Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

POLITISASI BIROKRASI DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI INDONESIA Djoni Gunanto
Independen Vol 1, No 2 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.878 KB) | DOI: 10.24853/independen.1.2.87-94

Abstract

Politisasi birokrasi di negara berkembang sudah menjadi strategi dalam perebutan kekuasaan pemerintah, pejabat hierarki atas gencar memobilisasi bawahannya untuk menciptakan sebuah kekuatan politik yang besar yang nantinya diharapkan akan mampu merebut kekuasaan tersebut. Konstelasi kekuasaan seperti ini yang membuat birokrasi tidak mempunyai akuntabilitas terutama kepada rakyat dan masyarakat pada umumnya. Data Grafik menunjukkan bahwa sejak 2015 hingga oktober 2018, KASN menerima laporan pelanggaran netralitas ASN yang cukup tinggi yang terjadi terutama sebelum dan saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah berlangsung. Metode Penelitian ini merupakan studi literature review, dengan menelusuri produk hukum, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat sumber literatur. Analisis penelitian dilakukan menggunakan pedekatan kualitatif dengan menggunakan model analisis isi. Hasil Penelitian Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), prinsip netralitas ASN ini selalu menjadi perbincangan hangat diberbagai kalangan. Kekhawatiran akan keberpihakan ASN kepada salah satu pasangan calon, menjadi alasan utama sehingga terdapat tiga tipe politisasi terhadap birokrasi di Indonesia: Pertama, politisasi secara terbuka, Kedua, politisasi setengah terbuka dan Ketiga, politisasi secara tertutup. Dengan melakukan pemanfaatan suara pegawai negeri ini jelas sangat mudah bagi kandidat incumbent, dengan iming-iming janji akan diberi jabatan atau perintah untuk mendukung atasannya, mobilisasi pegawai negeri pada saat pemilu dan pilkada. Kesimpulan, Politisasi birokrasi di Indonesia masih banyak terjadi, Politisasi ini bisa datang dari legislatif maupun dari eksekutif dengan tujuan melanggengkan kekuasaan. dari gejala-gejala mulai dari penggunaan fasilitas negara, mobilisasi pegawai negeri sipil, kompensasi jabatan, komersialisasi jabatan, rekruitmen pegawai negeri baru, sampai pencopotan (depromosi) sekretaris daerah.
REFORMASI SISTEM POLITIK UNTUK KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI Ma'mun Murod; Retnowati WD Tuti; Djoni Gunanto
Independen Vol 1, No 2 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.554 KB) | DOI: 10.24853/independen.1.2.75-86

Abstract

Salah satu problem politik di Indonesia sejak zaman Orde Lama hingga saat ini adalah problem relasi birokrasi dengan politik. Relasinya berjalan tidak proporsional. Birokrasi tak pernah diposisikan sebagai “abdi Negara” atau “abdi masyarakat”, tapi selalu menjadi “abdi penguasa” atau bahasa yang lebih halus menjadi “abdi kekuasaan”. Reformasi birokrasi sempat digaungkan di awal reformasi, namun seperti halnya nasib reformasi birokrasi yang selalu hadir di awal-awal rezim baru politik berkuasa, selalu lenyap ditelan bumi. Masalah utamanya, reformasi birokrasi tidak diikuti oleh reformasi kelembagaan lainnya yang ada keterkaitannya dengan reformasi birokrasi, seperti reformasi system politik. Kalau reformasi birokrasi mau berjalan dengan baik, maka harus diikuti pula dengan reformasi system politik yang senafas dengan semangat reformasi birokrasi. Kalau tidak maka reformasi birokrasi hanya akan diwacanakan tapi tak akan pernah terwujud.
MEDIA SOSIAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA 2020 TANGERANG SELATAN Muhammad Irfan Dwitama; Firza Alif Hakiki; Endang Sulastri; Usni Usni; Djoni Gunanto
Independen Vol 3, No 1 (2022): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.3.1.53-66

