Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justitia et Pax Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Nurul Ula Ulya
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
OMNIBUS LAW TENTANG PENGATURAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GUNA REKONSTRUKSI KONVERGENSI HUKUM TEKNOLOGI Nurul Ula Ulya; Fazal Akmal Musyarri
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9, No 1 (2020): April 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1143.145 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v9i1.399

Abstract

Perkembangan teknologi merupakan suatu keniscayaan yang mewarnai kehidupan manusia modern saat ini. Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat, peranan hukum menjadi penting dalam mendampingi perkembangan teknologi. Namun hingga saat ini, masih terdapat celah hukum yang menimbulkan permasalahan seperti kasus Hoaks Ratna Sarumpaet, sengketa Nama Domain BMW.id, dan aduan tentang Financial Technology karena hukum yang belum akomodatif. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Terdapat beberapa topik mayor yang diangkat dalam tulisan ini diantaranya Hoaks, Nama Domain Indonesia, Start-Up, Financial Technology, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Perizinan Perusahaan dan Konvergensi dengan Hukum Telematika. Permasalahan pada topik mayor tersebut tersebar dalam peraturan perundang-undangan di berbagai tingkatan, yang akan penulis bahas dalam tulisan ini. Peneliti juga memberikan saran revisi substansi atas topik mayor tersebut yang diwujudkan melalui momentum Omnibus Law tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi guna Ius Constituendum hukum Indonesia.
EVALUASI YURIDIS SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM DAN IUS CONSTITUENDUM PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN UMUM Nurul Ula Ulya; Fazal Akmal Musyarri
Justitia et Pax Vol. 35 No. 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v35i2.2508

Abstract

The General Election Judicial System in Indonesia currently runs partially in Indonesia because the institutional structure that plays a role in handling General Election cases consists of elusive anatomy. Some of these institutions include the Constitutional Court, the Election Supervisory Body, the Administrative Court and the District Court which have different portions of authority and lack synergy in their representation. This can lead to miscoordination and overlapping of authority. Therefore, the formation of a Special Election Judicial body is an alternative solution that can be done to maintain the implementation of a democratic General Election up to the stage of case resolution.
Co-Authors Fazal Akmal Musyarri