Articles
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Yusrizal, Yusrizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol 19, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The criminal law enforcement in handling the vagabonds and the beggars should be in harmony with the higher regulations and with the values of the living law. Moreover, the implementation of article 34 of the 1945 Constitution and the policy if the legal provisions in the law abiding in the society, such as the law of the national social security system and the law of peopleâs prosperity which can contribute to the abolishment of poverty. The result of the research showed that the functionalization of the criminal law (law enforcement) against the vagabonds and the beggars was not maximal enough because the process of putting the criminal law in to operation was directed to punishment and not to development. Hierarchically, article 504 and article 505 KUHP are not restricted and efficient use of its implementations because they are not contrary with the high regulation. In principle, the vagabonds and the beggars do not violate the law; it can be said that and action cannot be categorized as illegal if there is no illegal intention so that it is true when the action is de-discrimination because no one complains because of their action.Key words: Law Enforcement, Vagabonds, Beggars, 1945 Constitution, Criminal Code]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Yusrizal Yusrizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol 19, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jmh.v19i2.109
<![CDATA[The criminal law enforcement in handling the vagabonds and the beggars should be in harmony with the higher regulations and with the values of the living law. Moreover, the implementation of article 34 of the 1945 Constitution and the policy if the legal provisions in the law abiding in the society, such as the law of the national social security system and the law of people’s prosperity which can contribute to the abolishment of poverty. The result of the research showed that the functionalization of the criminal law (law enforcement) against the vagabonds and the beggars was not maximal enough because the process of putting the criminal law in to operation was directed to punishment and not to development. Hierarchically, article 504 and article 505 KUHP are not restricted and efficient use of its implementations because they are not contrary with the high regulation. In principle, the vagabonds and the beggars do not violate the law; it can be said that and action cannot be categorized as illegal if there is no illegal intention so that it is true when the action is de-discrimination because no one complains because of their action.Key words: Law Enforcement, Vagabonds, Beggars, 1945 Constitution, Criminal Code]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS (Studi Putusan Nomor 104/Pid.B/LH 2019/PN Psp) ]]>
<![CDATA[Ifaldy Riski Fahlepy]]>;
<![CDATA[Yusrizal Y]]>;
<![CDATA[Muhammad Nur]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4085
<![CDATA[Abstrak/Intisari Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengoplosan gas LPG 3 Kg ke tdalam abung Gas LPG 12 Kg nonsubsidi di kota Padangsidimpuan dan untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan gas di kota Padangsidimpuan. Pengoplosan Gas LPG 3 Kg subsidi ke tabung Gas LPG 12 Kg nonsubsidi terjadi di Kota Padangsidimpuan, pelaku dengan sengaja melakukan pengoplosan dengan alasan keuntungan. Tentunya daripada tindakan tersebut pelaku harus bertanggungjawab karena melanggar hukum sebagaimana dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative dengan menggunakan pendekatan statue approach dan case approach. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindakpidana pengoplosan Gas di Kota Padangsidimpuan telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan alasan pemaaf, sedangkan hambatannya adalah hambatan internal dan eksternal. Solusi dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan Gas yaitu dengan melakukan berbagai upaya, seperti upaya pre-emptif, preventif, dan represif.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK ]]>
<![CDATA[Wahyu Diniarsa]]>;
<![CDATA[Yusrizal Y]]>;
<![CDATA[Muhammad Nur]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.4866
