Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Langgudu Kabupaten Bima Firmansyah Firmansyah; Arif Budiman; Muhamadong Muhamadong; Hendra Hendra; Firliah Rizkiani
Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol 7, No 2 (2020): KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Arikel ini didasari dari hasil penelitian dengan judul Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Langgudu Kabupaten Bima Kabupaten Bima. Adapun masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan prinsip kesederhanaan, prinsip kejelasan, prinsip ketepatan waktu dan prinsip keterbukaan dalam memberikan pelayanan publik pada Kantor Camat Langgudu Kabupaten Bima ?Penelitian ini bertujuan : untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip kesederhanaan, prinsip kejelasan, prinsip ketepatan waktu dan prinsip keterbukaan dalam memberikan pelayanan publik pada Kantor Camat Langgudu Kabupaten Bima.Berdasarkan hasil pembahasan, menunjukkan bahwa Pelayanan Publik Oleh Aparatur Kecamatan Terhadap Kepuasan Masyarakat pada Kantor Camat Langgudu Kabupaten Bima, sudah berjalan dengan baik. Hal ini, dapat dilihat dari : Dari pembahasan sebelumnya, dapatlah penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Berdasarkan variabel kejujuran sebagai wujud evaluasi pelayanan publik pada Kantor Camat Langgudu, baik tidak menyalahgunakan wewenang dalam pelayanan, transparansi dalam pelayanan, sikap karyawan dalam pelayanan, maupun kesetiaan dalam pelayanan, maka hasilnya dinilai informan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai yang diharapkan. (2) Berdasarkan variabel tanggung jawab pelayanan sebagai wujud evaluasi pelayanan publik pada Kantor Camat Langgudu, baik ketepatan dalam pelayanan, pelemparan tanggung jawab, pemeliharaan dan penggunaan pasilitas kantor, maupun menyadari kepentingan publik, maka hasilnya dinilai informan sudah dilaksanakan dengan baik. (3) Berdasarkan variabel disiplin dalam pelayanan sebagai wujud evaluasi pelayanan publik pada Kantor Camat Langgudu, baik ketaatan pada peraturan yang berlaku, pelaksanaan tugas sesuai jam kerja, kesediaan untuk menerima keluhan (karyawan belum tanggap terhadap keluhan pengguna jasa), maupun kesungguhan karyawan dalam pelayanan, maka hasilnya dinilai informan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai yang diharapkan. (4) Berdasarkan variabel diskriminasi pelayanan sebagai wujud evaluasi pelayanan publik pada Kantor Camat Langgudu, baik tindakan pilih kasih dalam pelayanan maupun posisi masyarakat dalam pelayanan, maka hasilnya dinilai informan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai yang diharapkan. (5) Berdasarkan indikator keikhlasan dalam pelayanan publik pada Kantor Camat Langgudu, baik kerja tanpa pamrih, kerja tidak mengharapkan balas jasa, kerja secara totalitas, dan kerja dengan loyalitas, maka rata-rata hasilnya sudah cukup baik.

Proses Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Inisiatif Badan Permusawaratan Desa di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Salahuddin Salahuddin; Surip Surip; Muhammad Dong
Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol 7, No 1 (2020): KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perencanaan Penyusuna Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Perdes Inisiatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam rencana kerja Pemerintah Desa atau oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus berdasarkan pada regulasi desa terutama kaitan dengan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa sebagai Perdes Induk di desa. Selanjutnya bagi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Desa lainnya didesa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa (PERDES). Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 1. Bagaimana proses penyusunan kerangka peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD di desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? 2. Bagaimana teknik penyusunan peraturan desa oleh Pemerintah Desa dan BPD Di desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? 3. Bagaimana jenis–jenis peraturan desa di desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? Hasil Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat ketercapaian tujuan dalam proses penyusunan Peraturan Desa Di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 3. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan masukkan bagi Pemerintah Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan sekaligus dapat menjadi bahan rujukkan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian secara mendalam pada bidang yang sama. Fokus Penelitian: Masalah Proses, Langkah-langkah penyusunan dan jenis Peraturan Desa. Tinjauan pustaka: Metode Penelitian Deskriptif, Jenis Penelitian Kualitatif, Lokasi Penelitian: Desa Monta Baru Kecamatan Lambu. Sistematika pembahasan, kajian pustaka, Deskriptif Lokasi Penelitian. Pembahasan hasil penelitian meliputi 1. Peraturan Desa adalah salah satu Produk Hukum. 2. Rancangan Peraturan Desa 3. Jumlah Perdes yang sudah di keluarkan, 4. Akuntabilitas Perdes, 5. Anggaran penyusunan Perdes, 6. Kewenangan BPD dalam menyusun Perdes.

