Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EFFECTIVITY OF ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED FISHING (IUUF) ERADICATION PROGRAM TOWARD LEGAL, REPORTED, REGULATED FISHING (LRRF) Dida Daniarsyah; Lucky Rizky Rachmadi; Ipah Ema Jumiati
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/jkpd.v5i2.141

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki Potensi sumber daya ikan sebesar 1.772triliun rupiah. potensi tersebut terancam musnah dengan masifnya IUUF. Pemberantasan IUUF telahdilaksanakan secara intensif mulai dari tahun 2015. Akan tetapi, permasalahannya adalah IUUFmasih masif di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Metode penelitiandilakukan dengan studi literatur, temuan data-data sekunder, wawancara dilakukan dengan snowballkepada narasumber dan informan pemilik otoritas dan praktisi yang terkait dengan praktekpemberantasan IUUF. Hasil penelitian pemberantasan IUUF melalui pemberian sanksipenenggelaman efektif membuat terapi kejut tapi tidak menimbulkan efek jera, internalisasipenyadartahuan kepada nelayan dan pelaku usaha, penguatan sarana dan prasarana pengawasan, danpenguatan peran Indonesia di Kawasan ASEAN diprediksi efektif dalam mengatasi IUUF menjadiLRRF. Keywords : Effectivity, IUUF, LRRF
Menuju Implementasi Flexible Working Arrangement Ideal Pasca Masa Covid-19 : (Studi Praktek Terbaik Pada Kementrian Kelautan dan Perikanan) Dida Daniarsyah; Nova Dwi Rahayu
JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 2 (2020): September 2020
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1038.658 KB) | DOI: 10.30656/jdkp.v1i2.2388

Abstract

This article tries to analyse the implementation of the Flexible Working Arrangement (FWA) and identify the ideal FWA model. The research problem raised in the ongoing FWA implementation that does not yet have a minimum FWA standard by academic or philosophical concepts. FWA at the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries is suspected of being unplanned and aims merely to prevent employees from contracting co-19. The research method uses a descriptive qualitative approach. Primary data sourced from interviews, observations, documentation. The study results concluded that FWA implementation is still limited to moving attendance from the office to the home through the WFH scheme and tends to be forced. Without planning, employees do not understand the ideal WFH concept. WFH that has been taking place at KKP can be adequately developed into an ASN work system model with broader schemes such as job sharing and flexi-time. The success of the WFH implementation depends very much on supporting mobile and HP mobile devices for Zoom Applications and the like, the availability of internet data packages, and the network infrastructure condition at the WFH location. The suggestions from the study results are psychological needs in managing work behavior to be productive by formulating an ideal FWA model that considers factors, impacts, implementation, and benefits to achieve effective, efficient, productive, and contributed.
PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM REKRUTMEN TERBUKA PROMOSI JABATAN PIMPINAN TINGGI ASN (SUATU PEMIKIRAN KRITIS ANALISIS) Dida Daniarsyah
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.745 KB)

Abstract

Artikel ini membahas penerapan sistem merit yang terjadi pada proses rekrutmen terbuka promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara yang dianalisis dalam aspek kompetensi manajerial yang terbaharukan. Kompetensi manajerial merupakan salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam konsep sistem merit. Selama ini penyusunan kompetensi jabatan manajerial merujuk pada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013. Dari hasil penelusuran kepustakaan ditemukan kompetensi manajerial yang dapat melengkapi kumpulan kompetensi manajerial yang tersedia dalam peraturan tersebut dan selama ini diadopsi dalam praktek seleksi terbuka. Adapun kompetensi manajerial terbaharukan tersebut terkelompok dalam 9 (Sembilan) cluster, antara lain, Traditional Functions, Task Orientation, Person Orientation, Open Mindedness, Emotional Control, Communication, Developing Self and Others, Occupational Acumen and Expertise, and Person–Organization Fit. Kata Kunci: sistem merit, kompetensi manajerial, seleksi terbuka