Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceeding SENDI_U Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas
Fitria Olivia
Unknown Affiliation
Education

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA KAPAL ATAS PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) TERHADAP AWAK KAPAL OLIVIA, FITRIA; SUTANTO, JEFFREY
Proceeding SENDI_U 2015: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.331 KB)

Abstract

In the maritime sector, some three decades that the maritime sector is a sector position of the periphery,because economic growth is so slow that make this sector becomes less government attention. It is time forour nation to change the perspective of development of land-based development only became more orientedto the marine base in view of our country is an island nation that has been recognized and accommodated inthe 1945 Constitution, Article 25A. Therefore everyone working at sea should also be protected so that theneed for marine work agreement between the employees and ship owner. Based on background research,there are two problems as major issues in marine sector that required serious attention from our government,particularly from Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia, are: First, how dorelationship in seafarer’s employment agreement between employees and ship owner? And then Second, isthe seafarer’s employment agreement already protect the rights and social guarantee of employees yet? Thisresearch methods will be used in this paper is descriptive research of literature method.The relationshipbetween the labor agreement with the employer ship crew is doing treaty rights and obligations and workagreements have been protected by Act 3 of 1992 and PP 14, 1993.Keywords: Responsibility, Entrepreneur Boats, Social Security Labor, Crew
PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI Olivia, Fitria; Arianto, Henry
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kehidupan manusia tidak akan dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya dimana hubungantersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak dan agar mencapai kesesuaiankehendak di mana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Suatu hal tersebutmerupakan bisa dijadikan obyek sengketa, yakni Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi danPerbuatan Melawan Hukum memiliki pengertiaan yang berbeda, Perbuatan Melawan Hukum hanya mengandungpengertian yang sempit, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Adapunpermasalahan adalah Apakah putusan arbitrase dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat jikaputusan tersebut mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukumyang dapat digunakan sebagai fundamentum petendi pengadilan negeri dalam menerima gugatan yang diajukan olehsalah satu pihak yang terikat perjanjian arbitrase. Adapun metode penelitian yang digunakan normatif dengan tipepenelitian Pendekatan Undang-Undang dan Konseptual. Ketentuan Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999, memang tidakmengatur alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, yang perlu dipahamidisini adalah ketentuan tidak diatur disini bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum dasar yang berlaku secarauniversal tidak dilarang berarti boleh, bukan sebaliknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 643 Rv, ada sepuluh alasanyang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase dan dapat dijadikan fundamentum petendi dalammengajukan gugatan ke pengadilan negeri disamping atas pembatalan putusan arbitrase. Pengadilan menganggapmemiliki wewenang untuk menangani perkara dengan pokok gugatan seperti yang telah ditentukan.Kata Kunci : Pembatalan, Putusan Arbitrase, Pengadilan Negeri
PENYULUHAN ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN TERHADAP UMKM DALAM PEMBERDAYAAN UMKM BINAAN DI KECAMATAN CIATER SUBANG DI ERA INDUSTRI 4.0 Hartadi, I Gede; Olivia, Fitria; Redjeki, Sri; Widarto, Joko; Siswanto, Ade Hari; Subiyanto, Achmad Edi; Triningsih, Anna
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 8, No 03 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v8i03.5206

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Aspek hukum UMKM meliputi UU No. 20 Tahun 2008 dan KUHPerdata Pasal 1313 tentang perjanjian. Problematika UMKM yang sering terjadi adalah menyangkut sejumlah persoalan, seperti ketimpangan struktural dalam alokasi dan penguasaan sumber daya, dan pengembangan strategi industrialisasi, kinerja yang relatif terbatas pada hal yang klasikal (sumber daya manusia atau SDM, permodalan dan akses terhadap kelembagaan keuangan, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi). Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah UMKM binaan Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat. Kegiatan ini dimulai dengan adanya permintaan dari mitra (Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat) untuk dapat dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum terkait aspek hukum pembiayaan terhadap UMKM. Kemudian dilanjutkan dengan audiensi, rapat pembahasan tema, penandatangan kerjasama dan pelaksanaan edukasi/penyuluhan. Setelah itu, kami menyepakati bahwa pelaksanaan akan diselenggarapak pada tanggal 04-05 Desember 2021 di Aula lembah Sarimas Subang, Jawa Barat. Kata Kunci: Perjanjian Pembiayaan, UMKM
SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEPARTAIAN Kurniawan, I Gede Hartadi; Olivia, Fitria; Suprayogi, Agus; Slamet, Sri Redjeki; Siswanto, Ade Hari; Arianto, Henry
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 7, No 04 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v7i04.4502

