M.Ulfatul Akbar Jafar
Universitas Muhammadiyah Mataram

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PROBLEMATIKA NIKAH DINI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA M.Ulfatul Akbar Jafar; Mardiah Mardiah; M. Taufik Rachman
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 1, No 2 (2018): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.011 KB) | DOI: 10.31764/jces.v1i2.1554

Abstract

Abstrak: Fokus kegiatan ini adalah pada sosialisasi undang-undang (UU) nomor  1(satu) tahun 1974 tentang perkawinan, lebih spesifik lagi terkait pasal 7 (tujuh) ayat (1) tentang batas minimum usia perkawinan, yang sebelumnya (sebelum revisi) bahwa, batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Dalam pelaksaan kegiatan dilakuakn dengan cara turun langsung ke lapangan,melakukan sosialisasi bertemu secara langsung dengan warga masyarakat desa Dangiang kecamatan kayangan kabupaten Lombok Barat, kegiatan ini dilakukan di aula gedung serba guna desa Dangiang. Pernikahan dini sendiri menjadi masalah yang serius yang terjadi pada masyarakat desa Dangiang sebab tidak sedikit anak-anak dibawah umur di desa dangiang melewati masa mudanya dengan mengendong anak (menikah dini) sehingga berpengaruh pada kesiapan mental dan fisik mereka, oleh karena itu perlu dilakukan sebuah pendampingan kepada orang tua serta anak muda baik berupa pembinaan ataupun sosialisasi. Berdasarkan temuan lapangan bahwa tidak sedidkit masyarakat tidak memahami aturan Negara (UU) terkait dengan perkawinan, hal ini bias dipahami karena kurangnya sosialisasi dari instansi terkait, tingkat pendidikan yang masih rendah serta letak geografis yang  sulit dan jauh dari pusat kota. Oleh karena itu kesimpulannya bahwa kedepannya perlu adanya pembinaan,pendampingnan terhadap masyarakat desa dangiang khusunya didalam memahami aturan perkawinan serta dampak daripada pernikahan dini.Abstract: The focus of this activity is on the socialization of Law number 1 of 1974 concerning marriage, more specifically related to article 7 paragraph (1) concerning the minimum age of marriage which was previously (before revision) that, the marriage age limit for women is 16 years whereas for men is 19 years, after having been revised and approved on 16 September 2019 then the minimum limit for women and men is 19 years. In carrying out the activities carried out by going straight to the field, conducting socialization meet directly with the citizens of the village of Dangiang, the district of heaven in West Lombok regency, this activity was carried out in the hall of the Dangiang village multipurpose building. Early marriage itself becomes a serious problem that occurs in the Dangiang village community because not a few children under age in the village of Dangiang through their youth by holding children (married early) so that it affects their mental and physical readiness, therefore it is necessary to assist parents and young people in the form of coaching or outreach. Based on field findings that not a little people do not understand the State rules (Laws) related to marriage, this bias can be understood because of the lack of socialization from related agencies, the level of education is still low and the geographical location is far from the city center. Therefore, the conclusion is that in the future there needs to be guidance, assistance to the village community especially in understanding the rules of marriage and the impact of early marriage.
Persepsi Pegawai Terhadap Kehadiran Calo Layanan Administrasi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bima M.Ulfatul Akbar Jafar; M. Taufik Rachman; Dedy Iswanto
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v2i2.3147

Abstract

Public interest in the community is the main target in public service providers. Officials of the Office of Population and Civil Registry as a bureaucrat at the regional level are required to be able to handle the constraints faced in the government's promoted development efforts. Officials of the Office of Population and Civil Registration must be able to carry out its first function is to provide services to the community well, deft, effective and efficient. Another problem that often arises is the discipline of employees in providing services this proved many employees who come not on time, start the service not on time, rest not in time, and employees also home before the time to go home. This also greatly affects the service because if the shortage of employees then the counter service that will be opened also a little, so that the impact of many people who are not served. The purpose of this research are; 1) To know Employee Perception Against Attendance of Administration Service Bureau at Department of Population and Civil Regent of Bima Regency; 2) To know the Factors that may affect the Presence of Calo Administration Services At the Department of Population and Civil Registration Bima District.This research uses qualitative approach method with technique of determination of informant use Purposive sampling, meaning intentionally intake technique. Methods of data collection ie observation, interview (Interview) and documentation. Data type is qualitative data and sourced from secondary and primary data with data analysis technique Data Reduction, Data Presentation (Data Display), and Conclusion drawing / verification.The result of research shows that: The distance of the Office of Population and Civil Registry of Bima Regency is far and there is no public transportation passing through it. So that has a private vehicle that many do service in the Department of Population and Civil Registry Bima District, for people living in remote areas usually take care of services, especially the service of birth certificate by handing someone close to his relationship with bureaucracy or brokers even if they have to pay more. The presence of brokers is difficult to separate from public services. But now their existence began to decrease, because the government increasingly simplify the process of document management and licensing.)
Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Lombak Barat Nusa Tenggara Barat Hani Tria Prihatin; Inka Nusamuda Pratama; M.Ulfatul Akbar Jafar
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 1, No 2 (2019): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v1i2.3962

Abstract

Pengangguran adalah salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia, pengangguran menjadi salahsatu indikator penyebab kemiskinan di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja yang minim tentu akan menyebabkan rendahnya penghasilan masyarakat Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2018 mencapai 5,13%, atau turun dari periode sama tahun sebelumnya, 5,33%. Dari persentase tersebut, maka jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 6,87 juta orang atau turun dari sebelumnya yang mencapai 7,01 juta orang.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Lombak Barat Nusa Tenggara Barat faktor penghambat pelaksanaan Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara.Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat memberikan pelatihan untuk peningkatan skil dan keterampilan juga membuat kartu kuning untuk memudahkan para pencari kerja di perusahaan atau instansi pemerintah. Selain itu Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat juga membangun jaringan dengan perusahaan swasta atau pebisnis agar bisa memperoleh lowongan pekerjaan serta menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan baik menggunakan media cetak maupun elektronik agar di ketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat.