Zaldi Rusnaedy
Universitas Pancasakti Makassar

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENATAAN PASAR TRADISIONAL BERDAYA SAING DI KOTA MAKASSAR Syaharuddin Syaharuddin; Zaldi Rusnaedy; anirwan anirwan
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 9, No 1 (2021): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v9i1.3333

Abstract

Tata Kelola Pasar Tradisional di Kota Makassar masih terkesan semraut kumuh dan becek sehingga pasar tradisional tidak mampu bersaing dengan perkembangan pasar modern. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Tata Kelola Pasar Tradisional Berdaya Saing di Kota Makassar dari aspek perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara, observasi, telaah dokumen. Wawancara mendalam terhadap informan penelitian dilakukan untuk menggali informasi terkait permasalahan pokok penelitian. Selanjutnya observasi dilakukan terhadap kondisi Pasar Pa’Baeng-Baeng, Pasar Toddopuli, Pasar Terong dan telaah dokumen dengan melakukan kajian mendalam dokumen laporan, peraturan-peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pasar tradisional di Kota Makassar ditinjau pada aspek perlindungan pasar tradisional belum berjalan dengan efektif. lokasi usaha atau pasar yang sulit diakses sehingga pedagang kadangkala lebih memilih berjualan di pinggir. Selain itu, juga disebabakan karena masih lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap para pedagang di pasar tradisional. Sementara pada aspek pemberdayaan pasar tradisional juga belum berjalan dengan efektif. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya pembinaan yang dilakukan oleh pihak PD Pasar Makasasr Raya terhadap para pedagang. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan agar pihak PD Pasar Makassar Raya perlu mengidentifikasi ulang terkait dengan kebutuhan pengelola yang akan ditempatkan pada setiap pasar. Selanjutnya dengan pembangunan gedung yang layak dan penyediaan lahan parkir serta menata ulang konsep penataan posisi lods sehingga tidak ada lagi pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan pelataran. Sistem kerja pegawai terutama petugas kebersihan perlu diubah agar bekerja setiap 2 jam untuk membersihkan area.
Political Dynasty and Single Candidate in Indonesian Local Elections: Where Are The Parties? Zaldi Rusnaedy; Fatma Fatma; Almuhajir Haris
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 3 No 2 (2021): JGLP, NOVEMBER 2021
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v3i2.297

Abstract

The pragmatism of political parties is one of the causes for the proliferation of political dynasties and the massive number of single candidates in several electoral politics periods at the local level. The implementation of the 2020 local election simultaneously gave birth to many candidates who have a kinship with political officials both at the central and regional levels, both currently or who have served. Apart from the practice of dynastic politics, a single candidate's presence also adds to the problems in the democratic process at the local level. A single candidate is present as a consequence of implementing the local election system simultaneously, which opens wide the opportunity for the local election to be held even though only one pair of regional head candidates are joined, as a consequence, the empty column is presented as the opponent of the match. This article collects data through a literature study. To answer these two phenomena, the author examines them during the local election implementation. This study indicates that these two phenomena co-opt local democracy and clog the circulation of the leadership elite. Both political dynasty candidates and single candidates have enormous potential to win elections. Both phenomena are caused by poor internal recruitment and candidate selection processes.
Problematics of Multiparty Systems in Indonesia Aditya Putera Adiguna; Rifaid Rifaid; Zaldi Rusnaedy
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i1.36

Abstract

Political parties are not only an important part of the many functions they carry out such as representation, recruitment and outreach), but there are complex relationships between parties and form work systems in their political practice. Party system is an analysis to examine party behavior as part of a system, that is, how each party interacts with each other. the party system consists of single parties, dual parties and multiparty parties. This paper tries to identify various kinds of problems caused by the application of a multiparty system by using literature studies based on upstream research. Indonesia is a democratic country that adopts a multiparty system in its political activities which is characterized by the many parties competing for government power. A multiparty system when combined with a presidential government system raises various problems, such as the possibility of electing a minority president, too many parties joining the coalition to become a fat coalition, and the stability of the government is disrupted. Partai politik tidak hanya merupakan bagian penting dari banyak fungsi yang dilakukan seperti perwakilan, rekrutmen dan penjangkauan, tetapi ada hubungan yang kompleks antara partai-partai dan pembentukan sistem kerja dalam praktik politik. Sistem kepartaian adalah analisis untuk memeriksa perilaku partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana masing-masing pihak berinteraksi satu sama lain. sistem kepartaian terdiri dari partai tunggal, dwi-partai dan partai multipartai. Artikel ini mencoba mengidentifikasi berbagai jenis masalah yang disebabkan oleh penerapan sistem multipartai dengan menggunakan studi literatur berdasarkan penelitian terdahulu. Indonesia adalah negara demokratis yang mengadopsi sistem multipartai dalam kegiatan politiknya yang ditandai oleh banyak pihak yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan pemerintah. Sistem multipartai ketika digabungkan dengan sistem pemerintahan presidensial menimbulkan berbagai masalah, seperti kemungkinan memilih presiden minoritas, terlalu banyak partai yang bergabung dalam koalisi untuk menjadi koalisi yang gemuk, dan stabilitas pemerintahan terganggu.