Articles
<![CDATA[The Aristocrats Power on Local Politic in The Regency of Bone 2013-2018 ]]>
<![CDATA[Nursaleh Hartaman]]>;
<![CDATA[Titin Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Achmad Nurmandi]]>
<![CDATA[ Journal of Governance Volume 5, Issue 1: (2020) June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (757.348 KB)
|
DOI: 10.31506/jog.v5i1.7033
<![CDATA[This research purpose is to examine the aristocrat's power in the perspective of habitus, capital, and arena. This type of research is qualitative. The results of the research show from the habitus perspective, the leadership of the descent line has gained legitimacy by the people with the “lontara” principle that is still held firmly by leaders from the aristocracy until now and Aristocrats has been prepared to become a leader from next generation. From Arena perspective, it can be seen that patronage of bureaucracy and parties has a great influence on the continuity of aristocratic power and the political system produces political opportunities that are influenced by the popularity and capacity, Finally, Capital owned by the aristocrats that are social, symbolic, economic and cultural, of the four capital the most powerful is capital symbolic because the title of aristocrat roommates then capitalized as a political tool to reap the votes in political contestation.]]>
<![CDATA[The Transparency Honorary Board of Election Organizers in The Violations Trial of The Election Ethics Code Organizers in Indonesia ]]>
<![CDATA[Lulu Qurrata A'yun]]>;
<![CDATA[Nuryanti Mustari]]>;
<![CDATA[Ahmad Harakan]]>;
<![CDATA[Nursaleh Hartaman]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Civil Society Vol 6, No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tangerang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31000/jgcs.v6i1.5776
<![CDATA[ABSTRACTThe spirit of the Election Organizing Honorary Council in supporting the disclosure of public information in terms of handling violations of the election organizers’ code of ethics has been seen since 2017. This study aims to determine the transparency carried out by the Election Organizers Honorary Council in Enforcement of the Code of Ethics for Election Organizers in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative by conducting in-depth interviews with several key informants from election organizers in Indonesia with data analysis techniques using nvivo 12 plus software. The results of the study show that the Openness of the honorary election organizers council has maximized the disclosure of public information in the implementation of the trial for violations of the election organizers’ code of ethics by doing live streaming in every trial process. Furthermore, informative indicators have also been applied in implementing the transparency of election organizers by providing easy and complete access to information. Then the disclosure of the court’s decision on the enforcement of the code of ethics is carried out in real time according to the day the case decision is issued. Keywords: Transparency, election organizers, openness of public information ABSTRAKSemangat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam mendukung keterbukaan informasi public dalam hal penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu telah terlihat sejak tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penegakan Kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa informan kunci dari penyelenggara pemilu di Indonesia dengan Teknik analisis data menggunakan software Nvivo 12 plus. Hasil penelitian menujukkan Opennes (keterbukaan) Dewan kehormatan penyelenggara pemilu telah memaksimalkan keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan live streaming disetiap proses persidangan. Selanjutnya indicator informative juga telah diterapkan dalam pelaksanaan transparansi penyelenggara pemilu dengan menyediakan akses informasi yang mudah dan lengkap. Kemudian indicator disclosure atau pengungkapan hasil putusan persidangan penegakan kode etik dilakukan secara real time sesuai dengan hari dikeluarkannya putusan perkara. Kata Kunci: Transparansi, penyelenggara Pemilu, keterbukaan informasi publik]]>
<![CDATA[Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Budaya Dan Kearifan Lokal Di Kabupaten Majene ]]>
<![CDATA[Nursaleh Hartaman]]>;
<![CDATA[Wahyuni Wahyuni]]>;
<![CDATA[Nasrullah Nasrullah]]>;
<![CDATA[Yusril Has]]>;
<![CDATA[Rezki Aitul Hukmi]]>;
<![CDATA[Wahyuda Hidayat]]>;
<![CDATA[Andi Ahmar Ihwal Ikhsan]]>
<![CDATA[ Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jayapangus Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37329/ganaya.v4i2.1334
<![CDATA[Potensi budaya dan kearifan lokal merupakan pengembangan pariwisata dan menjadi bagian dari produk kreativitas masyarakat yang memiliki nilai ekonomis. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Majene yang dikembangan dengan berbagai langkah strategis pemerintah daerah Majene. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui obserasi secara langsung dan interview atau wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak terkait penelitian yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene. Budaya dan kearifan lokal khususnya di Kabupaten Majene, secara universal memiliki potensi wisata budaya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pariwisata berbasis budaya lokal dan kearifan lokal. Strategi pengembangan wisata budaya lokal dengan pengemasan budaya lokal khususnya budaya lokal Kabupaten Majene dapat dijadikan media promosi dan pengenalan daerah destinasi wisata budaya dan kearifan lokal.]]>
<![CDATA[Branding Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Majene ]]>
<![CDATA[Nuryanti Mustari]]>;
<![CDATA[Nursaleh Hartaman]]>;
<![CDATA[Vinka Audrina Sahrir]]>;
<![CDATA[Nurul Rahmi Aulia]]>;
<![CDATA[Sitti Atirah H]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11912