Abstract

Pilkada serentak ini bertepatan dengan terjadi pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Aktoraktor politik dan partai politik harus berfikir luas mengenai kampanye politik yang harus ia lakukan dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. Saat terjadinya pandemi covid-19, teknologi internet dalam penggunaannya terjadi peningkatan dalam penggunaan media sosial, pada proses pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan walikota. Media sosial menjadi suatu instrumen yang penting dalam kampanye politik untuk mempengaruhi partisipasi politik masyarakat guna memberikan informasi terkait rancangan program kerja yang akan diusung pasangan calon walikota dan wakil walikota. Artikel ini menyimpulkan bahwa media sosial mempunyai peran penting dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. dikarenakan dalam penggunaannya media sosial sangat mudah dan terjangkau bagi masyarakat dalam mengakses media sosisal. Disamping iitu pun para peserta calon walikota dan wakil walikota bisa menjadikan media sosial sebagai suatu sarana kampanye politik yang dimana pandemi covid-19 ini mengharuskan masyarakat untuk berada di rumah saja. Tujuan artikel ini dibahas untuk mengetahui masyarakat dalam berparitsipasi politik yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial dalam Pilkada 2020 Tangerang Selatan.
Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia Djoni Gunanto
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8 No. 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v8i2.2844

Abstract

Abstract In the body of political parties in Indonesia, it cannot be denied that there are oligarchies that can affect the nomination and candidacy mechanisms so that they do not work as they should. nomination of candidates by political parties is often based on the wishes of the political party elite, not based on the quality and integrity of the candidates. Political dynasties strengthen networks of power from the regional to the central level, whose orientation is to maintain power within political parties. The purpose of this research is to reveal comprehensively about the developing political dynasties in Indonesia. This research method is a literature review study, by exploring legal products, journals, articles, and documents. The data collection technique is done by noting literature sources. The research analysis was carried out using a qualitative approach using the content analysis model. The results of the study, political dynasties in Indonesia were carried out in two ways: by design and by accident. The political dynasty by design has been around for a long time. Relatively, the network of familism in government is already strong, so that relatives who enter the government or participate in political contestation have been arranged in such a way as to engineer the success of their goals. As for the political dynasty by accident occurs in a situation of succession of government which suddenly nominates relatives to replace them in order to maintain informal power over their successors if they win in political contestation. Dynastic politics can actually be accepted and not questioned as long as the recruitment and selection system for candidates in political contestation in Indonesia runs fairly and professionally. Therefore, the determination of candidates or candidates in political contestation in Indonesia must be based on a meritocratic system, which gives more rights to anyone with good achievements and track records to occupy strategic seats in government. Keywords: Politics, Dynasty, Candidate, regional elections Abstrak Di tubuh partai politik di Indonesia tidak dapat dipungkiri adanya oligarki yang dapat mempengaruhi mekanisme pencalonan dan kandidasi sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. pencalonan kandidat oleh partai politik seringkali seringkali berdasarkan keinginan elit partai politik, bukan berdasarkan kualitas dan integritas calon. Dinasti politik memperkuat jaringan kekuasaan mulai dari tingkat daerah hingga pusat, yang orientasinya mempertahankan kekuasaan dalam tubuh partai politik. Tujuan penelitian, ini untuk mengungkap secara komprehensif tentang dinasti politik yang berkembang di Indonesia. Metode Penelitian ini merupakan studi literature review, dengan menelusuri produk hukum, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat sumber literatur. Analisis penelitian dilakukan menggunakan pedekatan kualitatif dengan menggunakan model analisis isi. Hasil Penelitian, Dinasti politik di Indonesia dilakukan dengan dua cara: by design dan by accident. Dinasti politik by design telah terbentuk sejak lama. Secara relasi, jejaring familisme dalam pemerintahan sudah kuat, sehingga kerabat yang masuk dalam pemerintahan atau terjun dalam kontestasi politik sudah diatur sedemikian rupa untuk merekayasa keberhasilan tujuannya. Adapun dinasti politik by accident terjadi dalam situasi suksesi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan informal erhadap penggantinya jika menang dalam kontestasi politik Kesimpulan. Politik dinasti sejatinya bisa diterima dan tidak dipersoalkan selama dalam pelaksanaan sistem perekrutan dan pemilihan calon dalam kontestasi politik di Indonesia berjalan secara adil dan profesional. Oleh karenanya, penentuan calon atau kandidat dalam kontestasi politik di Indonesia harus didasarkan pada sistem meritokrasi, yakni memberikan hak lebih kepada siapapun yang memiliki prestasi dan track record yang baik untuk menduduki kursi-kursi strategis dalam pemerintahan. Kata Kunci: Partai, Politik, Dinasti, Kandidat, Pilkada
ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF THE PROCUREMENT SERVICE SECTION OF SOUTH OF TANGERANG CITY Arie Kurniawan; Retnowati Tuti; Ma’mun Murod; Evi Satispi; Djoni Gunanto
POLITICO Vol 21, No 1 (2021): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v21i1.4830

