Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Ali Noer Zaman
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
KETERLIBATAN PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DALAM UPAYA PERDAMAIAN DI AFGHANISTAN Ali Noer Zaman
Independen Vol 1, No 2 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.352 KB) | DOI: 10.24853/independen.1.2.95-106

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pertimbangan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam upaya perdamaian di Afghansitan, sebuah kebijakan yang dianggap luar biasa karena beberapa hal seperti orientasi kebijakan luar negeri pemerintahan Joko Widodo yang dianggap lebih mempertimbangkan kepentingan domestik dan tidak seperti pendahulunya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang aktif di panggung internasional, dan latar belakang keagamaan Presiden Joko Widodo yang diperspesikan dari kalangan abangan. Di sisi lain, Afghanistan adalah sebuah negara dengan kultur Islam yang sangat kuat dan konflik di Afghanistan sendiri dianggap tidak mudah untuk diselesaikan. Data didasarkan pada studi kepustakaan baik melalui internet maupuin dokumen tercetak. Teori yang dipakai adalah pilihan rasional (rational choice). Artikel berkesimpulan bahwa langkah aktif Presiden Joko Widodo dalam upaya perdamaian di Afghanistan merupakan amanah dari konstitusi  di mana Indonesia menganut kebijakan luar negeri yang bebas aktif, yakni bebas dalam pengertian tidak memihak pada blok keamanan, sedangkan aktif berarti terlibat dalam upaya perdamaian intenasional. Pertimbangan lain kemungkinan adalah Presiden Jokowi ingin dipandang memiliki kebijakan Islam yang moderat, dan aktif dalam membela kepentingan umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Afghanistan, sehingga hal ini diharapkan bisa memberi keyakinan pada publik di dalam negeri bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki kebijakan anti islam.
Co-Authors