Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Regional and Rural Development Planning JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) Jurnal Planoearth Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SNPPM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
Rasyid Ridha
Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Metode Penyelesaian Sengketa Batas Desa UPT Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Rasyid Ridha; Agus Kurniawan; Febrita Susanti; Sri Apriani Puji Lestari
Jurnal Planoearth Vol 4, No 1: Februari 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (845.934 KB) | DOI: 10.31764/jpe.v4i1.877

Abstract

UPT Tambak Sari is one of the expansion villages in the sub- district of Poto Tano, which  has  problems  against  village  boundary  disputes  with  surrounding  villages,  thus  inhibiting the process of setting the village boundary to be definitive, therefore it is necessary to Settlement of the village boundary UPT Tambak Sari. The purpose of this research is to know  the  process  of  implementing  and  resolving  boundary  disputes  for  UPT  Tambak  Sari village.   The   method   used   is   a   qualitative   description   through   participatory   mapping approach es  as well  as  referring  to the  Indonesian  Ministry of  Home  Affairs  Regulation  No.  45 2016 of village boundaries determination and affirmation guidelines. The results obtained  from this research is the implementation of the boundary of village boundaries conducted in the  internal  Cartometris  village,  and  then  carried  out  the  boundary  settlement  deliberation  between  villages  with  the  exposure of  Toponimi  and  village  boundary  segments,  but weak Regulations and information sources relating to indicative village boundaries precipitate the boundary disputes between villages. In the village boundary determination process has also been  agreed  on  the  mechanisms  of  dispute  the  village  boundary,  the  mechanism  that agreed is the report of the village boundary dispute to the dispute resolution team was then  carried out mediation and Deliberation, if there is no agreement then will be in the process of  adjudication, in this process of dispute settlement of the village boundary UPT add Sari can be  resolved  at  the  mediation level  based  on  the  joint  decision  of  the  District  regent  of  Sumbawa The history of village formation and regulation.
KAJIAN PERUBAHAN FISIK SPASIAL KAWASAN URBAN FRINGE DI KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM Ima Rahmawati Sushanti; Nahrul Hayat Imansyah; Febrita Susanti; Yusril Ihza Mahendra; Rasyid Ridha
Jurnal Planoearth Vol 3, No 2: Agustus 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (999.208 KB) | DOI: 10.31764/jpe.v3i2.609

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana perubahan fisik yang terjadi akibat adanya perkembangan Kota Mataram dari tahun 2010 sampai tahun 2017 dan mengevaluasi implementasi RTRW Kota Mataram terhadap perubahan fisik spasial Kawasan Urban Fringe Kota Mataram khususnya di Kecamatan Ampenan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif- kuantitatif dengan menggunakan analisis matriks konsistensi dan dikombinasikan dengan analisis spasial untuk membantu dalam analisa pemetaan. Hasil dari kajian luasan perubahan fisik spasial Kecamatan Ampenan dari tahun 2010 sampai tahun 2017 adalah +80,49 Ha atau 8,59% dari total luas wilayahnya, dimana konversi lahan yang dominan terjadi yaitu berupa lahan pertanian (sawah) berubah fungsi menjadi lahan terbangun perkotaan (permukiman dan terbangun non permukiman). Sedangkan hasil evaluasi konflik ruang antara RTRW dengan Penggunaan Lahan pada tahun 2010 dan 2017, diperloleh bahwa pada tahun 2010 terdapat 47.61 Ha (5.04 %) yang bersifat bertentangan/inkonsisten, 123.38 Ha (13.06 %) yang bersifat nertal, dan 773.93 Ha (81.90 %) yang bersifat sesuai/konsisten. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 75.41 Ha (7.98 %) yang bersifat bertentangan/inkonsisten, 75.70 Ha (8.01 %) yang bersifat netral dan 793.81 Ha (19.88 %) yang bersifat sesuai/konsisten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, secara umum implementasi kegiatan pemanfaatan serta pengendalian ruang di Kecamatan Ampenan masih dikategorikan dalam kondisi aman dan berjalan dengan cukup baik
PENDAMPINGAN PEMETAAN KEMAMPUAN LAHAN DI KECAMATAN GUNUNG SARI Baiq Harly Widayanti; Febrita Susanti; Rasyid Ridha; Sri Rahmi Yunianti
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 2 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i2.442-448

