REZA PAHLEVI
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Prediksi Self-Esteem, Social Support dan Religiusitas terhadap Resiliensi Pahlevi, Reza; Puji Sugiharto, Dwi Yuwono; Jafar, Muhammad
Jurnal Bimbingan Konseling Vol 6 No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : Jurnal Bimbingan Konseling

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.158 KB)

Abstract

Resiliensi siswa belum yang memadai sehingga kesulitan menghadapi masalah, cenderung mencari pelarian dan tidak mau menghadapi masalah. Penelitian mengenai resiliensi dengan self-esteem, social support dan religiusitas masih menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian bertujunan untuk mengetahui prediksi self-esteem dengan resiliensi, social support dengan resiliensi, religiusitas terhadap resiliensi. sampel berjumlah 144 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara Self-esteem dengan resiliensi memiliki hubungan signifikan,  Social support dengan resiliensi memiliki hubungan signifikan, religiusitas dengan resiliensi memiliki hubungan signifikan.  Hasil temuan ini dapat memastikan signifikan hubungan antar variabel dan memberikan implikasi bagi pelayanan bimbingan dan konseling.The recilience of students were not yet to accomadate in order to be difficulty facing problems, finding to escape, and wanted to face problems. This research related recilience with self-esteem, social support, and religiusity were still showed different results. The aims of this researh were to know relation of self-esteem with recilience, social support with reciliance, religiusity with reciliance The total of samples was 144 students. The result of research showed that there were related the significance between self-esteem and reciliance relation signifance. social support with recilience had related signifiance, religiousity with recilience had related significance.  The results of these findings can ensure significant relationships between variables and gives implications for Ministry work and counseling.
Interpretasi Global Hadis Rukyat Hilal Rusmin, Pranoto Hidaya; Rohman, Arief Syaichu; Herdiwijaya, Dhani; Khaerani, Izzah Faizah Siti Rusydati; Pahlevi, Reza; Darmawan, Dadang
Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith Vol 7 No 1 (2017): JUNI
Publisher : Program Studi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (619.584 KB) | DOI: 10.15642/mutawatir.2017.7.1.50-75

Abstract

Before Islamic Calendar begins, Muslims were used to wait for the earliest visible crescent (hilâl), which marks the beginning of Ramadan. The determination of the beginning of Ramadan is based on the rukyat al-hilâl hadith. Because the hilâl visibility on the earth surface is not the same, it results the differences on the beginning of Ramadan fasting. In addition, the sighting hilâl method can only determine the next 29 days, it cannot reach for the next month and even for the next year. These are the main reasons for re-interpretation of the rukyat al-hilâl hadith from global perspective. From this study, it is found that the context in the Qur’an, related to the Ramadan fasting, is fasting in one full month, 29 or 30 days, according to the duration of the lunar synodic cycle. However, the condition of the people and the science at that time has not developed yet, which is the cause of calculation (h}isâb) verses in the Qur’an cannot be used. When they have developed, the calculation verses in the Qur’an can be used to determine the number of days in a calendar month. This will produce a global calendar for mankind.
INTERPRETASI GLOBAL HADIS RUKYAT HILAL Rusmin, Pranoto Hidaya; Rohman, Arief Syaichu; Herdiwijaya, Dhani; Khaerani, Izzah Faizah Siti Rusydati; Pahlevi, Reza; Darmawan, Dadang
Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith Vol. 7 No. 1 (2017): JUNI
Publisher : Program Studi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (619.584 KB) | DOI: 10.15642/mutawatir.2017.7.1.50-75

Abstract

Before Islamic Calendar begins, Muslims were used to wait for the earliest visible crescent (hilâl), which marks the beginning of Ramadan. The determination of the beginning of Ramadan is based on the rukyat al-hilâl hadith. Because the hilâl visibility on the earth surface is not the same, it results the differences on the beginning of Ramadan fasting. In addition, the sighting hilâl method can only determine the next 29 days, it cannot reach for the next month and even for the next year. These are the main reasons for re-interpretation of the rukyat al-hilâl hadith from global perspective. From this study, it is found that the context in the Qur?an, related to the Ramadan fasting, is fasting in one full month, 29 or 30 days, according to the duration of the lunar synodic cycle. However, the condition of the people and the science at that time has not developed yet, which is the cause of calculation (h}isâb) verses in the Qur?an cannot be used. When they have developed, the calculation verses in the Qur?an can be used to determine the number of days in a calendar month. This will produce a global calendar for mankind.
BATAS WAKTU PENETAPAN SP3 (SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN) TERKAIT KEWENANGAN KEPOLISIAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Pahlevi, Reza
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37910

Abstract

Pemberlakuan aturan baru dalam KPK tepatnya pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU No. 19/2019) Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan wewenang kepada KPK untuk dapat menghentikan penyidikan terhadap perkara korupsi maksimal dua tahun penyidikan, hal ini menimbulkan pertanyaan kepada lembaga lain dalam pemberantasan korupsi yaitu kepolisian, karena kepolisian sendiri dalam prosedur penyelesaian perkara terkait dengan penghentian penyidikan berpedoman kepada aturan yang ada pada pidana umum yaitu KUHP dan KUHAP. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Pasal 78 dan 79 KUHP ini, dapat atau tidak digunakan sebagai batas waktu penetapan SP3 pada tindak pidana korupsi oleh kepolisian dan alasan yang mendasari batas waktu penetapan SP3 tindak pidana korupsi pada KPK lebih singkat daripada kepolisian. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dengan preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 78 dan 79 KUHP dapat digunakan sebagai pedoman kepolisian dalam penjatuhan daluwarsa SP3 bagi tersangka perkara korupsi pada tahap penyidikan. Batas waktu penetapan SP3 pada KPK lebih singkat dari kepolisian karena kepolisian menggunakan pedoman daluwarsa penyidikan pada KUHP dan KUHAP, sedangkan KPK mendasarkan daluwarsa pada naskah akademik rancangan UU No. 19/2019 yang melihat aspek kepastian hukum dan HAM, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya yang ringan, sekaligus KPK sebagai lembaga khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam mencegah kerugian negara yang lebih besar.