Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DENGAN REKONSTRUKSI SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN FUNGSI KRIMINALISTIK Flora, Henny Saida
MEDIA UNIKA - Majalah Ilmiah Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rekonstruksi adalah sebagai bagian dari penyidikan, dengan cara memperagakan kembali perbuatan tersangka, yang disesuaikan dengan keterangan saksi dalam tingkat penyidikan. Pemeriksaan yang dilakukan adalah merupakan usaha atau kegiatan dari penyidik guna mendapat keterangan, kejelasan dan keidentikan baik dari tersangka sendiri maupun dari saksi mengenai terjadinya tindak pidana dan kebenarannya bahwa tersangka sendirilah sebagai pelakunya. Sebab itu dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut harus menjunjung tinggi hukum dan hak-hak asasi manusia. Jadi rekonstruksi berfungsi sebagai sarana untuk menemukan alat bukti dan keterangan lainnya yang digunakan hakim sebagai dasar untuk memutus suatu perkara pidana yang disertai dengan keyakinannya sendiri.
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN Flora, Henny Saida
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (718.877 KB) | DOI: 10.31289/jiph.v1i1.1838

Abstract

Parole is a form of training for inmates in prisons are given to those who haveundergone the punishment is two- thirds of the sentence , or at least ninemonths have been undertaken. Must undergo criminal inmates for good behavioras well as meet other requirements that have been set for it . During his paroleinmates given probation in which there is general agreement and relatedagreements . The purpose of the probationary period is to provide theopportunity for inmates granted parole to improve their behavior and realize themistakes he had made. Thus inmates to adjust himself to the life of societywhich in turn is expected to be a good citizen , useful and responsible beforeending its criminal past .
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MALPRAKTIK MEDIS Henny Saida Flora
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 3 No 01 (2018): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v3i01.1911

Abstract

Profesi kedokteran merupakan salah satu profesi yang penuh dengan risiko, kadang-kadang dalam mengobati penderita atau pasien dapat menimbulkan cedera atau cacat bahkan sampai dengan kematian sebagai akibat dari tindakan dokter. Tindakan dokter yang demikian, seringdiindikasikan sebagai malpraktik medis oleh korban dalam hal ini pasien. Banyak tuntutan khususnya secara pidana yang ditujukan kepada dokter akibat tindakan medik ini. Tindak pidana di bidang medis sangat menjadi perhatian karena perkembangannya yang terus meningkat dengan dampak/korban yang begitu besar dan kompleks. Dalam menjalankan profesi kedokteran seorang dokter berpontensi melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan malpraktik, hal ini adalah konsekuensi bagi profesi dokter, maka untuk mengantisipasi dan mencegah adanyapotensi malpraktik seorang dokter harus memperhatikan kode etik profesi dokter sebagai pedoman tingkah laku dokter. Kode etik merupakan pegangan dokter dalam menjalankan profesi dokter. Dokter harus selalu membandingkan tujuan tindakan mediknya dengan risikodari tindakan tersebut dan ia harus berusaha menerapkan tujuan itu dengan risiko yang terkecil. Dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dimintakan tanggung jawab hukum apabila melakukan kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumenjasa pelayanan kesehatan. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran dalam hal dokter berbuat kesalahan/kelalaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadappasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi. Hukum pidana positif di Indonesia tentang tindak pidana di bidang medis masih memperlihatkan adanya kelemahan dalam kebijakan hukum pidana dalam memberikan hukum terhadap korban malpraktik medis.
Responsibility of Maya World Crimes in Indonesia's Legal System Henny Saida Flora
International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) Vol 1 No 1 (2018): INTERNATIONAL CONFERENCE OF ASEAN PERSPECTIVE AND POLICY (ICAP)
Publisher : International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.973 KB)

Abstract

Information and communication technology has changed the behavior of society and human civilization globally. In addition, the development of information technology has caused the world to be indefinitely and cause significant social change to take place so quickly. Information technology is now a double-edged sword, because in addition to contributing to the improvement of welfare, advancement, and human civilization as well as an effective arena of action against the law one of which is cyber crime. In Criminal Law any person who commits a crime, especially a cyber crime, remains to be observed whether the perpetrator may be subject to criminal liability if committing a crime or a violation of a crime. A person who commits a criminal offense may be liable to a crime if it satisfies all elements contained in criminal liability, whereas if the person does not fulfill any of the elements of criminal liability, it can not be punished by any lawsuit. This criminal liability issue is closely related to the error. The entire laws and regulations contained in the Criminal Code as well as the special law outside the Criminal Code, in this case is the Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions, in essence a unity a punishment system consisting of general rules and special rules. The general rules are contained in the Criminal Code and special rules are contained in the Information and Electronic Transactions Act, all of which will be imposed on the cyber crime if there is an element of criminal responsibility in the perpetrator.
Peran Psikiater Sebagai Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Guna Memutuskan Perkara Pidana Bagi Hakim Di Pengadilan Henny Saida Flora
Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol. 27 No. 2 (2009)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7788.571 KB)

