Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN INTERNET SEBAGAI ALAT PENDUKUNG TUGAS MAHASISWA Ibnu Wibowo; Gandhi Pawitan; F Nugro Hardianto
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 1 (2009)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10.2 KB)

Abstract

Purpose – This paper aims to identify the importance that students attach to the internet as a tool of task support, and the factors that affect its acceptance as such a tool. Design/methodology/approach – Using the technology-acceptance model (TAM) as a basis, a questionnaire is designed by the researchers, and completed by students. Multiple linear regression is used to analyse the data, and this confirms the relationships proposed by the TAM. Findings – The main findings of the study are that: students feel that a task support system is a prerequisite for effectiveness in their work; they require greater access to the internet to meet their task support needs; perceived usefulness and perceived ease of use of the internet directly affect university students’ attitude – which, in turn, affect the students’ intentions of using the internet as a task support tool. Research limitations/implications – Main limitations of this study are related to the sampling method and the fact that the field research was conducted only in Bandung and Yogyakarta. Originality/value – Finally, the paper suggests how students could exploit the internet as a task support tool for students and what actions should be planned in order to facilitate its adoption.
Pola Distribusi Beras dan Ketahanan Pangan Di Propinsi Jawa Barat : studi kasus Kabupaten Garut Gandhi Pawitan; Hubertus Hassan; Maria Widyarini
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2010)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.705 KB)

Abstract

Ulasan surat kabar acapkali menggambarkan realita carut marut perberasan yang belum terselesaikan (lihat Kompas, 22 Juni 2010). Sementara itu Indonesia menghadapi tantangan terbesar yang harus disikapi serius oleh semua aktor perberasan. Tantangan liberalisasi perdagangan beras di kawasan perdagangan bebas ACFTA yang sudah mulai dijajaki dan paling lambat tahun 2018 sudah dilaksanakan. Jika pemerintah tidak menyikapi secara serius, dapat dipastikan posisi petani beras akan semakin termarjinalkan. Sikap keberpihakan pemerintah kepada petani hanya sebatas retorika sampai dengan saat ini. Ironisnya, permasalahan ketahanan pangan justru sering ditemukan di rumah tangga petani yang merupakan bagian net producer beras nasional.
Profil Kinerja Keunggulan Bersaing Industri Manufakturing Kecil dan Menengah di Jawa Barat dan Banten Dalam Era Pelaksanaan CHINA-ASEAN Free Trade Area Gandhi Pawitan; Arie Indra Chandra; Atom Ginting Munthe
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 1 (2011)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (949.564 KB)

