Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pembuktian Penetapan Tersangka Dalam Persidangan Praperdilan Steven Makaruku; Arter Lukas Tulia
JURNAL BELO Vol 4 No 2 (2019): Volume 4 Nomor 2, Februari 2019 - Juli 2019
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.732 KB) | DOI: 10.30598/belovol4issue2page218-227

Abstract

The Criminal Procedure Code (KUHAP) is very different from Herziene Inlands Reglement (HIR), the Criminal Procedure Code adopts the principle of due process of law, which protects the rights of a suspect. Pretrial is an institution that oversees and can judge whether or not the act of determining the suspect conducted by the investigator is in accordance with the minimum principle of proof and in accordance with Article 183 and Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat Astuti Nur Fadillah; Steven Makaruku; Sherly Adam
JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue2page224-235

Abstract

Lemahnya penegakan hukum memunculkan keprihatinan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah harus memperbaiki kinerja penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam menangani kasus illegal logging. Kasus tindak pidana illegal logging yang terjadi di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat dan keberhasilan penegakan hukum bergantung dari oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu faktor undang-undang atau hukumnya, faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Sehingga penegakan hukum tindak pidana Illegal Logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan yang diharapkan masyarakat khususnya didesa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat.
Resolusi Konflik Antar Masyarakat Desa Buria dan Desa Taniwel Tentang Tapal Batas Wilayah Desa Pada, Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat Terkait Batas Remon Supusepa; Leony Lokkolo; Steven Makaruku
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.547

Abstract

Penelitian berjudul "Resolusi Konflik Antara Masyarakat Desa Buria Dan Desa Taniwel Tentang Dewan Wilayah Desa Di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat Terkait Dengan Dasarnya", memiliki tujuan jangka panjang yaitu menemukan dan menjelaskan Resolusi Batas Masyarakat Desa Burita dan Desa Taniwel. Wilayah desa di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Barat, terkait batas-batas. Jenis penelitian yang digunakan dalam lengkungan rese iniadalah sosiologis yuridis. Jenis penelitian yang digunakan adalah "deskriptif-analitis". Dimana hasil yang diperoleh kemudian dianalisis dan dijelaskan dari bab ke bab yang kemudian dibahas. Lokasi penelitian adalah desa Buria dan desa Taniwel. menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang diperoleh dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Analisis data adalah metode analisis deskriptif-kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan apa yang terjadi dalam penyelesaian sengketa. Resolusi konflik antara desa Buria dan desa Taniwel menggunakan model debat desa tradisional atau suku. Penyelesaian adat dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai etnis dan daerah yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya dalam menyelesaikan suatu perbuatan hukum pidana dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat adat di kedua desa yaitu desa Buria dan desa Taniwel, yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan untuk mencari keadilan bukan melalui proses peradilan negara