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pencemaran limbah dan penerapan sanksi korporasi. Permasalahan yang difokuskan yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pembuangan limbah pabrik dan perlindungan korban yang diakibatkan oleh suatu korporasi dalam pembuangan limbah pabrik secara sembarangan tentu hal ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat sekitar perusahaan dan bahkan sangat dirugikan terutama untuk generasi penerus bangsa. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuatitatif dengan menguji data yang didapat dari temuan-temuan yang didapat serta membandingkannya dengan berbagai fakta yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif ditemukan bahwa korporasi yang terbukti membuang limbah sembarangan yang secara nyata merugikan kepentingan umum wajib memberikan kompensasi masyarakat yang terdampak, dan/atau denda admininistratif bahkan pembekuan izin perusahaan.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM ]]>
<![CDATA[Hilal Arya Ramadhan]]>;
<![CDATA[Yusrizal Y]]>;
<![CDATA[Fauzah Nur Aksa]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4267
<![CDATA[Korupsi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat pada beberapa dekade terkahir ini, akibat dari tingginya kasus tindak pidana korupsi, menempatkan Indonesia pada jajaran negara terkorup di dunia. Pemerintah telah berupaya keras dalam mengatasi permasalahan korupsi, hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang bersifat sistematis dan teratur. Selain hukum positif, Indonesia juga tidak terlepas dari ajaran agama. Secara tegas agama sangat melarang perbuatan korupsi karena korupsi termasuk sebagai tindak pengkhianatan dan kezaliman, telah banyak penjelasan tentang larangan perbuatan korupsi baik pada Al Qur’an serta Hadist. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dengan menggunakan metode berfikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam Hukum Islam Tindak Pidana Korupsi diatur melalu Al-Qur’an dan Hadist. Perbandingan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Positif dan Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa Hukum Postif untuk menentukan pemidanaan tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan hukuman penjara maksimal 20 Tahun penjara serta hukuman tambahan berupa membayar denda. Sedangkan Hukum Islam perbuatan korupsi merupakan pencurian dan hukumannya potong tangan dan hukuman mati. Saran dalam penelitian ini, Hukum di Indonesia harus memenuhi unsur keadilan tidak membuat perpecahan sesama masyarakat , serta penegak hukum harus tegas dalam menjatuhkan hukuman pidana bila perlu di dasari Al-Qur’an dan Hadist. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Hukum Positif, Hukum Islam]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGAWASAN BANTUAN SOSIAL SELAMA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Yusrizal Yusrizal]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v8i2.3065
<![CDATA[Kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan negara untuk lebih fokus dalam perlindungan warga negara terutama perihal pengeloaan bantuan sosial.Kerawanan itu muncul karena biaya yang dianggarkan untuk bansos sangat besar. Sementara pengawasan penyaluran dana bansos tidak ketat.Tujuan penulisan ini untuk mengetahui secara konseptual pengawasan bantuan sosial dalam perspektif hukum beserta peran masyarakat dalam pengawasan. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa perlunya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh lembaga pemerintah yang bertugas mencegah tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara terutama untuk memantau realokasi anggaran dan implementasinya dalam penanganan Pandemi Covid-19. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).Kata Kunci: Pemerintah, bantuan sosial, pengawasan, korupsi]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PEMBEBANAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ]]>
<![CDATA[Khairil Fadri]]>;
<![CDATA[Mukhlis Mukhlis]]>;
<![CDATA[Yusrizal Yusrizal]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v8i1.2488
<![CDATA[Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang kewenangannya menerima, memeriksa dan mengadili perkara perceraian. Salah satu akibat hukum dari perkara perceraian adalah pembebanan nafkah untuk anak dari hasil perkawinan. Penelitian ini berdasarkan pada Yurisprudensi Nomor 11K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 yang menyatakan bahwa pemberian ½ bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, melainkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Rumusan masalah yang timbul adalah 1) kekuatan hukum pengadilan agama terhadap pembebanan nafkah anak dari orangtua PNS yang bercerai dan 2) pelaksanaan kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam memutus perkara pembebanan nafkah anak akibat perceraian seorang PNS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang didapat dari penelitian kepustakaan. Kata Kunci: Putusan pengadilan, perceraian, pembebanan nafkah anak, pegawai negeri sipil]]>
<![CDATA[Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh ]]>
<![CDATA[Dicky Armanda]]>;
<![CDATA[Yusrizal Hasbi]]>;
