Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum Hamzani, Achmad Irwan; Widyastuti, Tiyas Vika; Sanusi, Sanusi; Asmarudin, Imam; Wildan, Muhammad; Pratama, Erwin Aditya
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol 1, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.252 KB) | DOI: 10.33292/mayadani.v1i2.3

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum di Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman dibidang hukum administrasi kependudukan serta hak perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Informasi hukum yang disampaikan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam percepatan kepemilikan bukti administrasi kependudukan berupa KTP dan lain sebagainya serta mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis maupun ekonomi.Sasaran dalam kegiatan ini adalah warga masyarakat di Dusun 3 Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal berjumlah 35 orang. Sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum ini dilakukan dengan metode ceramah, contoh kasus yang disertai dengan tanya jawan. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep administrasi kependudukan dan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan disertai contoh kasus-kasus dan cara penyelesaiannya. Sementara metode tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada para peserta berkonsultasi dalam mengatasi kendala masalah yang sedang dihadapi berdasarkan pengalamannya di kehidupan berkeluarga para peserta. Ketersediaan tenaga ahli yang memadai dalam sosialisasi ini, antusiasme peserta, dukungan kepala desa terhadap pelaksanaan kegiatan dan dana pendukung dari fakultas merupakan dukungan terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Adapun kendala yang dihadapi adalah belum adanya pengetahuan awal peserta, keterbatasan waktu dan kesibukan peserta di ladang garap. Manfaat yang dapat diperoleh peserta dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain mengetahui (1) prosedur dan arti penting pengurusan serta kepemilikan bukti administrasi kependudukan dalam kehidupan bermasyarakat dan ekonomi; (2) sikap waspada dan tindakan apa yang dilakukan bagi perempuan dan anak jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum Achmad Irwan Hamzani; Tiyas Vika Widyastuti; Sanusi Sanusi; Imam Asmarudin; Muhammad Wildan; Erwin Aditya Pratama
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v1i2.3

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum di Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman dibidang hukum administrasi kependudukan serta hak perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Informasi hukum yang disampaikan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam percepatan kepemilikan bukti administrasi kependudukan berupa KTP dan lain sebagainya serta mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis maupun ekonomi.Sasaran dalam kegiatan ini adalah warga masyarakat di Dusun 3 Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal berjumlah 35 orang. Sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum ini dilakukan dengan metode ceramah, contoh kasus yang disertai dengan tanya jawan. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep administrasi kependudukan dan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan disertai contoh kasus-kasus dan cara penyelesaiannya. Sementara metode tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada para peserta berkonsultasi dalam mengatasi kendala masalah yang sedang dihadapi berdasarkan pengalamannya di kehidupan berkeluarga para peserta. Ketersediaan tenaga ahli yang memadai dalam sosialisasi ini, antusiasme peserta, dukungan kepala desa terhadap pelaksanaan kegiatan dan dana pendukung dari fakultas merupakan dukungan terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Adapun kendala yang dihadapi adalah belum adanya pengetahuan awal peserta, keterbatasan waktu dan kesibukan peserta di ladang garap. Manfaat yang dapat diperoleh peserta dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain mengetahui (1) prosedur dan arti penting pengurusan serta kepemilikan bukti administrasi kependudukan dalam kehidupan bermasyarakat dan ekonomi; (2) sikap waspada dan tindakan apa yang dilakukan bagi perempuan dan anak jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
Implikasi Hukum Terhadap Pembatasan Peran Serta Aparatur Sipil Negara dalam Proses Politik di Indonesia Erwin Aditya Pratama; Toni Haryadi; Eddhie Praptono
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2019): Mei 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.79 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v7i1.67

Abstract

Secara konstitusional, salah satu bentuk penerapan hak politik tercermin dalam hak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran.Hak tersebut merupakan indikator bahwa suatu negara telah melaksanakan demokrasi. Secara umum, makna netralitas yang dimaksudkan adalah bebasnya Aparatur Sipil Negara dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Hal ini memberikan makna bahwa Aparatur Sipil Negara sama sekali tidak boleh masuk dalam ranah politik. Namun pada sisi lainnya, Aparatur Sipil Negara masih tetap mempunyai hak politik untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam proses politik, namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik. Tujuan penelitian kali ini adalah melihat sejauh mana peran yang dapat dilaksanakan aparatur sipil negara dalam proses politik di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normati. Pengumpulan data memanfaatkan kepustakaan. Dan pengolahan data dilaksanakan secara kualitatif. Implikasi hukum terhadap pembatasan peran serta Aparatur Sipil Negara dalam proses politik, berupa Pertama, implikasi hukum terhadap inkonsistensi pengaturan tentang netralitas yang meliputi terdapatnya aturan yang menimbulkan celah hukum, sehingga dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara untuk berperan serta aktif dalam proses politik, terjadinya pengaburan makna netralitas dan terciptanya ambiguitas regulasi; Kedua, implikasi hukum terhadap pelanggaran ketentuan tentang pembatasan peran serta Aparatur Sipil Negara dalam proses politik menciptakan sanksi administratif yang didasarkan pada berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara.
Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Sanusi; Lorent Pradini Imso; Erwin Aditya Pratama
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2019): Mei 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.405 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v7i1.3

