diperiksa oleh pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur memiliki upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Upaya yang telah dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur adalah membagi pengawas menjadi enam korwil, membuat rancangan kegiatan yang terperinci. Upaya yang sedang dilakukan pengawas ketenagakerjaan adalah melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap perusahaan yang telah menyimpang. Sedangkan upaya yang akan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan adalah memaksimalkan fungsi pengawas ketenagakerjaan dan pengajuan penambahan pegawai pengawas ketenagakerjaan. Kata kunci: pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, periode PKWT

pelaksanaan kewajiban menyelesaikan perkara di pengadilan industrial dalam waktu 50 hari PAHLEVI ISKANDAR, AKBAR; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24734

The problems of industrial relations disputes are becoming increasingly complex and complex, so that rapid and appropriate, just, and inexpensive institutions and mechanisms for dispute settlement of industrial relations are needed. The word quickly must be interpreted as a strategic effort that makes the judicial system as an institution that can guarantee the achievement of justice in the rapid enforcement of law by the seeker of justice. the judicial process can take place quickly as described in Article 103 of the PPHI Law which gives a time limit of 50 days, but some decisions are cut over 50 days, the problems taken in this study How Implementation of Article 103 of Law Number 2 Year 2004 About Dispute Settlement Industrial Relations about the case which was decided at the latest within 50 days at the Surabaya Industrial Relations Court ?, What are the Constraints faced by the Surabaya Industrial Relations Court to run the trial process in accordance with the provisions of Article 103 of Law Number 2 of 2004?The type of research used is empirical law study that includes research on legal identification and research on legal effectiveness, using qualitative method that is data obtained, both primary and secondary, will be presented descriptively, and then given a conclusion, the data obtained by interview and documentation . The implementation of the obligation to settle the case in the Surabaya PHI has not been able to run maximally this is evidenced by the fact that the number of judgments exceeding the deadline of 50 days, the less than optimal implementation occurs due to various obstacles that resulted in the decision of the judges beyond the time limits set forth in theincluding constraints, among others, community factors such as awareness to attend the scheduled trial schedule, the readiness of the court file and the evidence that should be presented in the hearing. The absence of legal consequences resulting from a decision that exceeds the 50-day time limit and only the courts and the judges are being reprimanded by the Supreme Court so that the parties are minimally aware of the timely completion of industrial relations affairs.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS YANG BEKERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN BIDANG JASA KONSTRUKSI (STUDI KASUS PEKERJA HARIAN LEPAS PT. PILLAR PERMATA) RAHMAWATI, IRNA; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24823