<![CDATA[Romi Asmara]]>
<![CDATA[ Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 7 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52137/apjpp.v7i1.59
<![CDATA[This study aims to identify the strategy of implementing Qanun (law) No. 6/2014 on Jinayah (the act of sin) law in the Aceh province, Indonesia. The challenges of implementing the Qanun were also investigated during the study. This investigation was conducted in Lhokseumawe (a city in the Aceh province) and is believed as the area where more violations of shari'a (Islamic canonical law) occurred. The research method adopted was qualitative and the data were collected through interviews and document analysis. The results of the study reported that there are still some personalities or local Acehnese opposed to the implementation of the Jinayat law qanun. Most communities were also lack understanding of this qanun implementation. The findings of the study imply that the communication strategy that has been carried out between stakeholders has not yet reaped maximum results. It infers that the implementation of Qanun No. 6/2014 on Jinayah law has not been going well in Lhokseumawe City due to several motives. One of them is a lack of communication between stakeholders. Besides, unfairness occurred in prosecute violators of Qanun number 2014 concerning the Jinayah law. This means that this law is only applied to ordinary people and not the families of government officials or the rich. Besides, the Qanun Jinayah also believed discriminated against women, especially the victims of rape. In this case, the Qanun Jinayah proffers a double strain on the victims where women victims of rape must present evidence and witnesses.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Terkait Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Yusrizal Yusrizal]]>;
<![CDATA[Hadi Iskandar]]>;
<![CDATA[Zulkifli Zulkifli]]>;
<![CDATA[Romi Asmara]]>;
<![CDATA[Ferdy Saputra]]>;
<![CDATA[Hasan Basri]]>;
<![CDATA[Muhammad Nasir]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdidas Vol. 2 No. 3 (2021): Pages 459-724 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/abdidas.v2i3.339
<![CDATA[Dana desa yang diberikan oleh pemerintah seringkali tidak terkelola dengan baik. Penggunaan dana desa yang tidak maksimal serta sesuai kebutuhan masyarakat disinyalir menjadi penghambat kemajuan desa. Dalam rangka mensukseskan program dana desa ini, tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengadakan “Penyuluhan Hukum Terkait Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19”. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Peserta penyuluhan hukum diberikan pemahaman mengenai penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta variasi penggunaan dana desa. Selanjutnya, peserta penyuluhan hukum diberikan kesempatan untuk bertanya serta mendiskusikan persoalan yang berkaitan dengan kebijakan prioritas penggunaan dana desa di tengah pandemi Covid-19, kegiatan diskusi ini dilakukan sebagai bagian dari menjaring persoalan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe. Kegiatan penyuluhan hukum terkait penggunaan dana desa dan tupoksi di tengah pandemi Covid-19 di Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe berjalan dengan baik. Hasil penyuluhan hukum yang didapatkan adalah adanya perubahan pola penggunaan anggaran desa untuk yang sifatnya produktif. Dapat disimpulkan dari kegiatan ini, semua peserta penyuluhan sangat antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat penyuluhan hukum bagi perencanaan dan kemajuan desa demi kesejahteraan masyarakat. Banyak pertanyaan yang muncul terkait persoalan desa, masyarakat mengharapkan supaya kampus jangan meninggalkan desa dan terus bersinergi dalam pembinaan sumberdaya manusia serta penyuluhan-penyuluhan hukum yang sangat banyak memberikan manfaat, terutama kondisi ditengah pandemi-Covid-19.]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Yusrizal]]>;
<![CDATA[Romi Asmara]]>;
<![CDATA[Hadi Iskandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4691
<![CDATA[Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Banda Aceh serta hambatannya dalam penerapan restorative justice. Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) dilakukan analis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian antara lain penerapan restorative justice dilksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ditingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan serta Badan Narkatika Nasional di Aceh. Hambatan dalam pelaksanaan restorative justice adalah uang ganti rugi yang begitu besar, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, belum meratanya pemahaman aparatur desa dalam melakukan restorative justice terhadap anak yang berhadapan hukum]]>
