Claim Missing Document
Check
Articles

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KABUPATEN SAROLANGUN, JAMBI Febriani, Dewi; Darusman, Dudung; Nurrochmat, Dodik Ridho; Wijayanto, Nurheni
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia yang membutuhkan partisipasi dan tanggungjawab dari masyarakat lokal untuk mengelola hutan produksi secara berkelanjutan. Penelitian terhadap kapasitas masyarakat sebagai pemeran utama dalam kebijakan ini sangat dibutuhkan. Tujuan dari penelitian adalah: (1) mengukur modal fisik, modal manusia dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat dan mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam program HTR; (2) menganalisis hubungan antara modal fisik dan modal manusia terhadap elemen dari modal sosial dan antara modal sosial dengan tingkat partisipasi masyarakat; dan (3) membangun strategi implementasi kebijakan HTR. Data akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, korelasi peringkat Spearman, SWOT dan QSPM. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil survey terhadap 81 kepala keluarga dari Desa Taman Bandung, Seko Besar dan Lamban Sigatal di Kabupaten Sarolangun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal fisik, modal manusia dan modal sosial dalam katagori sedang. Tidak ada korelasi antara modal fisik dan modal sosial, namun terdapat korelasi antara modal sosial dengan modal manusia. Strategi terpilih dalam mengimplementasikan kebijakan HTR adalah: (1) Mengakomodir pola pemanfaatan kawasan hutan yang ada saat ini sebagai motivasi masyarakat untuk berpatisipasi dalam kebijakan HTR; (2) Mengotimalkan dukungan pemerintah daerah dalam percepatan implementasi melalui pendampingan dan sosialisasi secara intensif; dan (3) Menggunakan isu kelangkaan kayu dan peluang pemasaran ke PT Samhutani sebagai rangsangan bagi masyarakat untuk menanam tanaman berkayu.
DISCOURSE ANALYSIS OF DECENTRALIZATION POLICY MAKING PROCESS OF PROTECTED FOREST MANAGEMENT Ekawati, Sulistya; Kartodihardjo, Hariadi; Nurrochmat, Dodik Ridho; -, Hardjanto; Dwiprabowo, Hariyatno
Indonesian Journal of Forestry Research Vol 10, No 2 (2013): Journal of Forestry Research
Publisher : Secretariat of Forestry Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

”Decentralization of protected forest management from central to district government has not yet been implemented effectively. This effectiveness depends on many factors that include policy contents and political process or discourse in the policy making process. This study aimsto: 1) analyze the discourse in policy making process of decentralization in the management of protected forests, 2) analyze the actors/networks and their interests and 3) find out policy space for future policy reform. Both quantitative and qualitative approaches were used in the study. The results show that there are three discourses in the policy-making process of decentralized management of protected forests, namely: i) democratic discourse (with story line of externality and accountability, supported by an association forum of Indonesian district government and  decentralization experts); ii) economic discourse (with story line of efficiency, supported by businessmen, Association of Indonesian Provincial Government and World Bank); and iii) democratic and economic discourses. The House of Representatives (DPR) and Ministry of Home Affairs have authorities and capacities to integrate two discourses. Redefining of externality and interdependency can be used as narratives of new policies to improve the policy of decentralized protected forest management.
Hubungan Modal Sosial Dengan Pemanfaatan Dan Kelestarian Hutan Lindung Ekawati, Sulistya; Nurrochmat, Dodik Ridho
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep modal sosial dan aksi kolektif mulai mendapat perhatian dalam pengelolaan sumberdaya alam bersama (common pool resources), seperti hutan lindung. Wujud modal sosial dalam kajian ini adalah kepemimpinan sosial, adat/nilai budaya/kearifan lokal, kepercayaan dan kelembagaan sosial. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara modal sosial, manfaat ekonomi dan manfaat ekologis dengan kelestarian hutan. Penelitian dilakukan di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi) dan Kabupaten Solok Selatan (Provinsi Sumatera Barat). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, diskusi kelompok dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan dengan program SPPS Statistic 17,0 untuk membuat estimasi kurva (curve estimation) pada menu analisis regresi. Hasil kajian menunjukkan: modal sosial dilihat dari actor perspective maupun public perspective berkorelasi positif terhadap kelestarian hutan; manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar hutan berkorelasi negatif dengan kelestarian hutan, dan manfaat ekologi berkorelasi positif terhadap kelestarian hutan.
Proses Operasionalisasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan: Perspektif Teori Difusi Inovasi Julijanti, Julijanti; Nugroho, Bramasto; Kartodihardjo, Hariadi; Nurrochmat, Dodik Ridho
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam operasionalisasi KPH terdapat keraguan stakeholders terhadap legitimasi kebijakan KPH. Keraguan ini diperoleh dari interaksi stakeholders dalam operasionalisasi KPH. Hasil interaksi ini dapat mendukung atau menghambat adopsi kebijakan KPH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses operasionalisasi KPH dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Proses operasionalisasi dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan tahap implementasi dan konfirmasi. Interaksi stakeholders dianalisis dengan metode IDS yaitu interaksi antara discourse/narrative, actors/networks dan politics/interest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KPH belum sepenuhnya diakui oleh stakeholders sehingga berimplikasi terhadap operasionalisasi di lapangan. Faktor-faktor yang memengaruhi operasionalisasi kebijakan KPH adalah kejelasan dan ketercukupan kewenangan KPH, legitimasi kebijakan KPH dan hak kelolanya, dukungan stakeholders terkait legalitas (kebijakan daerah) dan tindakan (aksi) serta hambatan psikologis dan trust. Strategi indikatif untuk mengatasi hambatan operasionalisasi KPH adalah membangun dan memelihara kepercayaan stakeholders guna mendukung operasionalisasi KPH (komitmen pada tujuan bersama dalam membangun KPH, alokasi kegiatan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan adopter serta perencanaan partisipatif).
Peranan Para Pihak Dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan Zubayr, Manifas; Darusman, Dudung; Nugroho, Bramasto; Nurrochmat, Dodik Ridho
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan mengetahui peranan dan hubungan antara para pihak dalam implementasi kebijakan penggunaan kawasan hutan (PKH). Pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode indepth interview, document and literature review dan observasi tak terstruktur digunakan dalam studi ini. Analisis para pihak dilakukan dengan mengidentifikasi kepentingan dan pengaruh para pihak serta analisis terhadap rights, responsibility, revenues dan relationship (4Rs) para pihak. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat 19 pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan PKH. Kementerian Kehutanan menjadi pihak utama sedangkan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) menjadi pihak kunci dalam implementasi kebijakan PKH. Peranan keduanya menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan ini. Terdapat keseimbangan yang cukup baik antara rights, responsibility dan revenues untuk masing-masing pihak. Hubungan di antara para pihak terjalin dalam berbagai tingkat, dari bekerjasama sampai dengan adanya konflik. Kementerian Kehutanan perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mengurangi kendala implementasi kebijakan PKH, sedangkan pemerintah daerah juga perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi IPPKH.
PENGGUNAAN STIMULAN DALAM PENYADAPAN PINUS Sukadaryati, Sukadaryati; Santosa, Gunawan; Pari, Gustan; Nurrochmat, Dodik Ridho; Hardjanto, Hardjanto
Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol 32, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Hasil Hutan
Publisher : Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka perumusan strategi kebijakan penggunaan stimulan ramah lingkungan dalam produksi getah pinus maka studi tentang inovasi pemanfaatan stimulan adalah suatu keniscayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan stimulan berbahan dasar asam kuat (H2SO4), cuka kayu dan ETRAT pada penyadapan pinus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan stimulan dapat meningkatkan aliran getah dan memperpanjang periode aliran getah sehingga getah yang diperoleh per pengunduhan lebih banyak. Penggunaan stimulan H2SO4 dapat meningkatkan produksi getah per pengunduhan lebih banyak dibandingkan ETRAT dan cuka kayu, baik pada penggunaan di areal dengan ketinggian di atas 500 mdpl maupun di bawah 500 mdpl. Penggunaan stimulan H2SO4 menyebabkan kayu berubah warna menjadi coklat tua hingga kemerahan bahkan perubahan warna tersebut sampai masuk kedalam kayu sejauh ¾ bagian ke arah sumbu kayu. Di sisi lain penggunaan stimulan organik tidak menyebabkan perubahan warna kayu yang berarti. Oleh karena itu penggunaan jenis stimulan dalam penyadapan pinus perlu mempertimbangkan efek negatif yang ditimbulkan, baik terhadap kesehatan pohon, pekerja maupun lingkungan. Aspek ekonomi bukan satu-satunya faktor utama yang harus terus dikejar untuk mencapai target finansial namun perlu mempetimbangkan aspek ekologi dan sosial untuk mencapai sustainabilitas hasil dan pohon penghasilnya.
Analisa Pemangku Kepentingan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kehutanan nurtjahjawilasa, Nurtjahjawilasa; Kartodihardjo, Hariadi; Nurrochmat, Dodik Ridho; Justianto, Agus
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (825.851 KB)

