Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS PEMBENTUKAN DAN ASAS MATERI PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR Sherlock. H. Lekipiouw; Hendrik Salmo; Julista Mustamu; Heillen. M. Y. Tita
UNES Law Review Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i3.185

Abstract

There are several articles in the Ambon Mayor's Regulation Regarding PSSB which do not reflect the formation and regulations of the legislation. The purpose of this research is to study and analyze the implementation as the formation and principle of the material of legislation. The research method used is normative legal research. The results of the study show that the establishment of Ambon Mayor Regulation Number 18 of 2020 concerning the Implementation of Large-Scale Social Restrictions in Handling Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Ambon City has not reflected as a statutory regulation and the material principle of statutory regulations.
Matarumah Parentah Oleh Saniri Negeri Rumahtiga Sebagai Tindakan Administrasi Heillen M.Y Tita; Muhammad Irham; Julista Mustamu
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 17 No 1 (2023): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v17i1.3507

Abstract

Ringkasan Artikel ini bertujuan untuk menemukan perspektif hukum administrasi negara terkait penetapan Matarumah Parentah di Negeri Rumahtiga Kota Ambon. Seperti diketahui Saniri Negeri Rumahtiga sampai saat ini belum melanjutkan proses pembentukan Peraturan Negeri dalam rangka Penetapan Matarumah Parentah, padahal tahapan penetapan sudah dilalui sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui penelitian yuridis normatif didapatkan hasil bahwa sikap Saniri Negeri Rumahtiga merupakan tindakan administrasi pemerintah yang dapat diuji keabsahannya dan dapat dikategorikan sebagai sikap diam Pemerintah serta sebagai tindakan pemerintah berupa keputusan yang mencakup tindakan faktual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kata Kunci: Penetapan, Matarumah Parentah, Hukum Administrasi Negara.