Nur handayani
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Kontrol Gula Darah Penderita Diabetes Melitus di RSUD Kelet Jepara Nur Handayani; Noor Faidah
Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama Vol 3, No 2 (2014): Edisi Oktober 2014
Publisher : STIKES Cendekia Utama Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1096.568 KB) | DOI: 10.31596/jcu.v1i3.50

Abstract

Latar Belakang : Diabetes melitus memiliki prevalensi yang meningkat, di RSUD Kelet Jepara penyakit diabetes melitus selalu masuk dalam peringkat peyakit 10 besar selama 3 tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Kepatuhan kontrol gula darah merupakan salah satu bentuk perilaku dalam  pencegahan keparahan penyakit diabetes melitus. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penderita diabetes melitus dalam melakukan kontrol gula darah Metode : Desain penelitian menggunakan deskriptif korelasional pendekatan cross sectional, teknik sampling yang digunakan accidental sampling dengan jumlah sampel 75, Analisis statistik menggunakan chi square. Hasil : Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengetahuan, status ekonomi dan dukungan keluarga merupakan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penderita diabetes melitus dalam melakukan kontrol gula darah. Rekomendasi: penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan pengetahuan penderita diabetes melitus, melibatkan keluarga dalam perawatan diabetes melitus dan mensosialisasikan jaminan kesehatan kepada penderita diabetes melitus sehingga kepatuhan menjadi lebih baik. Kata kunci : analisis faktor, diabetes melitus, kepatuhan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT Nur Handayani; Dede Risa Nurmayanti; Riant Nugroho
Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jkp.v4i1.1564

Abstract

Abstract This study aims to determine how the implementation of integrated sub-district administrative services (PATEN) in Kalijati District, Subang Regency, West Java Province. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. Informants were determined by the purposive sampling technique. Data were collected by using observation, interview, and documentation techniques. Analyzed through the stages of data reduction (data reduction), data presentation (data display), and conclusions drawing (verification). This study uses the policy implementation criteria of Donald van Metter and Carl van Horn which consists of 6 indicators. The results show that the implementation of the PATEN policy at Kalijati District is carried out quite well. It is evident from the 6 criteria that there are still things that need to be optimized. This can be seen (1) the criteria for the size and objectives of the policy are clear but need to be more informed, (2) the criteria for resources from the HR side need to increase discipline in terms of facilities resources, there needs to be an information board at the front office, (3) the criteria for the characteristics of implementing agents, (4) the criteria for the attitude or disposition of the implementers show a friendly, polite and good attitude but sometimes there are still delays, (5) the criteria for inter-organizational communication and implementing activities are that communication between organizations runs smoothly and is conducive because it refers to service standards determined and (6) the criteria of the economic, social and political environment are very supportive. Economically, it does not burden the community, even because of the openness in service and socially, the community feels facilitated by the PATEN policy. On this basis, it is necessary to optimize resources, both human resources such as increasing discipline and ability, both technical and functional, and supporting resources such as information boards. Keywords: Implementation, Policy, Service Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dianalisis melalui tahapan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/ verification). Penelitian ini menggunakan kriteria Implementasi kebijakan dari Donald van Metter dan Carl van Horn yang terdiri dari 6 indikator. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Kalijati terlaksana cukup baik. Terbukti dari 6 kriteria masih ada yang harus dioptimalkan. Hal ini terlihat (1) kriteria ukuran dan tujuan kebijakan jelas namun perlu lebih diinformasikan, (2) kriteria sumber daya dari sisi SDM perlu peningkatan kedisiplinan dari segi sumber daya sarana, perlu ada papan informasi di front office, (3) kriteria karakteristik agen pelaksana, (4) kriteria sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana menunjukkan sikap ramah, sopan dan baik namun kadang masih ada yang terlambat, (5) kriteria komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana bahwa komunikasi antar organisasi berjalan lancar dan kondusif karena mengacu pada standar pelayanan yang ditetapkan dan (6) kriteria lingkungan ekonomi, sosial dan politik sangat mendukung. Secara ekonomi tidak memberatkan masyarakat bahkan karena adanya keterbukaan dalam pelayanan dan secara sosial masyarakat merasa dimudahkan dengan adanya kebijakan PATEN. Atas dasar hal tersebut diperlukan optimalisasi sumber daya, baik sumber daya manusia seperti peningkatan kedisiplinan dan kemampuan baik teknis maupun fungsional dan sumber daya pendukung seperti papan informasi. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pelayanan
Upaya Meningkatkan Pelayanan Konseling Melalui Cyber Counseling Berbasis Chat Dan Video Conference Di SMP Negeri 3 Pati Melani Dian Pratiwi; Wahyu Nanda Eka Saputra; Nur Handayani
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol 16, No 3: Al Qalam (Mei 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v16i3.1011