Abstract

Kecamatan Gunung Sari merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung atau hinterland Kota Mataram. Permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun cukup tinggi di Kecamatan Gunung Sari. Dokumen rencana tata ruang sangat dibutuhkan sebagai salah satu acuan atau instrumen untuk meminimalkan pelanggaran pemanfaatan ruang. Sehingga tujuan pengabdian ini untuk mendampingi pihak kecamatan Gunung Sari dalam melakukan pemetaan kemampuan lahan sehingga dapat diperoleh rekomendasi kawasan yang layak untuk dikembangkan sebagai lahan terbangun dan kawasan yang tidak dapat dikembangkan untuk kawasan terbangun. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan melakukan pendampingan dalam pengolahan data sekunder berupa data morfologi, erosi, bencana alam, curah hujan dan jenis tanah. Data sekunder tersebut divalidasi dengan survey primer dan informasi yang diperoleh dari masyarakat. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Peta Fungsi Kawasan dan Peta Kemampuan Lahan. Luas lahan yang difungsikan sebagai kawasan budidaya 20,56%, kawasan penyangga 30,99% dan kawasan lindung 48,45%. Peta fungsi kawasan dan kemampuan lahan ini dapat digunakan sebagai acuan dan arahan dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang serta dalam menentukan arah pengembangan Kecamatan Gunung Sari. Substansi dan isi peta yang telah dibuat disosialisasikan kepada masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Gunung Sari sehingga mereka memahami fungsi dari peta tersebut.
Sinergitas Jejaring Klaster MEP Sekarbela dalam Kerangka Sistem Inovasi Daerah Sri Apriani Puji Lestari; Agus Kurniawan; Rasyid Ridha
Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) Vol. 3 No. 1 (2019): Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangu
Publisher : P4W LPPM IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.364 KB) | DOI: 10.29244/jp2wd.2019.3.1.85-94

Abstract

Industrial cluster is one of the approaches used as an effort to develop economic activities within the framework of regional innovation systems. The cluster approach is expected to be able to stimulate innovation through sharing of information, experience and knowledge between actors, and encouraging increased linkages of expertise in cluster networks. This study aims to identify stakeholders involved and the extent of stakeholder relations in the Sekarbela pearl, gold and silver (MEP) industry cluster network within the framework of regional innovation systems. This study usedsurvey method with qualitative and quantitative descriptive approaches on secondary and primary data. Analysis conducted were descriptive qualitative analysis and social network analysis. Results shows that actors involved in the network cluster consisted of various elements, such as the central and local governments, private sector, financing institutions, academicians, and associations. Based on the measurement of betweenness centrality and closeness centrality, the Department of Industry, Cooperatives and SMEs of Mataram City, Local Development Planning Agency (Bappeda) of Mataram City, Mataram City Trade Office, NTB Province Cooperative and MSME Office, and the Ministry of Industry are liaison actors in a network chain that facilitates the dissemination of information in the network, as well as the ease and proximity to communicate with each other. The role of academics and funding institution inadequate and this affects the development of cluster innovation. More active role is required from various parties involved, as well as knowledge transfer and information sharing between actors in the cluster network, in order to create innovative and competitive products.
ASSISTANCE IN MAPPING THE FUNCTION OF THE AREA AND LAND CAPABILITY OF GANGGA DISTRICT Baiq Harly Widayanti; Febrita Susanti; Rasyid Ridha; Sri Rahmi Yunianti
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 5, No 4 (2022): October
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v5i4.9804

Abstract

Abstrak: Kecamatan Gangga yang berbatasan dengan perkotaan Tanjung memiliki permasalahan dalam alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman. Tujuan pengabdian ini untuk mendampingi pihak kecamatan Gangga sehingga memiliki peta fungsi kawasan dan peta kemampuan lahan sebagai arahan untuk pemilihan lokasi bermukim yang aman. Metode yang digunakan dengan memanfaatkan peta dasar yaitu:  jenis tanah, curah hujan, morfologi, erosi, kebencanaan dan kestabilan lereng. Keakuratan data yang diolah diverifikasi dengan survey primer dan berdasarkan informasi dari masyarakat setempat. Peta tersebut dioverlay sehingga menghasilkan peta fungsi kawasan dengan pembagian kawasan budidaya seluas 112,23 (55,21%) dan fungsi lindung 91,06 (44,79%). Peta fungsi kawasan dan kemampuan lahan dijadikan acuan oleh pemerintah Kecamatan Gangga dalam memberikan ijin pengembangan kawasan permukiman. Pengembangan kawasan permukiman dapat dilakukan pada kawasan budidaya. Hasil pengabdian ini kemudian disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka paham terkait dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang telah ditetapkan.Abstract:  Gangga district bordering the Tanjung city, has problems in converting land functions into residential areas. The purpose of the activity is to accompany the Gangga district so that it has a map of the function of the area and a map of land capabilities as rules for safe settlement locations. The method uses the base map, namely: marbles, soil type, rainfall, morphology, erosion, disaster and slope stability. The method uses the base map, namely: soil type, rainfall, morphology, erosion, disaster and slope stability. The accuracy of the processed data is verified by primary surveys and based on information from the local community. The base map was covered, resulting in a cultivated area of 112.23 (55.21%) and a protected area of 91.06 (44.79%). The map of the function of the area and the ability of the land is used as a rule by the Gangga District government in issuing permits for the development of residential areas. The development of residential areas can be carried out in cultivated areas. The results of the activities are socialized to the community so that they understand related to the rules for the development of predetermined residential areas.
PEMETAAN DELINEASI KAWASAN PERKOTAAN BERBASIS PARTISIPATIF Fariz Primadi Hirsan; Agus Kurniawan; Rasyid Ridha; Ardi Yuniarman
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 6, No 5 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v6i5.10120

Abstract

Abstrak: Perkembangan kota yang dinamis selalu mengalami perubahan yang terakumulasi menjadi perubahan yang akan memberikan dampak bagi wilayah di sekitarnya. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Bima, Wawo ditetapkan sebagai PKL (Pusat kegiatan Lokal). Akan tetapi, hingga saat ini, sebagai kawasan yang ditetapkan untuk fungsi pusat kegiatan lokal, Kecamatan Wawo belum memiliki kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah perkotaan kecamatan. Tujuan dari dilakukannya pengabdian ini adalah, bagaimana masyarakat dan pranata kelembagaan yang ada di Kecamatan Wawo, memiliki andil dalam menentukan, batasan wilayah perkotaan di kecamatannya, serta diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dan perencanaan kawasan perkotaan di wilayahnya sendiri dimuali dengan kegiatan partisipatif pemetaan wilayah. Metode pengabdian yang dilakukan dengan pendekatan sosialisasi dan demonstrasi kegiatan terkait pemetaan partisipatif. Kegiatan dilakukan bersama dengan pemerintah wilayah Kecamatan Wawo, beserta seluruh perwakilan desa dilingkup kecamatan ini sebanyak 30 orang peserta, dan diakhir kegiatan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan melakukan pengisian angkat pemahaman kepada peserta kegiatan. Dari kegiatan pengabdian yang dilakukan, dihasilkan kesepakatan bersama terkait penyepakatan batas wilayah perkotaan dan dituangkan dalam peta delineasi wilayah perkotaan Kecamatan Wawo.Abstract: The dynamic development of the city always experiences changes that accumulate into changes that will have an impact on the surrounding area. In the Bima Regency Spatial Plan, Wawo is designated as the Center for Local Activities. However, until now, as an area designated for the function of a local activity center, Wawo District does not yet have an area designated as a sub-district urban area. The purpose of this service is how the community and institutional institutions in Wawo District have a role in determining the boundaries of urban areas in their sub-districts and it is hoped that this activity can increase public understanding in the management and planning of urban areas in their own territory, starting with participatory regional mapping activities. The service method is carried out with a socialization approach and demonstration of activities related to participatory mapping. The activity was carried out together with the regional government of Wawo District, along with all village representatives in this sub-district as many as 30 participants, and at the end of the activity monitoring and evaluation were carried out by filling out understanding lifts to activity participants. From the service activities carried out, a mutual agreement was generated regarding the agreement on urban area boundaries and was stated in the delineation map of the urban area of Wawo District.
BAHAYA PENGGUNAAN DRONE PADA AREA KKOP DI SEKITAR BANDARA Fariz Primadi Hirsan; Agus Kurniawan; Rasyid Ridha; Ardi Yuniarman
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 7, No 3 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v7i3.14968