Abstract

Jaksa adalah pegawai pemerintah yang berkecimpung di bidang hukum, bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Dalam bahasa Belanda disebut officer van justitie, dalam bahasa inggris disebut public prosecutor. jaksa sebagai salah satu penegak hukum mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan strategi pembangunan hukum yang telah dijamin dalam undang– undang. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menjamin kemandirian kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya, sesuai yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2). Akan tetapi dalam ketentuan selanjutnya kedudukan kejaksaan tidak dapat terlepas dari lembaga eksekutif. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya kejaksaan seringkali dihadapkan pada persoalan kemandirian dalm pencapaian tugas, karena bagaimanapun kejaksaan tidak dapat melepaskan diri dari bayang-bayang lembaga eksekutif, hal inilah yang menyebabkan kejaksaan sering dianggap tidak profesional. Menghindari dominasi tunggal Presiden dalam menentukan jabatan Jaksa Agung, maka harus dilakukan dengan melibatkan lembaga lain seperti DPR atas persetujuan dari seluruh rakyat. Menyadari bahwa kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, maka pengertian kekuasaan kehakiman yang dijabarkan dalam UUD 1945 hasil amandemen perlu ditinjau kembali. Keterpaduan dalam kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan kontrol satu sama lain. Maka dari itu sangat diperlukan untuk meletakkan kekuasaan penyelidikan dan penuntutan dalam bab kekuasaan kehakiman didalam UUD 1945 apabila di kemudian hari dilakukan amandemen kelima.
Implementasi Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Tegal Moh Taufik; Imawan Sugiarto; Erwin Aditya Pratama
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019): November 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.235 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v7i2.72

Abstract

Isu tentang peran negara, hukum dan kebijakan publik tidak akan pernah lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam UUDN RI 1945 terutama di dalam pembukaan dan penjelasannya disebutkan bahwa keadilan dan kesejahteraan merupakan cita cita bersama seluruh elemen yang berada dalam yang disebut negara. Negara harus mampu menciptakan perlindungan bagi warganya. Undang Undang no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial menjabarkan secara konkrit tentang kehadiran negara. Khususnya dalam pasal 19 dan 20 yang khusus membahas kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran negara, hukum dan kebijakan publik melalui studi kasus tentang implementasi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan konsep tentang negara kesejahteraan, hukum dan keadilan, kebijakan publik, dan kemiskinan. Bahan penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, sementara narasumber dalam penelitian ini adalah Bupati tegal, Sekretaris daerah, Ketua dan Anggota komisi 4 DPRD, Bappeda Kabupaten Tegal, Dinas Sosial, dan Dinas Permades Kabupaten Tegal. Keberhasilan dan efektivitas program kemiskinan sangat ditentukan oleh keterpaduan data dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program , dalam hal ini peran dinas yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan akan berjalan maksimal jika dibuat Peraturan Daerah sebagai Individual Norma dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tegal.
Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli nuridin nuridin; Muhammad Wildan; Erwin Aditya Pratama
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.91 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v8i2.91

Abstract

Buying and selling is something that is already familiar to us. Buying and selling in this case the sale and purchase of land rights often occurs in the community, but in its implementation the community has not been too understanding in terms of land registration procedures due to legal acts of sale and purchase. The lack of understanding from the community resulted in disputes in the future such as the rise of disputes over land rights resulting from the transfer of rights to land that had not yet been registered. This writing uses a normative juridical research method, where this study refers to the provisions of applicable laws and regulations. The results of the study show that legal actions through buying and selling must be officially registered with the local Land Office. The purpose of registering the transfer of land rights is to obtain legal guarantees for the parties regarding ownership of the land rights. So that there is a need for further understanding of the importance of registration of land rights due to buying and selling.
Optimalisasi Pendayagunaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek Fajar Dian Aryani; Erwin Aditya Pratama; Evy Indriasari
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.042 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v6i2.98