<![CDATA[Pemerintah indonesia telah menyadari pentingnya sektor wisata dalam meningkatkan pertumbungan ekonomi baik daerah dan negara sebagaimana yang tertuang dalam UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Majene dalam meningkatkan nilai pariwisata adalah melalui city branding yang dapat meningkatkan minat wisatawan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan dekskriptif dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta beberapa data dianalisis menggunakan NVIVO. Hasil penelitian menujukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene mengimplementasikan strategi branding guna menaikkan kualitas dan memperkenalkan ikon wisata di Kabupaten Majene dengan fokus kepada brand positioning, hal ini dibuktikan pemerintah dengan menjabarkan strategi untuk menunjukkan suatu perbedaan pada ikon wisata di Kabupaten Majene.]]>
<![CDATA[Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid-19 Di Kota Tarakan ]]>
<![CDATA[Nurul Rahmi Aulia]]>;
<![CDATA[Nuryanti Mustari]]>;
<![CDATA[Nursaleh Hartaman]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 4 No 1 (2021): April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v4i1.1045
<![CDATA[Upaya pemerintah Kota Wilayah Tarakan dalam kewaspadaan terhadap virus covid-19 ini mengeluarkan peraturan walikota yang sebelumnya telah disetujui oleh Kementrian Kesehatan yang tertuang dalam UU NO.17 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya pro dan kontra dimasyarakat terkait pelaksanaan PSBB ini menimbulkan berbagai dinamika. Penulis menemukan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana dinamika kebijakan yang dihadapi pemerintah kota Tarakan pada penerapan (PSBB) penanganan covid-19 untuk menekan angka penularan covid-19 di Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan telah melakukan Evaluasi dan pemantauan terhadap efektifitas pelaksanaan PSBB. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian secara daring, dan dengan menggunakan data sekunder sebagai analisis utama penelitian. Hasil Penelitian menujukkan bahwa Selama Pelaksanaan PSBB Pemerintah Kota Tarakan telah melakukan evaluasi di masyarakat dan ditemukan beberapa aturan yang dikeluarkan belum berjalan dengan tertib salah satunya yang paling banyak ditemukan pelanggaran pada akses laut (baik itu masyarakat, ASN, bahkan anggota dewan). Penerapan 3M juga belum berjalan dengan efektif karena masih banyaknya masyarakat yang kurang kesadaran untuk menggunakan masker pada saat diluar rumah. Berbagai dinamika yang terjadi, Pemkot Tarakan sebisa mungkin mencari solusi yang tanggap terhadap permasalahan seperti yang terjadi pada pengiriman swab dari Kabupaten Nunukan ke Surabaya yang harus melalui Kota Tarakan.]]>
<![CDATA[RETHINKING GOVERNANCE: KRITIK TERHADAP TATA KELOLA PENANGANAN COVID19 DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Iswadi Amiruddin]]>;
<![CDATA[Nursaleh Hartaman]]>;
<![CDATA[Abdillah Abdillah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 3, No 1 (2022): Memperkuat Politik Kebangsaan dan Keindonesiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jspm.v3i1.7314
<![CDATA[Tata Kelola Pemerintahan berhubungan dengan upaya pembangunan yang pada hakikatnya ialah mengubah keseimbangan baru, yang dianggap lebih baik untuk kehidupan manusia dan merupakan suatu proses multi dimensi yang melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Artikel ini membahas bagaimana tata kelola penanganan Covid 19 di Kota Makassar. Metode penelitina yang digunakan kualitatif-eksploratif dengan studi multi kasus yang menjadi rethinking governance: kritik terhadap tata kelola penanganan Covid19 di Kota Makassar. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola penanganan Covid19 di Kota Makassar pada aspek 1) transpransi dalam keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan dalam penangan Covid 19 tidak jelas berapa jumlah yang telah ditangani di Kota Makassar sehingga mengalami simpangsiur informasi, 2) partisipasi yang dimana sebagian masyarakat secara sadar telah mengikuti mekanisme pembatasan sosial ini, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi karena dimana setiap kebijakan yang dikeluarkan sellau mengalami ketidak konsistenan setiap kebijakan dalam penangan Covid19 yang dimana sangat dibutuhkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, 3) akuntabilitas pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat akan tetapi belum memberi dapak dalam penangan Covid 19, 4) koordinasi yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan yang dimana tidak jelasnya alur koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Governance relates to efforts that essentially find a new balance, which is considered better for human life and a multi-dimensional process that involves all existing resources in order to improve the quality of human and community life. Makassar city. The research method used is qualitative-exploratory with multi-case studies that are a rethinking of the government: criticism of the governance of handling Covid19 in Makassar City. The findings in this study indicate that the governance of handling Covid19 in Makassar City in aspects of 1) transparency in obtaining information or activities carried out in handling Covid 19 does not explain how many have been handled in Makassar City so that there is information confusion, 2) which participation is most Most people have not realized the inconsistency of policies in handling Covid19, which requires synergy between the government and the government, 3) accountability must be made. however, it has not had an impact in handling Covid 19, 4) coordination that ensures that all policy makers who have common interests have views that are easy to obtain from coordination between the Central Government and regional governments. ]]>
<![CDATA[Evaluation of E-Budgeting Implementation in Planning Budget in Maros Regency ]]>
<![CDATA[Lulu Qurrata A'yun]]>;