Abstract

Procurement of goods and services that are in government with limited resources and regulations that change according to the times of course these change will affect organizational effectiveness. In such an environment the procurement of goods and services must be responsive and clever in anticipating to maintain their existence and function. For an organization to maintain its existence and function, it must be effective to support this the South Tangerang City Procurement Service Section has an important contribution in the implementation of the goods or services procurement process. Based on these conditions a research was conducted with the title: "Organizational Effectiveness of The Procurement Services Section of South Tangerang City". The theory used in this study from Richard M. Steers (1985: 206), the capability of adaptability, productivity, and job satisfaction. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. This research uses the determination or selection of informants by using Purposive methods. Data sources were obtained from interviews, documentation, and observations with the validity of the data used in this research were Triangulation techniques. The result of this research explained that the effectiveness of the Procurement Service Section of South Tangerang City in adaptability is optimal, productivity is optimal, and job satisfaction is good, overall it is effective to do the jobs and the functions. Supporting factor are training and coaching employees, satisfaction in work and smooth communication while inhibiting factor is the lack of quality of Human Resources and the low quality of supporting facilities in the procurement service section of South Tangerang City.
Strengthening Pancasila in Religious Life: Pioneering a New Form of Relations between Islam and Pancasila Ma'mun Murod; Ali Noer Zaman; Djoni Gunanto; Usni Usni
Journal of Government and Civil Society Vol 6, No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v6i2.5910

Abstract

This article has the main discussion on the relationship between Islam and Pancasila. This article aims to find out more about the opinions of Islamic mass organizations leaders about the relationship between Islam and Pancasila. In addition, this article aims to map the views and thoughts of religious leaders about Pancasila in religious life. This article uses explorative interpretive quantitative and qualitative methods. Quantitative data was collected by surveying 40 Muhammadiyah figures, 40 NU figures, and 20 other Islamic mass organizations. The survey was conducted randomly on the figures of Islamic organizations with a random selection of respondents at the national and provincial levels. This survey uses purposed random sampling. This study describes and explains a phenomenon that occurs by using an interpretive understanding approach to reality or the object of research. Through this study it was found that as many as 21% of respondents strongly agree and 79% agree that Pancasila is the basis of the state. Although support for Pancasila as the state ideology is very high, in the related survey there are inconsistencies, namely as many as 33% still crave the presence of the Jakarta Charter in the constitution, while 67% reject related matters. In general, this article argues that the relationship between Islam and Pancasila today is better than before because the majority of Muslims have accepted Pancasila as the basis of the state constitution. it was found that as many as 21% of respondents strongly agree and 79% agree that Pancasila is the basis of the state. Artikel ini memiliki pembahasan utama tentang hubungan antara Islam dan Pancasila. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pendapat para tokoh ormas Islam tentang hubungan Islam dan Pancasila. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk memetakan pandangan dan pemikiran para pemuka agama tentang Pancasila dalam kehidupan beragama. Artikel ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif interpretatif eksploratif. Data kuantitatif dikumpulkan dengan mensurvei 40 tokoh Muhammadiyah, 40 tokoh NU, dan 20 tokoh ormas Islam lainnya. Survei dilakukan secara acak terhadap tokoh-tokoh ormas Islam dengan pemilihan responden secara acak di tingkat nasional dan provinsi. Survei ini menggunakan purposed random sampling. Penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan pendekatan pemahaman interpretative terhadap realitas atau objek penelitian. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa sebanyak 21% responden sangat setuju dan 79% setuju bahwa Pancasila adalah dasar negara. Meski dukungan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara sangat tinggi, dalam survei terkait terdapat inkonsistensi, yakni sebanyak 33% masih mendambakan kehadiran Piagam Jakarta dalam konstitusi, sedangkan 67% menolak hal terkait. Secara umum, artikel ini berpendapat bahwa hubungan Islam dan Pancasila saat ini lebih baik dari sebelumnya karena mayoritas umat Islam telah menerima Pancasila sebagai dasar konstitusi negara. Ditemukan bahwa sebanyak 21% responden sangat setuju dan 79% setuju bahwa Pancasila adalah dasar negara.
THE IMPACT OF FOREIGN DEBT ON IMPLEMENTATION OF INDONESIA'S FOREIGN POLICY 2014-2022 Asep Setiawan; Djoni Gunanto; Hamka; Muhammad Yusuf Saputra
Jurnal Arajang Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Arajang Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v5i2.2142