Abstract

Globalisasi dan terbukanya pasar nasional dari pemain‐pemain global membuat kondisi persaingan usaha yang semakin ketat. Free Trade Area (FTA) menjadi sebuah model perdagangan regional, termasuk ASEAN. ASEAN merupakan salah satu regional yang strategis dalam kajian ekonomi internasional, seperti dalam Ariyasajjakorn, Gander, Ratanakomut, & Reynolds (2009). Situasi tentu mendorong pelaku usaha nasional untuk selalu mengukur kinerjanya dan mendapatkan informasi secara cepat.Dengan berlakunya perjanjian CAFTA pada tahun 2010, maka produk‐produk RRC, akan dengan bebasnya masuk ke pasaran di Indonesia. Industri‐industri di RRC saat ini dikenal memiliki tingkat effisiensi yang sangat tinggi di satu pihak dan tingkat produktivitas yang tinggi di lain pihak. Hal ini tentunya mempengaruhi daya saing dan dorongan ekspansi yang cukup tinggi untuk masuk ke pasar di luar RRC dengan harga yang jauh lebih murah. Industri domestik Indonesia menjadi kehilangan daya saingnya terutama dari sisi harga bila dibandingkan dengan produk‐produk RRC. Hal ini berimbas juga kepada industri‐industri kecil dan menengah.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh perjanjian CAFTA terhadap tingkat pertumbuhan IMKM di Jawa Barat, penyusunan kluster IMKM di Jawa Barat berdasarkan kinerja, merumuskan ukuran kinerja IMKM di Jawa Barat..Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan kinerja IMKM secara khusus, dan UMKM secara umum. Selain itu juga berkontribusi dalam menyusun kajian faktor‐faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil yang dicapai ini diharapkan bermanfaat bagi pelaku IMKM, pemerintah, dan sektor industri pada umumnya untuk menyusun strategi bersaing dalam menghadapi ACFTA.Dalam masa krisis ternyata yang bertahan bukan Usaha Besar melainkan Usaha Kecil dan Menengah. Demikian juga bila dikalkulasi dari sisi untung rugi, macetnya pinjaman satu unit Usaha Besar yang sekian triliun rupiah jumlahnya sama setara dengan pinjaman beratus Unit UKM. Padahal dari pengalaman UKM yang ‘ngemplang’ hutangnya tidak sebanyak Usaha Besar. Katakanlah dari seratus UKM yang ‘ngemplang’ sebanyak 25 % tetap saja masih di bawah UB yang ‘ngemplang’. Di sisi lain penyerapan tenaga kerja dan efek turunan dari bisnis UKM kiranya akan menggerakkan roda ekonomi di lokal. Apalagi saat ini gerusan terhadap daya tahan ekonomi kita terutama terhadap Industri Manufakturing Kecil dan Menengah – IMKM, yang menghadapi gempuran barang‐barang Cina yang membanjiri pasar Indonesia karena pelaksanaan ASEAN‐CHINA Free Trade Area sungguh menarik untuk disimak. Hanya dengan penelitian ke lapangan maka akan dapat diperoleh informasi yang berharga.Pemahaman yang seksama terhadap profil kinerja keunggulan bersaing IMKM melalui riset akan sangat bermanfaat terutama bagi landasan pengembangan menghadapi globalisasi. Hanya dengan melakukan riset‐riset yang nyata maka pengembangan dan kontribusi terhadap dunia IMKM akan benar‐benar nyata dan bermanfaat.Adapun 3 (tiga) profil utama yang perlu mendapat perhatian (masih lemah/kurang) dariindustri manufaktur kecil dan menengah di Kota Bandung dapat disusun sebagai berikut:1. kategori 1 mempunyai profil sebagai berikut :a. pembelian barang‐barang dari perusahaan Bapa/Ibu tidak dilakukan secara tunai/tidak dibayar saat itu (=mundur sekian bulan)b. Biaya untuk membuat barang dan biaya lainnya dalam usaha ini terasa berat saat inic. suplai/pasokan bahan baku untuk pembuatan barang selama ini lancard. Bapa/Ibu suka melakukan inovasi (pembaharuan) terhadap barang yang dihasilkan (bentuknya, atau lainnya)2. kategori 2 mempunyai profil sebagai berikut :a. Kekurangan modal merupakan kesulitan utama dalam menjamin supaya usaha Bapa/Ibu tetap berjalanb. Apabila ada lonjakan peningkatan pembelian terhadap barang Bapa/Ibu (lagi rame) maka untuk menambah pembuatan barang selalu terjadi kekurangan modalc. Modal yang sekarang digunakan untuk usaha sebagian besar ( lebih dari 50%) berasal dari pinjaman (bukan modal sendiri)3. Kategori 3 mempunyai profil sebagai berikut :a. Pembayaran bahan baku harus tunai/ lunas/cashb. Apabila Bahan baku yang sekarang digunakan untuk membuat barang dalam usaha Bapa/Ibu tidak ada maka akan ada pengganti nyac. Bahan baku pengganti sulit didapatd. Biaya pengiriman barang ditanggung oleh Bapa/Ibu
PROFIL POTENSI DAN POLA STRATEGI BISNIS USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN PASKA PERJANJIAN ACFTA STUDI KASUS : CIMAHI & BANDUNG Gandhi Pawitan; Arie I. Chandra; Atom Ginting Munthe
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2011)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.202 KB)

