Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan Astuti Nur Fadillah
JURNAL BELO Vol 5 No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Agustus 2019 - Januari 2020
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (639.731 KB) | DOI: 10.30598/belovol5issue1page86-100

Abstract

Perundungan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik, verbal, psikologis oleh seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa tidak berdaya. Anak yang menjadi korban perundungan harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah, orang tua, wali, masyarakat dan pihak sekolah memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan karakter dan menanamkan budi perkerti terhadap anak untuk mencegah terjadinya perundungan.
Perlindungan Anak Yang Menjadi Pemakai Narkotika Dengan Rehabilitasi Kesehatan Jacob Hattu; Astuti Nur Fadillah
JURNAL BELO Vol 6 No 2 (2021): Volume 6 Nomor 2, Februari 2021-Juli 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol6issue2page195-207

Abstract

Penggunaan Narkotika oleh anak berdampak pada perkembangan dirinya, apalagi sampai mengalami ketergantungan, untuk itu anak yang menggunakan Narkotika. Tujuan penulisan ini untuk menemukan bentuk perlindungan hukum dengan pemberiaan rehabilitasi kesahatan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Narkotika. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Anak adalah aset bangsa, karena aset bangsa maka anak harus dilindungi hak-haknya baik dalam perlindungan sosial maupun perlindungan hukum, anak yang sudah menjadi pemakai atau pecandu harus harus diberikan rehabilitasi, wajib diberikan rehabilitasi, namun dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb, anak ditempatkan bukan pada lembaga rehabilitasi, untuk itu harus dilakukan upaya hukum atas putusan tersebut agar hakim Pengadilan Tinggi dapat menetapkan dalam amar putusan agar kedua anak pelaku tindak pidana narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA KLIS Hadibah Zacrah Wadjo; Astuti Nur Fadillah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i2.1679

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berdasarkan pada asumsi yang biasa atas gender tentang relasi antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga bersumber pada cara pandang yang keliru, yakni martabat kemanusiaan dan pembakuan peran gender pada seseorang itu diremehkan. Kekerasan perempuan tidak hanya dijumpai pada kekerasan fisik semata tetapi kekerasan secara psikis Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa Klis Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk yang cukup memprihatinkan, karena banyak dari mereka yang menjadi korban.Tujuan pengabdian ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perempuan dan anak telah diberi perlindungan terhadap negara melalui peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah memberikan sosialisasi hukum tentang Undang-undang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dibawah umur. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai KDRT. Tujuan dari pengabdian ini agar masyarakat dapat mencegah terjadinya KDRT dimasa yang akan datang.
MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DI PULAU SERAM Patrick Corputty; Astuti Nur Fadillah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i2.1788

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga saat ini semakin menunjukkan kompleksitasnya, bahkan setiap tahunnya menunjukkan angka peningkatan kasus, seperti layaknya fenomena gunung es. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan dan anak seringkali menjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Perempuan dan anak sebagai suatu kelompok dalam masyarakat harus terjamin hak-hak yang dimilikinya secara asasi dalam hukum yang kuat dan konsisten. segala bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dapat memberikan dampak pada kehidupan mereka oleh karena itu diperlukan penanganan yang tepat sehingga dapat membantu mereka untuk hidup tenang dan bebas dari segala perlakukan kekerasan. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu penyuluhan serta konseling hukum bagi perempuan dan anak dipulau seram. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif dengan berkurangnya tindak kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak dalam keluarga
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG KEKERASAN VERBAL DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA H. Z. Wadjo; Astuti Nur Fadillah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2021): Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i3.2978

Abstract

Salah satu komponen tridharma perguruan tinggi adalah pegabdian masyarakat. Membangun kesadaran hukum masyarakat tentang kekerasan verbal dalam lingkup rumah tangga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hal yang dianggap tabu dibicarakan secara terbuka karena anggapan masyarakat yang masih menganggap ranah KDRT adalah ranah pribadi, Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasa psikologis atau dengan nama lain yakni kekersan verbal. Dari hasil pengabdian ini kami menemukan bahwa masih banyak yang beranggapan bahwa kekerasan hanya sebatas kekerasan terhadap fisik semata. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang masih menyepelekan dampak dari kekerasan verbal tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN ANGGOTA KELUARGA Astuti Nur Fadillah
Bacarita Law Journal Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.047 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v2i1.4666

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penelantaran terhadap anggota keluarga, penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Penelantaran anggota keluarga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk penelantaran orang dalam rumah tangga sangatlah beragam, yaitu bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh suami terhadap istri dan bisa juga dilakukan oleh anak terhadap anggota keluarga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya. Upaya penal dan non penal dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penelantaran anggota keluarga agar perlindungan bagi hak-hak setiap anggota keluarga dapat dilindungi.
Sexual Harassment di Tempat Kerja dalam Perspektif Kriminologi Astuti Nur Fadillah
Bacarita Law Journal Vol 2 No 2 (2022): April (2022) Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.322 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v2i2.6140

Abstract

This study aims to be able to analyze the problem of sexual harassment in the workplace from a criminological perspective. The method used is normative juridical research. Criminology is a study that looks at the causes of a crime, as well as how the efforts and efforts to overcome the crime. One of the sad forms of crime that occurs in society is Sexual harassment or what we know as sexual harassment. Sexual harassment can happen anywhere, without exception in the workplace. One form of sexual harassment is “Quid pro quo” (this is for that). Causes of Evil behavior can arise due to social, political, and many other things. The causes of sexual harassment in the workplace are power relations, gender inequality, perpetrators do not get the consequences of their actions
PENYULUHAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO. 19 TAHUN 2016 DI KALANGAN PARA PELAJAR SMP. NEGERI 1 KAIRATU BARAT (“BIJAK MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL “) Jacob Hattu; Astuti Nur Fadillah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i1.12525

Abstract

Abstrak Teknologi dan informasi berkemang sangat cepat hal ini memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi tanpa batas, ruang dan waktu, baik itu untuk tujuan pengetahuan, berbisnis, maupun untuk saling bertukar informasi tanpa terhalang dan lebih memudahkan masyarakat dalam mendukung kegiatan dan rutinitas sehari-hari. Selain itu, ekspresi kebebasan berpendapat ini harus memegang etika agar tidak terjerat pada kasus hukum pidana di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebab UU ITE ini akan mudah memidanakan kasus pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian dan hoaks. Pada pengabdian masyarakat metode yang akan digunakan adalah melalui kegiatan Penyuluhan. Hal mendasar yang ditawarkan untuk ikut memecahkan masalah adalah melalui kegiatan penyuluhan kepada para pelajar SMP Negeri 1 Kairatu Barat. Penyuluhan hukum ini untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak agar tidak terjadi penyalahgunaan yang berujung pelanggaran UU ITE. Masyarakat pengguna media sosial atau Medsos harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat agar tidak terjerat kasus pidana. Kata Kunci :Penyuluhan, UU ITE, Bijak, Medsos. Abstract Technology and information develop very quickly this makes it easier for people to communicate without borders, space and time, both for the purpose of knowledge, doing business, and to exchange information without hindrance and make it easier for people to support activities and daily routines. In addition, this expression of freedom of opinion must hold ethics so as not to be entangled in criminal law cases in Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning information and Electronic Transactions Law No. 11 of 2008 concerning information and Electronic Transactions (ITE). Because this ITE Law will easily criminalize cases of defamation, insults and hate speech and hoaxes. In community service, the method to be used is through extension activities. The basic thing that is offered to help solve the problem is through counseling activities to students of SMP Negeri 1 Kairatu Barat. This legal education is to provide an understanding of how to use social media wisely so that there is no abuse that leads to violations of the ITE Law. People who use social media or social media should be wiser in using social media to express freedom of opinion so as not to be entangled in criminal cases. Keywords: Counseling, ITE Law, Social Media.
Penyidikan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi Jacob Hattu; Astuti Nur Fadillah
LUTUR Law Journal Vol 4 No 2 (2023): November 2023 LUTUR Law Journal
Publisher : Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/lutur.v4i2.10633

Abstract

The Indonesian Constitution states that all citizens have equal status under the law and government and are obliged to uphold the law and government without exception. The law as a commander who does not regard anyone, whether from officials, businessmen, members of the military or ordinary people, has the same rights and position before the law. TNI soldiers are subject to the authority of military justice in cases of violations of military law and are subject to the authority of general justice in cases of violations of general criminal law or corruption law as a special criminal law. This is due to deviations both from a material and formal perspective. Investigations in the military environment are carried out by the Military Police against soldiers who commit non-common crimes.