Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNIFIKASI Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Gorontalo Law Review Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Eki Furqon
Fakultas Hukum - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah Edi Mulyadi; Eki Furqon
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v5i2.3536

Abstract

Customary law communities are the most important part of the history of the development of the Indonesian nation. The contribution given by the customary law community since ancient times has been very large for the development of human civilization, especially in the aspect of order that exists in customary law. The Baduy tribe is one of the customary law communities whose existence is still maintained to this day. The Baduy customary law community has a legal system including its government system which is the hallmark of indigenous peoples. In addition to using their customary government system, Baduy as well as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia must participate in every national policy, especially in the area of ​​regional and village government. The recognition given by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to indigenous peoples in Indonesia is the basis for the use of their respective customary law systems. Therefore, the researcher considers it necessary to conduct a study to see how the current system of governance of the Baduy customary law community is related to the existing positive law. The research method used is a normative juridical and empirical (mixed) juridical research method to see how the normative arrangements regarding the position of the Baduy community government system are and can describe what the government system is like. The specific target to be achieved in this research is to contribute ideas to the local government and the Baduy indigenous people in terms of the position of the Baduy customary government system in terms of the existing positive law. The results of the research carried out explain the Baduy customary law community uses a government system that originates from their customary law known as pikukuh or karuhun. Law 23/2014 on Regional Government gives authority to provincial and district governments to regulate the empowerment of indigenous peoples and the arrangement of customary villages through existing traditional institutions. This happens because community and village empowerment is included in the mandatory concurrent government affairs that are not related to basic services.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN SERTA PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH Eki Furqon; Lia Riesta Dewi
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v1i1.7

Abstract

Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah menyebutkan bahwasannya setiap luasan lahan yang telah dibebaskan, pengembang wajib menyediakan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas seluas 40 persen dari lahan yang ada, yang nanti harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Serta ditegaskan pula bahwa prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun dapat langsung diterima oleh Pemerintah Daerah dan yang dibangun kurang dari 5 (lima) tahun tetapi lebih dari 1 (satu) tahun dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah secara formal dan fisik.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian dan penafsiran terhadap literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas baik secara tersurat maupun secara tersirat. Dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan analisis data mempergunakan metode deskriptif kualitatif.Kesimpulan Kedudukan dari Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2012 berdasarkan peraturan perundang-undangan sangat kuat dan dapat dilaksanakan karena telah memiliki daya laku dan daya ikat untuk seluruh Pengembang Perumahan baik perseorangan ataupun Badan Hukum di Kota Serang. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2012 adalah tidak diserahkannya PSU Perumahan Highland Park Serang oleh PT. Pudjipapan Kreasindo sebagai pengembang dikarenakan faktor Tidak ada itikad baik dari PT Pudjipapan Kreasindo, tidak ada usaha tegas dan nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang untuk meminta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Highland Park Serang dan belum dibentuknya Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksana dari Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2012.
DEMOKRASI DALAM DIMENSI NILAI-NILAI PANCASILA BERDASARKAN PARADIGMA PHILOSOPHISCHE GRONDSLAG Restu Gusti Monitasari; Eki Furqon; Enis Khaerunnisa
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v1i2.17

Abstract

Beberapa ahli mengatakan bahwa apabila sebuah Negara hendak menjadi sesuatu yang ideal, maka dalam penyelenggaraannya haruslah berlandaskan demokrasi. Pada dasarnya demokrasi melekat pada kebebasan dan partisipasi individu. Menggunakan kebebasan, hak-hak sipil, dan politik, merupakan bagian dari kehidupan yang melekat pada individu sebagai makhluk sosial. Indonesia dengan ideologi Pancasila nya memberikan kosekunsi dalam melaksanakan kehidupan bernegara, yakni kenyataan bahwa Pancasila sebagai Philosophische groundslag Negara Indonesia menjadi dasar dan acuan dalam bernegara, begitupun dalam melaksanakan sistem demokrasi. Artinya dalam melaksanakan sistem demokrasi di Indonesia haruslah sejalan dengan Pancasila itu sendiri. Masalah hukum yang kerap muncul ialah menselaraskan praktek demokrasi dengan makna pancasila itu sendiri yang kerapkali terjadi pertentangan dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk melihat demokrasi baik secara teori maupun praktek dalam sudutpandang pancasila yang berperan sebagai Philosophische groundslag. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah ditentukan oleh para pendiri negara ini haruslah menjadi sebuah acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensi pengamalan Pancasila dimaksudkan untuk memupuk kesadaran politik masyarakat sehingga mampu berperan aktif dalam partisipasi politik. Partisipasi masyarakat tidak dipandang sebagai sebuah formalitas, melainkan sebagai kontrol atas jalannya pemerintahan Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa pengamalan Pancasila dapat memperbaiki praktik demokrasi Indonesia
Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Eki Furqon
Nurani Hukum Vol. 3 No. 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v3i1.8523

