Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Moderat MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JGSRD
Abdul Mutholib
Universitas Galuh
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
SOCIETY PARTICIPATION IN DRAINAGE CONSTRUCTION AT PAWINDAN VILLAGE SUB-DISTRICT OF CIAMIS, DISTRICT OF CIAMIS Enur Nurdin; Abdul Mutholib; Arie Budiawan
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on the observation, it is known that drainage in Pawindan village sub-district of Ciamis, district of Ciamis has not been implemented properly, due to the level of society”s participation in this construction still needs to be improved. Methodology of this research used descriptive analysis. Result of the research showed that society participation in drainage construction was not optimal regarding four kinds of activities, this case can be seen from the lack of society participation in deliberations to plan making decision at both the musrenbangdus and musrenbangdes, besides that, there is still a lack of society participation in the implementation of construction, so that the level of society cooperation is still lacking, another problem is related to the lack of society participation in the evaluation and monitoring of development results so that the society does not provide various inputs to the headman in the implementation of development. The obstacles encountered include the difficulty of involving the society in the deliberations to plan decision-making at the musrenbangdus and musrenbangdes, besides that it is still difficult to increase society participation in the implementation of development so that the cooperation is still lacking. The efforts that made to overcome obstacles to increase society in drainage construction are carried out by involving the society in deliberations to plan making decision at the musrenbangdus and musrenbangdes by inviting the society to attend the deliberation, besides inviting the society to participate in the implementation development through society cooperation activities.
PENGARUH EFEKTIVITAS PENARIKAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK OLEH BIDANG PERHUBUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN ABDUL MUTHOLIB
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2862

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya upaya strategis untuk mencapai target yang telah di tentukan.  Seperti halnya kurang sosialisasi, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan perhubungan penumpang umum dalam memperpanjang izin trayek.  Kurangya kesadaran pemilik kendaraan perhubungan penumpang umum memperpanjang izin trayek.  Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) bagaimana efektivitas penarikan retribusi izin trayek? (2) Bagaimanakah pencapaian target pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran? (3) Bagaimanakah pengaruh efektivitas penarikan retribusi izin trayek bidang perhubungan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika, termasuk kategori cukup.  Hal ini terbukti dengan diperolehnya jumlah total skor hasil angket sebesar 2633.  Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 175,53.  Jika dipersentasekan 62,69% menunjukkan tingkat sosialisasi dengan kategori cukup baik.  2) Pencapaian target pendapatan asli Daerah Kabupaten Pangandaran, termasuk kategori sedang.  Hal ini terbukti dengan diperolehnya jumlah skor hasil angket sebesar 1026.  Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata 171.  Jika dipersentasekan sebesar 61,07% menunjukan tingkat pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran termasuk kategori cukup.  3) Pengaruh efektivitas penarikan retribusi izin trayek Bidang Perhubungan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran sebesar 64,02% dengan tingkat pengaruhnya kuat.  Artinya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran dipengaruhi efektivitas penarikan retribusi izin trayek Bidang Perhubungan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar 64,02.  Adapun sisanya sebesar 35,98% merupakan faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan, motivasi dan sebagainya.
PERANAN UPTD PEMADAM KEBAKARAN DAN PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIASI DAN INFORMATIKA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DI MASYARAKAT KABUPATEN PANGANDARAN ABDUL MUTHOLIB
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2733

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan berawal dari adanya masalah bahwa belum terwujudnya pelayanan yang optimal oleh UPTD Pemadam Kebakaran dan Peralatan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran. Diantaranya yaitu: 1) Belum terwujudnya ketepatan waktu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam menerima layanan terutama masih adanya keterlambatan di lapangan; 2) Belum terwujudnya daya tanggap petugas dalam menanggulangi masalah yang dilaporkan masyarakat; 3) Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD Pemadam Kebakaran dan Peralatan Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 18 orang, sedangkan sumber daya sekunder yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 2009. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Peranan UPTD Pemadam Kebakaran dan Peralatan Kabupaten Pangandaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Seperti tugas fungsi UPTD Pemadam Kebakaran dan Peralatan Kabupaten Pangandaran sebagai lembaga pelayanan jasa belum dijalankan dengan baik. Belum optimalnya pelayanan disebabkan terdapatnya hambatan-hambatan, yaitu: a) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). b) Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. c) Tingkat koordinasi yang belum maksimal antara UPTD Pemadam Kebakaran dan Peralatan dengan masyarakat; 3) Upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah: 1) Meningkatkan kesejahteraan petugas dengan mengalokasikan anggaran yang ada; 2) Mengalokasikan dana untuk menunjang sarana dan prasarana pendukung pelayanan; 3) Mengadakan sosialisasi agar masyarakat mengetahui prosedur dan langkah-langkah yang jelas tentang cara penanganan kebakaran yang benar.
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN RISMAN GUNTORO; ABDUL MUTHOLIB
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2933