Abstract

Various forms of administrative legislation and/or economic administration laws that "involve" criminal law in Indonesia are quite numerous. One example is Law No. 20 of 2016 on Brands And Geographic Indications. The problem of criminal law in the field of administrative law as well as economic law, especially in the enforcement and protection of intellectual property rights has not shown action in line with the spirit of the establishment of the law. One form of violation of the law that is currently developing in Indonesia is the duplication of copyright. But so far efforts to provide legal protection for copyright holders appear to be inadequate. Even in the process of implementing law enforcement, it is not uncommon for copyright infringement cases to be down the road. Seeing problems in the enforcement of economic criminal law, especially in the field of intellectual property rights, gives rise to alternative discourse on resolving criminal disputes in the field of intellectual property rights, especially against brand rights violations. Whether the criminal activity in the field of the brand can be solved outside the Court That in Penal Mediation there are parties involved in the process of handling it, namely Victims, Perpetrators, Community and Community Leaders (village chiefs/ chiefs) or other parties (Law Enforcement) as neutral persons to be used as Mediators to help the parties in dispute to reach a settlement in the form of voluntary agreement on some or all of the disputed issues. The mediator's job is to make the parties forget the legal framework and encourage them to engage in the communication process. As mediators in criminal cases can be raised by the investigators themselves, therefore the Investigator in the implementation of Penal Mediation must be neutral, or impartial to either party to the dispute.
Pemasyarakatan Narapidana Narkotika dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Wiska Watubtaran Rengmas Rahantoknam; Erwin Aditya Pratama
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (692.606 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v8i2.101

Abstract

Assimilation is part of the development process as well as the right of narcotics inmates inside the Penitentiary to mingle directly with the community outside the prison. In the application of assimilation often narcotics inmates commit irregularities that violate the rule of law, irregularities are carried out to obtain narcotics for addicts and for dealers to operate narcotics trafficking from inside prisons, this event indicates that the legal awareness of inmates undergoing the process of assimilation has not shown a success. The problems examined include First, how is the implementation of assimilation for narcotics inmates in Class II A Kendal Correctional Institution. Second, whether narcotics inmates are given special supervision while undergoing the process of assimilation. Third, how is the success rate of coaching narcotics inmates at the stage of assimilation in realizing legal awareness? This research uses the socio-legal approach method, data obtained through interviews and observations, then data processed descriptively analytically. The results showed that the implementation of assimilation of narcotics inmates was carried out in prisons as a preventive effort so as not to fall back on narcotics. Assimilation in prisons is carried out by involving people from outside prisons to carry out activities with narcotics inmates in various aspects such as education, sports, and the arts. Supervision is carried out strictly with certain restrictions by officers, inmate guardians, and also prison intelligence so that inmates do not feel intervened during the assimilation. The level of legal awareness shown by narcotics inmates at Kendal correctional institutions showed positive results in which they showed compliance with the rule of law in general and the rules of the potentiation and did not commit any violations in the process of assimilation.
Maju Mundur Transformasi Aturan Mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Indonesia Ivan Wagner; Erwin Aditya Pratama
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.958 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v8i2.103

Abstract

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has been legally enacted. The government claims that Law Job Creation is to improve the investment climate, especially in the global conditions that are being hit by the Covid-19 pandemic and are predicted to have a correlation with job creation for the peoples. However, from the time the law was proposed, discussed, endorsed, until it was signed, this law has resulted in problems, one of which is about Environmental Impact Assessment (EIA). The research questions formulated are: First, what is the historical trail of the birth and development of the EIA instrument? Second, based on the historical traces of its birth and development, is Law Job Creation a forward movement or is it a backward movement on the discourse of environmental protection? By focusing on the legal history side of EIA, using a socio-legal approach method, it can be conveyed that the traces of regulation on EIA from global discourse to national regulations are actually capable of capturing a value-based transformative vision of environmental awareness and justice. However, the transformation process was mostly carried out by the interests of foreign funding institutions that carried a vision of economic interests that reduced a value-based transformative vision. Law Job Creation is the next milestone in the transformation of regulations regarding EIA and environmental permits. If the vision for the transformation of environmental regulations is about a value-based vision towards a more environmentally aware and environment justice, it is clear that Law Job Creation is like bringing back to the starting point again.
Perlindungan Hukum Perawatan Paksa Orang Dengan Gangguan Jiwa Eddhie Praptono; Erwin Aditya Pratama
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.32 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v9i1.136

Abstract

Most treatments of people with mental disorders (ODGJ) are forced or involuntary care. Human rights ensure that persons with disabilities are entitled to enjoy independence based on equality with others. Deprivation of liberty is allowed only if it is lawful and is done without arbitrary. The criminal law has set a ban on the deprivation of independence if it meets all its elements. The study examined whether the forced treatment of people with mental disorders in Indonesia when analyzed, associated with deprivation of independence, is a violation of criminal law and human rights, and how harmonization with forced care regulations. The results of this study show that the deprivation of independence in forced care in health institutions does not meet the elements of unlawful acts because there are clear rules, while in non-health institutions there are no clear rules and there may be acts of deprivation of independence that need further research. Forced Care needs to be harmonized with the current Law, namely: Law No. 32 of 2009 concerning Health; Law No. 18 of 2014 on Mental Health; and Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.