Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bina Hukum Lingkungan Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan JURNAL HUKUM STAATRECHTS
Rio Christiawan
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KEKUATAN EKSEKUSI JAMINAN LETTER OF UNDERTAKING PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN Rio Christiawan
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.937 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2021.v6.i1.p37-52

Abstract

Abstrak Dalam perjanjian kredit sering kali digunakan letter of undertaking (LoU) sebagai jaminan khusus untuk menjamin pembiayaan yang diberikan oleh bank selaku kreditur. Dengan jaminan LoU maka berdasarkan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) kedudukan bank sebagai kreditur akan lebih tinggi dari kreditur lainnya. Persoalan hukum yang hendak dibahas terkait kekuatan eksekutorial dari jaminan LoU dalam hal nasabah debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pengambilan data secara kepustakaan dengan cara berpikir deduktif dalam melakukan verifikasi data. Temuan dalam penelitian ini adalah LoU dipandang sebagai bentuk jaminan khusus seharusnya bank sebagai kreditur dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut untuk melunasi kewajiban pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah debitur.
MENGURAI SIFAT TRANSAKSIONAL PADA PENERBITAN PERIZINAN INDUSTRI KELAPA SAWIT Rio Christiawan
Bina Hukum Lingkungan Vol 5, No 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v5i1.153

Abstract

ABSTRAKIndustri kelapa sawit merupakan industri strategis nasional yang menghasilkan sumber devisa terbesar bagi Indonesia. Persoalannya industri kelapa sawit adalah sifat investasi jangka panjang, mengingat panen baru dapat dilakukan setelah 3-4 tahun setelah penanaman, investor harus mengurus perizinan teknis dalam jumlah yang banyak serta melalui prosedur yang birokratis, mengingat hingga saat ini banyak perizinan teknis belum dapat diurus melalui online single submission (OSS). Potensi tindakan koruptif terjadi mengingat pengurusan perizinan teknis yang panjang dan birokratis sedangkan investor perlu segera melakukan penanaman dan mendapatkan sertipikat atas tanah guna keperluan pembiayaan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana mengantisipasi sifat koruptif dan penerbitan perizinan teknis kelapa sawit. Metode dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pengambilan data secara kepustakaan dengan cara berpikir deduktif dalam melakukan verifikasi data.Kata Kunci: perizinan lahan; korupsi; pencegahan; industri kelapa sawit; celah korupsi.ABSTRACTThe palm oil industry is a national strategic industry which generates one of the largest sources of foreign exchange for Indonesia. However, the palm oil takes 3-4 years to harvest, making the industry itself a long-term investment. Investors need to fulfil a long list of technical requirements and bureaucratic procedures because up until today, some licenses are still unavailable through the online single submission system (OSS). Threats of corruption arise, potentially stalling the investor's efforts to obtain the necessary licenses for planting and financing purposes. This paper elaborates the steps to anticipate corruptive behaviors. This paper uses the normative-juridical writing method by collecting data from existing literatures and deductive thinking in the data verification process.Keywords: land permits; corruption; prevention; palm oil industry; corruption loopholes.
MENGURAI SIFAT TRANSAKSIONAL PADA PENERBITAN PERIZINAN INDUSTRI KELAPA SAWIT Rio Christiawan
Bina Hukum Lingkungan Vol 5, No 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.129 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v5i1.153

