Lubna Lubna
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Social Capital dan Potret Pekerja Anak Dalam Industri Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Mey Susanti AS; Nia Kurniati; Syaumudinsyah Syaumudinsyah; Lubna Lubna
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 10, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v10i1.7988

Abstract

Perkembangan pariwisata di NTB tergolong pesat dengan adanya kebijakan pemerintah yang telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia. Pembangunan wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di satu sisi berdampak positif dalam pengembangan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan terkait isu mengenai pekerja anak (child labour). Penelitian ini dilatari oleh adanya fenomena pekerja anak dalam industri pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang mana bukan hanya sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah saja, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Konsep modal sosial di masyarakat merupakan hal yang kurang dipahami secara teori oleh masyarakat awam. Namun begitu, ia telah dipraktikkan secara keseharian oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui social capital atau modal sosial yang ada di masyarakat dalam menekan angka pekerja anak pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, dengan menggunakan metode kualitatif melalui perspektif fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja anak di kawasan wisata masih sulit untuk dihapus. Pekerja anak belum bisa diatasi secara maksimal karena menyangkut kebiasaan di tengah masyarakat. Pemerintah pusat juga menekankan pencegahan eksploitasi anak di objek wisata. Namun, aktivitas itu masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena itu, kebijakan perlindungan anak perlu memperkenalkan dan mempertimbangkan konsep tersebut agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengawasi kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan ini.