Irna Rahmawati(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) irnarahmawati.235.ir@gmail.comArinto Nugroho, S.Pd., S.H., MH. (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya) arintonugroho@unesa.ac.idAbstrak Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas berarti membahas mengenai hak-hak pekerja/buruh setelah melaksanakan kewajibannya. Selama ini pihak perusahaan masih melihat pihak pekerja harian lepas sebagai pihak yang lemah. Sementara itu, pihak pekerja harian lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak pekerja harian lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Padahal dalam suatu hubungan kerjasama yang baik tidak ada pihak yang lebih penting karena pengusaha dan pekerja harian lepas saling membutuhkan. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas haruslah sesuai dengan Perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian secara lisan kedua belah pihak sesuai dengan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas. Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kasus pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata Surabaya. Pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata dilihat dari perjanjian kerja masih dibuat secara lisan yang disepakati kedua belah pihak, isi dari perjanjian tersebut mengenai waktu kerja dan upah kerja.hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam hal ini tentunya berdampak pada lemahnya posisi pekerja harian lepas jasa konstruksi yang mana mereka bekerja dengan resiko tinggi akan bahaya. Bentuk perlindungan hukumnya yaitu berkaitan dengan perjanjian kerja, jam kerja, upah kerja untuk pekerja harian lepas diberikan berdasarkan kehadiran dan volume pekerjaan. Selain itu juga pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap pekerjanya, serta upaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang belum maksimal dalam penerapannya. Dapat disimpulkan bahwa nasib pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata kurang mendapat perhatian dari pihak pengusaha. Keadaan tersebut dapat ditinjau dari bentuk pelaksanaan perlindungan hukumnya, baik dari segi perjanjian kerja, jam kerja, upah kerja, tunjangan lainnya serta upaya K3.Kata kunci: perlindungan hukum, pekerja harian lepas, perjanjian kerja secara lisan.AbstractLegal protection of freelance workers are dealing with the rights of the workers after accomplishing the obligations that the company required. All this time the company still see the freelance workers as a weak party. Meanwhile, the independent freelance workers are less aware of the rights and obligations they hold. In other words, the day-to-day freelance worker is merely obeying the rules that the company made. Whereas in well-cooperated relationship every party is as important as another which means that the company and freelance workers need each other. In the implementation of legal protection over freelance workers should be in accordance with the application Laws employment, namely Law Number 13 Year 2003 and the regulation it follows. This study aims to find out whether the verbal agreement between the company and freelance workers is in accordance with the law of employment and to know the form of legal protection of freelance worker which is based on verbal aggreement. Preparation of this thesis using the type of juridical normative research, research approach used is legislation. The types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Case study of casual workers in PT. Pillar Permata Surabaya. The results showed that freelance workers at PT. Pillar Permata as seen from the work agreement is still verbally made and agreed upon both parties, the contents of the agreement concerning the working time and wages It is clearly contradictory to Article 57 Law Number 13 Year 2003. In this case the freelance workers position in the construction service are legally weak compare to the work they have to deal with, where they have to work at high risk. The form of legal protection that is related to the agreements are , working hours, wages that are given based on attendance and volume of work. In addition, the freelance workers also receive provision of THR (Allowance Hari Raya) as a form of appreciation of the company to freelance workers and a form of work safety and health (K3) which is not applied maximally. Based on the above research can be concluded that the freelance workers at PT. Pillar Permata received less attention from the company. The circumstances can be reviewed from the form of implementation of legal protection, both in terms of employment agreements, working hours, wages, other benefits and works safety and health ( K3) Keywords: legal protection, freelance worker, verbal agreement.

PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA TERKAIT PEMENUHAN PERSYARATAN DOKUMEN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN PONOROGO AULIA FITRI, RIZQY; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24864

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Setiap tahunnya jumlah tenaga kerja di Indonesia terus meningkat dan tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah angka pengangguran, salah satunya adalah dengan memfasilitasi kesempatan bekerja di luar negeri. Dengan ini jumlah pekerja migran indonesia yang bekerja di luar negeri terus meningkat, membuat pemerintah menyediakan payung hukum untuk perlindungan pekerja migran indonesia. Dokumen pendaftaran wajib dipenuhi oleh calon pekerja migran indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan menyebabkan hilangnya kesempatan calon pekerja migran indonesia untuk bekerja di luar negeri. Mengingat pemenuhan persyaratan dokumen sangat krusial, maka terdapat dokumen tidak memenuhi persyaratan, salah satunya dengan memalsukan data diri. Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo sangat diperlukan dalam memperhatikan dokumen calon pekerja migran indonesia yang akan diberangkatkan dan kewenangan pengawasan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah Untuk melihat pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo dalam mengawasi calon pekerja migran indonesia untuk kelengkapan dokumen keberangkatan sesuai peraturan perundang-undangan dan mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo dalam pengawasan dokumen. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berbasis pada peraturan perundang-undangan dan mengamati reaksi serta interaksi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukan cara Dinas Tenaga Kerja melakukan pengawasan kepada calon pekerja migran indonesia dilakukan dengan empat cara yaitu, pertama pengawasan internal yaitu kepada pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. Kedua, pengawasan eksternal kepada calon pekerja migran indonesia, perusahaan penyalur pekerja migran indonesia dan desa-desa di Kabupaten Ponorogo. Ketiga, pengawasan preventif dengan verifikasi dokumen lima tahap pada saat pendaftaran calon pekerja migran indonesia dan dilakukannya penyuluhan. Keempat, pengawasan represif dengan melakukan sanksi administrasi dan sanksi pidana agar calon pekerja migran indonesia mendaftarkan diri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Ditemukan pula beberapa kendala yang menghambat Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan pengawasan, yaitu jumlah pegawai yang timpang dengan jumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Ponorogo serta anggaran dana yang belum mencukupi. Kata kunci: Calon Pekerja Migran Indonesia, Pengawasan Dokumen Pekerja Migran Indonesia, Dinas Tenaga Kerja