Abstract

Dengan membanjirnya produk dari RRC maka kemungkinan melemahnya atau terjadinya perubahan-perubahan pada pelaku UKM Indionesia merupakan keniscayaan. Sampai dengan hari ini ada 12 jenis kategori produk yang akan dan mungkin dipertimbangkan akan dinegosiasikan dengan pemerintah RRC yang jumlahnya meliputi 228 produk. Adapun produk tersebut adalah meliputi kategori : Besi dan baja; tekstil dan produk tekstil; permesinan; elektronik; kimia anorganik dasar; petrokimia; furniture; kosmetik; jamu; alas kaki; produk industri kecil dan maritim. Dikarenakan ACFTA sudah berjalan hampir setahun maka menarik untuk mengeksplorasi bagaimana profil dari UKM khususnya yang berkenaan dengan potensi produknya di pasaran dan profil daya saingnya.Penelitian ini memunculkan beberapa faktor utama dalam mengukur potensi dan strategi bisnis UKM dalam menghadapi persaingan paska perjanjian ACFTA, yaituFaktor 1 : yang meliputi− Target laba yang direncanakan tercapai dengan baik− Target omzet penjualan yang direcanakan tercapai dengan baik− Jumlah pelanggan menjadi naik− Target Penjualan yang direncanakan tercapai semuanya− Tidak mudah memperoleh Karyawan yang memproduksi produk andaFaktor 2 : yang meliputi− Produk anda termasuk unik/langka tidak ada yang menyerupai− Produk anda tidak mudah ditiru− Produk anda tidak mudah digantikan manfaatnya oleh yang lain− Anda membuat iklan atau bergabung dengan semacam badan yang mempromosikan produk anda− Dalam merancang produk , anda mempertimbangkan kualitas produk import− Dalam merancang produk , anda mempertimbangkan disain/model produk importFaktor 3 : yang meliputi :− Jumlah produk sejenis yang berasal dari import ( RRC/India) semakin banyak− Harga produk lain yang sejenis lebih murah yang berasal dari import (RRC/India) daripada harga produk perusahaan anda− Disain atau model produk perusahaan anda termasuk lebih baik dibandingkan dengan produk lain yang sejenis
RICE VALUE CHAIN : A STRUCTURATION THEORY APPROACH Maria Widyarini; Gandhi Pawitan
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2011)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (795.435 KB)

Abstract

The value chains of rice has created a significant impact in the domestic rice price as well as in Indonesia. As we know from many literatures that providing rice product in time and at different places in the market is very important, especially in Indonesia. The facts that import rice is cheaper than domestic rice price has give a negative impact to the farmers. Thus, the performance of a value chains of rice is related to its structure and strategies of the actors operating these chains or channels are important to be considered by government. Value chain analysis is the sequence analysis of related business activities (functions) from specific inputs for a particular product to primary production, transformation, marketing and up to final consumption. In other words, we can say that value chains is perfoming several functions i.e start from producer (rice producer or farmers), processors (farmer or trader), traders (retailer or wholesaler) and transporter (transportation and storage are important functions in the rice channel distributuion system). Reffering to the description of the rice market in Indonesia, we would like to emphasize that there is some room for value chains based on informal collaboration concering exchange information and financial arrangement between farmers and rice traders and rice traders to others. This study analyse construct from three different theory and models namely value chains, structuration theory and institutional economics related with rice condition in Indonesia. The result of this study are nine proposition that will be tested for futher research. Further, it will be applied for analyzing in more detail all types of agents/actors that perform different chains functions in the rice domestic market in Indonesia.Key words : Indonesian rice, rice value chains, structuration theory, institutional economics
SME’s CLUSTERING AND ITS IMPACTS ON INNOVATION IN INDONESIA: CASE STUDY AT CIBADUYUT, WEST JAVA Gandhi Pawitan; Theresia Gunawan
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 1 (2012)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.359 KB)