<![CDATA[Nursaleh Hartaman]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Political Issues Vol. 1 No. 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Mengeja Indonesia Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.041 KB)
|
DOI: 10.53341/jgpi.v1i2.22
<![CDATA[Several Regional Governments then implemented E-Budgeting in the preparation of the budget. One region that has implemented E-Budgeting in preparing regional budgets is Maros Regency. The research in this paper was conducted by reviewing literature, articles and using secondary data with documentation from observations via the internet. The data was obtained by monitoring the government website and the application used by the Maros Regency Government in conducting the E-Budgeting process and then conducting a descriptive qualitative analysis. The results of the study show that evaluation of the implementation of the E-Budgeting System in Budgeting in Maros Regency can be stated that at this time the electronic-based budgeting system has been implemented well but has not been fully optimal in achieving the results and benefits, this can be seen in 6 (six) criteria in the evaluation, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness.]]>
<![CDATA[Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018 ]]>
<![CDATA[Hardianto Hawing]]>;
<![CDATA[Nursaleh Hartaman]]>
<![CDATA[ Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 3 No. 1 (2021): Journal of Social Politics and Governance (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24076/JSPG.2021v3i1.533
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh politik uang terhadap perilaku memilih pada Pemilukada Enrekang tahun 2018. Teori digunakan adalah teori partisipasi politik, uang kontestasi politik, dan teori perilaku memilih. Metodologi penelitian menggunakan metode kuantitatif, bentuk survey dan wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan bentuk: kusioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pengambilan sampel digunakan adalah multi stage random sampling. Responden dijadikan sampel sebanyak 276 orang. Praktek politik uang berpengaruh pada pemilih ekonomi lemah juga pada ekonomi kuat. Meskipun terjadi dimana-mana, namun tidak semua masyarakat memilih karena politik uang. Terdapat daerah dimana pemilih tidak terpengaruh oleh faktor tersebut. Pemilih cenderung memilih kandidat berdasarkan faktor sosiologis, psikologis, dan rational choice Meskipun ada kecenderungan faktor politik uang mempengaruhi perilaku memilih. Di beberapa wilayah, politik uang menjadi faktor utama menentukan pilihan. Hasil dari uji pengaruh variabel politik uang terhadap perilaku pemilih sebesar 0,429 dengan nilai signifikansi (sig)=> 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,261 atau 26,1 persen.]]>
<![CDATA[Responsibility of Digital-Based Complaints Services at the Honor Board of Election Organizers of The Republic of Indonesia (DKPP RI) During Pandemic ]]>
<![CDATA[Muh Hasbi Azis Agani]]>;
<![CDATA[Nuryanti Mustari]]>;
<![CDATA[Ahmad Harakan]]>;
<![CDATA[Nursaleh Hartaman]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Pemerintahan Vol 13, No 2 (2022): July 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jgp.v13i2.13740
<![CDATA[In public services, responsiveness or responsiveness is one of the benchmarks for good governance. Enforcement of the code of ethics against violations of election administration (KPU and Bawaslu) committed by the DKPP RI as an institution for enforcing the code of ethics for election organizers. Data from the DKPP stated that from 2018 to 2021 there were 1,546 complaints that came in through digital media, peaking in 2020 during the pandemic so that in the service of complaints carried out by the DKPP RI RI, it is necessary to have service responsiveness in receiving reports/complaints from reporters, which makes DKPP RI an institution that integrity. This research uses descriptive qualitative method with data analysis using NVivo 12 Plus. By using 6 indicators of responsiveness of the results obtained. The successful achievement of digital-based complaint services at the Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) during the pandemic uses 6 indicators, namely “the ability to respond to the community, officers have provided good attitudes and communication; speed of service, officers have shown alertness and sincerity in serving; accuracy of service, officers have been focused and serious in their work; service accuracy, officers have worked in accordance with the SOP; timeliness of service, officers work in accordance with incoming reports; the ability to respond to complaints, officers are able to respond to complaints and provide the best solutions.]]>
<![CDATA[Analysis of Government Policy in Economic Recovery During Pandemic in Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhlis Madani]]>;
<![CDATA[Nursaleh Hartaman]]>
<![CDATA[ Journal of Governance Volume 7 Issue 3: (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31506/jog.v7i3.15974
<![CDATA[The Covid-19 pandemic affected both the health and economy of different countries, including Indonesia. This led to the issuance of several policies by the government to ensure economic recovery. Therefore, this study aims to examine the government policies implemented as a response to the impact of Covid-19. These policies are generally grouped into four which include fiscal, monetary, macroprudential, and emergency liquidity. A descriptive qualitative method was used to analyze their performance in dealing with the economic crisis caused by Covid-19 using Nvivo12 Plus software. The results showed that the most widely used is the fiscal policy with 62% followed by macroprudential with 20% while monetary and emergency liquidity is 9% and 6%, respectively. This implied that fiscal policy is the main support for the Indonesian government's economic recovery.]]>