Abstract

ABSTRAKIndustri kelapa sawit merupakan industri strategis nasional yang menghasilkan sumber devisa terbesar bagi Indonesia. Persoalannya industri kelapa sawit adalah sifat investasi jangka panjang, mengingat panen baru dapat dilakukan setelah 3-4 tahun setelah penanaman, investor harus mengurus perizinan teknis dalam jumlah yang banyak serta melalui prosedur yang birokratis, mengingat hingga saat ini banyak perizinan teknis belum dapat diurus melalui online single submission (OSS). Potensi tindakan koruptif terjadi mengingat pengurusan perizinan teknis yang panjang dan birokratis sedangkan investor perlu segera melakukan penanaman dan mendapatkan sertipikat atas tanah guna keperluan pembiayaan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana mengantisipasi sifat koruptif dan penerbitan perizinan teknis kelapa sawit. Metode dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pengambilan data secara kepustakaan dengan cara berpikir deduktif dalam melakukan verifikasi data.Kata Kunci: perizinan lahan; korupsi; pencegahan; industri kelapa sawit; celah korupsi.ABSTRACTThe palm oil industry is a national strategic industry which generates one of the largest sources of foreign exchange for Indonesia. However, the palm oil takes 3-4 years to harvest, making the industry itself a long-term investment. Investors need to fulfil a long list of technical requirements and bureaucratic procedures because up until today, some licenses are still unavailable through the online single submission system (OSS). Threats of corruption arise, potentially stalling the investor's efforts to obtain the necessary licenses for planting and financing purposes. This paper elaborates the steps to anticipate corruptive behaviors. This paper uses the normative-juridical writing method by collecting data from existing literatures and deductive thinking in the data verification process.Keywords: land permits; corruption; prevention; palm oil industry; corruption loopholes.
EKSEKUSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Etta Natasha Ritonga; Rio Christiawan
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 5, No 2 (2022): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v5i2.6713

Abstract

Tujuan penelitian ini menguraikan pertama: Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan eksekusi hukuman kebiri pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia? Kedua: Apakah dokter dapat dikenakan sanksi apabila menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak? Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian sebagai berikut, pertama:pengaturan pelaksanaan eksekusi hukuman kebiri kimia pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh dokter atas perintah Jaksa. Kedua : Apabila Dokter menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia tidak dapat dikenakan sanksi karena bukan termasuk tindakan malapraktik.Kata Kunci: Eksekusi, Hukuman Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Tanpa Dimohonkan Thalia Thalia; Rio Christiawan
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 3, No 1 (2020): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v2i2.4870

Abstract

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan putusnya suatu perkawinan karena perceraian, maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, yaitu mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut sedangkan didalam kehidupan masyarakat tidak semua hak asuh diputus bersamaan dengan putusnya perkawinan. Yang ingin penulis analisis adalah apakah hak asuh anak adalah objek perkara yang sama dengan perkara perceraian apa dasar pertimbangan Hakim pada perkara perceraian sehingga memutus hak asuh anak yang tidak dimohonkan dalam gugatannya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang ditujukan dan dilakukan dengan menggunakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui penelitian putusan hakim serta penelitian kepustakaan, baik bukubuku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data yang digunakan teknik analisis data sekunder. Hasil penelitian putusan didapati bahwa hak asuh anak merupakan satu objek perkara yang sama dengan perkawinan maka apabila perkawinan diputuskan dalam perceraian maka hak asuh anak harus diputus bersamaan dengan perkawinan tersebut dan dasar pertimbangan Hakim yang memutus hak asuh anak dalam perkara perceraian meskipun tidak dimohonkan yaitu dengan dasar pertimbangan untuk memberikan kemanfaatan kepada si anak sehingga menjamin kepada siapa ia akan diasuh, memberikan keadilan bagi kedua belah pihak maupun si anak untuk meminimalisasi masalah yang akan timbul dikemudian hari dalam hal ini gugatan tentang hak asuhKata Kunci : Pernikahan, Perceraian, Anak.
PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN ( STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 657 K/PDT/2017 ) Nur Sukma Indri Yanti; Rio Christiawan
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 4, No 1 (2021): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v3i2.4893

Abstract

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objekyang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yangmemberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerimapinjaman uang tersebut (debitur). Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikanpinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telahditentukan disertai dengan bunganya. Pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsursetiap bulan. Peristiwa yang banyak terjadi pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debituracapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yangdijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Namun terdapatperbedaan pada faktanya, dimana pihak kreditur yang melakukan ingkar janji. Sehingga jaminanhak tanggungan debitur terancam.Kata Kunci: Perjanjian utang-piutang, Jaminan, Wanprestasi, Hak Tanggunga
Co-Authors Etta Natasha Ritonga Nur Sukma Indri Yanti Thalia Thalia