Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN PEREMPUAN NELAYAN DALAM USAHA PERIKANAN TANGKAP DAN PENINGKATAN EKONOMI RUMAH TANGGA PESISIR TELUK JAKARTA Nurlaili Nurlaili; Rizky Muhartono
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Teluk Jakarta memiliki wilayah pesisir yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian. Salah satu aktor pada wilayah pesisir adalah kaum perempuan. Perempuan pesisir memiliki peran penting dalam rumah tangga nelayan. Pada aktivitas ekonomi rumah tangga, perempuan pesisir ikut berkontribusi bahkan terkadang mendominasi. Tulisan ini menggambarkan peran perempuan nelayan dalam rumah tangga nelayan pesisir Teluk Jakarta. Penelitian dilakukan di Teluk Jakarta di dua kecamatan yaitu Cilincing dan Penjaringan, tiga Kelurahan di Cilincing (Marunda, Cilincing dan Kalibaru) dan dua kelurahan di Penjaringan (Kamal Muara dan Muara Angke). Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara terstruktur, wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan diskusi kelompok terbatas (Focus Group Discussion/FGD). Kajian studi literatur juga dilakukan untuk memperkaya tulisan. Perempuan pesisir Teluk Jakarta memiliki peran dalam aktivitas usaha perikanan. Pada usaha perikanan tangkap, perempuan berperan pada tahap persiapan yaitu mempersiapkan perbekalan melaut (ransum) dan membantu perbaikan jaring, pasca melaut yaitu memilah hasil tangkapan ikan dan memasarkannya. Pada kegiatan budidaya kerang hijau, perempuan pesisir di Teluk Jakarta berperan pada tahap pasca panen yaitu memilah kerang hijau, mengupas (memipil), merebus dan memasarkannya. Pada usaha pengolahan hasil perikanan, perempuan pesisir Teluk Jakarta berperan pada keseluruhan proses pengolahan ikan dan pemasarannya. Peran perempuan yang strategis dalam tiap tahapan kegiatan usaha perikanan menjadikan perempuan sebagai titik tumpu dalam program pembangunan. Melihat besarnya peran perempuan dalam kegiatan usaha perikanan, maka dalam setiap program pemberdayaan masyarakat di pesisir Teluk Jakarta harus melibatkan perempuan. Title:Role of Women Fisheries in Fishery and Establishment of Household Economics Jakarta BayJakarta Bay has a coastal area of which become one of the sources of livelihood. One of the actors in coastal areas is women. Coastal women play significant role in the fisher’s household. They contribute even dominate the fishers daily household activities. This paper describes the role of women fishers in the coastal of Jakarta Bay. The research was conducted in Jakarta Bay in two sub-districts (Cilincing and Penjaringan), three urban villages in Cilincing (Marunda, Cilincing and Kalibaru) and two urban villages in Penjaringan (Kamal Muara and Muara Angke). Data were collected through structured interview, in depth interview, observation and focus group discussion. Data were analyzed using qualitative descriptive method. Furthermore, this paper enriched with literature review. Coastal women of Jakarta Bay play significant roles in fishery business activity. In the capture fisheries, they prepare food and supplies before sailing and help repairing the net, thereafter, they sort the fish catch and sell them. Women also play their role in shellfish cultivation especially in the post-harvest stage such as sorting out the green shell, peeling, boiling and selling. While in the processing business of fishery products, the women of Jakarta Bay coast play their role in the whole process of fish processing and its marketing. Therefore, women in Jakarta Bay become a fulcrum of the development program, and it is necessary to involve women in every community empowerment program on the coast of Jakarta Bay.

HUTANG SEBAGAI PENGIKAT HUBUNGAN NELAYAN DAN ‘PENGAMBE’ DI KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR Rizky Muhartono; Nurlaili Nurlaili
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 13, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

