Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Emmanuel Ariananto Waluyo Adi
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENERAPAN PRINSIP NON DISKRIMINASI KAITANNYA DENGAN KETENTUAN TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI DI INDONESIA Violla Brazzy Upoyo; Emmanuel Ariananto Waluyo Adi
UNES Law Review Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i1.199

Abstract

Countries that are members of the GATT General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), including Indonesia, have agreed to apply the principle of non-discrimination in the activities of buying and selling goods between countries. Today's modern products are owned by everyone, namely mobile phones or computers. The product is an attraction to improve the economy of a country. Indonesia, which has ratified the GATT agreement contained in Law Number 7 of 1994 concerning Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization also has regulations in Law Number 25 of 2017 concerning Investment which regulates the level of domestic content for business actors from abroad who will invest in the sector of selling mobile phone and computer products so that it contradicts the agreed principle of non-discrimination. This paper uses a normative approach with analytical techniques using hermeneutic analysis and interpretation methods. The author finds that there are no laws and regulations governing the exception to the principle of non-discrimination. Keywords: Non-Discrimination, TKDN, Product
Refleksi Pemahaman Penegakan Hukum Terkait Kekerasan Seksual Dalam Kurikulum Pendidikan Polisi Kedepannya Emmanuel Ariananto Waluyo Adi
Hukum Responsif Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v14i1.8380

Abstract

Kasus kekerasan seksual masih sering terjadi di Indonesia, korban kerap kali melaporkan kerugian yang dialami ke polisi tetapi di tahap laporan banyak ditolak karena kurang alat bukti dan akhirnya pelaku tidak dihukum. Kekerasan seksual merupakan bagian dari perbuatan melanggar HAM, sedangkan Indonesia adalah negara yang menjunjung HAM. Polisi sebagai garda terdepan di lini masyarakat dipandang melihat kasus kekerasan seksual secara normatif dan tidak ada terobosan yang progresif untuk mencapai keadilan sebesar-besarnya bagi korban. Penulis menggunakan metodologi yuridis normatif dan menemukan bahwa yang dapat diperbaiki saat ini adalah menciptakan generasi polisi yang lebih paham mengenai penegakan kasus kekerasan seksual melalui mata pelajaran yang diperoleh saat melalui pendidikan polisi.
Co-Authors Violla Brazzy Upoyo