Abstract

The development of the concept of state institutions has given rise to the idea of creating an independent state institution that has a quasi-judicial function, aiming to maximize the expected achievements by taking into account that an independent state institution is a state institution that is free from intervention from other parties. However, the quasi-judicial function in independent state institutions is not fully equal or equal to the function in state institutions which are under the branch of judicial power. For this reason, this paper was made with the aim of seeing how the position of an independent state institution functions as a quasi-judicial system in the Indonesian constitutional system.The method used in this research is descriptive qualitative using library data as the main data. The author uses normative juridical research methods with due regard to existing legal rules and is directly related to the research topic this time.Research results show that, an independent state institution that functions as a quasi-judiciary has a foothold in the constitution in Article 24 Paragraph (3) which means that the constitution requires the existence of a state institution outside the state institution in the judicial branch of power to participate in the judicial function as long as it is regulated by law . Independent state institutions function as a quasi-judicial system such as the KPPU, KPI, Information Commission, Bawaslu, and the Ombudsman in their arrangements to have the authority to settle cases or disputes in their respective fields, which means there is a quasi-judicial function within these institutions.Perkembangan konsep kelembagaan negara telah melahirkan ide penciptaaan lembaga negara independen yang memiliki fungsi quasi peradilan, bertujuan untuk memaksimalkan capaian yang diharapakan dengan memperhatikan bahwa lembaga negara independen adalah lembaga negara yang terbebas dari intervensi pihak lain. Meskipun demikian, fungsi quasi peradilan yang ada dalam lembaga-lembaga negara independen tidak sepenuhnya setara atau sama dengan fungsi yang ada pada lembaga negara yang berada dibawah cabang kekuasaan yudikatif. Untuk itu, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk melihat bagaimana kedudukan lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan data kepustakaan sebagai data utama. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memperhatikan aturan hukum yang ada dan berkaitan langsung dengan topik penelitian kali ini.Hasil Peneltitian menunjukan bahwa, lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan memiliki pijakan pada konstitusi pada Pasal 24 Ayat (3) yang mana bermakna bahwa konstitusi menghendaki adanya lembaga negara diluar daripada lembaga negara dalam cabang kekuasaan yudikatif untuk turut memiliki fungsi mengadili sepanjang diatur dengan undang-undang. Lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan seperti KPPU, KPI, Komisi Informasi, Bawaslu, dan Ombudsman dalam pengaturannya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian perkara atau sengketa yang ada di masing-masing bidangnya yang berarti terdapat fungsi quasi peradilan di dalam lembaga-lembaga tersebut.
TATA KELOLA PENGELOLAN SAMPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA SERANG Nurikah Nurikah; E. Rakhmat Jazuli; Eki Furqon
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2201

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai masalah sampah dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi yang menempati urutan ke 4 terbesar di dunia, selain itu pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dikalangan masyarakat. Ketidakperdulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Degradasi tersebut lebih terpicu oleh pola perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah di badan air ataupun got, sehingga sampah akan menumpuk di saluran air yang ada dan menimbulkan berbagai masalah turunan lainnya.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah, maka aparat pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam melaksanakan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pertambahan penduduk dan pola konsumsi berpengaruh pada bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Data dari Statistik Lingkungan Hidup 2017 (Environment Statictics of Indonesia 2017) menunjukkan bahwa limbah padat atau yang lebih dikenal dengan istilah sampah merupakan limbah yang paing banyak terdapat dalam lingkungan hidup.
The Harmonization of the Central and Local Governments Authority: Handling Public Health Emergencies on Coronavirus Disease 2019 Eki Furqon; Edi Mulyadi
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i2.3569

Abstract

The global Covid-19 pandemic has made Indonesia do various ways to reduce the spread of covid-19. Through Government Regulation Number 21 of 2020, the Large-Scale Social Restrictions. The aim of this study is to know the relationship pattern of central and local governments in handling public health emergencies and harmonizing any related laws and regulations. This study used juridical normative method with the statutory approach. The study used the Large-Scale Selection of Social Restrictions policy. The findings revealed the central government as the main policy at the regional level, as a party to determine the type of steps that will be taken in handling public health emergency of Covid-19. The selection of Large-Scale Social Restrictions known as PSBB as the main way to suppress the spread of Covid-19 is based on the Regional Government flexibility. In other words, the local government can immediately oblige to apply PSBB in their regions to see the progression and to act quickly upon it. Thus, the synergy between central and local governments in handling covid-19 is indispensable. In conclusion, the implementation of PSBB in Banten Province, especially in Tangerang Raya, successfully reduce the number of positive cases of Covid-19. However, the delay in the implementation of PSBB in Banten Province makes the spread of covid-19 reach to other areas apart from Tangerang Raya.Pandemi global Covid-19 telah membuat Indonesia melakukan berbagai macam cara untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemerintah pusat memilih untuk menggunakan. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat dan mengharmoniskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Metode penelitian ini yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kebijakan yang dikaji adalah Pemilihan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hasil penelitian didapatkan bahwa, Pemerintah Pusat sebagai haluan utama kebijakan di tingkat daerah menjadi pihak yang dapat menentukan langkah apa yang akan diambil dalam pengananan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19. Pemilihan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai cara utama sebagai penekan penyebaran Covid-19 didasarkan pada keleluasaan Pemerintah Daerah yang dapat langsung berkewajiban melaksanakan PSBB di daerahnya sehingga bisa melihat perkembangan sekaligus bertindak cepat dan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 sangat diperlukan. Penerapan PSBB di Provinsi Banten terutama di Tangerang Raya dapat menekan angka kasus positif Covid-19, namun keterlambatan untuk membuat keseluruhan wilayah di Provinsi Banten melaksanakan PSBB membuat penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten mulai merambah ke deaerah-daerah yang lain selain Tangerang Raya.
Co-Authors E. Rakhmat Jazuli Edi Mulyadi Edi Mulyadi Enis Khaerunnisa Lia Riesta Dewi Nurikah, Nurikah Restu Gusti Monitasari