Abstract

Globalization is becoming an important issue for most businesses in the world. Since globalization changes business trends and shortens product life cycles, it requires companies to be more innovative in developing new ideas, products and processes. Clustering is one of ways to promote innovation by facilitating sharing information and ideas between firms, attracting buyers and suppliers, and providing opportunities for joint training. Many researches in developed countries found that the proximity between companies facilitated collaboration and provided a more conducive environment for R&D and knowledge sharing which can develop culture of entrepreneurship and innovation. Then, the success of clusters in developed countries has led many government and companies to establish new clusters.Since products from China have been dominated Indonesia’s market share with lower price, it is very difficult for Indonesian Small and Medium Enterprises to compete with lower price also. Therefore, to face the competition, innovation is perhaps as an alternative strategy for Indonesian SMEs. In facts, more than 50% of small and medium enterprises in Indonesia are located in clusters and most of them are located in Java, Bali and Nusa Tenggara. Even though they located in cluster but their innovations still very low and judging from technology perspective, most of them have low level of technologies and still remain in the underdeveloped stage. Therefore, in this research, the author tries to find (1). To what extend do cluster Indonesia promote innovation, (2). To find the reasons why clusters in Indonesia has not been working well in promoting innovation and (3). To investigate what aspects can be improved by Indonesian SMEs to boost their innovation.Keywords: clustering, innovation, small and medium enterprises.
Dampak KUPS terhadap kinerja UKM Peternak Sapi Studi Kasus di Lembang, Jawa Barat Gandhi Pawitan; R. Gerry Oktavia; Bryan Hilton
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2013)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1065.33 KB)

Abstract

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UKM. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UKM salah satunya adalah peningkatan akses pada sumber pembiayaan.  Salah satu sektor UKM adalah usaha pembibitan sapi yang menghasilkan daging dan susu sapi.Untuk mewujudkan swasembada dalam pengadaan daging dan susu sapi, Kementerian Pertanian menerbitkan PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 40/Permentan/PD.400/9/2009, tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI.  Kemudian dilanjutkan dengan keputusan Menteri Keuangan pada tahun yang sama yang menetapkan besarnya bunga pinjaman 5% untuk KUPS tersebut.  Sebagai langkah implementasinya telah ditunjukan juga sebanyak 11 bank pemerintah sebagai pelaksana, yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BPD Sumut, Bank BPD Sumbar, Bank BPD Jateng, Bank BPD DIY, Bank BPD Jatim, Bank BPD Bali, dan Bank BPD NTB.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap mengenai implementasi KUPS, serta dampak KUPS terhadap kinerja peternak sapi.  Untuk itu dilakukan tahap eksplorasi penyaluran dan penggunaan KUPS di pelaku peternak sapi.  Penyaluran KUPS akan menyangkut mekanisme dan prosedurnya, sedangan penggunaan KUPS menyangkut aspek manfaat terhadap pengembangan usahanya.Pemahaman yang lebih mendalam dilakukan melalui tahap eksplanatori, yaitu eksplorasi kriteria/faktor keberhasilan/kegalan implementasi KUPS, penjelasan tentang pengaruh KUPS terhadap kinerja dan pengembangan usahanya.Kajian ditingkat kebijakan. Program pengembangan perbibitan merupakan suatu hal yang harus segera ditangani oleh pemerintah dalam mendukung program PSDSK. Program reguler untuk mendukung PSDSK tahun 2014 melalui pengembangan usaha pembibitan yang telah difasilitasi oleh pemerintah antara lain program skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Aksi Perbibitan dan APBNP. Hal ini bertujuan untuk menjadikan kelompok peternak mandiri serta dapat memanfaatkan sumber pendanaan dan pelayanan dalam upaya peningkatan skala usaha, pengetahuan dan keterampilan teknologi pembibitan.Kajian ditingkat organisasi. KPSBU Lembang ( Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara ), adalah koperasi primer tunggal usaha di kecamatan Lembang yang merupakan suatu wadah bagi para petani peternak sapi perah dengan wilayah kerja Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara.  Program KUPS yang dibuat oleh pemerintah sebagai salah satu dukungan pemerintah dalam memajukan peternak sapi di Jawa Barat belum bisa menerapkan secara maksimal. Dimana sosialisasi sama sekali tidak dilakukan.Kajian ditingkat operasional. Peternak sapi dilingkungan KPSBU pada umumnya tidak mengakses KUPS.  Kendala yang umum adalah kurangnya sosialisasi dari Pemerintah ataupun dari pihak bank penyelenggara.
Pemberadayaan Calon Tenaga Kerja Wanita Indonesia Ke Taiwan Dan Hongkong Pelatihan Bahasa Mandarin Dan Pengenalan Budaya Tionghoa Gandhi Pawitan; Sukawarsini Djelantik; Amelia Maya Irwanti; Poetro Bagoes Purnomo
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2014)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3613.312 KB)

