Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2018 - 2023

0.444

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Dinamika Sosial Budaya Semarang Law Review

Ani Triwati

Unknown Affiliation

Author-ID : 3398678

Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PERANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM UPAYA MENSTIMULUSI PERTUMBUHAN INVESTASI DI PROVINSI JAWA TENGAH GUNA MENYONGSONG GLOBALISASI DUNIA Agus Saiful Abib; Ani Triwati; Muhammad Iftar Aryaputra
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Penanaman modal merupakan salah satu upaya guna mweujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta menambah devisa negara. Hal ini tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit, oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk mengundang investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji peran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam upaya mestimulasi pertumbuhan investasi di jawa tengah serta kendala yang dihadapi serta solusi yang diberikan dalam meningkatkan investasi di jawa tengah.

KEBIJAKAN PERLUASAN ALAT BUKTI HUKUM ACARA PIDANADALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM BERKEADILAN Ani Triwati; A. Heru Nuswanto; Endah Pujiastuti
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 19, No 2 (2017): Desember
Publisher : Universitas Semarang

One of the renewal of legal instruments in criminal procedural law is the expansion of evidence ie electronic information and / or electronic document and / or its printed outcome. Arrangement of evidence in criminal procedural law in Indonesia pursuant to Article 184 KUHAP, Article 5 paragraph (1) and (2) and Article 44 letter of Information and Electronic Transaction Act, covering witness statements, expert information, letters, instructions, defendants, electronic information and / or electronic documents and / or prints. The decision of the Constitutional Court Number 20 / PUU-XIV / 2016 that for electronic information and / or electronic document as evidence is done in the framework of law enforcement at the request of the police, prosecutor and / or other law enforcement institutions determined by law. Electronic information and / or electronic documents as evidence must be obtained in accordance with the provisions of Article 31 paragraph (3) of the Information and Electronic Transactions Act, this relates to the value of legal certainty and the value of justice for the litigant

REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU PROSTITUSI ONLINE: SUATU KAJIAN NORMATIF Subaidah Ratna Juita; Ani Triwati; Agus Saiful Abib
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi aktivitas prostitusi online adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana melalui formulasi sanksi pidana sebagai wujud konkret pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online. Belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai pidana kepada para pengguna jasa prostitusi online menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan prostitusi online itu sendiri. Apabila tidak ada pengaturan nasional yang mengatur tentang hal tersbut, maka para pengguna jasa prostitusi online akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata, sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana, terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma- norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai prostitusi online, sekaligus juga menggunakan bahan hukum sekunder, dan tersier. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dengan demikian, pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan reformulasi kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online.

KEBIJAKAN APLIKATIF PENJATUHAN PIDANA DENDA PASCA KELUARNYA PERMA NO. 2 TAHUN Muhammad Iftar Aryaputra; Ani Triwati; Subaidah Ratna Juita
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 19, No 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Semarang

There are some problems with a formulation of fine in the Penal Code. These problems can be identified as follows, first, the number of fine in the Penal Code do not conform with the current state of the economy; second, the last change of nominal fine in the Penal Code is 1960 through Law (Prp) No. 18 of 1960; Third, the fine in the Penal Code already outdated when compared with the penalty of a fine in the special penal laws. The Supreme Court (MA) as the highest authority of the judiciary in Indonesia, issued Regulation No. 2 Year 2012. Issues examined in this study: (1) How to legislative policy (formulation) the reduction of crime by criminal penalties? How applicable are policies tackling crime in the Criminal Code with a penalty before and after the release of Perma No. 2 of 2012? The method used in this research is normative. In addition to using a normative approach, the research was supported by the approach of legislation and case approach. Secondary data as the primary data in this study primarily focused on legislation and court decisions, which were analyzed qualitatively.

FORMULASI DELIK ZINA DALAM RANCANGAN KUHP Bayu Bramantyo; Muhammad Iftar Aryaputra; Ani Triwati
Semarang Law Review (SLR) Vol 1, No 1 (2020): April
Publisher : Universitas Semarang

Formulasi delik zina dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, karena itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini berusaha mengkaji tentang bagaimana formulasi delik zina dalam KUHP dan formulasi delik zina dalam RKUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi delik zina dalam KUHP adalah kebijakan yang bermasalah karena hanya memidana pelaku yang salah satu atau keduanya telah terikat oleh perkawinan dan sifatnya sebagai delik aduan absolut serta ancaman pidananya yang sangat ringan, karena itu sangat tidak sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai moral dan agama. Untuk kebijakan formulasi delik zina dalam RKUHP terdapat perluasan substansi yaitu pelaku zina tidak hanya mereka yang salah satu atau keduanya telah terikat oleh perkawinan melainkan mereka yang sama-sama masih lajang dapat dipidana karena zina. Namun yang menjadi permasalahan adalah karena sifatnya masih sebagai delik aduan absolut serta ancaman pidanya sangat ringan.

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA : STUDI KASUS DI BNN PROVINSI JATENG Farkham Aji Romadhon; Ani Triwati; Subaidah Ratna Jui
Semarang Law Review (SLR) Vol 2, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v2i1.3431

Proses penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika di Indonesia, diantaranya dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian tindak pidana peredaran narkotika ini difokuskan di wilayah BNN Provinsi Jateng. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan tersangka atas nama BBG alias Bembeng di BNN Provinsi Jateng dan apa kendala serta upaya mengatasi kendala penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan tersangka atas nama BBG alias Bembeng di BNN Provinsi Jateng. Jenis penelitian yang digunakan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data utama yang digunakan adalah data primer. Selain menggunakan data primer sebagai data utama, penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah meliputi tahap penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan uji laboratorium. Kendala dalam penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika yaitu kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan serta jarak tempat tinggal saksi yang cukup jauh dari tempat dilaksanakanya penyidikan. Upaya mengatasinya yaitu dengan memberikan jaminan dan perlidungan, mengapresiasi dan memfasilitasi saksi. Penyidikan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jateng sudah sesuai dengan KUHAP dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Co-Authors A. Heru Nuswanto Agus Saiful Abib Bayu Bramantyo Endah Pujiastuti Farkham Aji Romadhon Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar Subaidah Ratna Jui Subaidah Ratna Juita

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search