Abstract

Peran Psikiater Sebagai Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Guna Memutuskan Perkara Pidana Bagi Hakim Di Pengadilan
Hubungan Antara Badan Pertanahan Nasional Dengan Pejabat Pembuat Akata Tanah Dalam Proses Pendaftaran Tanah Henny Saida Flora
Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol. 26 No. 4 (2008)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9036.062 KB)

Abstract

Hubungan Antara Badan Pertanahan Nasional Dengan Pejabat Pembuat Akata Tanah Dalam Proses Pendaftaran Tanah
Prona Sebagai Usaha Mempercepat Persetifikatan Tanah Dan Menciptakan Tata Tertib Pertanahan Henny Saida Flora
Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol. 25 No. 3 (2007)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8899.467 KB)

Abstract

Prona Sebagai Usaha Mempercepat Persetifikatan Tanah Dan Menciptakan Tata Tertib Pertanahan
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP IMIGRAN ILLEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Henny Saida Flora
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (925.391 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v1i1.904

Abstract

Law Enforcement is essentially the upholding of ideas or concepts as well as an effort to realize the ideas of people's expectations to become reality. Law enforcement against criminal acts of abuse of residence permit in the immigration environment is carried out by the Civil Servant Investigator. In enforcing the law against perpetrators of misuse of residence permits, Civil Servants of immigration can coordinate with domestic law enforcement agencies, namely the Indonesian National Police, prosecutors and judges. The reality in the field often results in problems in the criminal investigation process carried out by the National Police and Civil Servant Investigators (PPNS) always experiencing ups and downs. The ups and downs can take the form of an incomplete investigation or an incomplete investigation such as the completion of a filing. Many cases of abuse of residence permit only go to the stage of administrative action. Enforcement of criminal law against illegal immigrants entering and entering Indonesian territory without going through immigration checks, namely that in resolving cases or law enforcement criminal acts against illegal immigrants entering and entering Indonesian territory are carried out in two ways namely administrative immigration actions (outside the criminal justice system) and actions projustitia (justice process) included in the criminal justice system (Criminal Justice System).
FUNGSI STATISTIK KRIMINAL DALAMPENANGGULANGAN KEJAHATAN Henny Saida Flora
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 2
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11288.588 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v1i2.1151

Abstract

Pada dasarnya statistik kriminal  disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat, kriminalitas ini terdiri dari kejahatan-kejahatan yang sampai kepada petugas-petugas yang berwenang, baik karena laporan masyarakat maupun karena diketahui dalam patroli polisi, dan kemudian dicatat oleh petugas-petugas tersebut. Arti statistik kriminal ini tidak hanya sekedar angka melainkan sebuah makna yang sangat mendalam, bahwa kejahatan dapat diprediksikan.  Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian. Statistik kriminal dihasilkan melalui interaksi antara masyarakat (korban) yang melapor, petugas polisi yang menerima laporan, petugas polisi yang ada di lapangan dalam kegiatan mencari penjahat. Hasil akhir dari penggunaan keleluasaan oleh mereka tersebut adalah statistik kriminal atau secara umum dapat dikatakan sebagai gambaran dari kejahatan dan penjahat untuk suatu daerah atau masyarakat tertentu. 
PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENJALANI PEMBEBASAN BERSYARAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN Henny Saida Flora
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.02 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i1.1424

Abstract

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu bentuk pembinaan untuk warga binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani dua pertiga dari masa pidana yang telah dijalankan. Maksud dari pembebasan bersyarat adalah sebagai salah satu upaya untuk memulihkan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat dan memperoleh serta meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam menyelenggarakan pemasyarakatan. Adanya model pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi warga binaan pemasyarakatan yang menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat selanjutnya pembinaan warga binaan pemasyarakatan diharapkan agar warga binaan pemasyarakatan mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya