Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Petitum

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH (STUDI KASUS PT. KARYA BINA BERSAMA) nurmiati, Nurmiati
PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1215.45 KB)

Abstract

PT.Karya Bina Bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan ekspor maupun impor produk-produk karet dan telah beroperasi selama 10 tahun. PT Karya Bina Bersama mempunyai pekerja yang berstatus pekerja waktu tidak tertentu dan juga pekerja waktu tidak tertentu. Para pekerja waktu tertentu menuntut kenalkan upah pada pengusaha karena penghasilan pekerja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pekerja yang disebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Setelah pengusaha menaikkan upah para pekerja waktu tertentu, dilakukan perbaruan perjanjian kerja pada para pekerja sebelum berakhir perjanjian kerja tersebut Bagaimana perubahan perjanjian kerja terhadap pekerja waktu tertentu setelah kenaikan upah? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan imetode penelitian hukum empiris. Dari hasil wawancara penulis, diketahui bahwa pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu PT. Karya Bina Bersama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena belum berakhimya perjanjian kerja yang lama. Dan menurut ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehanusnya para pekerja waktu tertentu PT. Karya Bina Bersama berubah status menjadi pekerja waktu tidak tertentu. Sebaiknya PT Karya. Bina Bers ama tidak membuat perjanjian kerja waktu tertentu yang baru, meskipun dinaikkan upah pokok para pekenanya. Penanjian kerja waktu tertentu baru dapat diperbarui setelah melewati 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja yang lama.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN (USER) TERHADAP KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPRI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA Nurmiati, Nurmiati
PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1289.363 KB)

Abstract

Tinjauan Yuridis Periindungan Konsumen (user) Terhadap Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Sungguminasa Kabupaten Gowa. Dibawah bimbingan Hj. Masri Sunusi, SH., MH sebagai pembimbing I dan Nurmiati SH., MH sebagai pembimbing I Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk bentuk perjanjian antara pihak PT. Bank Tabungan Negara (persero) Kantor Cabang Sungguminasa dengan konsumen (user) di Kabupaten Gowa dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang wanprestasi. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik wawancara dan teknik studi pustaka. Teknik pengumpulan data sendiri menggunakan teknik wawancara langsung terhadap Narasumber dan responden. Dari hasil penelitian skripsi ini dapat di tarik kesimpulan (1)Bentuk perjanjian kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan nasabah di Kabupaten gowa merupakan perjanjian baku. Konsep perjanjian KPR BTN telah digunakan sejak tahun 2011 ini telah dinyatakan layak untuk digunakan oleh badan audit internal dan ekstemal. (2)Perlindungan hukum terhadap konsumen yang wanprestasi dalam hal pembayaran angsuran dalam perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan nasabah KPR BTN di Kabupaten Gowa sesuai dengan Peraturan Bank indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan yang berisi tentang kebijakan yang diberikan kepada debitur yaitu dengan Rekstrukturisasi kredit, Cessie, Novasi, Subrogasi, dan Lelang.