Abstract

Pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan merupakan salah satu modal untuk mencapai tujuan pembangunan kehutanan dalam mewujudkan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera dan berkeadilan.Namun demikian, implementasi kebijakannya belum terfokus dan ditangani sungguh-sungguh sesuai ketentuan perundangan yang berlaku karena tarik menarik kekuasaan, kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan. Kekurang-tepatan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM kehutanan dalam penanganan perijinan pemanfaatan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan pelepasan kawasan hutan dapat menurunkan kualitas pelaksanaan tata kelola kepemerintahan kehutanan. Mengetahui dinamika kekuasaan, kepentingan, pengetahuan, dan jejaring para pihak yang mempengaruhi struktur dan kinerja SDM Kehutanan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelembagaan dengan kerangka analisis stakeholder, dan content analysis atas berbagai peraturan terkait dan hasil wawancara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh para pihak pada pengambilan kebijakan pengelolaan dan pengembanganSDM kehutanan. Penelitian dilakukan dengan metode snowball sampling di internal dan eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemangku kepentingan yang terlibat di dalam pengambilan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM kehutanan terdiri dari 18 pihak dengan pengelompokan: limapemangku kepentingan sebagaisubject, tigapemangku kepentingan sebagai key player, empatpemangku kepentingan sebagai context setter, dan enampemangku kepentingan sebagai crowd. Dalam pengelompokan lain, terdapat pemangku kepentingan sebagai pemain kunci, utama, dan pendukung. Hubungan-hubungan yang terjadi diantara para pemangku kepentingan adalah hubungan kerjasama, hubungan saling mengisi dan hubungan yang berpotensi konflik. Perlu kesepahaman dan aturan main yang lebih jelas dan tegas di dalam rangka meningkatkan peran optimal dari para pemangku kepentingan dalam rangka penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kemampuan kepemimpinan yang kuat juga menjadi salah satu prasarat yang paling banyak disebut responden untuk mengawal kebijakan pegelolaan dan pengembangan SDM kehutanan dengan baik.
DISCOURSE ANALYSIS OF DECENTRALIZATION POLICY MAKING PROCESS OF PROTECTED FOREST MANAGEMENT Ekawati, Sulistya; Kartodihardjo, Hariadi; Nurrochmat, Dodik Ridho; -, Hardjanto; Dwiprabowo, Hariyatno
Indonesian Journal of Forestry Research Vol 10, No 2 (2013): Journal of Forestry Research
Publisher : Secretariat of Forestry Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/ijfr.2013.10.2.79-88

Abstract

”Decentralization of protected forest management from central to district government has not yet been implemented effectively. This effectiveness depends on many factors that include policy contents and political process or discourse in the policy making process. This study aimsto: 1) analyze the discourse in policy making process of decentralization in the management of protected forests, 2) analyze the actors/networks and their interests and 3) find out policy space for future policy reform. Both quantitative and qualitative approaches were used in the study. The results show that there are three discourses in the policy-making process of decentralized management of protected forests, namely: i) democratic discourse (with story line of externality and accountability, supported by an association forum of Indonesian district government and  decentralization experts); ii) economic discourse (with story line of efficiency, supported by businessmen, Association of Indonesian Provincial Government and World Bank); and iii) democratic and economic discourses. The House of Representatives (DPR) and Ministry of Home Affairs have authorities and capacities to integrate two discourses. Redefining of externality and interdependency can be used as narratives of new policies to improve the policy of decentralized protected forest management.
SMES DEVELOPMENT STRATEGY OF FOOTWEAR BUSINESS Ibrahim , Syufriadi; Ridho Nurrochmat , Dodik; Maulana , Agus
Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol. 15 No. 2 (2019)
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.611 KB) | DOI: 10.33830/jom.v15i2.712.2019