Abstract

Sengketa di dalam Internal partai politik sering terjadi di alam demokrasi sebagai akibat reformasi sejak tahun 1998. Sengketa terjadi sebagai akibat aturan paying hukum di dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik memberi celah terhadap pendiri partai ataupun pihak pihak yang mempunyai kekuasaan di dalam partai tersebut, dengan membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai kehendak pemegang kekuasaan di dalam internal partai tersebut dengan tujuan demi melanggengkan kekuasaan . Kerap terjadi sengketa tersebut berakibat terjadinya keributan diantara sesama kader di dalam internal partai , dan secara langsung atau ridak langsung menjadi pusat perhatian publik di tengah alam demokrasi serta berujung terhadap tersumbatnya kaderisasi jabatan partai politik untuk dapat diduduki oleh masyarakat yang tidak ada hubungan keluarga atau pertemanan dengan para pemegang kekuasan di dalam partai politik. Perlu terobosan yang baik agar masalah sengketa di dalam partai politik tidak selalu terjadi di alam demokrasi Indonesia dengan merubah aturan perangkat hukum sehingga memberikan rasa keadilan serta pendidikan politik terbaik di tengah masyarakat Kata kunci : sengketa, oligarki, partai
PENGARUH PANDEMI COVID 19 TERHADAP MARAKNYA KASUS PERCERAIAN DI BERBAGAI PENGADILAN AGAMA Kurniawan, I Gede Hartadi; Judge, Zulfikar; Olivia, Fitria; Suprayogi, Agus; Slamet, Sri Redjeki; Siswanto, Ade Hari; Arianto, Henry
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 7, No 02 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v7i2.3954

Abstract

Pandemi Covid 19 telah membawa begitu banyak pengaruh bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Semua bermula dari diberlakukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia yang bermuara dengan ditutupnya berbagai jenis usaha yang tidak masuk ke dalam jenis usaha yang diperbolehkan beroperasi selama masa PSBB. Hal yang hampir sama juga terjadi di berbagai penjuru dunia, sehingga sangat berpengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Kurangnya pemesanan barang hasil industri dari luar negeri ataupun bahan –bahan impor sebagai bahan baku produksi, mengakibatkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja ataupun pengurangan karyawan di berbagai jenis industri, sehingga mengakibatkan problem ekonomi rumah tangga karyawan dari berbagai industri dan pabrik-pabrik, sehingga bermuara ke gugatan perceraian akibat faktor ekonomi keluarga. Dengan  banyaknya kasus perceraian di Indonesia di masa pandemi covid 19, maka secara otomatis berdampak kepada banyaknya duda atau janda baru sebagai akibat hasil dari proses siding perceraian. Oleh karenanya ,tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini supaya dapat menerima masukan dari peserta webinar untuk ditemukan solusi terhadap akibat dari proses perceraian dan  terkait dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang seharusnya perlu di revisi kembali di beberapa pasalnya, karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam berbagai agama yang diakui di Indonesia, dan secara khusus tentang ketentuan mengenai perkawinan di dalam  ajaran Agama Islam.Adapun metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan metode seminar secara daring atau dinamakan Webinar Kata kunci : perceraian, pandemi, perkawinan
NEW NORMAL PADA INDUSTRI PERBANKAN DI TENGAH PANDEMIK COVID-19 Kurniawan, I Gede Hartadi; Judge, Zulfikar; Olivia, Fitria
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 6, No 4 (2020): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v6i4.3561