Abstract

Abstrak: Selama beberapa tahun terakhir, drone telah menjadi sangat populer. Drone adalah pesawat udara kecil tanpa awak yang dinavigasi dan dikendalikan dari jarak jauh dengan frekwensi radio. Penggunaan pesawat tanpa awak (drone) kini banyak dilakukan masyarakat sipil untuk berbagai aktivitas salah satunya yang berada di wilayah Sumbawa Besar. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) khususnya yang berada di sekitar Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin III – Sumbawa Besar, merupakan wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan itu sendiri. Kawasan ini perlu diperhatikan untuk menjaga keselamatan operasional pesawat udara di sekitar bandar udara. Tujuan dari dilakukannya kegiatan ini adalah untuk memberikan sosialisasi pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang bahaya dan risiko dari aktivitas yang dilakukan masyarakat seperti menerbangkan pesawat tanpa awak (drone), pada area operasi penerbangan sekitar bandara. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sosialisasi dan simulasi yang terstruktur kepada peserta kegiatan yang terdiri dari masyarakat lokal, pemeritah dan penggiat hobi drone sebanyak 20 orang, dimana kegiatan tersebut diperoleh hasil sebanyak 90% berdasarkan hasil questioner dan angket yang diberikan pasca kegiatan sosialisasi, peserta menyepakati bahwa area-area sekitar bandara perlu diberikan penanda larangan dalam menerbangkan benda-benda udara tidak hanya drone tetapi juga benda terbang lainnya seperti layangan dan balon udara, karena sifatnya yang dapat mengganggu aktifitas penerbangan. Selain itu dan juga diinsiasi adanya regulasi daerah berupa Perbup yang mengatur secara mendetail kegiatan masyarakat di sekitar bandara.Abstract: Over the last few years, drones have become very popular. Drones are small, unmanned aircraft that are navigated and controlled remotely by radio frequency. The use of unmanned aerial vehicles (drones) is now widely practiced by civil society for various activities, one of which is in the Sumbawa Besar region. The Flight Operations Safety Area (KKOP), especially those around Sultan Muhammad Kaharuddin III Airport - Sumbawa Besar, is the land area and/or waters as well as the airspace around the airport which is used for flight operations activities in order to ensure flight safety itself. This area needs attention to maintain the safety of aircraft operations around the airport. The purpose of this activity is to provide socialization of understanding to the whole community about the dangers and risks of activities carried out by the community, such as flying unmanned aircraft (drones), in the flight operation area around the airport. The method of implementing the activity was carried out by means of socialization and structured simulation to activity participants consisting of 20 local communities, government and drone hobbyist activists, in which the activity obtained 90% results based on the results of the questionnaires and questionnaires given after the socialization activity, participants agreed that areas around the airport need to be marked prohibiting the flying of air objects not only drones but also other flying objects such as kites and hot air balloons, due to their nature which can disrupt flight activities. Apart from that, a local regulation was initiated in the form of a Perbup which regulates in detail the activities of the community around the airport.
PENDAMPINGAN TEKNIS REKONSILIASI DATA MASYARAKAT PENERIMA DANA BANTUAN STIMULAN KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2018 Lukmanul Hakim; Rasyid Ridha
SEMINAR NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 4 No 1 (2022): Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian 4 UM Metro tahun 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejadian gempa bumi tahun 2018 yang lalu masih memiliki catatan terhadap adminsitrasi NIK dan KK penerima bantuan. Catatan ini menjadi penting karena berdampak pada program-program pemerintah selanjutnya. Karena itu, usaha untuk memperbaiki adminsitrasi penerima bantuan menjadi prioritas. Dalam upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi tersebut, BPBD Provinsi NTB sebagai leading sector terus belajar dan menyempurnakan kekurangan yang ada. Hal ini dengan dilakukannya pendampingan teknis di tujuh (7) BPBD kabupaten/kota terdampak gempa bumi. Melalui penyajian database yang benar, dari tahap verifikasi, sinkonisasi akan menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaannya kegiatan menggunakan pendekatan kombinasi (mixed methods) dengan metode follow to money dan desk evaluation. Melalui tahapan tersebut, sosialisasi dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dengan pelibatan para pihak (BPBD Kabupaten/kota dan bank penyalur). Adapun hasil sinkronisasi data valid atas penerima bantuan stimulan masyarakat terdampak sebanyak 223.226 KK dari 6 kabupaten/kota dinyatakan sesuai antara data NIK dengan data penyaluran (bank) dan satu kabupaten belum padan sebanyak 7.220 KK. Melalui proses pendampingan, akan mengurangi data anomali hingga berdampak pada jumlah yang berhak menerima bantuan, data penerima sesuai dengan by name by address (BNBA), dan terjaganya akuntabilitas dan transparasi publik.
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB Rasyid Ridha; Baiq Harly Widayanti; Akromul Huda; I Made Wahyu Wijaya; I Ketut Widnyana; Putu Eka Pasmidi Ariati; Anan Tauladan; Arselinus Aset
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 7, No 6 (2023): Desember [Dalam Proses]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v7i6.19983