Abstract

A country's foreign debt is aimed at maintaining economic growth. However, in practice, it also affects bilateral relations and international behavior. Indonesia has accumulated foreign debt reaching Rp 7000 trillion from various countries and institutions. This study aims to examine the impact of foreign debt on Indonesia's foreign policy during Joko Widodo's administration from 2014-2022. The study uses a qualitative approach, with data collected through interviews of government officials and academics as well as analysis of document sources. This research uses the concepts of foreign debt, foreign policy, and complex interdependence. The results showed three patterns of Indonesia's foreign relations with debtor countries. First, Indonesia establishes positive relationships with debtor countries. Second, Indonesia avoids getting involved in conflicts with cricket-giving countries on a number of bilateral issues. Third, Indonesia is reluctant to criticize creditors involved in bilateral and international issues while carrying out free and active foreign policy.
Implementasi Kebijakan pada Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Indonesia Abdul Rahman; Daya Cipta Sukmajati; Mawar Mawar; Evi Satispi; Djoni Gunanto
SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 9 No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LP2M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30738/sosio.v9i2.14832

Abstract

This research aims to analyze the policy implementation of independent campus on the certified internship and independent study (MSIB) program in Indonesia, as well as examine the supporting and inhibiting factors. The method uses two mixed approaches, qualitative and quantitative. Meanwhile, the theory used is Van Meter & Van Horn model. The results of this study found that policy implementation of MSIB program in Indonesia relatively good in aspects of program objectives, economic, social, and political conditions, also the characteristics of implementing agencies. Meanwhile, other aspects such as standards, resources, communication enforcement activities inter-organizational, and the disposition of the implementers still need to be improved. The supporting factors in the policy implementation of an independent campus on the MSIB program in Indonesia among others: 1) Relevance of learning in the MSIB program in the industrial world; 2) Clarity of cost components; 3) Adequate support from the C level and the President of Indonesia. Meanwhile, the inhibiting factors among others: 1) There is no standardization of credit conversion; 2) Lack responsiveness of mentors; 3) Delay in disbursement of stipend; 4) Weak helpdesk accessibility; 5) Disparity of funding components; and 6) Support from Campus entities for programs that not yet optimal.
Literasi Politik dan Sadar Pemilu Bagi Perempuan (Pimpinan Cabang Aisyiyah Ciseeng Kabupaten Bogor) Djoni Gunanto; Ma’mun Murod; Bambang Irawan
BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2023): Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ps2pm.v5i2.7402

Abstract

Praktik literasi politik merupakan satu diantara simpul kekuatan politik warga negara. Demokrasi prosedural pada kenyataannya telah menghasilkan banyak residu bagi eksistensi dan kemandirian politik warga negara. Residu tersebut berupa desain institusional serta tipe kekuasaan eksekutif yang penuh paradoks, kontestasi pada kekuasaan legislatif, kartelisasi dan demokrasi kolusif serta rawannya distorsi politik media. Substansi kekuatan literasi politik ada pada partisipasi politik warga negara yang kritis dan memberdayakan terkait dengan konsep-konsep pokok politik yang akan berdampak pada kehidupan warga. Literasi politik bukanlah semata konsep normatif, melainkan bauran antara pengetahuan, skill dan sikap politik. Penelitian ini menggunakan Pendekatan pemberdayaan (partisipasi aktif) ini berprinsip pada pemahaman literasi politik perempuan serta kesadaran terhadap pemilu dalam hal ini Nasiyatul Asiyiyah Kec.Ciseeng. Dengan hasil penelitian bahwa sosial tradisional pada hakekatnya mempunyai arus komunikasi yang jauh lebih efektif di tengah-tengah masyarakat karena biasanya komunikasi ini adalah komunikasi komunitas yang jauh lebih bisa diterima dalam masyarakat tersebut. Pimpinan Cabang Aisyiyah Ciseeng yang tergolong sebagai struktur sosial tradisional bisa memanfaatkan posisinya di tengah masyarakat yang memang membutuhkan sentuhan literasi politik. Perempuan yang sudah berpolitik harus bisa menjadi penggerak dan perantara gagasan dari masyarakat. Karena peran tersebut diharapkan bisa meningkatkan apa yang menjadi kebutuhan dalam membangun sebuah aturan atau bangsa. Kesadaran demokrasi khususnya dalam hal pemilu menjadi kata kunci penting agar iklim demokrasi dan peran spesifik perempuan lebih bisa diterima secara sadar secara umum, maka penting perempuan untuk mengambil bagian dalam demokrasi khususnya di wilayah masing-masing.