This Author published in this journals
All Journal RESAM Jurnal Hukum
Alzikri Fakhrurraji
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Pasar Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Alzikri Fakhrurraji
RESAM Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2018): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1406.737 KB) | DOI: 10.32661/resam.v4i1.7

Abstract

ABSTRAKPertumbuhan pendudukan yang sangat signifikan di Indonesia tidak sejalan dengan penyerapan tenaga keraj di sektor formal, hal ini menyebabkan meningkatnya pencari kerja disektor nonformal yang sering mengacuhkan hak-hak sebagai pekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis empiris, data penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Implementasi perundang-undangan Ketenagakerjaan terhadap buruh pasar tradisional di kota Takengon belum terlaksana dengan maksimal, sosialisasi maupun pendampingan terhadap pekerja belum dirasakan, sehingga prinsip-prinsip keadilan bagi buruh pasar tradisional belum dapat dirasakan Hal ini disebabkan belum termuatnya secara tegas peraturan-peraturan yang melindungi para buruh pasar tradisional dari ancaman kesewenang-wenangan pemberi kerja.  Hak-hak buruh pasar tradisional belum dapat diimplementasikan secara baik, karena perjanjian kerja di antara pemberi kerja dan pekerja hanya dilandaskan kepada perjanjian lisan. Sehingga pemberian hak-hak dasar oleh pemberi kerja hanya berlandaskan kekeluargaan.Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Persfektif KeadilanABSTRACTThe very significant growth of occupation in Indonesia is not in line with the absorption of keraj power in the formal sector, this has led to an increase in job seekers in the informal sector who often ignore the rights of workers. The method used in this study, namely empirical juridical, this research data obtained through interviews, observation and documentation. The result of the research shows that the implementation of labor legislation on traditional market workers in Takengon has not been implemented maximally, socialization and assistance to workers has not been felt, so the principles of justice for traditional market workers have not been felt. regulations that protect traditional market workers from the threat of employer arbitrariness. Traditional market labor rights can not yet be properly implemented, since employment agreements between employers and workers are based solely on oral agreements. So that the granting of basic rights by employers is only based on kinship.Keywords : Employment, Persfective Justice
Pengaruh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Terhadap Pembangunan Kabupaten Bener Meriah Alzikri Fakhrurraji; Afdalul Magfirah
RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2019): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v5i2.53

Abstract

ABSTRAKReformasi 1998 mendorong terjadinya desentralisasi yang lebih luas. Banyak daerah mengusulkan untuk terjadinya pemekaran. Salah satu yang lahir adalah Kabupaten Bener Meriah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003. Pemekaran melahirkan pertanyaan  apakah dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dengan melihat pengaruh pemekaran kabupaten (x)  pembangunan (y). Hasil penelitian menunjukkan pemekaran berpengaruh seignifikan terhadap kesehatan, pengetahuan dan hidup layak Masyarakat Kabupaten Bener meriah, hal ini terlihat dari  Kesehatan terus mengalami peningkatan. Pendidikan mengalami peningkatan seperti infrastruktur, jumah tenaga pengajar hingga tingkat partisipasi sekolah. Selanjutnya Pendapatan masyarakat meningkat, kemampuan pengeluaran, kepemilikan tanah.ABSTRACTThe 1998 reforms led to broader decentralization. Many regions have proposed pemekaran. One of those that was born was Bener Meriah Regency through Law Number 41 of 2003. The expansion raises the question of whether it can have an influence on the welfare of the community. The method used in this research is quantitative method. By looking at the effect of district expansion (x) development (y). The results showed that the expansion had a significant effect on health, knowledge and a decent life for the people of Bener Regency. This was evident from the continuous improvement in health. Education has increased such as infrastructure, the number of teaching staff to the level of school participation. Furthermore, community income increases, expenditure ability, land ownership.