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA ATAS PENGIRIMAN MINUMAN BERALKOHOL WIRAGATI, RAAFI; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.25189

Abstrak Perjanjian ketentuan penggunaan antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang mencantumkan suatu klausula ketentuan penggunaaan aplikasi atas pengiriman minuman beralkohol. Pencantuman klausula tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 dan Pasal 173 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( UU LLAJ ) yang bersifat imperatif, sebagaimana dinyatakan bahwa minuman berlakohol dapat dikategorikan dalam cairan atau barang yang mudah menyala dan meledak sehingga dalam pengangkutannya menggunakan jenis alat angkutan barang khusus. Sedangkan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi yang menyediakan jasa tranportasi, sehingga tidak memiliki izin dalam hal mengangkut barang yang dikategorikan jenis barang khusus. Penelitian ini mengkaji tentang pengiriman minuman beralkohol tidak batasan umur saja yaitu 21 tahun melainkan juga melihat dari segi alat angkut yang menggunakan jenis alat angkutan khusus karena minuman beralkohol dapat dikategorikan jenis cairan yang mudah menyala dan meledak serta perusahaan pengangkutan barang khusus diharuskan memiliki izin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pencantuman klausula ketentuan penggunaan aplikasi pada perjanjian antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atas pengiriman minuman beralkohol dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU LLAJ. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskiptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian ketentuan penggunaan aplikasi antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang mencantumkan klausula atas pengiriman minuman beralkohol tidak sesuai dengan Pasal 168 dan 173 UU LLAJ. Hal ini disebabkan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak memenuhi persyaratan sebagai perusahaan angkutan umum yang memiliki izin angkutan khusus sebagaimana di atur pada Pasal 168 dan Pasal 173 UU LLAJ. Akibat hukum dari ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan pada perjanjian ketentuan penggunaan aplikasi antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tersebut ialah batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dijelaskan pada pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian dan dianggap perjanjian pengiriman minuman beralkohol tersebut tidak pernah ada. Kata Kunci: Perjanjian, Konsumen, Pengiriman Minuman Beralkohol Abstract The Agreement between consumer and PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa includes a clause of alcoholic beverages. The inclusion of the clause is considered to be contrary with the regulation Article 168 and Article 173 Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic And Road Transport (TaRT Law), as stated in category alcoholic beverages which categorized as liquids or flammable and explosive goods, as for it the carrier have to use a special kind of vehicle not any kinds of vehicle. This research is specifically discuss about the inclusion of alcoholic beverages clause which not only limited by age 21 years old but to observe from the transportation sides which used a special kinds of vehicle because alcoholic beverages can be categorized as a flammable and explosive liquids. The purpose of this research is to find out the accordance between the inclusion of clauses agreement between the consumer with PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa which include a clause for alcoholic beverages shipment with provisions as provided in TaRT Law, and the legal consequences. This research used normative law type of research with an approach of statute and conceptual approach. The types of legal materials used consist of primary, secondary, and non-legal materials. Technique used to collect legal materials is literature study. The analysis technique uses in this research is prescriptive method.The result of this research indicate that the agreement between consumer and PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa which state the clause of alcoholic beverages shipment with only an age limit is not in accordance with the provisions of Article 163 and Article 178 of TaRT law. This is due to PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa does not have the transportation requirement described in Article 163 and Article 178 of TaRT lawThe legal consequences for inclusion of this clause in agreement between consumer with PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa is null and void and the inclusion of alcoholic beverages shipment clause is considered never existed. Keywords: Agreement, Alcoholic Beverages Shipment, Transportation.

PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TERKAIT KESELAMATAN PENUMPANG JASA ANGKUTAN BUS AKDP JAWA TIMUR UBUDINA, ACHSANATYA; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25192

Abstrak Bus AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) merupakan Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek. Bus AKDP wajib memenuhi persyaratan standar pelayanan minimal (SPM) yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Namun kenyataannya masih ada bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Pengawasan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya sangat diperlukan dalam memperhatikan pemenuhan standar pelayanan minimal dan kewenangan pengawasan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji tentang pengawasan pelaksanaan standar keselamatan terhadap penumpang jasa angkutan bus AKDP di Terminal Purabaya serta kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Purabaya dalam pengawasan pelaksanaan standar keselamatan terhadap penumpang jasa angkutan bus AKDP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pelaksanaan standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya terhadap bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan kendala yang di hadapi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan, dokumentasi dan juga melakukan observasi langsung terhadap bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Data yang sudah terkumpul akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan cara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya melakukan pengawasan kepada bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal dilakukan dengan cara yaitu, pertama pengawasan preventif dengan patroli setiap hari, sidak seminggu 3 sampai 4 kali oleh pihak UPTD Terminal Purabaya, operasi gabungan, dan sosialisasi kepada PO yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya. Kedua, pengawasan represif dengan melakukan sanksi administratif ditujukan kepada PO dan sanksi pidana ditujukan kepada pengemudi. Adapun kendala yan menghambat Dinas Perhubungan Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya dalam melakukan pengawasan, yaitu ketidaksadaran hukum bagi pengemudi atas pentingnya keselamatan, kesehatan pengemudi, masyarakat, dan keterbatasan dana yang dimiliki PO dalam perawatan bus AKDP. Kata Kunci :Pengawasan, Standar Pelayanan Minimal, Bus AKDP Abstract Among Cities in Provience Bus (AKDP Bus) is a transportation from one city to another city that through between regions of districts in the same region provinces by using a public bus-carthat bounded in route. Among City in Provience Bus obliged to fulfill the requirements of Minimum Service Standards (MSS) as regulated in article 2 paragraph (2) Regulation of The Minister of Transportation of Republic Indonesia Number 29 Year 2015 About Minimum Service Standards of Transportation of PeopleWith Public Motor In Route.But in reality there are busses that still have not fulfill the minimum service standards. Supervision of the department of transportation provinces of east java and the UPTD Purabaya Bus Station was needed to see the fulfillment of minimum standards of service and authority supervision based on laws and regulations. This study aims to determine the supervision of the implementation of minimum service standards undertaken by the Department of transportation of East Java Province and UPTD Purabaya Bus Station to wards AKDP bus that does not meet the minimum service standards andconstraints faced. This research uses a type of juridical sociology research. Data obtained through interviews to informants, documentationand also direct observation of the AKDP bus that does not meet theminimum service standards. The data that have been collected will beanalyzed descriptively &amp qualitatively. The results of the reseach to show you how the department of transportation province of east java and UPTD Purabaya Bus Station to supervise the of their bus that do not meet the minimum standards of service conducted in such a way that is, first preventive supervision with patrol every day, the inspection a week 3 to 4 times by the party the UPTD Purabaya Bus Station, cross-border operations against the, and socialization to po that imposed by the local office of transportation the province of east java and UPTD Purabaya Bus Station. Second, supervision repressive by doing administrative sanctions addressed to PO and criminal sanctions intended to the driver. Found a number of problems that inhibits the department of transportation east java and UPTD Purabaya Bus Station in monitoring, namely unconsciousness law over the importance of the safety of the driver, the driver health, the community, and the limited fund owned by po in the treatment of their AKDP bus. Keywords: Supervision, Minimum Service Standards, AKDP Bus

Title

Found 43 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 43 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 43 Documents
Search