Pengaruh Kemampuan Manajerial Kepala Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Pada Kantor Desa Doro.O’o Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Abdul Kadir; Muhammad Dong; Arif Budiman
Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol 6, No 2 (2019): Komunikasi Kearifan Lokal
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah Pengaruh Manajerial KepalaDesa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Pada Kantor Kepala Desa Doro.O’o Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ? 2. Bagaimana Tanggapan Masyarakat Terhadap Kinerja Perangkat Desa Doro.O’o Terhadap Pelayanan Public Pada Kantor Kepala Desa Doro.O’o Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ?. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui Pengaruh Manajerial Kepala Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Pada Kantor Kepala Desa Doro.O’o Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. 2) Untuk mengetahui Pengaruh Manajerial Kepala Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Pada Kantor Kepala Desa Doro.O’o Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Manfaat Penelitian. 1). Bagi Pemerintah Desa diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap kepentingan publik. 2). Bagi pihak akademisi diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan dibidang yang sama. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni penelitian deskriptif.dengan menggunakan Mix Methode yakni gabungan dari dua alat pengumpul data adalah wawancara dan angket (kuesioner). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif menurut Sanapiah Faisal (1995) dimaksudkan “ Penelitian deskriptif dimaksudkan sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial (karenanya sering pula disebut sebagai penelitian eksplorasi”. Hasil Dan Pembahasan. Direktif Sangat baik nilai oleh responden sebanyak 15 orang atau 50 % Konsulatif Sangat baik 46,47, Partisipatif Sangat baik 50, Delegatif di nilai Sangat baik 53,33 Kesimpulan : Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya terutama pada Bab Pembahasan Hasil Penelitian, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan variabel kaitan dengan kemampuan manajerial kepala desa terhadap kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa Doro.O’o, baik itu kemampuan Direktif (50 %), Kemampuan Konsulatif (46,67 %), Kemampuan Partisipatif (50 %), dan Delegatif (53,33 %), Kepala desa dan perangkat desa Doro.O’o memiliki sikap disiplin hal ini diungkapkan oleh responden sebanyak 53.33 %, Saran-Saran : maka melihat dari hasil olahan kuesioner tesebut maka disarankan untuk dipertahankan hasil yang dicapai dan seyogyanya terus dikembangkan sehingga benar-benar mencapai hasil yang maksimal. !). Dengan melihat hasil analisis data yang diperoleh sangat baik (rata-rata 51,67 %) kaitan dengan kualitas perangkat desa sebagai wujud kualitas hasil kerja perangkat desa desa Doro.O’o, baik tentang Ketepatan dalam menjalankan tugas, Ketelitian dalam menjalankan tugas, Kerapian dalam menghasilkan tugas, dan Kebersihan dalam menghasilkan pekerjaan, maka disarankan untuk dipertahankan hasil yang dicapai dan seyogyanya terus dikembangkan sehingga benar-benar mencapai hasil yang maksimal.

EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PERTAMA SEBAGAI PEJABAT POLITIK LEVEL TERTINGGI DI KABUPATEN BIMA Muhammadong ,; Hendra ,; Salahudin ,; Firliah Rizkiani
Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Mbojo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.389 KB)

Sebagai seorang perempuan yang memimpin Kabupaten Bima, seorang Bupati Kabupaten Bima menjadi motor penggerak bagi masyarakatnya untuk terlibat aktif dalam pembangunan di Daerah. Untuk itu, kepemimpinan penting adanya guna membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tim peneliti melihat di Kabupaten Bima – NTB bahwa perempuan yang menjadi sosok pemimpin (pejabat) politik merupakan hal yang langka, terlebih lagi menjadi seorang Bupati yang beberapa waktu memenangkan PILKADA. Kabupaten Bima ”. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu ; Bagaimana Kesuksesan Kepemimpinan Hj. Dinda Dhamayanti Putri, SE Sebagai Bupati Bima ? Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data penelitian antara lain: observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian teknik analisa data dengan menggunakan reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bima telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 13 sasaran yang mencakup 35 indikator sasaran, diketahui bahwa 11 indikator sasaran atau 31,43 % Sangat Berhasil, 23 indikator sasaran atau 65,71 % Berhasil, 1 indikator sasaran atau 2,86 % cukup berhasil. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 110,87 % atau bermakna Sangat Berhasil. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2019 Sangat Berhasil. Kata kunci : Efektifitas Kepemimpinan, politik, perempuan

PROFESIONALISME PERANGKAT DESA DALAM PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA MONTA BARU KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA Ahmad Yani; Suraya .; Muhammadong .
Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Mbojo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.117 KB)

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui penerapan prinsip profesionalisme Perangkat Desa dalam meningkatkan kinerja perangkat Desa di Desa Monta Baru Kecamatan. Lambu Kabupaten Bima. Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, 2) Untuk mengetahui penerapan alokasi dana desa (ADD) Desa Monta baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Metode Peneliti menggunakan deskriptif kuantitatif, dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket (questioner). Penentuan sampel menggunakan tehnik random sampling dengan jumlah responden sebanyak 64 orang dari populasi sebanyak 645 orang. Kemudian teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif yang didahului dengan penyajian tabel frekuensi. Pembahasan, profesionalisme kerja perangkat Desa Monta Baru dalam meningkatkan akses pelayanan publik dinilai baik. Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima secara normatif dan admistratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut. Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Profesionalisme, Perangkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan APBDesa Di Kabupaten Bima Firmansyah Firmansyah; Muhamadong Muhamadong; Arif Budiman; Hendra Hendra; Firliah Rizkiani
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jisip.v5i1.1697

Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelengarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu : 1). Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. 2). Kesenjahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. 3). Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. 4). Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas.Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan anggaran diatas maka pengawasan itu penting, dengan melalui pengawasan yang ketat maka segala program pembangunan yang sudah disepakati tidak akan keluar dari rel atau aturan main yang ada baik dalam Undang - undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Kemendagri, Nomor 113 Tentang Pengelolaan ADD, Kemendesa, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbub) maupun Peraturan Desa (Perdes) sebagai payung hukum pelaksanaan (APBDes) untuk itu perlu adanya pengawasan langsung oleh Badan Permsyawaratan Desa (BPD). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu persiapan anggaran, perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu 30% untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 70% untuk Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, semua ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip dalam pelaksanaan anggaran APBDesa yaitu diterima oleh semua pihak, sehingga dalam pengelolaan anggaran didalamnya terdapat transparansi anggaran, yang dapat dipertanggung jawabkan secara berkelanjutan. Jadi secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa oleh Pemerintah Desa.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa Firmansyah Firmansyah; Arif Budiman; Adilansyah Adilansyah; Muhamadong Muhamadong; Muhammad Nur
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4502

-

Pengaruh Knalpot Racing Pada Kendaraan Roda Dua Yang Bising Di Kota Bima Surip Surip; Hendra Hendra; Junaidin Junaidin; Sri Asmiatiningsih; Muhamadong Muhamadong
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4503

In the midst of a pluralistic community life as problems occur that require legal resolution, so that the settlement has certainty. The complexity of legal issues becomes very dilemmatic. Even the law lags far behind when compared to the current incidence of crimes and offenses. However, amid the complexity of violations and crimes today, the law must provide legal certainty and a sense of security in society. One of the violations that concerns violations of technical requirements and roadworthiness is the use of exhaust racing / not stanfdar which directly shows an attitude of not having traffic ethics, where the use of "exhaust racing" violates Law Number 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic. By conducting raids on the control of two-wheeled motorized vehicles with noise, it is hoped that there will be legal awareness of the public to return to using standard knalopt so that it can reduce pollution that arises and can realize the comfort of fellow road users.

PENGELOLAAN DESA BERBASIS MANAJEMEN MODERN DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Muhamadong Muhamadong; Firmansyah Firmansyah; Haerun Yasin
Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis Vol. 1 No. 3 (2022): Agustus : Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pengelolaan desa berbasis manajemen modern yang berlokasi di Kabupaten Bima, dan kita ketahui saat ini adalah era revolusi industri 4.0 yang memungkinkan suatu desa untuk lebih menggunakan kecanggihan teknologi (IT) ke dalam sistem birokrasi pemerintah dengan tujuan mempermudah pekerjaan, komunikasi atau aktivitas para pegawai sebagai pelayan publik untuk meningkatkan dan memajukan ekonomi masyarakatnya, dan untuk menahan urbanisasi para generasi mudanya untuk keluar dari desanya atau hilangnya minat ke sektor pertanian, perkebunan, peternakan, seni budaya, pertukangan dan sektor industry kelautan dan perikanan serta sektor pariwisata, sehingga perlu lebih lanjut para peerintah desa didalam mengelola pemerintahan desa melakukan seperti mengelola suatu perusahaan dengan berbasis fungsi fungsi perusahaan yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia (MSDM), marketing, teknologi, opersional/produksi dan keuangan disertai dengan penerapan Good Coorperate Governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengeksplorasi tentang fungsi fungsi manajemen terhadap pengelolaan desa untuk menuju desa modern di Kabupaten Bima. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam dengan jajaran aparat desa. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta penyertaan kontribusi teoritis, dan praktis.

Analisis Budaya Kerja Pegawai Terhadap Tanggungjawab Pada Suatu Pekerjaan (Studi Pada Kantor Lurah Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima) Hendra Hendra; Firmansyah Firmansyah; Arif Budiman; Muhamadong Muhamadong; Firliah Rizkiani
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4978

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Budaya Kerja Pegawai Terhadap Tanggungjawab Pada Suatu Pekerjaan (Studi Pada Kantor Lurah Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima). Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitin ini penulis menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis secara deskriptif kualitatif, yang dimulai dari reduksi data, display data, dan verifikasi dan pengambilan kesimpulan.Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: pelaksanaan dimensi sikap pegawai pada Kantor Lurah Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, baik mau menerima arahan pimpinan, senang menerima tanggung jawab kerja, kerja sebagai ibadah, melaksanakan pekerjaan sesuai tugas, dapat mengatasi kendala kerja, maupun dapat menyusun laporan kerja, hasilnya sudah sangat baik; dan pelaksanaan dimensi perilaku pegawai pada waktu bekerja pada Kantor Lurah Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, baik disiplin kerja, jujur dalam kerja, komitmen kerja, tanggungjawab terhadap pekerjaan, kerjasama dengan rekan kerja, maupun mengevaluasi pekerjaan, hasilnya sudah sangat baik.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search