Abstract

Large-scale Social Restrictions (PSBB) that have been imposed in several regions of Indonesia have passed several times of extension from one period to the next. In the DKI Jakarta area, on June 5, 2020 passed the third period and entered the fourth period PSBB or also called the transition PSBB period or if it was likened to another term, the "New Normal" period. The period of a region can be said to have entered the term "New Normal" if the level of spread of the Covid-19 pandemic has entered a declining trend. The number of open unemployment is 3.5 million to 8.5 million people throughout 2020. "This means that the unemployment rate has the potential to rise from the current 5.2 percent to 5.3 percent to between 7.7 percent on a moderate scale and 10, 3 percent on a weight scale The significantly increased unemployment rate is highly correlated with the closure of various types of factories and businesses in line with the various rules in the PSBB regulations.Pandemic Covid-19 inevitably changes the habits that have been carried out by the hotel industry for example that is, we will not see breakfast facilities with buffets and various other facilities that may be a distance when using a swimming pool or fitness center.In the absence of breakfast services, there will automatically be potential for reducing the need for food raw material providers or decide to cooperate with a catering company as a provider of facilities n morning. It is also not possible for the banking industry to wait too long for debtor installments to return to their normal payment situation. In addition, the massive termination of employment is avoided as far as possible with the aim of reviving Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with a "New Normal" situation or a new normalcy adjusted to the health protocol Covid-19. Keywords : Large-scale Social Restrictions (PSBB), Covid-19, bank
PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA DI DESA MEKAR BUANA KABUPATEN KARAWANG Suprayogi, Agus; Olivia, Fitria; Arianto, Henry; Ernawati, Ernawati; Baharudin, Erwan
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 6, No 2 (2020): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT ABDIMAS
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v6i2.3170

Abstract

AbstractLegal protection for workers is the fulfillment of the basic rights inherent and protected by the constitution as regulated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution "Every citizen has the right to work and a decent living for humanity". Violation of basic rights protected by the constitution is a violation of human rights. Generally, violations of the law against workers, occur in the area or village, because in general workers' knowledge of labor law is relatively lacking. One of them is in Mekarbuana Village, Karawang Regency. This is the reason that makes us, the lecturers at Esa Unggul University, interested in making community service in Mekarbuana Village, Karawang Regency. The method of implementation is initiated by seeking information from informants in the village, then observing the village, then ending with legal counseling in the field of labor, according to what they need. It is expected that after this counseling, knowledge to the public about the rights and obligations of workers and employers will increase so as to create mutual understanding between workers and employers in order to prevent industrial relations disputes. The conclusion we get, so far they still do not get what they are entitled to, especially in the field of Specific Time or Honorary Workers. Keywords: Increased knowledge, work agreements, mekarbuana village AbstrakPerlindungan hukum terhadap Pekerja merupakan pemenuhan hak dasar  yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam  Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan  penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi  merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Umumnya pelanggaran hukum terhadap pekerja, terjadi di daerah atau desa, dikarenakan umumnya pengetahuan pekerja terhadap aturan hukum tenaga kerja relatif masih kurang. Salah satunya adalah di Desa Mekarbuana, Kabupaten Karawang.  Alasan inilah yang membuat kami, para dosen di Universitas Esa Unggul, tertarik untuk membuat pengabdian masyarakat di Desa Mekarbuana, Kabupaten Karawang, tersebut. Adapun metode pelaksanaannya adalah diawali dari pencarian informasi dari narasumber di desa tersebut, lalu observasi di desa tersebut, barulah di akhiri dengan penyuluhan hukum di bidang tenaga kerja, sesuai dengan yang mereka butuhkan. Diharapkan setelah penyuluhan ini, pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha makin bertambah sehingga tercipta saling pengertian antara Pekerja dan pengusaha guna mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial. Kesimpulan yang kami dapatkan, mereka selama ini masih belum mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, khususnya di bidang Pekerja Waktu Tertentu atau Honorer. Kata kunci: Peningkatan pengetahuan, perjanjian kerja, desa mekarbuana
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Agus Suprayogi Anna Triningsih, Anna Ernawati Ernawati Erwan Baharudin Hartadi, I Gede Henry Arianto I Gede Hartadi Kurniawan JEFFREY SUTANTO, JEFFREY Sri Redjeki Sri Redjeki Slamet Zulfikar Judge