ABSTRAKNelayan memiliki keterbatasan modal untuk memenuhi kebutuhan investasi dan biaya operasional. Kondisii ini berimplikasi terhadap kelangsungan usaha yang dimiliki. Salah satu strategi yang dilakukan oleh nelayan untuk memenuhi kebutuhan modal adalah dengan cara berhutang. Sumber hutang nelayan didapat dari ‘pengambe’. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan hutang sebagai pengikat hubungan nelayan dan ‘‘pengambe’.. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan membutuhkan ‘pengambe’ untuk menambah kekurangan modal untuk membeli perahu, alat tangkap, dan pemasaran ikan. ‘pengambe’ menjadi penolong, namun ikatan hutang membuat nelayan terikat dan tidak dapat bebas menentukan harga. Rekomendasi yang diberikan adalah perlu diperkuat program pemberdayaan ekonomi dan lembaga permodalan di lokasi sehingga dapat bersinergi dengan ‘pengambe’ . ‘pengambe’ menjadi salah satu aktor yang harus dilibatkan dalam rancangan dan implementasi pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat lokal. Pengalihan wewenang dan dan tanggung jawab ‘pengambe’ kepada lembaga permodalan lokal harus dilakukan secara perlahan dan bertahap sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan. ‘pengambe’ tidak kehilangan mata pencaharian dan nelayan dapat menjadi mandiri mengakses modal seiring dengan peningkatan kemampuannya merencanakan dan mengelola keuangan.Title: Debt As A Binding Relationship Between Fishers And ‘Pengambe’ In The Jember Regency, East Java ProvinceABSTRACTFishers have limited capital to fulfill the need of investment and operational costs of fishing activity. These conditions imply to the sustainability of their business. Debt is one of fishers’ strategy to meet the capital needs, and it is obtained from the ‘‘pengambe’. Purpose of the study was to evaluate debt problems as a binding relationship between fishers and ‘‘pengambe’. Research was conducted in 2015 in Jember Regency, East Java Province. This study used primary and secondary data and they were collected through in-depth interviews and literature studies. Data were analyzed with qualitative descriptive method. The results showed that fishers need ‘pengambe’ to provide them with capital to buy boats, fishing gear and fish marketing. ‘Pengambe’ is a helper for the fishers, but they become strictly bounded and consequently incapable to determine fish prices. This study recommends the necessity to encourage economic empowerment program and local capital institutions to have a mutual relationship with ‘pengambe’. ‘Pengambe’ should be involved in local economic institution development design and implementation. Authority transfer and responsibility of ‘pengambe’ to the local capital institution should be executed in a gradual step to avoid conflict of interest. Therefore, ‘pengambe’ not lose their livelihoods and fishers able to self-access capital along with ability improved to plan and manage their finance.

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT NELAYAN DI DESA LABUHAN BHAKTI, KABUPATEN SIMEULUE PROPINSI NANGGROE ACEH DARRUSSALAM Rizky Muhartono; Zahri Nasution
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 1 (2007): JUNI (2007)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Secara khusus tsunami berdampak besar terhadap kehidupan nelayan. Tulisan ini bertujuan mengkaji mekanisme pemberian bantuan terhadap masyarakat nelayan setelah terjadinya gempa dan tsunami di Desa Labuhan Bhakti Kabupaten Simeulue, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Riset dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus pada mekanisme pemberian bantuan kepada masyarakat nelayan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan menggunakan pendekatan survei terhadap responden menggunakan cara wawancara semi terstruktur dengan panduan beberapa topik data. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara deskriptif. Hasil riset menunjukkan bahwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kabupaten Simeulue telah mengakibatkan rusaknya sarana dan fasilitas di sektor kelautan dan perikanan, bahkan korban jiwa pada masyarakat nelayan. Pemberian bantuan kepada masyarakat nelayan di Kabupaten Simeulue melalui beberapa tahapan, mulai dari menentukan lokasi penerima bantuan dankelompok pendamping, hingga pentahapan yang berupa kegiatan pendaftaran, pendaftaran ulang, penegasan, penguatan organisasi dan administrasi. Kemudian, dilanjutkan dengan penguatan modal, usaha produktif dan penguatan jaringan menuju tahap pengembangan usaha. Program pendampingan telah berhasil dilakukan pada nelayan setempat yang ditunjukkan oleh dua aspek yaitu respon masyarakat dan aspek ekonomi. Disarankan proses pemberian bantuan terhadap nelayan memperhatikan kondisi sosial budaya, adat dan kebiasaan dalam menangkap ikan, sehingga bantuan dapat berguna bagi nelayan, melalui proses need assessment yang dilakukan secara cepat, tepat dan terarah. Tittle: The Giving Aid Mechanism to the Fishers at Labuhan Bhakti Village, Simeulue District, Nanggroe Aceh Darrussalam Province.Specially, tsunami has big impact for fishers. The aim of this paper is to recite the aid mechanism for fishers after tsunami and earthquake at Labuhan Bhakti Village, Simeulue District Nanggroe Aceh Darrussalam Province. This reaserch was done by using case study approach in term to see fishers aid mechanism. Primary and secondary data was used. Data was collected by using survey approach to responden that contain semi-structure interview with some data topics as a guideline. Descriptive analysis was used to analize primary and secondary data. The result shows that earthquake and tsunami that happened in Simeulue District has destroyed facilities in marine and fisheries sector, include fishers victims. Steps in giving aid mechanism to the fishers at Simelue District; Choosing location for aid receiver and assistant group, arranging in phases that contents registers, re-registers, confirmation, administration and organization strenghten. Then, it was continued by capital strenghten, productive effort and network strenghten to the development phase. Assistance programe has been done successfully by the local fishers that showed by two aspects : society response and economy aspect. The study suggests that donation or aid mechanism has to be considered with social-culture condition and customs in fishing, so that the aid can be useful for the fishers through need assessment process done quickly, exactly and directed.