Abstract

Kegiatan aktualisasi dan habituasi didasarkan pada pengalaman penulis di SMP Negeri 3 Pati. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis (APKL dan USG), didapatkan prioritas isu yaitu kurang optimalnya layanan konseling pada pembelajaran daring. Tujuan dari laporan aktualisasi dan habituasi ini adalah untuk meningkatkan layanan konseling di masa daring. Akar penyebab masalah selanjutnya didiagnosis menggunakan fishbone diagram. Penyebab-penyebab tersebut diantaranya adalah: minimnya kemauan siswa untuk menceritakan masalahnya secara langsung (man), terbatasnya alat konseling secara digital (material), pemberian materi tentang layanan konseling yang kurang (method), pengaruh pembelajaran daring (milieu),belum adanya target tentang pemberian layanan konseling (measurement). Penulis mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu ANEKA dan mengimplementasikan Kedudukan dan Peran PNS dalam menyelesaikan isu prioritas. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan habituasi di SMP Negeri 3 Pati dimulai dari 23 Agustus sampai dengan 25 September 2021. Kegiatan aktualisasi ini terdiri dari enam kegiatan yaitu, (1) Membuat Angket Asesment melalui Google Form, (2) Membuat RPP dan membuat materi disajikan dalam bentuk PPT dan dijelaskan melalui Google Meet, (3) Sosialisasi cyber counseling dengan pembuatan poster, (4) Penyusunan video panduan mekanisme / tahapan cyber counseling, (5) Pelaksanaan cyber counseling dengan berbasis chat / video conference, (6) Melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan pelaksanaan aktualisasi dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan sudah terlaksana dan hasil (output) yang diharapkan tercapai. Beberapa kendala yang ditemui saat pelaksanaan kegiatan, dapat diselesaikan dengan baik, dan harapan kegiatan cyber counselling bisa tetap dilaksanakan dalam jangka panjang untuk semua warga sekolah.
STRATEGI PENGENDALIAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SUKABUMI Nur handayani; Tumija Tumija
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 42 No 2 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.907 KB) | DOI: 10.33701/jipwp.v42i2.149

Abstract

AbstractThis study aimed to describe what needs improvement efforts and strategies need to be developed in controlling poverty in Sukabumi.The method used is descriptive method with qualitative approach. Data were collected using the method of observation, interviews and documentation as well as analyzed through editing, dataclassification, data tabulation, data tabulation.The main strategy for poverty reduction in Sukabumi is the expansion of employment and businessopportunities, empowerment, capacity building of human resources, social protection, improvement ofenvironmental quality, increased partnerships, population control.Based on the results of analysis show that efforts need to be enhanced in the implementation ofthe control strategy of poverty in Sukabumi are: the establishment of the Institute of Microeconomics,adding Development Facility art and culture., utilization kinds of metal and non-metallic minerals,increase the population of cows, chickens and ducks to meet the shortage of meat, milk and eggs,increased production of corn, increasing the role of MCC/TKSM in handling POM and Social Welfare,peningkatam participation of women in society, the addition of educational facilities., adding humanresources (medical, non­medical and medical support) and facilities health particularly in hospitalsPelabuhanratu and Jampangkulon, improved coordination in the area of disaster management;increased knowledge to the community in the face of disaster area if at any time there, lowering thenumber of slum areas merwujudkan appropriate housing.The strategy needs to be developed in controlling poverty in Sukabumi is added vocational trainingequipment and add qualified instructors, controlling population growth ‘, increasing the Human Resources(HR) both farmer groups and government officials that there is to be able to exploit natural resourcesin accordance with local potentials and local environmental conditions, adding a source providingsufficient irrigation to anticipate the dry season, the increase in the cage and anticipate the H5N1 virus,the addition of agricultural extension workers, additional infrastructure agricultural extension, controlover productive land use, agricultural extension budget increase, fisheries and forestry; increase theinterest of young people to the field of agriculture, the provision of land for educational purposes.Keywords: efforts and poverty control strategy
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR Nur Handayani; Riza Risyanti; Suripto Suripto; Fernandes Simangungsong
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 13 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v13i1.3329

Abstract

Abstract This study aims to describe collaborative governance in poverty reduction in Bangkalan Regency, the responsible parties and what poverty reduction strategies are used in Bangkalan Regency, East Java Province. The method used is descriptive qualitative with a theoretical approach from Ansell and Gash (2007) as the basis for the study in this research. Data were collected by interview, observation and documentation techniques and then analyzed by data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results of the study indicate that coolaborative governance in poverty reduction in Bangkalan Regency has not run effectively in terms of initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes due to the absence of uniform standards and perceptions of the poor. The regent as the person in charge and the stakeholders who are members of the TKPKD in poverty alleviation refers to the policy framework established by the government in poverty alleviation. It is deemed necessary to have a common perception of the standards of the poor at the central and regional levels and to synchronize data on the poor periodically so that their validity is guaranteed. Keywords: coolaborative governance, poverty, Bangkalan