Abstract

The main objective of this research is to analyze the strategy of developing the footwear business. Case studies were carried out at CV Hikmah Shoes Bogor. The initial analysis was carried out by identifying the business of the ongoing CV Hikmah Shoe model and analyzing the external and internal scope to identify problems that occurred in the company. The descriptive method used to identify CV Hikmah Shoes Bogor using, Internal Factor Matrix (IFE) and External Evaluation Factor (EFE) used to analyze internal and external factors at CV Hikmah Shoesr. SWOT matrix selected to determine the strategy to be implemented and Quantitative Strategy Planning Matrix (QSPM) is used as a process to determine strategic priorities for the company. The results of the SWOT Matrix in this study produced six alternative strategies that were chosen as development strategies at CV Hikmah Shoes, Bogor. results The best strategy taken in developing the footwear business is to maximize promotion and marketing using social media or e-commerce and to continue with the improvement business.  
Analyses of Socio-Economic and Product's Marketing of Social Forestry Participants in KPH Surakarta Dodik Ridho Nurrochmat
Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. 6 No. 1 (2000)
Publisher : Institut Pertanian Bogor (IPB University)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.437 KB)

Abstract

Setiap kebijakan yang bertujuan sosial sebagaimana halnya Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu bentuk terpenting dari aplikasi ekonomi kesejahteraan. Penduduk miskin adalah target utama program PS karena mereka seringkali diidentikkan sebagai agen perusak dan perambah hutan. Ada dua capaian utama yang hendak dituju program PS, yaitu: pertama, program PS harus melibatkan penduduk termiskin dari yang miskin sebagai peserta program. Kedua, program PS harus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat peserta program. Besarnya kontribusi pendapatan program PS terhadap pendapatan total peserta sangat bervariasi. Program PS dapat kurang berhasil akibat kesalahan dalam memahami fenomena sosial di masyarakat dan kurangnya perhatian terhadap perencanaan produksi dan strategi pemasaran.
Co-Authors Aceng Hidayat Agung Wibowo Agus Justianto Agus Justianto Agus Poerwadianto Aldila Paramita Andi Agustiadi Ardian surya Nurhakim Ari Ardelina Tatang Tiryana Muhdin, Ari Ardelina Tatang Tiryana Arief Daryanto Arif Satria Arya Hadi Dharmawan Asis Budiawan B Bahruni Bahruni . Bambang Hero Saharjo Bramasto Nugroho Bramasto Nugroho Budi Kuncahyo Budi Kuncahyo Christine Wulandari Clara M. Kusharto Daniel Pontoan Deddy Ruchjadi Dewi Febriani Dian Setiawan Didik Suharjito Dodi Supriatna Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman Efi Yuliati Yovi Efi Yuliati Yovi Efi Yuliyati Yovi Ekayani, Meti Emi Roslinda Endang Suhendang Eny Widiya Astuti Ernan Rustiadi Fadhlan K. Hamdja Faradis Alfi Zain Farma Yuniandra Firlawanti Lestari Baguna Gunawan Santosa Gustan Pari Gustan Pari Handian Purwawangsa Hardjanto Hardjanto - Hardjanto Hardjanto Hardjanto Hardjanto Hariyatno Dwiprabowo Hermanto Siregar Ibrahim , Syufriadi Idqan Fahmi Ignatius Adi Nugroho Ignatius Adi Nugroho Iin Ichwandi Iman Santoso Iman Santoso Iswanto Jadda Muthiah James Thomas Erbaugh James Thomas Erbaugh Julijanti Julijanti Julijanti Julijanti Jun Harbi K Kasmaliasari Kartodihardjo, Hariadi Lala M Kolopaking Latifah Kosim Kadarusman Lukas Giessen Lutfy Abdulah M. Krott Manifas Zubayr Manifas Zubayr, Manifas Martha Christina Yufuai Maulana , Agus Mira Yulianti Muhammad Alif K. Sahide Muhammad Firdaus Muhammad Sarif Muhammad Sidiq Mukhamad Najib Nandi Kosmaryandi Nastiti Siswi Indrasti Nurheni Wijayanto Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa, Nurtjahjawilasa Oki Hadiyati Oktedy Andryansah Ono Suparno dan Eko Wahyudi Pitojo Budiono R. Birner Rahmat Budiono Rahmat Budiono Reza Purnomo Rinekso Soekmadi Rio Firmansyah Ristianto Pribadi Rizal Syarief S Agus Cahyadi Sarah Burns Secunda Selamet Santoso Secunda Selamet Santoso Shelly Atriani Iskandar Siti Nurkomariyah Sukadaryati Sukadaryati Sukadaryati Sukadaryati Sulistya Ekawati Sundawati, Leti Suyanto Suyanto Trina Ayuni Ulfah Juniarti Siregar Vania Pramatatya Yelin Adalina