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN KAYONG UTARA Risna Yusuf; Rizky Muhartono
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kayong Utara masuk ke dalam WPP 711 dan memiliki 103 pulau yang tersebar di empat kecamatan. Selain potensi perikanan tangkap, kabupaten ini memiliki potensi perikanan perairan umum berupa sungai, rawa waduk dan budi daya kolam. Potensi yang dimiliki belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah strategi yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Metode analisis yang digunakan adalah metode SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa strategi yang perlu dilakukan untuk pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara yaitu; (1) Pengembangan teknologi penangkapan; (2) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan, dan; (3) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan. Adapun urutan prioritas langkah-langkah strategi dengan pendekatan QSPM adalah sebagai berikut; (1) Pengembangan teknologi penangkapan dengan total score attractiveness sebesar 18,33005694; (2) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan dengan total score attractiveness sebesar 13,13045483, dan; (3) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan dengan total score attractiveness sebesar 10,7027257. Pengembangan teknologi penangkapan dan armada bagi nelayan lokal diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dalam melakukan kegiatan penangkapan sehingga mampu bersaing dengan nelayan pendatang yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah yang sama. Kegiatan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan mutlak diperlukan guna mencegah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Wilayah yang luas dan memiliki pulau-pulau yang tersebar, mengharuskan dibangunnya sistem transportasi dan distribusi pengangkutan ikan yang efektif dan menguntungkan sehingga hasil tangkapan nelayan memiliki nilai jual yang baik dan mampu bersaing. Title: Development Strategy on Capture Fisheries in District Kayong Utara Kayong Utara Regency located at WPP 711 and have 103 island that spread into four district. Besides capture fisheries, this regency have potency in inland fisheries such as river, swamp, reservoir and pond aquaculture but in fact, it is not been fully utilized. The goal of the research was to identify the steps of strategy in order to develop of capture fisheries in District Kayong Utara. the research using primary and secondary data. The analysis data using SWOT and QSPM. The resultshowed that the strategy of developing capture fisheries in District Kayong Utara were (1) Developing capture technology; (2) Increasing of monitoring capture areas; (3) Buiding transportation vihecle and distribution. The priority of steps on the QSPM approach of strategy were ( developing capture technology with the total score was 18,33005694; (2) Buiding of transportation and distribustion of fish the tottal score was 13,13045483; and (3) Increasing of supervision to fishing grounds with total attractiveness score 10,7027257. Development of capture technology and fleet to local fisher expected to be able increasing produktivity and can compete with andon fisher that conduct fishing activities in the same area. Supervision of fisheries must be done to prevent Illegal fishing. A wide area with most islands are scattered, require to be built transportation and distribution system, which the fishermen that has benefits, good selling point and able to compete.

PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN PULAU TERLUAR BERBASIS SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN: STUDI KASUS SKPT BIAK NUMFOR Andrian Ramadhan; Rizky Muhartono; Tikkyrino Kurniawan; Harnita Hadiastuty
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2021): Desmber 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i2.10060

Konsep Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan tindak lanjut dari nawacita, yang memprioritaskan pembangunan kelautan dan perikanan di kawasan pulau-pulau kecil dan perbatasan/pinggiran. Tantangan utama terkait upaya pembangunan daerah pinggiran adalah ketergantungannya pada intervensi kebijakan yang datang dari luar yang merupakan aspek sumberdaya manusia dan kinerja kelembagaan. Hal tersebut dikhawatirkan berimplikasi negatif pada aspek distribusi manfaat pembangunan dan kepentingan masyarakat lokal. Terkait itu, makalah ini bertujuan untuk mengungkapkinerja pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan serta isu pembangunan inklusif pada program SKPT. Penelitian dilakukan pada Desember tahun 2019 menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi konsep dan pelaksanaan program SKPT dalam perspektif pembangunan sumberdaya manusia, kelembagaan dan isu pembangunan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan eksogenus tidak harus berkonotasi pembangunan yang mengabaikan aspek manusia dan kinerja kelembagaan lokal. Pelajaran dari Program SKPT di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan bahwa dua isu tersebut dapat menjadi modal penting yang ikut berkontribusi pada keberhasilan intervensi terkait program SKPT, termasuk berbagai aktivitas pemberian bantuan dan ekspansi pasar yang terkoneksi dengan kelembagaan-kelembagaan lokal. Title: Lesson Learned of The Outer Island Development Based on The Marine and Fishery Sector: A Case Study of The SKPT of Biak NumforThe concept of Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) is derived from the Nawacita that prioritizes the development of small islands and border areas. The major challenge of border area is the dependence on external policy regardless to its local human resource and institutional development. As the result, the development might cause benefits distribution issue and leave localcommunities behind. This paper aims to reveal the extent of human and institutional development, as well as the issue of inclusive development in the SKPT program. The research was conducted in December 2019, using a qualitative approach (case study) to explore the concept and implementation of the SKPT that is related to human resource development, institutions and inclusive development issues. The results show that exogenous development must not ignore the issue of local human resource and institutional development. In fact, the SKPT in Biak Numfor Regency uses these two issues as the basis for determining the programs such as forms of aids and market expansion strategies that connect to local institutions.

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search