Abstract

Sebagai salah satu tiang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, para dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Sosial perlu melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.Para mahasiswa MIS sebagai kelompok akademisi muda perlu menunjukkan kepedulian dan keprihatinan mengenai masalah-masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat.Agar mendapatkan pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat.Sebagai ilustrasi,1) Kabupaten Karawang merupakan salah satu pengirim terbesar Tenaga Kerja Wanita (TKW) migran ke negara-negara di Asia-pasifik,2) Pengiriman TKW seringkali tidak disertai dengan kemampuan bahasa Inggeris mendasar, selain tidak memahami budaya setempat sehingga seringkali menyebabkan salah komunikasi dan gegar budaya.3) Untuk itulah Program MIS Unpar akan berkontribusi dalam memberdayakan para perempuan calon TKW tujuan Asia-Pasifik.  
PEMBERDAYAAN KELUARGA DI DESA ARJASARI KABUPATEN BANDUNG Gandhi Pawitan; Sukawarsini Djelantik
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2015)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1890.047 KB)

Abstract

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu men cakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika kini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Makalah ini lebih memfokuskan pada paparan tawaran berbagai strategi pemberdayaan masyarakat.Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat.Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen ataupartisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berartiterbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.Berdasarkan indikasi yang telah disebutkan di atas bahawa menyatakan tentang rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai sistem UKM dan tingginya potensi yang ada di desa Arjasari untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat escara ekonomi maka diperlukan suatu tindakan untuk memperkaya pengetahuan masyarakat dan mendukung usaha yang selama ini telah dilakukan oleh masyarakat Desa Arjasari Kabupaten Bandung. Proyek Community Development ini juga berkaitan dengan sesanti UNPAR yaitu “Bakuring Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti” Berdasarkan Ketuhanan Menuntut Ilmu untuk Dibaktikan kepada Masyarakat. Salah satu perwujudannya adalah melalui proyek pengabdian kepada masyarakat.Sebagai salah satu tonggak dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Sosial khususnya, Sekolah Pasca Sarjana UNPAR pada umumnya, perlu melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.Para mahasiswa MIS sebagai kelompok akademisi muda perlu menunjukkan kepedulian dan keprihatinan mengenai masalah-masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat.Selain itu juga, kegiatan pengabdian ini dapat menjadi sarana bagi dosen dan mahasiswa MIS, agar mendapatkan pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Aplikasi Metode EOQ Dalam Pengendalian Persediaan Bahan Baku PT X Mellisa Andiana; Gandhi Pawitan
Jurnal Akuntansi Vol. 10 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Kristen Maranatha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.783 KB) | DOI: 10.28932/jam.v10i1.926

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis seberapa efisien bahan baku yang dikendalikan dalam proses produksidi PT X untuk memenuhi permintaan konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif untuk menggambarkan atau menguraikan data yang akan diteliti kemudian diolah menggunakan perhitungan EOQ. Data yang akan diteliti adalah data permintaan dan data produksi.Data tersebut diambil berdasarkan melakukan survey ke lokasi dan juga wawancara dengan pemilik PT X. Setelah data tersebut didapatkan kemudian dibuat analisis dengan menggunakan metode EOQ. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa proses produksi di PT X yang dilakukan memiliki hasil yang baik karena seluruh pekerjaan dilakukan saling berurutan dan dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Persediaan bahan baku yang telah dihitung dengan menggunakan metode EOQ menghasilkan jumlah ekonomis. Perusahaan dapat menghemat biaya dari setiap biaya aktual bahan baku sehingga dapat mengetahui jumlah optimal bahan baku yang dapat dipesan dalam periode tertentu dan biaya yang harus dikeluarkan.Keywords: Economic Order Quantity (EOQ), Persediaan Bahan BakuÂ