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya pelayanan aparatur pemerintah desa kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas, masih adanya aparatur desa yang kurang memiliki kesadaran dan disiplin dalam melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik dan pelaksanaan Pemerintahan Desa dirasakan berjalan tanpa control, sikap Kepala Desa yang otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya.  Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Dead an masyarakat sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data digunakan secara Univariat (analisis satu variabel) yang diinterpretasikan secara kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat diketahui bahwa secara umum dapat dilaksanakan. Terdapat hambatan antara lain adanya ketidaksesuian waktu penetapan peraturan desa, BPD belum menjadi lembaga sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa, belum optimalnya kerjasama, masih adanya tarik menarik kepentingan, kurangnya konsistensi dalam melakukan pengawasan, masih kurangnya tata kerja BPD dan kurang adanya sikap transparansi kepada masyarakat, masih rendahnya SDM anggota BPD, kurangnya komunikasi dan kerjasama seluruh anggota BPD. Untuk mengatasi berbagai hambatan, yaitu upaya pendekatan-pendekatan dengan menjalin komunikasi untuk melakukan kerjasama, upaya meningkatkan sikap keterbukaan dalam menampung aspirasi, menjalin kerjasama dan upaya peningkatan SDM anggota BPD.
PENGARUH EFEKTIVITAS PENARIKAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK OLEH BIDANG PERHUBUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN ABDUL MUTHOLIB
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2248.761 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2862

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya upaya strategis untuk mencapai target yang telah di tentukan.  Seperti halnya kurang sosialisasi, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan perhubungan penumpang umum dalam memperpanjang izin trayek.  Kurangya kesadaran pemilik kendaraan perhubungan penumpang umum memperpanjang izin trayek.  Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) bagaimana efektivitas penarikan retribusi izin trayek? (2) Bagaimanakah pencapaian target pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran? (3) Bagaimanakah pengaruh efektivitas penarikan retribusi izin trayek bidang perhubungan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika, termasuk kategori cukup.  Hal ini terbukti dengan diperolehnya jumlah total skor hasil angket sebesar 2633.  Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 175,53.  Jika dipersentasekan 62,69% menunjukkan tingkat sosialisasi dengan kategori cukup baik.  2) Pencapaian target pendapatan asli Daerah Kabupaten Pangandaran, termasuk kategori sedang.  Hal ini terbukti dengan diperolehnya jumlah skor hasil angket sebesar 1026.  Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata 171.  Jika dipersentasekan sebesar 61,07% menunjukan tingkat pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran termasuk kategori cukup.  3) Pengaruh efektivitas penarikan retribusi izin trayek Bidang Perhubungan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran sebesar 64,02% dengan tingkat pengaruhnya kuat.  Artinya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran dipengaruhi efektivitas penarikan retribusi izin trayek Bidang Perhubungan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar 64,02.  Adapun sisanya sebesar 35,98% merupakan faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan, motivasi dan sebagainya.
EVALUATION OF THE REHABILITATION PROGRAM FOR UNINHABITABLE HOUSES IN CIJULANG VILLAGE PANGANDARAN DISTRICT Fatimah Nurul Azizah; Abdul Mutholib; Budi Setiadi
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol 4 No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/jgsrd.v4i1.3093

Abstract

The purpose of this research was to evaluate of rehabilitation program for uninhabitable houses (RUTILAHU) in Cijulang village, Pangandaran district with the problems is limited provision of livable housing, an increase in the number of households occupying houses that are unfit for habitation, and not supported by adequate environmental facilities and infrastructure, and also the increasingly widespread slum settlements. Therefore, this research focuses on the Evaluation of Uninhabitable House Rehabilitation Program in Cijulang Village, which, in 2020 Cijulang Village received 3 (three) repaired housing units and is a Low-Income Community (MBR). This research used the descriptive qualitative method and also the data and data sources using primary and secondary data. The data aggregation techniques are interviews, observation, and documentation Additionally, data analysis techniques used are data reduction, presentation of data, conclusion, and verification. The results of this research showed that the Uninhabitable House Rehabilitation Program was helpful once and very effective in eradicating uninhabitable houses, especially for low-income people (MBR). This research states that the evaluation of rehabilitation programs for uninhabitable houses in Cijulang Village, Pangandaran Regency becomes important attention for stakeholders in handling the problems of uninhabitable houses and can provide recommendations for the improvement in the future.
Co-Authors Arie Budiawan Budi Setiadi Enur Nurdin Fatimah Nurul Azizah RISMAN GUNTORO