Abstract

Abstrak: Pesatnya perkembangan teknologi berdampak kepada sektor perdagangan yang mempengaruhi minat dan pola aktivitas masyarakat yang sebelumnya mengandalkan pasar konvensional beralih ke digital marketing. Dampak tersebut dialami juga oleh mitra kerjasama, mitra sasaran kelompok masyarakat serta Pemerintah Desa Sesait yang mengharuskan untuk beradaptasi melalui pelatihan dan pendampingan perancang sistem informasi kelompok masyarakat berbasis web sebagai upaya menigkatkan pengtahuan dan keterampilan mitra dalam penggunaan digital marketing sebagai media promosi dan pemasaran hasil produksi pertanian, peternakan dan potensi pariwisata yang berdaya saing. Metode pelatihan dan pendampingan yaitu metode Participatory Rural Appraisal (PRA), sedangkan dalam merancang sistem informasi menggunakan metode Software Development Life Cycle (SDLC) dengan model Waterfall. Dimana kedua metode tersebut dilakukan kombinasi dalam pelaksanaanya sehingga di peroleh hasil dari evaluasi melalui pre-test dan post-test untuk 25 peserta yang mengikuti kegiatan yaitu tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang web meningkat menjadi 100% dari yang sebelumnya tingkat pengetahuan 68% dan tingkat pemahaman 40%, sedangkan untuk tingkat penggunaan web dari yang sebelumnya tidak mengerti mengoperasikan web menjadi 92% peserta mampu mengoperasikan web.Abstract: The rapid development of technology impacts the trade sector, influencing people's interests and activity patterns that previously relied on conventional markets to switch to digital marketing. This impact was also experienced by cooperation partners and target community groups as well as the Sesait Village Government, which required them to adapt through training and mentoring for web-based community group information system designers as an effort to increase partners' knowledge and skills in using digital marketing as a medium for promotion and marketing of competitive agricultural, livestock and tourism potential products. . The training and mentoring method is the Participatory Rural Appraisal (PRA) method while designing the information system uses the Software Development Life Cycle (SDLC) method with the Waterfall model. The two methods were combined in their implementation so that the results obtained from evaluation through pre-test and post-test for 25 participants who took part in the activity were that the level of knowledge and understanding of the web increased to 100% from the previous level of knowledge of 68% and level of understanding of 40 %, while the level of web usage went from previously not understanding how to operate the web to 92% of participants being able to operate the web.
Co-Authors Agus Kurniawan Anan Tauladan Arselinus Aset Baiq Harly Widayanti Febrita Susanti Hirsan, Fariz Primadi Huda, Ahmad Akromul I Ketut Widnyana I Made Wahyu Wijaya Lukmanul Hakim Nahrul Hayat Imansyah Putu Eka Pasmidi Ariati Sri Apriani Puji Lestari Sri Apriani Puji Lestari Sri Rahmi Yunianti Yuniarman, Ardi Yusril Ihza Mahendra